Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar
Mr. Arba(1*), Mr. Sahnan(2), Wiwiek Wahyuningsih(3)
(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author
Abstract
This research aims to identify law enforcement efforts in controlling and empowering idle land in Nusa Tenggara Barat. Result shows that National Land Agency and government have issued numerous legal instruments to address this problem. However, they are hindered by the weak regulations and various economic, social, and political conditions.
Penelitian ini bertujuan menemukan upaya pemberdayaan hukum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen hukum untuk menjawab permasalahan ini. Akan tetapi, instrumen-instrumen ini terhambat oleh lemahnya peraturan dan berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16216
Article Metrics
Abstract views : 1522 | views : 4974Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2012 Mr. Arba, Mr. Sahnan, Wiwiek Wahyuningsih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.