DISKURSUS KEWENANGAN AUDIT BPK TERHADAP KEUANGAN BUMN (PERSEROAN) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XI/2013

https://doi.org/10.22146/jmh.26884

Merdiansa Hamsa Paputungan,

(1) Faculty of Law University of Muhammadiyah Jakarta

Abstract


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013, mengukuhkan konstitusionalitas Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta tugas dan wewenang BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab semua unsur keuangan dimaksud, termasuk keuangan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Persoalan yang timbul adalah, dalam teori hukum yang telah diterima sebagai prinsip universal, pemisahan kekayaan untuk membentuk subyek hukum baru, menyebabkan kekayaan tersebut menjadi kekayaan milik subyek hukum itu sendiri, termasuk juga hak dan kewajiban terhadap uang atau keuangan yang dipisahkan itu, menjadi hak dan kewajiban badan hukum (subyek hukum), bukan hak dan kewajiban dari pemilik yang memisahkan kekayaanya. Itu artinya, keuangan BUMN khususnya yang berbentuk perseroan bukanlah keuangan negara. Hal ini berimplikasi pada pengawasan terhadap keuangan dimaksud, apakah BPK berwenang dalam memeriksa keuangan keuangan BUMN (perseroan)? Penelitian ini ingin menjawab tiga persoalan, (1) Apakah keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN (perseroan) merupakan keuangan negara?; (2) bagaimana hubungan hukum antara BUMN (Perseroan) dengan Negara?; (3) Apakah Badan Pemeriksa Keuangan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN (Perseroan)?. Untuk menjawab permasalah tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis-normatif, yakni meneliti bahan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Peundang-undangan, serta  menggunakan teori badan hukum untuk mempertajam hasil penelitian.

Keywords


Kewenangan BPK, Keuangan BUMN, Putusan MK

Full Text:

PDF


References

Arifin P. Soeria Atmadja, 2010, Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum : Teori, Praktik, dan Kritik, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Erman Raja Gukguk, “Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara” (Makalah yang disampaikan Pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional RI), Jakarta, 26 Juli 2006.

Jimly Asshiddiqie. 2012, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

-----------------------,2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer

Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Jakarta; Rajawali Press.

Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nizam Burhanuddin, 2015, Hukum Keuangan Negara, Yogyakarta : Total Media,

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.



DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.26884

Article Metrics

Abstract views : 51 | views : 124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mimbar Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mimbar Hukum Indexed by:

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) COREGoogle ScholarWorldCatLIVIVOCopac JISTHarvard LibraryElectronic Journals LibraryColumbia University LibrariesLeiden University LibrariesUniversity of Saskatchewan-CanadaGent University LibraryWestern Theological SeminaryUniversity of OxfordThe University of SheffieldThe University of Manchester Toronto Public LibraryEbscoGaruda Scholar

Member of :

Crossref


Copyright of MIMBAR HUKUM

ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994(online)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Mimbar Hukum by Faculty of Law Universitas Gadjah Mada is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License