Analisis Distribusi Apotek Berdasar Standar Pelayanan Kefarmasian Melalui Sistem Informasi Geografis

Abstract

Apotek sebagai fasilitas kesehatan primer yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Faktor lokasi apotek berperan dalam kualitas pelayanan dan keberlangsungan bisnis apotek. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran mengenai profil distribusi apotek melalui sistem informasi geografis dari segi aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan apotek berdasar standar WHO dan Kemenkes serta evaluasi standar pelayanan kefarmasian apotek sesuai permenkes no 73 tahun 2016.

Penelitian ini berupa cross-sectional menggunakan analisis deskriptif non eksperimental secara kuantitatif. Pengumpulan data nama dan lokasi apotek melalui PC IAI Kota dan Kabupaten Pekalongan dan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Pekalongan. Data geografi dan jumlah penduduk serta tingkat kepadatan penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota dan Kabupaten Pekalongan. Analisis distribusi apotek melalui sistem informasi geografis diperoleh melalui visualisasi terhadap peta persebaran apotek di Kota dan Kabupaten Pekalongan, hasil yang diperoleh belum merata di seluruh wilayah Pekalongan. Ada kecamatan yang belum ada apotek dan banyak apotek yang terkonsentrasi pada titik tertentu di pusat kota, dekat rumah sakit dan dekat pasar. Analisa aksesibilitas pelayanan apotek dengan perhitungan rasio antara jumlah apotek dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota dan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan standar WHO dan Kemenkes yaitu 1:2000 apoteker, diperoleh hasil hanya lima kecamatan yang memenuhi syarat Kemenkes.

Evaluasi penerapan Permenkes no 73 tahun 2016 tentang prosedur pelayanan kefarmasian terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan skala Guttman. Kemudian dibagi tiga kategori yaitu baik (81-100%), cukup (61-80%), dan kurang (20-60%). Hasil penelitian diperoleh rerata tingkat pengelolaan obat 75,04 % pada apotek kota dan 70,06% apotek kabupaten Pekalongan, pelayanan farmasi klinis 55,32% apotek kota Pekalongan dan 57,45% di wilayah kabupaten Pekalongan, pengelolaan SDM 82,36% wilayah kota Pekalongan dan 78,57% wilayah kabupaten Pekalongan. Sarana dan prasarana kota Pekalongan 67,66% dan 66,51% di kabupaten Pekalongan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek termasuk dalam kategori cukup, namun pelayanan farmasi klinis tergolong kategori kurang.