Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate
Muhammad Agus Mikrajab(1*), Muhammad Agus Mikrajab(2), Eka Denis Machfutra(3)
(1) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Indonesia
(2) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Indonesia
(3) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia
(*) Corresponding Author
Abstract
Latar belakang: Program UKM Esensial merupakan bagian dari upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan setiap pelayanan kesehatan primer di FKTP. Secara regulasi, pengelolaan Pembiayaan Program UKM Esensial berada di Dinas Kesehatan. Tujuan: Mengelaborasi pembiayaan program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate. Metode: Rancangan studi potong lintang. Studi ini merupakan analisis data sekunder Rifaskes 2019. Unit analisis dari studi ini adalah Pembiayaan Program UKM Esensial. Hasil: Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2017, tertinggi pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 314.321.432 (99,64%) dengan SiLPA 0,36% dan terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.245.373.680 (83,06%) dengan SiLPA 16,94%. Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2018, tertinggi pada ketiga Program dengan realisasi 100% dan SiLPA 0% pada masing-masing Program yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 137.600.000 disusul Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu Rp 92.427.000. Terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.791.007.600 (92,26%) dengan SiLPA 7,74%. Terdapat belanja pegawai, barang dan jasa namun tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial dua tahun terakhir. Secara rata-rata, hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan pembiayaan 44% dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan: Realisasi pembiayaan dan SiLPA pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari 83,06% tahun 2017 naik menjadi 92,26% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 16,94% tahun 2017 turun menjadi 7,74% tahun 2018. Saran: Melaksanakan evaluasi, pengawasan, advokasi, dan koordinasi kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan program UKM esensial serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan program UKM esensial dengan berfokus pada program prioritas nasional yaitu KIA, PTM/PM, dan Gizi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Setneg RI. Perpres No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2012; Available from: https://jdih.setneg.go.id/
Setneg RI. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2014; Available from: https://jdih.setneg.go.id/
Hukor Kemenkes. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta, Indonesia: 2019;
Hukor Kemenkes. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta, Indonesia: 2019;
Setneg RI. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta, Indonesia: 2009;
Setneg RI. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Jakarta, Indonesia: 2018;
Ensor T, Firdaus H, Dunlop D, et al. Budgeting based on need: a model to determine sub-national allocation of resources for health services in Indonesia. Cost Eff Resour Alloc [homepage on the Internet] 2012;10(1):11. Available from: https://doi.org/10.1186/1478-7547-10-11
Dinkes Kota Ternate. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ternate 2019. Kota Ternate, Malut: 2020;
Dinkes Kota Ternate. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ternate 2020. Kota Ternate, Malut: 2021;
JDIH. Perda Kota Ternate No. 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 [Homepage on the Internet]. Kota Ternate: 2021; Available from: https://jdih.ternatekota.go.id/read.ini?1556593270h9e6um9l5c26eoeh5f5ord
Dodo D, LaksonoTrisnantoro SR. Analisis pembiayaan program kesehatan ibu dan anak bersumber pemerintah dengan pendekatan health account. J Kebijak Kesehat Indones JKKI 2012;1(1):13–23.
Erpan LN, Laksono Trisnantoro T. Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011. J Kebijak Kesehat Indones JKKI 2012;1(1).
Hariyadi M, Hendrartini J, Budiarto MA. Analisis Pembiayaan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Nunukan. J Kebijak Kesehat Indones JKKI 2015;4(3):80–89.
Laksmiarti T, Nugraheni WP. Analisis Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Aru. Bul Penelit Sist Kesehat 2013;16(3):321–329.
Solikin A. Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). J Akunt Dan Bisnis 2016;16(1):11–25.
Harmana T, Adisasmito W. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2006. J Manaj pelayanan Kesehat 2006;9(03):134–145.
Armahedi G, Witcahyo E, Utami S. Analisis Pembiayaan pada Program Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Metode Health Account di Kabupaten Jember. J Ekon Kesehat Indones [homepage on the Internet] 2020;5(1):1–14. Available from: https://doi.org/10.7454/eki.v5i1.3705
Murniati NN, Indrayathi PA, Januraga PP. Analysis of Public Health Centre Financing using the District Health Account (DHA) Model in Karangasem District, Bali, Indonesia. Public Heal Prev Med Arch [homepage on the Internet] 2020;8(1):66–71. Available from: https://ww.phpmajournal.org/index.php/phpma/article/view/256
Handayani T, Nadjib M. Analisis Pembiayaan Kesehatan Daerah Bersumber Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2012, 2013 dan 2014. J Ekon Kesehat Indones 2017;1(2):35–43.
Setneg RI. Perpres No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2017; Available from: https://jdih.setneg.go.id/
Setneg RI. Perpres No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2021; Available from: https://jdih.setneg.go.id/
DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.77205
Article Metrics
Abstract views : 1264 | views : 1884Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
View My Stats