Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong:Problematika Penataan Ruang Dan Partisipasi Publik
Abstract
Artikel mengkaji dokumen lingkungan hidup atas pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditinjau dari aspek penataan ruang dan partisipasi publik. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menemukan bahwa penyusunan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan rencana tata ruang, lokasi pertambangan berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, prosedur partisipasi publik tidak diindahkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan atas pertambangan batuan di Desa Keposong yang berdampak pada Masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.
References
Affan, Faisal, 2019, “Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C”, https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/warga-keposong-boyolali-demo-di-depan-kantor-gubernurjateng-tuntut-penghentian-tambang-galian-c. (diakses 22 Desember, 2024).
Akib, Muhammad. Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah). Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
Arnstein. “A Ladder of Citizen Participation.” Journal of the American Planning Association 35, Issue 4 (1969): 216-224.
Berita Acara Koordinasi Masyarakat Desa Keposong pada 24 Juli 2019.
Berita Acara Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 29 Agustus 2019.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Nomor 6601/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 Tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) Kepada Lukito.
Erwin, Muhammad. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga. Bandung: Refika Aditama, 2007.
Juniarso, Ridwan, dan Achmad Sodik. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa, 2008.
Kay, Robert & Jackie Alder. Coastal Planning and Management. London: E & FN Spon, 1999.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali. Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019 tentang Pemalsuan Tanda-Tangan Kepada Kapolres Boyolali.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Stec, Stephen & Susan Case-Lefkowitz. “The Aarhus Convention: An Implementation Guide.” United Nations. New York and Geneva: United Nations, 2000.
United Nations. “REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT.” Rio de Janeiro, June 3-14, 1992.
Wahid, Yunus. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana, 2014.
Warren, Carol & Agung Wardana. “Sustaining the Unsustainable? Environmental Impact Assessment and Overdevelopment in Indonesia.” Asia Pacific Journal of Environmental Law 21, Issue 2 (2018): 101-125.
Wawancara dengan Abimanyu, Pemerhati Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, pada 30 Maret 2021.
Wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan di Pertambangan Batuan Desa Keposong, pada 01 April 2021.
Wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.
Wawancara dengan Bapak SI, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.
Wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.
Wawancara dengan Nandra Eko Nugroho, Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, pada 01 April 2021.
Copyright (c) 2024 The author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal dengan karya tersebut secara bersamaan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan atas kepenulisan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi terbitan jurnal (misalnya, mempostingnya ke repositori institusi atau menerbitkannya dalam buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya pada tahun jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusi atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena hal ini dapat menghasilkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar atas karya yang diterbitkan.
