Pembaharuan sistem perekrutan SDM kesehatan melalui aplikasi Renbut SDMK online: berbasis transparansi

Abstract

Tujuan: Memberikan masukan terhadap pembaharuan system penyusunan Renbut SDMK agar aplikasi renbut SDMK online dapat berbasis transparansi. Metode: Kajian ini menggunakan review study dari berbagai hasil penelitian terkait masalah SDM Kesehatan. Hasil: Sistem perekrutan SDM Kesehatan melalui aplikasi Renbut SDMK dapat diakses secara online, bersifat satu arah dan berjenjang dari instansi terendah sampai ke pusat. Setiap pengelola pada institusi terendah/fasilitas kesehatan hanya bisa menghitung, menyusun, dan mengusulkan renbut SDMK ke tingkat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota, tanpa bisa memantau apakah usulan tersebut diakomodir oleh BKD kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Begitu juga dengan pengelola aplikasi renbut di tingkat BKD kabupaten/kota dan provinsi, mereka tidak bisa memantau usulan renbutnya di tingkat pusat. System aplikasi seperti ini menimbulkan ketidaktransparansi usulan rencana kebutuhan, sehingga terjadi perbedaan usulan pengadaan SDMK di tingkat pusat dengan usulan dari fasilitas kesehatan, yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan SDMK di daerah. Perbedaan usulan SDMK antara tingkat pusat dan fasilitas kesehatan terjadi di seluruh Indonesia karena system aplikasinya berlaku secara nasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembaharuan system penyusunan renbut. Kesimpulan: Kebutuhan SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan sulit terpenuhi jika aplikasi penyusunan renbut SDMK belum berbasis transparansi. Kementerian kesehatan perlu memperbaharui Permenkes nomor 33 tahun 2015 khususnya pada pasal 1 mengenai pedoman penyusunan kebutuhan SDMK dan lampiran pedoman penyusunan renbut, perlu menambahkan poin penjelasan mengenai hak akses dari setiap pengelola aplikasi renbut pada setiap tingkatan yang ada, dari instansi terendah sampai ke tingkat pusat, untuk dapat memantau, memberikan informasi dan bertanya mengenai usulan renbutnya.