KEKUATAN HUKUM AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Telah Kritis Kasus Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras)

https://doi.org/10.22146/jmh.25490

Yusi Amdani,

(1) Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh

Abstract


Tujuan awal pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah untuk melayani pasien yang mengidap penyakit kanker, dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk apartemen. Namun, seiring berjalannya waktu proses pembelian Rumah Sakit Sumber Waras diduga merugikan keuangan negara. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit menerangkan bahwa proses pembelian seharga Rp. 800 miliar, lebih mahal dari dasar harga yang seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Hasil audit tersebut telah diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penegak hukum akibat adanya indikasi korupsi dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tidak dijadikan sebagai dasar pembuktian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam proses pembuktian Komisi Pemberantasan Korupsi menilai tidak adanya unsur kerugian negara terkait pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta.


Keywords


Kekuatan Hukum, Audit Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara, dan Tindak Pidana Korupsi

Full Text:

PDF


References

Buku & Jurnal

Algra, N.E. et. al., 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, cet. Pertama, Binacipta, Jakarta.

Amdani, Yusi, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015

Anonimous, 2006, Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Pengalaman Empirik: Kab. Solok, Kota Pekanbaru, Prov. Gorontalo, Kab. Wonosobo, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Gianyar dan Kab. Jembrana, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.

Anonimous, 2008, Modul Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia. Bappenas, Jakarta.

Anonimous, 2008, Petunjuk Pelaksanaan pemeriksaan Keuangan, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta.

Ayu Novita Sekar Arum, Materna, 2015, Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah, (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman), Artikel Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2003 Hukurn Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Pulishing, Malang.

Daud Busro, Abu dan Abu Bakar Busro, 1985, Azas-azas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1995, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Fahrojin, Ikhwan Dan Mokh. Najih, 2008, Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara, IB-TRANS Publishing, Malang.

Fauzan, Muhammad, Bahtaruddin dan Hikmah Nuraini, Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, September 2012

Mahfud MD Moh., 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.

Oheo K. Haris, Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan, Jurnal Yuridika: Volume 30 No 1, Januari – April 2015

Ragawino, Bega, 2006, Hukum Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.

Subekti R., 1983, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ulya, Zaki, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hand out, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa.

Yahya Harahap M., 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance, Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013

Majalah

Majalah Konstitusi No. 120, Edisi Februari 2017

Internet

“Kata Ahli Pidana, Audit Investigatif Tanpa Izin BPK Tak Sah, Audit investigatif harus dilakukan auditor yang memiliki lisensi khusus. Izin penangkapan dijadikan perbandingan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt544dfb2fdfbca/kata-ahli-pidana--audit-investigatif-tanpa-izin-bpk-tak-sah, diakses pada tanggal 18 Mei 2017

“KPK sebut tak ada pidana di kasus Ahok- RS Sumber Waras”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160614_indonesia_bpk_dpr_sumberwaras, diakses pada tanggal 12 Mei 2017

David Oliver Purba, “Ini Kronologi Pembelian Lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/19/05233341/Ini.Kronologi.Pembelian.Lahan.Sumber.Waras.oleh.Pemprov.DKI”, diakses pada tanggal 12 Mei 2017

Lenny Tristia Tambun, “BPK Temukan Enam Penyimpangan Pembelian Lahan RS Sumber Waras, http://www.beritasatu.com/megapolitan/359927-bpk-temukan-enam-penyimpangan-pembelian-lahan-rs-sumber-waras.html”, diakses pada tanggal 16 Mei 2017

Miftakhul Huda, “Kekuatan dan Implikasi Hukum Hasil Audit BPK terhadap Penyelidikan KPK Kasus Sumber Waras, http://www.miftakhulhuda.com/2016/06/kedudukan-hasil-audit-bpk-dalam.html”, diakses pada tanggal 17 Mei 2017

Mufid Ansori, “Temuan BPK terkait pembelian RS Sumber Waras, http://www.antaranews.com/berita/566299/temuan-bpk-terkait-pembelian-rs-sumber-waras”, diakses pada tanggal 16 Mei 2017

Suroso G.T., “Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara”, diakses pada tanggal 11 Mei 2017

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No.1340 K/Pid/1992

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XII/2014



DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.25490

Article Metrics

Abstract views : 324 | views : 57

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mimbar Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mimbar Hukum Indexed by:

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) COREGoogle ScholarWorldCatLIVIVOCopac JISTHarvard LibraryElectronic Journals LibraryColumbia University LibrariesLeiden University LibrariesUniversity of Saskatchewan-CanadaGent University LibraryWestern Theological SeminaryUniversity of OxfordThe University of SheffieldThe University of Manchester Toronto Public LibraryEbscoGaruda Scholar

Member of :

Crossref


Copyright of MIMBAR HUKUM

ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994(online)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Mimbar Hukum by Faculty of Law Universitas Gadjah Mada is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License