Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan

https://doi.org/10.22146/jkki.90281

Amanda Mirasherly Partadisastra(1*), Yessi Crosita Octaria(2)

(1) UPN Veteran Jakarta
(2) UPN Veteran Jakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai landasan percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, yang diikuti dengan RAN PASTI sebagai panduan di tingkat daerah.Akan tetapi, keberagaman kondisi daerah di Indonesia menghasilkan prevalensi stunting yang bervariasi sehingga komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan penurunan stunting. Namun, masih terdapat implementasi kebijakan stunting di daerah yang belum terlaksana dengan baik. Kabupaten Bulungan berhasil melaksanakan penurunan prevalensi stunting sebesar 7,68% dari tahun 2022 sehingga dapat dijadikan acuan terkait identifikasi praktik baik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi stunting secara spesifik di tingkat daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan Teori Segitiga Kebijakan dari Walt dan Gilson melalui hasil studi dokumen, yakni menyandingkan substansi kebijakan nasional dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dokumen kebijakan daerah diperoleh melalui Bappeda Litbang setempat. Kemudian, hasilnya ditriangulasi melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Bulungan telah melibatkan lintas sektor dan berbagai aktor yang berbasis pentahelix, serta telah terkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan baik. Strategi yang diterapkan bersifat berkelanjutan dan telah terintegrasi dengan program kesehatan nasional yang ada. Kebijakan daerah yang ditetapkan telah mengacu pada kelima pilar strategi nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Terdapat juga SK TPPS guna mengatur mekanisme tata kerja TPPS di Kabupaten Bulungan yang telah mengacu pada RAN PASTI. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kondisi pandemi covid-19, keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas layanan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang salah tentang stunting. Meskipun demikian, implementasi kebijakan Kabupaten Bulungan dinilai sudah selaras dengan kebijakan nasional.


Keywords


Covid-19; Pentahelix; Keselarasan Kebijakan; Segitiga Kebijakan; RAN PASTI

Full Text:

PDF


References

Yadika ADN, Berawi KN, Nasution SH. Pengaruh Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar. Jurnal Kedokteran Universitas Lampung. 2019;8(2):272-282.

Aida AN. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting di Indonesia. Jurnal Budget. 2019;4(2):125-140.

Onis MD, Branca F. Childhood Stunting: A Global Perspective. Maternal & Child Nutrition. 2016;12(Suppl. I):12-26.

Kemenkes RI. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar. Kementerian Kesehatan RI. 2018;1-674.

SSGBI. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019. Kementerian Kesehatan RI. 2019.

SSGI. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Kementerian Kesehatan RI. 2021.

SSGI. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kementerian Kesehatan RI. 2022.

Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah Republik Indonesia. 2020.

Peraturan BKKBN. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. BKKBN RI. 2021.

BKKBN RI. Panduan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Daerah. BKKBN RI. 2022.

Suwarlan E, Suwaryo U, Mulyawan R. Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017. Jurnal Agregasi. 2019;7(2):123-146.

Fallo AR. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan KIE. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. 2020;1(2):1-21.

Shauma UN, Purbaningrum DG. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik. 2022;13(2):200-207.

Astuti TWH. Gerakan Inovasi Praktik Baik di Desa Bebas Stunting Bisa Cegah Kelahiran Bayi Stunting [Internet]. Rahardjo S, editor. 2023 [cited 2023 september 16]. Available from: https://www.bkkbn.go.id/berita-gerakan-inovasi-praktik-baik-di-desa-bebas-stunting-bisa-cegah-kelahiran-bayi-stunting

Miles MB, Saldana J, Huberman AM. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 4th edition. Michigan: Sage Publications; 2019.

O’Brien GL, Sinnott SJ, Walshe V, Mulcahy M, Byrne S. Health Policy Triangle Framework: Narrative Review of The Recent Literature. Health Policy OPEN. 2020;1:1-11.

Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah Republik Indonesia. 2021.

Peraturan Bupati Bulungan. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Stunting. Bupati Bulungan. 2021.

Keputusan Bupati Bulungan. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/125 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bupati Bulungan. 2023.

UNICEF. UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition. UNICEF. 2021;1-4.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.90281

Article Metrics

Abstract views : 662 | views : 975

Refbacks



Copyright (c) 2023 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats