* Corresponding Author
Analisis Rencana Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Dukuh Kota Salatiga sebagai Upaya Perwujudan Good Governance
https://doi.org/10.22146/mgi.86252 Nur Rahmatul Azizah(1*), Ahmad Ilham Romadhoni(2), Arum Baktiani Nurhaliza(3), Dyah Rizky Rahmawati(4), Febrina Ananda Putri(5), Puspita Melati Putri(6), Putri Salsabilla Wahyu Ramadhani(7), Raden Abhimanyu Nugroho Mukti(8), Uswarini Noor Izati(9), Yusron Ikhlassul Amal(10), Erlis Saputra(11), Suryo Sakti Hadiwijoyo(12)
(1) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(2) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(3) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(4) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(5) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(6) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(7) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(8) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(9) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(10) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(11) Fakultas Geografi,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(12) Bappeda Kota Salatiga
(*) Corresponding Author
Abstract
Abstract The expansion plan of Mangunsari and Dukuh Sub-districts in Sidomukti District arises from the dynamics of the community. These sub-districts are crucial to expand due to their extensive territories and high population density, which hampers the government's efforts to distribute development programs equitably. This study aims to (1) understand community perceptions of the expansion plan; (2) determine policy stakeholders' views on the plan; (3) identify stakeholders’ roles in the expansion; and (4) analyze the technical feasibility of the expansion plan, including proposing alternative government center locations. Qualitative descriptive analysis and triangulation processed primary data, while quantitative analysis determined expansion feasibility based on community satisfaction surveys, technical viability, and centrality index. Findings indicate support from both the community and the government for the sub-district expansion plan. The territorial expansion involves stakeholders from the government, community, and academia. Feasibility analysis shows both sub-districts fall short in area but exceed minimum population and infrastructure requirements. Researchers propose Dusun Jangkungan and Ngawen in Mangunsari, also Dusun Kembangarum and Krajan in Dukuh as central service locations post-expansion.
Abstrak Rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Dukuh di Kecamatan Sidomukti merupakan isu yang muncul akibat dinamika kondisi masyarakat. Kedua kelurahan tersebut penting dimekarkan karena cakupan wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah terkendala dalam melakukan pemerataan program pembangunan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui persepsi masyarakat tentang rencana pemekaran; (2) menganalisis persepsi dan peran stakeholders dalam rencana pemekaran; dan (3) menganalisis kelayakan teknis rencana pemekaran dan lokasi alternatif pusat pemerintahan. Metode analisis deskriptif kualitatif dan triangulasi digunakan untuk mengolah data primer, analisis deskriptif kuantitatif untuk menentukan kelayakan pemekaran, dan indeks sentralitas digunakan untuk menentukan lokasi alternatif pusat pemerintahan. Hasil kajian ini diperoleh bahwa rencana pemekaran kelurahan didukung oleh masyarakat maupun pemerintah. Proses pemekaran wilayah ini melibatkan peran tiap stakeholders yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Analisis kelayakan indikator pemekaran menunjukkan bahwa kedua kelurahan belum memenuhi syarat luas wilayah tetapi telah melampaui jumlah minimal penduduk kelurahan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Peneliti menyarankan Dusun Jangkungan dan Dusun Ngawen di Kelurahan Mangunsari serta Dusun Ngemplak dan Dusun Krajan di Kelurahan Dukuh sebagai lokasi pusat pemerintahan pada kelurahan baru.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adhayanto, O., Handrisal, & Irman. (2017). Kajian strategis pemekaran kecamatan di daerah perbatasan. JURNAL SELAT, 3(2) edisi.
Aguswan, Mirad, A., Sufi, W., Herlinda, D., & Nielwaty, E. (2023). Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Jurnal NIARA, 15(3), 525–533.
Ali, M. I. (2015). Governance and Good Governance : A Conceptual Perspective. The Dialogue, X(1), 65-77.
