Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No.28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan

Abstract

ABSTRACK

Background: The rapid change from presidential regulation no. 19 year 2016 on health insurance into presidential regulation no. 28 year 2016 on health insurance get a big attention.

Objectives: This research was purposed to analyze about health insurance policy which changed very quickly. It changed from presidential regulation no.19 year 2016 into presidential regulation no.28 year 2016 on health insurance.

Research Methods: The researcher used qualitative methods.

Results: The analysis from the input processing and output showed that the change of presidential regulation is a responsive form from president when he looked public rejection response for the increase of fee.

Conclusions: The president extended it through the department of health affairs.This change has not been described a process of democracy because there’s still a lack of cross-sectoral coordination role in the discussion. This change of presidential regulation not yet affected to appropriate the fee adequacy on BPJS Implementation. The department of health affairs as a leader of health sector was recommended to increase the cross-sectoral coordination which can manifest the better product of health policy and to complete the policy instrument that yet to be determined. It also used to be concern from the department of health affairs, DJSN and BPJS which explained the increase of fee must be offset by a quality improvement rather than the implementation of national health insurance.

Keywords; change, policy, presidential regulation

ABSTRAK

Latar belakang: Perubahan Peraturan Presiden No.19/2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden No. 28/2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sangat cepat menjadi sorotan yang mencolok.

Tujuan: penelitian ini untuk menganalisis perubahan yang begitu cepat tentang kebijakan jaminan kesehatan Peraturan Presiden No.19/2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden No.28/2016 tentang Jaminan Kesehatan

Metode penelitian: pendekatan kualitatif.

Hasil: Berdasarkan analisis bahwa dalam proses input, proses dan output, perubahan Peraturan Presiden ini merupakan bentuk responsif Presiden melalui lembaga pemerintah Kementerian Kesehatan dengan melihat respon penolakan masyarakat akan kenaikan iuran. Proses perubahan ini belum menggambarkan sebuah proses yang demokrasi dikarenakan masih kurangnya koordinasi peran lintas sektoral dalam pembahasannya.

Kesimpulan: Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden ini berdampak belum memadainya kecukupan iuran dalam penyelenggaraan BPJS. Peran Kementerian Kesehatan sebagai leader dalam regulasi bidang kesehatan disarankan dapat meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk dapat mewujudkan produk kebijakan kesehatan yang lebih baik serta melengkapi instrument kebijakan yang belum ditetapkan, serta untuk menjadi perhatian sektor terkait Kementerian Kesehatan, DJSN dan BPJS Kesehatan bahwa kenaikan iuran harus dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas daripada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Kata kunci: Perubahan, Kebijakan, Peraturan Presiden