* Corresponding Author
Implementasi Kebijakan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di Puskesmas Kabupaten Nganjuk
https://doi.org/10.22146/jkki.87474 Christyana Sandra(1*), Solikha Tri Cahyati(2), Yennike Tri Herawati(3)
(1) Universitas jember
(2)
(3)
(*) Corresponding Author
Abstract
KBK has a role as one of the quality control efforts to control costs in FKTP, based on the results of a preliminary study at the Nganjuk District Health Office, it is known that there are 5 Primary Health Care in Nganjuk District that cannot meet the indicators in the KBK so that the capitation received is not 100% full during 2018-2021. This study aims to describe how the KBK payment policy is implemented based on standard variables and policy objectives, resources, communication, and social conditions. This was a qualitative study. Results showed that the standards and objectives of the KBK payment policy are well understood, but the RPPT standards have been difficult to meet so far. Based on the aspect of facility resources, puskesmas are still often constrained by the information system used for data input. Communication in implementing policies has been going well starting from the process of distributing information, clarity of information, and consistency of information. The social conditions of the community around the puskesmas, especially the type of work and age, also influence the achievement of the contact number target at the puskesmas. The KBK payment policy has been implemented, but it is necessary to evaluate the policy so that further improvements and policy developments can be carried out.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BPJS Kesehatan. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja. 2019;1–26. 2. BPJS Kesehatan RI. Kapitasi Berbasis Kinerja : Optimalkan Layanan FKTP di Masa Pandemi. Media Info BPJS Kesehat. 2021; 3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 7. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2019. 4. Ayu Safitri R, Chotimah I, Pujiati S. Faktor-Faktor Tingginya Angka Rujukan di Puskesmas Sukatani Kota Depok Tahun 2018. Promotor. 2021;4(4):369. 5. Mukti AH, Winarso BS. Jurnal REKSA : Rekayasa Keuangan , Syariah , dan Audit. 2020;07(01) :25–36. 6. Ardhiasti A, Setiawan ER, et al. Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Malang. Jurnal Pendidikan Kesehatan 2021;10(2):208–25. 7. Munawarah SH. Analisis Faktor Pencapaian Indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan ( KBPKP ) di Puskesmas Kota Palembang Magister Kesehatan Masyarakat , Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya . 2022;7(2):159–67. 8. Rahmawati A. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Semarang; 2020. 9. Winarno B. Kebijakan Publik: Teori & Proses. Jogjakarta: Media Pressindo; 2007. 10. Hernawan T, Rosyid FN. Pengaruh Senam Hipertensi Lansia terhadap Penurunan Tekanan Darah Lansia dengan Hipertensi di Panti Wreda Darma Bhakti Kelurahan Pajang Surakarta. J Kesehatan. 2017;10(1):26. 11. Fazrina D. Pemanfaatan Hasil Belajar pada Pelatihan Keterampilan Mekanik Otomotif [Skripsi]. Universitas Pendidikan Indonesia; 2016. 12. Lestari TRP. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Di Puskesmas Melalui Pendekatan Manajemen Sumberdaya Manusia Kesehatan. Kajian [Internet]. 2018;23(3):157–74. Available from: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1880 13. Maujudah SA. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Komitmen Pelayanan Pada Puskesmas Di Wilayah Dki Jakarta Tahun 2018 [Thesis]. Universitas Indonesia; 2018. 14. Rohman H, Utami EB,Analisis Pelaksanaan Bridging System Antara Aplikasi Sisfomas Dengan P-Care Di Puskesmas. [Internet]. 2021;9-23. Available from: https://www.publikasi.aptirmik.or.id/index.php/prosidingdiskusiilmiahyogya/article/view/217/210 15. Isnaini K, Nuryati. Perencanaan Penerapan Bridging System P Care dengan SIMPUS di Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta [Tugas Akhir]. Universitas Gadjah Mada; 2016. 16. Maulidha FI, Nuryati. Gambaran Penerapan Bridging System antara Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dengan Primary Care (P-Care) di Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta [Tugas Akhir]. Universitas Gadjah Mada; 2016. 17. Hayati D, Misnaniarti M, Idris H. Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelacakan Kontak Erat dan Pemantauan Isolasi Mandiri Penderita Covid-19 Oleh Puskesmas di Kota Palembang. J Ilm Univ Batanghari Jambi. 2021;21(3):1038. 18. Winarno B. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT Buku Seru; 2012. 19. Rusli. Kebijakan Publik : Membangun Kebijakan Publik yang Responsif. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera; 2015. 20. Artantya P. kajian kondisi sosial ekonomi Pasar Induk M ajenang di Desa Sindangsari, Kecamatan M ajenang, Kabupaten Cilacap [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Purwokerto; 2014. 21. Rumengan. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado [Skripsi]. Universitas Sam Ratulangi Manado; 2015. 22. Tranmianingsih. Faktor Penyebab Ketidakhadiran Ibu yang Memiliki Balita ke Posyandu di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. [Skripsi]. Universitas Riau; 2012.
DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.87474
Article Metrics
Abstract views : 568
| 
views : 845
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
View My Stats