Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap Kebijakan Pelayanan Rawat Inap Gratis di Puskesmas

https://doi.org/10.22146/jkki.v1i4.35806

Kamarul Huda(1*), Lutfan Lazuardi(2), Tjahjono Kuntjoro(3)

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
(2) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(3) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Background: Social security as a form of social protection to ensure that all people can meet the basic needs of living a decent minimum. Positive role of government in running the desired service function. East Lombok District government issued a policy of health development through inpatient service is free for everyone, it is expected that additional ultilisasi service programs provided by the government can improve public health degrees East Lombok better. Objective: To find the East Lombok District government commitment to free inpatient services at health centers and utilization of services by the community. Method: Exploratory case study research through in-depth interviews. Result: The policy of free services in Primary Health Care in general have applied the concept of egalitarian equity but not yet fully capable of providing optimal, resulting from terutaman logistics system is still lacking in terms of provision of medicines needed by patients. The availability of supporting facilities and infrastructure such as inspection tools are still lacking and provide free services to give the effect of increased utilization by the public. Increased utilization is also influenced by the pressure of public opinion that all types of diseases that require hospitalization affect the officers inability to perform the criteria patients should be inpatient in Primary Health Care. Conclusion: System of free services in Primary Health Care has not been supported by the availability of emergency drugs, low support facilities and infrastructure and the ability of the investigation officer in conducting the selection of patients who require hospitalization selectively according to the criteria of patients who are hospitalized because of public pressure.

Latar belakang: Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak. Peran pemerintah yang positif sangat diharapkan dalam menjalankan fungsi pelayanannya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelayanan rawat inap gratis untuk semua masyarakat, diharapkan ultilisasi layanan program tambahan yang dibuat pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lombok Timur menjadi lebih baik. Tujuan: Untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap pelayanan rawat inap gratis di puskesmas dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Metode: Penelitian studi kasus eksploratif, melalui wawacara mendalam pada 9 orang. Hasil: Kebijakan pelayanan gratis di puskesmas pada umumnya sudah menerapkan konsep equity egaliterian akan tetapi belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan secara optimal diakibatkan karena sistem logistik yang masih kurang terutaman dalam hal penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien, adanya ketersedian sarana dan prasarana pendukung seperti alat-alat pemeriksaan yang masih kurang dan pemberian pelayanan gratis memberikan dampak terhadap peningkatan utilisasi oleh masyarakat. Peningkatan utilisasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya tekanan dari masyarakat yang berpendapat bahwa semua jenis penyakit harus dirawat inap berpengaruh terhadap ketidak mampuan petugas untuk melakukan kriteria pasien yang seharusnya dirawat inap di puskesmas. Kesimpulan: Sistem pelayanan gratis dipuskesmas belum didukung dengan ketersediaan obat-obatan emergensi, masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan penunjang serta adanya kemampuan petugas dalam melakukan pemilihan pasien yang harus dirawat inap secara selektif sesuai dengan kriteria pasien yang dirawat inap akibat tekanan masyarakat.

Keywords


East Lombok District government commitment; Free inpatient costs; Utilization of service; Equity egalitarian; Exploratory case studies; Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; rawat inap gratis; utilisasi layanan; Equity Egaliterian; studi kasus ekspl

Full Text:

PDF


References

Notoatmodjo S, Etika dan Hukum Kesehatan. Rinika Cipta, Jakarta, 2010.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Profil Kesehatan Kabupaten Lombok Timur,

Trisnantoro L, Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan Indonesia. Mengkaji Pengalaman dan Skenario Masa Depan, Yogyakarta, 2009.

Koentjoro, Rigulasi Kesehatan di Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Dwiyanto A, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, 2006.

Agustino L, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2003.

Yin KR, Studi Kasus Desain dan Metode, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Strategi Angka Kematian Ibu Menuju Nol, Nusa Tenggara Barat, 2010.

Keputusan Bupati Lombok Timur, Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan, Lombok Timur, 2010.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Sarana dan Prasaranan Rawar Inap Puskesmas Kabupaten Lombok Timur, Lombok Timur, 2010.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Tarif Pelayanan Kesehatan, Lombok Timur, 2010.

Hartono, Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit R Cipta, Jakarta, 2010.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Pemanfaatan Pelayanan Rawat Inap Gratis di Puskesmas Sebelum dan Sesudah Kebijakan, Lombok Timur, 2010.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.v1i4.35806

Article Metrics

Abstract views : 204 | views : 142

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats