Pancasila, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Dan Tantangan Politisasi Identitas Dalam Tata Kebinekaan Indonesia

Abstract

Artikel pendek ini bertujuan untuk memaparkan mengenai tantangan Pancasila dan politisasi identitas sebagai tantangan bagi tata kebinekaan Indonesia. Secara lebih spesifik kajian dalam artikel ini bertujuan untuk: 1) mengulas bagaimana Pancasila mengafirmasi kebebasan beragama/berkeyakinan, 2) menganalisis kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sebagai penanda tingkat ketegangan dalam interaksi antar identitas keagamaan serta potret intoleransi di kalangan pelajar untuk memproyeksi ruang potensial bagi politisasi identitas, dan 3) menelaah pemaknaan atas kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan potret intoleransi di kalangan pelajar dalam perspektif politisasi identitas sebagai tantangan dalam tata kebinekaan Indonesia. Artikel ini ditulis dengan metode desk study secara kualitatitatif. Ulasan dalam artikel ini menyimpulkan: Pertama, Pancasila memberikan afirmasi bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang dan peraturan turunan lainnya. Kedua, potret penguatan politik identitas keagamaan diindikasikan dengan tingginya pelanggaran KBB dan penguatan resistensi terhadap identitas keagamaan yang berbeda (liyan) dalam isu-isu politik dan publik. Sementara ruang masa depan bagi terjadinya politisasi identitas terbuka lebar, yang diindikasikan oleh potret intoleransi di kalangan anak muda berbasis sekolah. Kecenderungan umum yang berkembang, semakin kental nuansa politik sebuah isu keseharian yang dihadapi oleh para pemuda, maka akan semakin terjadi pengentalan identitas pada yang bersangkutan dan semakin kuat penolakan mereka atas identitas yang berbeda. Ketiga, politisasi identitas keagamaan merupakan strategi machiavellis yang buruk dalam meraih kekuasaan dalam politik elektoral. Selain itu, politisasi identitas keagamaan juga mengancam integrasi nasional melalui fragmentasi dan polarisasi politik. Sebagai tantangan dalam merawat kebinekaan dan membangun inklusi politik demokratis, politisasi identitas keagamaan harus direspons dengan pelaksanaan dua agenda makro yaitu kultural dan struktural. Agenda-agenda kultural lebih banyak berkaitan dengan masyarakat dan ruang-ruang interaksi kebudayaan antar kelompok masyarakat, sedangkan struktural berkaitan dengan peran-peran negara sebagai agen kunci politik kebinekaan dalam sistem politik demokratis.