PENEGAKKAN HUKUM ATAS PERKARA KARTEL DI LUAR PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA

https://doi.org/10.22146/jmh.37966

Veri Antoni(1*)

(1) Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstrak

Kartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap sangat nyata. Hampir dua dekade penegakkan kartel khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakkanya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence sehingga praktek peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel, yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.

 

Kata kunci: Kartel, Penegakkan Hukum, Kendala and Solution


Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.37966

Article Metrics

Abstract views : 826 | views : 1848

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mimbar Hukum Indexed by:

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) COREGoogle ScholarWorldCatLIVIVOCopac JISTHarvard LibraryElectronic Journals LibraryColumbia University LibrariesLeiden University LibrariesUniversity of Saskatchewan-CanadaGent University LibraryWestern Theological SeminaryUniversity of OxfordThe University of SheffieldThe University of Manchester Toronto Public LibraryEbsco  

Member of :

Crossref


MIMBAR HUKUM ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994(online)