Araminta, S. J., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2022). Analisis Agenda Setting Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Journal of Public Policy and Management Review, 10(3), 12–30. https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026
Ardianto, H. T., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(2), 99-120.
Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Badan Standardisasi Nasional. Jakarta
Bag. Pemerintahan Setda Kota Salatiga, & Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. (2022). Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh. In Bag. Pemerintahan Setda Kota Salatiga Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
BAPPEDA Kota Salatiga. (2021). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2022.
BAPPEDA Kota Salatiga. (2022). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
BPS Kota Salatiga. (2021a). Kecamatan Sidomukti Dalam Angka Tahun 2021.
BPS Kota Salatiga. (2021b). Kota Salatiga dalam Angka 2021. BPS Kota Salatiga.
Dewi, P. S. (2020). Dampak Pemekaran Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kelurahan Rapak Dalam Kota Samarinda. Prediksi, 2 (1), 67–70.
Forss, K. S., Kottorp, A., & Rämgård, M. (2021). Collaborating in a penta-helix structure within a community based participatory research programme:‘Wrestling with hierarchies and getting caught in isolated downpipes. Archives of Public Health, 79(1), 1–13.
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11 (1)(1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206. Jakarta
Katsamunska, P. (2016). The Concept of Governance and Public Governance Theories. Economic Alternatives, 2(2), 133–141.
Kusmawardani, Y. . (2015). Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4 (3).
Mulyadi, B., & Pribadi, U. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, 2(1), 1–24.
Muriu, A. R. (2013). Decentralization, citizen participation and local public service delivery A study on the nature and influence of citizen participation on decentralized service delivery in Kenya. In Schriftenreihe für Public und Nonprofit Management Universitätsverlag Potsdam (Vol. 17).
Muta’ali, L. (2015). Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
Muzawwir, A. (2021). Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. AL-Fathonah, 1(1), 285-320.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, Pub. L. No. 31 Tahun 2006 (2006).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggraan Pelayanan Publik, Pub. L. No. 16 Tahun 2014 (2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. (2000). Lembaran Negara 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pub. L. No. 73 Tahun 2018 (2018).
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul.
Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 4(1), 33-28.
Purnomo, D., Sunaryanto, L. T., Priyanto, S. H., Rauta, U., Ismanto, B., & Herwandito, S. (2015). Laporan Akhir Kajian Pemekaran Kota Salatiga. Salatiga:Pusat Kajian Kependudukan dan Permukiman Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW.
Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 2(1), 89–105. https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49
Safrijal. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah., 1(1).
Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1).
Sriastuti, P., & Muta’ali, L. (2016). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Jurnal Bumi Indonesia, 5 (2)(2).
Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. Spirit Publik, 10(1), 47–66.
Subagyo, A. (2013). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 2.
Suharto, D., & Tiemority, D. (2021). Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(1), 47-56.
Suharyanto, A., Matondang, A., & Ritonga, S. (2017). Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2), 177–185.
Tresiana, N. (2015). Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Jurnal Bina Praja, 07(02), 161–171. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.161-171
Yandri, P. (2018). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kelurahan Setelah Pemekaran Di Tangerang Selatan. Liquidity, 2(2), 151–159. https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.117
DOI: https://doi.org/10.22146/mgi.86252
Article Metrics
Abstract views : 1637
| 
views : 1358
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Nur Rahmatul Azizah, Ahmad Ilham Romadhoni, Arum Baktiani Nurhaliza, Dyah Rizky Rahmawati, Febrina Ananda Putri, Puspita Melati Putri, Putri Salsabilla Wahyu Ramadhani, Raden Abhimanyu Nugroho Mukti, Uswarini Noor Izati, Yusron Ikhlassul Amal, Erlis Saputra, Suryo Sakti Hadiwijoyo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Volume 35 No 2 the Year 2021 for Volume 39 No 1 the Year 2025
ISSN 0215-1790 (print) ISSN 2540-945X (online)