PKBI Yogyakarta untuk ibu hamil di penjara:sebuah perspektif kesehatan masyarakat

https://doi.org/10.22146/bkm.45023

Ester Febe(1*)

(1) Gadjah Mada University
(*) Corresponding Author

Abstract


Latar Belakang : Selama ini di Indonesia, tindak kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sedangkan jika dilakukan oleh perempuan justru sebaliknya. Anggapan tersebut menjadi paradigma patriarkal yang terkonstruksi di masyarakat. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatur institusi penahanan belum sensitif gender. Kualitas pelayanan kesehatan di institusi penahanan masih belum diketahui dan sangat bervariasi di seluruh Indonesia akibat banyaknya keterbatasan. Keterbatasan data terkait pelayanan kesehatan bagi perempuan yang hamil di institusi penahanan berpotensi menyebabkan pelanggaran bagi hak janin dalam kandungan (yang bukan merupakan subyek penahanan). Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi persoalan pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil di penjara, dari sudut pandang public healthMetode : Penulis melakukan Sistematic Review melalui pencarian dengan Google Scholar untuk memperoleh gambaran terkait pelayanan kesehatan yang diterima Ibu hamil di Lapas khusus perempuan kelas IIB Yogyakarta. Penelusuran dilakukan dengan cara memasukkan kata "hamil" "lapas" "yogyakarta". Hasil : Didapatkan hasil sebanyak 271 karya ilmiah (skripsi, thesis, jurnal). Dari total 271 hasil, hanya 6 karya ilmiah yang sesuai dan dapat menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan Lapas Khusus Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Kendati demikian, kesemuanya tidak ditulis oleh tenaga kesehatan, masih terbatas pada sudut pandang hukum, sehingga pembahasan terkait pelayanan kesehatan masih kurang mendalam. Pembahasan : Di Yogyakarta, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum memiliki poliklinik Lapas sendiri, sehingga ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan masih bergabung bersama Klinik Lapas Kelas IIA Wirogunan. Dampaknya, pernah terjadi keguguran pada WBP yang tidak mengetahui bahwa kondisinya sedang hamil, padahal sebelum masuk Lapas para WBP sudah di tes kehamilan terlebih dahulu. Pernah terjadi kasus meninggalnya janin dalam kandungan warga binaan perempuan (WBP) yang hamil 8 bulan. Terdapat pula kasus perempuan hamil dengan epilepsi yang tidak dapat mengkonsumsi pengobatan rutin karena keterbatasan dana membeli obat-obatan. Mengingat keterbatasan Lapas Kelas IIB Yogyakarta terkait fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan dan kemampuan WBP untuk menjangkau fasilitas kesehatan (termasuk obat – obatan), usulan program yang dirasa paling efektif ialah adanya kerjasama dengan pihak ketiga (LSM) PKBI dalam memberikan layanan kesehatan bagi Ibu hamil (UNODC, 2019). Kerjasama ini berpeluang untuk dilaksanakan di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang isinya menyatakan mengijinkan  permohonan kerjasama pembinaan dan atau pembimbingan bidang kesehatan.

 


Keywords


Kehamilan, Lapas, LSM, Yogyakarta



References

Arifat N. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Banks C. (2003). Woman in Prison: A Reference Handbook. California : ABC-CLIO Inc. Brenda J van den Bergh, et al. (2011). Imprisonment And Women’s Health: Concerns About Gender Sensitivity, Human Rights And Public Health. Bulletin of the World Health Organization Vol. 89 No. 9. Cedeño I. (2018). This is what it's like to give birth while incarcerated. Retrieved from https://generocity.org/philly/2018/05/22/momobile-riverside-mothers-incarcerated-maternity-care-coalition/ Collins, W., & Collins, A. (1996). Women in jail: Legal issues. Washington, DC: National Institute of Corrections Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia - The Asia Foundation - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2008). Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan Desborn, 2018. Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Wirogunan Kota Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Dewi. (2014). Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Ferszt, G.G., & Clarke, J.G. (2012) Health care of pregnant women in U.S. state prisons. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 23: 557–569 Kemenkes RI. (2017). Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta : Kemenkes RI Kotlar B, Kornrich R, Deneen M, Kenner C, Theis L, von Esenwein S. & Webb-Girard A. (2015). Meeting Incarcerated Women's Needs For Pregnancy-Related and Postpartum Services: Challenges and Opportunities. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 47(4): 221-225. Kittayarak K. (2019). Bridging The Gap Between Incarcerated Mothers And Their Children In Thailand: Five Years On After The Adoption Of The Bangkok Rules [online]. Available at: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/13th_Congress/12_Thailand.pdf Kresnadari. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2) Mustofa M. (2007). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Depok : FISIP UI Press Mustofa, Brooke S. West, Mamik Sri Supadmi, Herlina Sari. (2019). Challenges to mothering while incarcerated: preliminary study of two women’s prisons in Java, Indonesia", International Journal of Prisoner Health, Vol. 15 Issue: 1, 37-45 Naffine N. (1997). Feminism and Criminology. Cambridge : Oxford Polity Press PKBI D.I Yogyakarta. (2019). KLINIK ADHIWARGA PKBI DIY. Retrieved from https://pkbi-diy.info/adhiwarga/ Sawasdipanich N, Supa P, Supaporn W, Ankana S, Chulepon C, Jirapa S, Gamjad P. (2018). Development of healthcare facility standards for Thai female inmates. International Journal of Prisoner Health, Vol. 14 Issue: 3, pp.163-174 Sianturi (2014). Hak Narapidana Wanita yang Sedang Hamil Serta Hak Anak Sejak Dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan. Thesis. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Teddymalaka. (2018). Warga Lapas Perempuan Pangkalpinang Diajari Masase. Retrieved from http://bangka.tribunnews.com/2018/11/08/warga-lapas-perempuan-pangkalpinang-diajari-massase Walmsley, R. (2017). World Female Imprisonment List: Women and Girls In Penal Institutions, Including Pre-Trial Detainees/Remand Prisoners. International Centre for Prison Studies, King’s College London, London. Widyastuti AA. (2018). Implementasi Hak Dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Winarso, dkk. 2013. Membangun kembali organisasi berbasis gerakan : IPPA as a movement based organization Annual Report. Jakarta : PKBI UNODC. (2019). Tools and strategies for service providers working with female prisoners. Policy Brief Country Office Pakistan [online]. Available at: https://www.unodc.org/documents/pakistan/briefs%202/Briefs_and_strategies_for_NGOs_working_with_Female_Prisoners_B_opt.pdf



DOI: https://doi.org/10.22146/bkm.45023

Article Metrics

Abstract views : 257 | views : 87

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Berita Kedokteran Masyarakat

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berita Kedokteran Masyarakat ISSN 0215-1936 (PRINT), ISSN: 2614-8412 (ONLINE).

Indexed by:


Web
Analytics Visitor Counter