PENDEKATAN HOLISTIK – EKOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

https://doi.org/10.22146/jmh.31383

Rio Christiawan(1*)

(1) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta / Universitas Prasetiya Mulya Jakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstract

Ineffective performance of conventional law enforcement as a means of settlement for forest and land fire cases has been caused by the lack of proper knowledge of the law enforcers on legal aspects on forest and land fire cases and deviation in the conventional process at police and court level. As a consequence, not only the citizens become the sufferer, but this will also result in deviation in the law enforcement process.  This article compares the conventional law enforcement and the potential to adopt environmental law enforcement in forest and land fire cases using holistic approach - an ecological perspective which considers the law not only as a strict rule but also an integral part together with all of the elements which will enable law enforcement to put forward the aspects of ecological sustainability than others interests.

 

Keywords               : Conventional Law, Irregularities, Holistic – Ecological 

Intisari

Tidak Optimalnya  penegakan hukum  secara konvensional sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum terkait tata cara penanganan aspek hukum kebakaran hutan dan lahan maupun terjadinya penyimpangan pada proses penegakan hukum konvensional baik di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Akibatnya tidak saja warga negara yang dirugikan (suferer) tetapi juga tidak jelasnya proses penegakan hukum konvensional akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Artikel ini membahas mengenai perbandingan penegakan hukum secara konvensional dan kemungkinan penegakan hukum lingkungan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan pendekatan holistik – ekologis yang memandang hukum bukan sebuah prosedur yang kaku tetapi hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan segenap unsurnya sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan aspek keberlanjutan ekologis daripada kepentingan lainnya.

Kata Kunci                  : Hukum konvensional, Penyimpangan, Holistik – Ekologis

Full Text:

PDF


References

Daftar Pustaka

Buku

Bachsan Mustafa,2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung

 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 2007, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup, Penerbit BPHN Jakarta

 

Fritjof Capra,2007, The Turning Point :Titik Balik Peradaban sains , masyarakat dan kebangkitan kebudayaan, Penerjemah M. Thoyibi, Penerbit Jejak Yogyakarta

 

G.H.Addink, 1999,Penataran Environmental Law and Sustainable Development , Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

 

Lailan Syaufina, 2017, Metode Penilaian Areal Pasca Kebakaran Hutan, PT Penerbit IPB Press

 

L Wolgens dan Th. G. Drupsteen,1992, Pengantar Hukum Perizinan Lingkunga ,diterjemahkan oleh Siti Sundari Rangkuti, Penerbit Universitas Airlangga 

 

Satjipto Raharjo,2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia : Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Penerbit Genta Publishing Yogyakarta

 

Soedjono Dirdjosisworo,2008, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta

 

W Friedman,1990,Teori & Filsafat Hukum (Susunan II) , Penerbit Rajawali Press Jakarta

 

Jurnal dan Prosiding

Ahmad Jazuli,”Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan”, Jurnal Rechtsvinding Online, diunduh di rechtsvinding.bphn.go.id

Andri G Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan : Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law”), Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Vol 47 No. 2 Juni 2017 .

________________,”Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi : Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan”,Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 29 Nomor 2 Juni 2017

Bambang Hero Saharjo, “Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari ,Perlukah Dilakukan”, Jurnal Biodiversitas Volume 7 Nomor 2 tahun 2003, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Caritas Woro Murdiati R,”Rekonstruksi Kearifan Lokal Sebagai Fundasi Pembangunan Hukum kehutanan Yang Berkelanjutan : Studi Terhadap Masyarakat Adat Kajang”,Prosiding 5th International Conference on Indonesia Studies :”Ethnicity and Globalization”,Yogyakarta 13-14 Juni 2013.

