Implementasi Kebijakan Eliminasi Filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat

https://doi.org/10.22146/jkki.55082

Dian Eka Setyaningtyas(1), Juhairiyah Juhairiyah(2*), Muhammad Rasyid Ridha(3), Liestiana Indriyati(4)

(1) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu, Badan Litbangkes, Kemenkes RI
(2) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu, Badan Litbangkes, Kemenkes RI
(3) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu, Badan Litbangkes, Kemenkes RI
(4) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu, Badan Litbangkes, Kemenkes RI
(*) Corresponding Author

Abstract


Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan Piagam Eliminasi Filariasis atau penyakit kaki gajah oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan eliminasi filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian eliminasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Analisa data dilakukan dengan, peningkatan validitas data dilakukan dengan triangulasi pada sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pelaksanaan pengobatan massal pencegahan filariasis kurang berjalan dengan baik, ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada petugas kesehatan dan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor belum terbina, biaya operasional pelaksanaan pengobatan massal sangat terbatas, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal kurang lengkap, struktur organisasi yang belum terbentuk dan petunjuk pelaksanaan tugas yang tidak jelas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan masyarakat, membina kerjasama lintas sektor, meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran bagi program eliminasi filariasis, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal, membentuk struktur organisasi dan membuat petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas.


Keywords


Eliminasi; Filariasis; Implementasi; Kotawaringin Barat

Full Text:

PDF


References

1. Solikha I, Adi MS. Filariasis distribution and coverage of mass drug administration. J Berk Epidemiol. 2019;7(3):180–8.

2. Oguntolu F, Akinwande N, Alayiwola N, Faruq F. Semi Analytical Method for Solving Lymphatic Filariasis Epidemic Model. J Appl Sci Environ Manag. 2019;23(2):233–40.

3. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Menuju Eliminasi Filariasis 2020. Jakarta; 2015.

4. Elytha F. Transmission assessment survey sebagai salah satu langkah penentuan eliminasi filariasis. J Kesehat Masy Andalas. 2014;8(2):85–92.

5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. 2017. 1–245 p.

6. Banks G, Scheyvens R, McLennan S, Bebbington A. Conceptualising corporate community development. Third World Q. 2016;37(2):245–63.

7. Malaiya S. Impact of Medical Education Trend in Community Development. Int J Health Sci (Qassim). 2017;1(1):20–3.

8. Syarah MM, Rahmawati M, Komunikasi A, Jakarta B, Kayu J, No J V, et al. Komunikasi Partisipatori Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan TB. Cakrawala. 2017;XVII(2):250–7.

9. Ariyani AD, Sugito H, Hidayatin N. Pemberdayaan Masyarakat : KIE Inovatif Sebagai Upaya Penurunan Kasus TB Paru Di Kecamatan. 2018;6(2):72–82.

10. Stanton MC, Mkwanda SZ, Debrah AY, Batsa L, Biritwum NK, Hoerauf A, et al. Developing a community-led SMS reporting tool for the rapid assessment of lymphatic filariasis morbidity burden: Case studies from Malawi and Ghana. BMC Infect Dis. 2015;15(1):1–13.

11. Kebijakan Kesehatan Indonesia J, Dodo D, Riyarto S, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan J, Kesehatan Masyarakat F, Nusa Cendana U, et al. Analysis of Financing of Maternal and Child Health Program From Government With Health Account Approach. J Kebijak Kesehat Indones. 2012;01(1):13–23.

12. Lu EY, Willoughby K. Performance Budgeting in American States: A Framework of Integrating Performance with Budgeting. Int J Public Adm. 2015;38(8):562–72.

13. Paul S. Managing development programs: the lessons of success. Routledge.; 2019.

14. Miller A, Yeskey K, Garantziotis S, Arnesen S, Bennett A, O’Fallon L, et al. Integrating health research into disaster response: The new NIH disaster research response program. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(7):1–12.

15. Nugraheni D. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. J Ekon dan Manaj. 2012;8(1):57–62.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.55082

Article Metrics

Abstract views : 1716 | views : 2798

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web Analytics View My Stats