PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Janpatar Simamora

doi:10.22146/jmh.15859

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

https://doi.org/10.22146/jmh.15859

Janpatar Simamora^(1*)

(1) Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan
(*) Corresponding Author

Abstract

According to Article 24C verse (1) of the 1945 Constitution, Constitutional court has an authority to examine the dispute among the state institution in which its authority is given by the constitution directly. But there is a certain problem in practice which is related to definition of “state institution” and “authorities are granted the Constitution” in the 1945 Constitution. This condition opens a debate the interpretation in executing the settlement on authority dispute among the institutions. In addition, should be considered the settlement of disputes the authority of institutions, whose authority derived from regulation other than the Constitution Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara menghadapi problem tersendiri seiring tidak adanya batasan ruang lingkup dan definisi “lembaga negara” dan frasa “kewenangannya diberikan UUD” secara pasti dalam UUD NRI Tahun 1945. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan multitafsir yang berpotensi mengakibatkan tidak efektifnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia. Selain itu, perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan selain UUD.

Keywords

state institution; authority dispute; legal standing; Constitution; lembaga negara; sengketa kewenangan; kedudukan hukum; UUD

Full Text:

Untitled

References

A. Buku

Arifin, Firmansyah, et al., 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, KRHN Bekerjasama dengan MKRI, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.

Fajar, Abdul Mukhtie, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.
Harjono, 2009, Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.

Kusnardi, Muh. dan Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Nasrun, Andi M., 2004, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Elsam, Jakarta.

Oktaviani, Dewi, et al., 2010, Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Jakarta.

Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, UD Sabar, Medan.

Siahaan, Maruarar, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi, MKRI, Jakarta.

Soemantri M, Sri, 2006, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.

B. Artikel Jurnal

Healy, Gavin., “Judicial Activism in the New Constitutional Court of Korea”, Colum. J. Asian L, Vol. 14:213, 2000.

Lim, Jibong, “Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focusing on Real Cases and Variational Types of Decisions”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Loyola Marymount University and Loyola Law School, Vol. 24:327, 2002.

Marzuki, H.M. Laica, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi, MK RI, Vol. 6 No. 3, September 2009.

C. Makalah

Mochtar, M. Akil, Menjaga Konsistensi Aturan Konstitusi: Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, Makalah Disampaikan Pada Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, Jakarta, 19 Agustus 2011.

D. Internet

Asshiddiqie, Jimly, “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc, diakses 4 April 2015.

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index. php?page=web.RekapSKLN, diakses 14 November 2015.

Wikipedia, “Lembaga Negara”, https://id.wikipedia. org/wiki/Lembaga_Negara, diakses 20November 2015.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/ PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/SKLN- IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ SKLN-X/2012.

The Constitution of the Republic of Korea Amanded by Oct. 29, 1987.

F. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi offline 1.3.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006.

DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.15859