Endra Satmaidi, “Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”,Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Universitas Bengkulu Vol 24 No 2 Agustus 2015

Fachmi Rasyid ,”Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”,Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi I no 4 Oktober – Desember 2014

Muhammad Akib,” Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Dari Mekanik- Reduksionis Ke Holistik Ekologi”,Jurnal Masalah Masalah Hukum Universitas Diponegoro Jilid 43 No.1 Januari 2014

Nur Sulistyo B Ambarini, “Audit Lingkungan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Era Globalisasi Ekonomi”,Jurnal Masalah Masalah Hukum Universitas Diponegoro Jilid 40 Nomor 1 Maret 2011

Muhamad Muhdar,” Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia”,Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 21 Nomor 1 Februari 2009

Sumardi ,”Forest fire , the damage and corellation with regeneration”,Proceedings  3rd International Symposium on Tropical Forest Management . Pusrehut Mulawarman University and Japan International Cooperation Agency special publication No 8 (1999)

Makalah

Bahruni,”Review Terhadap Pedoman Perhitungan Nilai Kerugian Lingkungan Hidup”, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Ekosistem Gambut,Bogor 25 Oktober 2017

Hartiwiningsih,”Kontroversi Penerapan Strict Liability Dalam Perkara Kebakaran Hutan dan lahan”, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Ekosistem Gambut,Bogor 25 Oktober 2017

Tim Brennen,”Being an expert witness”, Materi Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta 8 Desember 2017.

Trias Aditya,”Data Refrensi Spasial Untuk Pemulihan Gambut”,disampaikan pada first tropical peatland  Roundtable Jakarta 1-2 November 2017.

Putusan Pengadilan, Penetapan Pengadilan dan Risalah Persidangan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt/2015 PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1PK/Pdt/2017 PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Pra Peradilan No 1/pit/pra/2015/PN.Rengat antara Asun melawan PPNS dari KLHK

 

Putusan Pra Peradilan No 13/Pid.Pra/2017/PN.Pbr antara Walhi melawan Kepolisian Daerah Riau

 

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PN.Cbi PT Jatim Jaya Perkasa sebagai Penggugat Melawan Basuki Wasis sebagai tergugat

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 / PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang Undang Dasar 1945

 

Penetapan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN-Mbo perihal mengabulkan permohonan perlindungan hukum PT Kalista Alam dan menyatakan eksekusi ditunda karena PT Kalista Alam melakukan gugatan terhadap pemerintah

 

Risalah Persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Desember 2016 Dalam kasus pidana PT Jatim Jaya Perkasa

 

Risalah Acara Pemeriksaan Pendahuluan Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25 / PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang Undang Dasar 1945, tanggal 29 Mei 2017.

 

Peraturan Perundangan

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

Undang Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety To the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas konvensi tentang keaneka ragaman hayati)

 

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan

 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang  pedoman perhitungan nilai kerugian lingkungan hidup

 

Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1986 tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan

 

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Surat Keputusan Hakim Lingkungan Hidup

 

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/15/XI/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

 

Protocol dan Deklarasi

Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing On Benefit Arising From Their Utilization  To The Convention On Biological Diversity

Deklarasi Jakarta 2017

Dokumen resmi lainnya

Minuta Rapat Dengar Pendapat komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) pada 11 Oktober 2016

 

Minuta Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Ahli, Jakarta 12 Oktober 2016

 

Surat KLHK nomor 103/PSLH/GKM.1/11/2016 tertanggal 3 November 2016 perihal mohon pelaksanaan eksekusi PT Kalista Alam

 

Surat Pengadilan Negeri Meulaboh melalui surat nomor 12/Pen.pdt.Eks/2016/PN-Mbo perihal penundaan eksekusi PT Kalista Alam

 

Surat KLHK nomor S-24/PSLH/GKM.1/02/2017 teguran pelaksanaan eksekusi PT Kalista Alam

 

Website

sipongi.menlhk.go.id

sipp.pn-cibinong.go.id

www. Forestdeclaration.org



DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.31383

Article Metrics

Abstract views : 564 | views : 560

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Mimbar Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mimbar Hukum Indexed by:

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) COREGoogle ScholarWorldCatLIVIVOCopac JISTHarvard LibraryElectronic Journals LibraryColumbia University LibrariesLeiden University LibrariesUniversity of Saskatchewan-CanadaGent University LibraryWestern Theological SeminaryUniversity of OxfordThe University of SheffieldThe University of Manchester Toronto Public LibraryEbsco  

Member of :

Crossref


MIMBAR HUKUM ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994(online)