PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WAJIB PAJAK BADAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA

https://doi.org/10.22146/jmh.17638

Henry Dianto Pardamean Sinaga,

(1) 

Abstract


Abstract:

The raise of tax evasion by corporation has been detrimental of state revenue, so it is required to ascertain the persona in crime and formulation of in absentia investigation of the corporate taxpayer crime in Indonesia. This legal descriptive-comparative-analytical research generates that corporate an/or human can be accounted for either jointly or individually in tax crime undertaken of the corporate taxpayer. Furthermore, in absentia investigation of the corporate taxpayer crime could be filed as long as fulfilling formil and material requisite. It is expected the affirmation of  any person definition and corporate taxpayer crime categories in the future tax reform framework.

Keywords: Taxpayer, Corporate, Liability, Administrative, Penalty.

 

Intisari:

Maraknya penggelapan pajak oleh badan hukum sangat merugikan pendapatan negara sehingga perlu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan formulasi penyidikan in absentia pidana yang dilakukan Wajib Pajak Badan di Indonesia.  Penelitian yang bersifat deskriptif – komparatif - analitis ini menghasilkan bahwa badan hukum dan/atau manusia dapat dipertanggungjawabkan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam pidana yang dilakukan Wajib Pajak Badan.  Selain itu,  penyidikan in absentia dalam pidana Wajib Pajak Badan di Indonesia dapat diberkaskan dengan tetap memenuhi syarat formil dan materiil.  Dalam kerangka pembaharuan hukum pajak diharapkan terdapat penegasan dalam undang-undang perpajakan terhadap unsur setiap orang dan kategori pidana Wajib Pajak Badan.  

Kata Kunci: Wajib Pajak, Badan Hukum, Pertanggungjawaban, Administrasi.


Keywords


Taxpayer, Corporate, Liability, Administrative, Penalty, Wajib Pajak, Badan Hukum, Pertanggungjawaban, Administrasi.

Full Text:

PDF


References

Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Ashshofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, Badan Hukum, http://www.jimly.com/pemikiran/view/14, diakses 23 April 2009.

Atmasasmita, Romli, 2009, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta.

_____, 2013, Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses 27 Mei 2016.

Cornell University Law School, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6672, diakses 8 September 2016.

Commenwealth Consolidated Act, http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/taa1953269/s8y.html, diakses 9 September 2016.

Effendy, Marwan 2010, Peradilan In Absentia dan Koneksitas, Timpani Publishing, Jakarta.

Faure, Michael G., et al., “Law and Economics of Environmental Crime: A Survey”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.9704&rep=rep1&type=pdf, diakses 18 Agustus 2016.

Fuady, Munir, 2002, Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta.

Gardner, Bryan A., 2004, Black’s Law Dictionary, Thomson West, Amerika Serikat.

Government of Canada, Canadian Income Tax Act, Current to August 29, 2016, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-3.3/page-191, html, diakses 2 September 2016.

_____, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-3.3/page-196.html, diakses 2 September 2016.

_____, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-266.html#docCont, diakses 2 September 2016.

Hadjar, Abdul Ficar, et al., 2014, Menghukum Pengemplang Pajak: Hasil Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut, The Indonesian Legal Resource Center dan Indonesian Corruption Watch, Jakarta.

HR, Ridwan, 2007, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Huda, Chairul, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta.

Jones, Lucy, 2013, Introduction to Business Law, Oxford University Press, Oxford.

Kansil, C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Kansil, C.S.T., et al., 2007, Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM, http://peraturan.go.id/rancangan-undang-undang-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-1.html, diakses 26 Mei 2016.

Koesoemahatmadja, Etty Utju R., 2011, Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Kraakman, Reinier H., Vicarious And Corporate Civil Liability, http://encyclo.findlaw.com/3400book.pdf, diakses 1 Juni 2016.

Kusumaatmadja, Mochtar, et al., 2009, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

MacIntyre, Ewan 2014, Business Law, Essex, Pearson Education Limited, Inggris.

Maglie, Cristina de, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law”, Januari 2005, http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=law_globalstudies, diakses 30 Mei 2016.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi et al., 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, Jakarta.

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm, diakses 8 September 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, 18 Desember 2012.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.59242/PP/M.XIIB/15/2015 2 Februari 2015. http://www.setpp.kemenkeu.go.id/DataFile/Risalah/59242.pdf, diakses 5 Agustus 2016.

Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramsay, Ian, et al., Corporate Groups in Australia, http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/1710260/150-CorporateGroupsResearchReport1.pdf, diakses 16 Agustus 2016.

Saxena, Harshit, Lifting of Corporate Veil, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1725433, diakses 2 Juni 2016.

Schaffmeister, D., et al., 2007, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, et al., 2007, Penelitian Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung.

Sugiharti, Dewi Kania, 2010, Prospek Pengaturan Insentif dan Disentif Pajak Berkaitan Dengan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Sebagai Perwujudan Sistem Hukum Nasional, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

The Finance Act 2016, Inggris.

The International Consortium of Investigative Journalists, “Panama Papers the Power Players”, https://panamapapers.icij.org/the_power_players/, diakses 15 Agustus 2016.

The Indian Income Tax Act 1961-2016, http://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx, diakses 6 September 2016.

Thomas, Kathleen DeLaney, The Case Against A Strict Liability Economic Substance Penalty, https://www.law.upenn.edu/journals/jbl/articles/volume13/issue2/Thomas13U.Pa.J.Bus.L.445(2011).pdf, diakses 2 September 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 2009.

Utrecht, E., 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta.

Wallace, Harvey, et al, 2012, Principles Of Criminal Law, Pearson Education, New Jersey.



DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.17638

Article Metrics

Abstract views : 35 | views : 102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Henry Dianto Pardamean Sinaga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mimbar Hukum Indexed by:

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) COREGoogle ScholarWorldCatLIVIVOCopac JISTHarvard LibraryElectronic Journals LibraryColumbia University LibrariesLeiden University LibrariesUniversity of Saskatchewan-CanadaGent University LibraryWestern Theological SeminaryUniversity of OxfordThe University of SheffieldThe University of Manchester Toronto Public LibraryEbscoGaruda Scholar

Member of :

Crossref


Copyright of MIMBAR HUKUM

ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994(online)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Mimbar Hukum by Faculty of Law Universitas Gadjah Mada is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License