MASALAH KEADILAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN VIRUS SHARING DALAM SISTEM IHR
Aktieva Tri Tjitrawati(1*)
(1) Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Jawa Timur, 60222
(*) Corresponding Author
Abstract
The implementation of obligations under GISN is considered very unfair by the Government of Indonesia, so the Government stated that it is necessary to halt the delivery of sample virus to WHO until some provisions related to virus sharing and vaccine benefits are amended. In the perception of the Government, this unfair situation is a result of injustice mechanism under the GISN and IHR. New concepts are required to make changes to realize the global influenza disease surveillance system is more fair, equitable, transparent.
Pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam GISN dianggap sangat tidak adil oleh Pemerintah Indonesia, sehingga perlu diambil langkah penghentian pengiriman sample virus sampai ada perubahan oleh WHO terhadap ketentuan mengenai virus sharing dan vaccine benefits. Persepsi mengenai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia itu merupakan wujud dari ketidakadilan yang terjadi dalam sistem GISN dan IHR. Diperlukan konsep-konsep baru untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan sistem pencegahan penularan penyakit influenza global yang lebih berkesetaraan, transparan dan adil.
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16100
Article Metrics
Abstract views : 1880 | views : 4876Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2013 Aktieva Tri Tjitrawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.