Kemampuan Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah
Lutfhi Muta'ali(1*)
(1) Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta mencari pola hubungan dan dimensi spasial serta faktor-faktor penentu dan relasi diantara keduanya sebagai dasar perumusan kebijakan.Dengan analisis kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan kondisi tingkat kemandirian keuangan yang cukup dengan kesejahteraan masysrakat yang rendah. Alokasi belanja untuk sosial masih sangat rendah (2%) sehingga sulit diharapkan peningkatan kesejahteraan dari keuangan daerah. Hasil analisis varian menunjukkan tingkat perbedaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat antara Kabupaten dan Kota dan juga hubungan erat antara indikator keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi keuangan daerah akan diikuti dengan tingginya kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masysrakat adalah penerimaan per penduduk (X1), tingkta kemandirian daerah (X2) dan efektivitas belanja pembangunan (X5). Tipologi daerah mengelompok pada Tipe I (keuangan tinggi, kesejahteraan tinggi) dan IV (keuangan rendah dan kesejahteraan rendah) sebanyak 77% dan dijadikan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.
This research aims to identify the local financial potential and the social welfare, and look for patterns of relationships and spatial dimensions as well as determinants and relations between the two as a basis for policy formulation. With quantitative analysis, the results of the study indicate the condition of sufficient level of financial independence with the welfare of the community low. The allocation of expenditure for social affairs is still very low (2%) so it is difficult to expect an increase in welfare from local finances. The results of the analysis of variance indicate the level of local financial disparity and the welfare of the community between districts and cities and also the close relationship between local financial indicators and social welfare. The higher regional finances will be followed by high social welfare. Factors considered to have a significant effect on social welfare are income per population (X1), regional independence (X2) and the effectiveness of development spending (X5). Regional typologies cluster in Type I (high finance, high welfare) and IV (low finance and low welfare) as much as 77% and serve as a basis for determining development priorities
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
Badan Pusat Statistik. 2018. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2018. BPS. Jakarta
Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Kabupaten-Kota 2017-2018. BPS. Jakarta
Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 20017-2018. BPS. Jakarta
Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. BPS Jawa Tengah. Semarang
Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Kemsikinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. BPS Jawa Tengah. Semarang
Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. BPS Jawa Tengah. Semarang
Dewa dkk. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Jurnal Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010 DJPK. 2011. Deskripsi dan Analisis APBD 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Fajar, Mochamad. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 11401159
Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. H
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta : Salemba Empat
Muta’ali, Luthfi. 2012. Kapita Selekta Pengembangan Wilayah. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
Muta’ali, Luthfi. 2015. Teknik Analisis Regional, untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptaherijanto, 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Jakarta : CV, Rikneka Cipta.
Simanjuntak, Payaman J. 2000. Produktivitas tenaga Kerja. Jakarta: Grafindo
Soetrisno, Loekman, 1995.“Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan”, dalam Awan Setya Dewanta, dkk. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Yogyakarta : Aditya Media.
Suradi. 2006. Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI
Tamin, Faisal, 2002. IPM dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Pembangunan Daerah, Depdagri, Edisi April – Juni 2002. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI.
Todaro. M.P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga
Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers
Yuliani, Indah. 2013. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. Jurnal : Universitas Hasanuddin Makassar
DOI: https://doi.org/10.22146/mgi.50380
Article Metrics
Abstract views : 5146 | views : 2842Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Lutfhi Muta'ali
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Volume 35 No 2 the Year 2021 for Volume 39 No 1 the Year 2025
ISSN 0215-1790 (print) ISSN 2540-945X (online)
Statistik MGI