Tantangan pengelolaan program gizi bagi penduduk desa terpencil di Sumatera Utara

Abstract

Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan yang belum mampu diatasi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Prevalensi masalah gizi kurang pada balita di Indonesia masih mengalami peningkatan, yaitu 36,8% (tahun 2007) menjadi 37,2 % (tahun 2013) untuk kasus stunting dari 18,4% (tahun 2007) menjadi 19,6% (tahun 2013). Status gizi pada bayi atau balita, salah satunya pola asuh makanan. Selain pola asuh makan, karakteristik individu yang melakukan asuh makan dalam hal ini adalah ibu, juga mempengaruhi pertumbuhan bayi atau balitA. Kekurangan gizi secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi status gizi adalah asupan makanan (energi dan protein) dan penyakit penyerta. Faktor tidak langsung adalah tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, pola asuh, sosial budaya, ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan dan faktor lingkungan. Sepanjang tahun 2013 Dinkes Sumatera Utara mencatat ada 1.269 kasus gizi buruk di Provinsi Sumatera Utara.

Puskesmas sebagai Pemberi pelayanan yang dekat dengan masyarakat harus membuat sistem pendataan dan perencanaan,mencatat, mengelompokkan status gizi, status pendidikan dan status ekonomi dengan menggunakan sistem informasi lokal berbasis posyandu. Technical assistance (support system) bisa dilakukan dengan melibatkan ahli pendidikan khususnya gizi untuk membuat media belajar khusus untuk simulasi langsung tentang cara dan makanan apa yang seharusnya dikonsumsi untuk pemenuhan asupan gizi. Dengan kegiatan tersebut masyarakat diharapkan mampu untuk membuat menu makanan sendiri serta pemahaman masyarakat setempat tentang gizi tidak simpang siur. Untuk menyikapi keseriusan kegiatan tersebut, puskesmas bisa membuat strategi dengan melibatkan kader desa yang dianggap berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Kegiatan tersebut merupakan UKM yang mempunyai banyak fungsi, diantaranya : (1)efektifitas waktu dan biaya, (2)penyerapan informasi oleh masyarakat merata dan tidak simpang siur, (3)sasaran kegiatan jelas, (4)masyarakat merasa diperhatikan, (5)kepedulian antar warga terjalin dengan baik dan (6)pembentukan kader antar tetangga sangat dimungkinkan. Untuk penyaluran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari puskesmas ke desa sangat terpencil bisa menggunakan jasa pihak ketiga sebagai operating core, contohnya tukang penjual sayur yang sekali seminggu berjualan ke daerah tersebut bisa dititipkan PMT untuk disampaikan ke kader desa dan selanjutnya didistribusikan ke masyarakat dengan tepat waktu dan tepat sasaran.