Menuju eliminasi malaria Kab. Kulon Progo: pendekatan social behavior change communication (SBCC)

Abstract

Tujuan: Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah menoreh endemis malaria  dengan angka kesakitan yang fluktuatif. Dari data dinas Kesehatan DIY kasus selama tahun 2015 hingga 2018 terdapat 126 kasus tahun 2015, 95 kasus tahun 2016, 84 kasus tahun 2017 dan 8 kasus hingga Juli 2018(Dinkes DIY, 2017) Komitmen pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya eliminasi malaria dengan Peraturan Bupati No. 67 tahun 2013 sebagai dasar eliminasi malaria tahun 2021.

Metode: Penelitian menggunakan literature review dalam paparan prevalensi malaria dan dari berbagai hasil penelitian.

Hasil: Faktor determinan menjadi kendala dalam pengendalian malaria, 1. perilaku masyarakat menganggap malaria bukan masalah kesehatan yang mengancam, dengan tingkat kewaspadaan masyarakat rendah; 2. Berdasarkan area transmisi sebagai low risk transmission, menuju zero malaria penanganan dan pengendalian pada perilaku tidaklah cukup. Perubahan social dengan pergeseran perilaku seluruh  komunitas, diperlukan untuk membangun  dan  memelihara budaya kewaspadaan terhadap malaria dengan cakupan tinggi akan melindungi komunitas. Pendekatan malaria SBCC (Social Behavior Change Comunication. 1. Peningkatan pengetahuan pada individu sebagai upaya pencegahan; 2. Pada tingkatan sosial masyarakat akan mengurangi hambatan yang terjadi di keluarga dan memberi dukungan dalam pengambilan keputusan saat pengobatan, pemeriksaan malaria pada anak yang demam dan antenatal ibu hamil; 3. Dan pada level regulator untuk menyediakan kebutuhan obat malaria terstandarisasi, pedoman pengobatan terkini untuk petugas kesehatan, menetapkan kebijakan surveillan migrasi lintas batas.

Simpulan: Akselerasi menuju eliminasi malaria , dengan penanganan  secara holistic dari masyarakat, petugas kesehatan dan stakeholder terkait. Keberlanjutan penanganan malaria sangat bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap penyakit malaria dan surveilan migrasi, ketrampilan dan kemudahan akses terhadap petugas kesehatan dan komitmen pemangku kebijakan terhadap penanganan bersama melalui kebijakan lintas batas menoreh berdasarkan daerah epidemiologi bukan administrasi