Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Christyana Sandra(1*)
(1) Universitas jember
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
References
Pawestri A. Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Jurnal Era Hukum. 2017;2(1):164–82.
Hidayatullah N, Pranowo. Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2018;17(2):195–206.
Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. Situasi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2014.
Hastuti, Dewi RK, Pramana RP, Sadaly H. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas [Internet]. 2020. 61 p. Available from: https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/disabilitaswp_id_0.pdf
Ayuningtyas D. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik. 1st ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada; 2014. 179 p.
Shaleh I. Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 2018;20(1):63–82.
Rahmi M, Apsari NC, Ishartono I. Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Pekerjaan Sosial. 2019;1(3):183.
Ndaumanu F. Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Hak Asasi Manusia. 2020;11(1):131.
Rugoho T, Maphosa F, Programme L, Disability LC. Challenges faced by women with disabilities in accessing sexual and reproductive health in Zimbabwe : The case of Chitungwiza town Research objectives. African Journal of Disability 2014;1–8.
Taqwin A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik. Universitas Muhammadiyah Jember. 2016;1–27.
Ayuningtyas D. Analisis Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Aplikasi. Depok: Rajawali Pers; 2018. 263 p.
Aziz MIA. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Universitas Sriwijaya. 2019;1–69.
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas [Internet]. Kementrian Kesehatan RI. 2016. Available from: https://www.kemkes.go.id/article/view/16112800004/pemerintah-terus-tingkatkan-akses-pelayanan-kesehatan-penyandang-disabilitas.html
The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction. TNP2K Knowledge Hub with Universities Webinar Series: The Vulnerable Groups Amid Covid-19 In Indonesia [Internet]. The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction. 2020. Available from: http://tnp2k.go.id/articles/tnp2k-knowledge-hub-with-universities-webinar-series:-the-vulnerable-groups-amid-covid-19-in-indonesia
Humas Ditjen Penyandang Disabilitas. Pentingnya Informasi COVID-19 dan Vaksin Bagi Penyandang Disabilitas [Internet]. Kementrian Sosial RI. 2021. Available from: https://kemensos.go.id/ar/pentingnya-informasi-covid-19-dan-vaksin-bagi-penyandang-disabilitas
Agustina SC. Peran Posbindu Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Public Healh Symposium. Universitas Gadjah Mada. 2018;7.
Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial. Presiden: Wujudkan Perlindungan Penyandang Disabilitas Berbasis HAM [Internet]. Kementrian Sosial RI. 2020. Available from: https://kemensos.go.id/ar/presiden-wujudkan-perlindungan-penyandang-disabilitas-berbasis-ham
Luthfia AR. Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi. Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan. 2020;11(2):38–77.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Era JKN-KIS, FKTP Sebagai Gatekeeper Terus Dioptimalkan [Internet]. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2019. Available from: https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2019/1229/Era-JKN-KIS-FKTP-Sebagai-Gatekeeper-Terus-Dioptimalkan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. In: Paper Knowledge Toward a Media History of Documents. 2015.
Jefri T. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. Indonesian Journal of Disability Studies. 2016;3(1):16–25.
Nurhidayati L. Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo. Universitas Negeri Semarang. 2016;83–7.
Asyari H. Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus di Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal Ilmu Hukum. 2018;2(1):81–96.
Albahriesy MAE. Nelayan dan Politik : Studi tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga. 2018;6(1):13.
Humau FBR. Studi Tentang Implementasi dalam Penanganan Kekurangan Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2018;1–32.
Wijayanti P, Jannah LM. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. Journal of Public Sector Innovations. 2019;4(1):20.
Susilawati MD, Sulistiowati E, Hartati NS. Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Lima Provinsi, Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 2020;4(1):13–22.
Wibowo RF, Rostyaningsih D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang ( Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati ). Journal Of Public And Management Review. 2016;5(4).
Djiko R, Arimawa PS, Tangkau CHS. Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2018;3(2):101–11.
Kurniawan A, Wardani AK, Angkasawati TJ, Wahidin M. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Difabel Di Sukoharjo, Jawa Tengah. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Badan Litbangkes. 2020;188–97.
Laloma A. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik. 2016;3(038).
Fernando J. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang. Universitas Dipenegoro. 2019;6(11):5–24.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. 5th ed. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 2011.
Mangge AA. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Buol. e-Jurnal Katalogis. 2013;1(1):49–62.
Pratiwi D. Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Universitas Sumatera Utara. 2018;44–80.
Ramdhani A, Ramdhani MA. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. 2017;1–12.
Endartiwi SS, Trisnantoro L, Hendrartini Y. STIKES Surya Global Yogyakarta Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. 744. 2017;10(1):744–57.

Article Metrics

Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
View My Stats