Analisis Yuridis Penerapan Smart Forest City di Ibu Kota Nusantara: Harmonisasi antara Pembangunan dan Konservasi
Abstract
Pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep Smart Forest City merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang memerlukan kajian yuridis komprehensif untuk memastikan harmonisasi antara pembangunan dan konservasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum penerapan konsep Smart Forest City dalam pembangunan IKN, dengan fokus pada keselarasan regulasi nasional dan internasional serta implementasinya. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademis dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan yang memadai untuk implementasi konsep Smart Forest City, namun masih memerlukan harmonisasi yang lanjut, terutama dalam aspek perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Tantangan utama terletak pada sinkronisasi berbagai regulasi sektoral dan pemenuhan komitmen internasional dalam konteks pembangunan keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum untuk mengatur integrasi teknologi pintar dengan konservasi lingkungan, serta peningkatan mekanisme pengawasan implementasi konsep Smart Forest City di IKN.
References
ASEAN Secretariat. “Asean Smart Cities Network.” https://asean.org/our-communities/asean-smart-cities-network/ (Diakses 25 Oktober 2024).
Ayu, Nitia. “Analysis of Sustainable and Green Urbanism Discourses: Cases study of New Smart-forest City Kalimantan Indonesia." (Master Thesis International Development Studies Utrecht University, Faculty of Geosciences 2023), 11 – 12.
Belva, Cyrilla Daveisha Quisha, and Bintang Raspati. "Pengembangan Teknologi Dalam Memanfaatkan Energi Terbarukan Di Ibu Kota Nusantara Dengan Program Smart City." Journal of Law, Administration, and Social Science 4, no. 5 (2024): 910 - 916
Dhysti Winyswara. “Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016.” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, (2019) 7(1), 1421.
Failaq, M. R. F., & Arelia, F. A. “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.” JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1(1),(2022) 57–69. https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69
Indonesia Green Growth Program. “Updated NDC Indonesia untuk masa depan yang Tangguh iklim (2021)” https://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/ (Diakses 25 Oktober 2024).
ISO 37120 tentang Sustainable cities and communities – Indicators for city services and quality of life.
ISO 37122 tentang Smart cities- Indicators for smart cities.
ISO 37123 tentang Resilient cities – Indicators for resilient cities.
K. Benuf, dan M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan, vol. 7, no. 1, pp. 20-33, (2020) https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital, “Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara.” Otorita Ibu Kota Nusantara (2023).
Kementerian PPN/Bappenas “New state capital to implement forest city concept, prioritising environmental factors.” https://ikn.go.id/storage/press-release/2020/en/eng-2-siaran-pers-terapkan-forest-city-ibu-kota-negara-pertahankan-ruang-terbuka-hijau-dan-tekan-environmental-footprint.pdf (Diakses 24 Oktober 2024)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “SDM Mumpuni, Penggerak Transformasi di Ibu Kota Negeri.” https://www.kemenkopmk.go.id/sdm-mumpuni-penggerak-transformasi-di-ibu-kota-negeri (Diakses 25 Oktobar 2024).
Mulyono, Andreas Tedy. "Dinamika Hukum Konservasi Alam sebagai Fenomena dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." Majalah Hukum Nasional 52, no. 1 (2022): 1-25.
Mutaqin, Dadang J., Muhajah Babny Muslim , Nur Hygiawati Rahayu. “Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara.” Bappenas Working Papers Volume 4 No. 1, Kementerian PPN/Bappenas RI (2021) https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87
Noble, Ian, Bert Bolin, N. Ravindranath, D. Verardo, and D. Dokken. "Land use, land use change, and forestry" Environmental Conservation 28, no. 3 (2000): 3–4.
Otorita IKN. “Otorita IKN bekerja sama dengan lembaga – lembaga dalam bidang riset guna menciptakan SDM di Nusantara (2024).” https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-bekerja-sama-dengan-lembaga-lembaga-dalam-bidang-riset-guna-menciptakan-sdm-di-nusantara (Diakses 20 Oktober 2024).
Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Primiantoro, E. “Environmental Planning and strategic environmental Assessment: Policies and implementation in Indonesia.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanaan. (2020).
Redaksi Nusantara+ (2024), “Transformasi IKN: Smart and Forest City dengan 75 Persen Ruang Terbuka Hijau,” https://nusantaraplus.id/sorotan/transformasi-ikn-smart-and-forest-city-dengan-75-persen-ruang-terbuka-hijau/ (Diakses 24 Oktober 2024).
Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Habib Ferian Fajar. "Penerapan Konsep Forest City dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral pada Pembangunan Ibu Kota Negara." Jurnal Studi Kebijakan Publik 1, no. 1 (2022): 1-12.
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang - Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.
Wyatt, J. & Kristian M. “True Land Foodprint of Solar Energy. Great Plains Institute. (2021).” https://betterenergy.org/blog/the-true-land-footprint-of-solar-energy/ (Diakses 26 Oktober 2024).
Zentra, Muhammad Riandy. "Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia, 2024): 5–10.
Penulis yang menerbitkan di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi terbitan jurnal (misalnya, mempostingnya ke repositori institusi atau menerbitkannya dalam buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya pada tahun jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusi atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena hal ini dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar atas karya yang diterbitkan.
