EVALUASI TERHADAP DEVALUASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Abstract

Sejak devaluasi yang terakhir dilakukan pada September 1986, perekonomian Indonesia amat tanren terhadap desas-desus devaluasi. Kebijakan ini seringkali
dianggap merupakan solusi terhadap berbagai krisis, misalnya jika terjadi tekanan
terhadap neraca perdagangan (balance of trade) maupun neraca transaksi berjalan (balance of current acount), serta menipisnya cadangan devisa (international reserve). Namun kenyataannya, hingga 1996 pemerintah tidak sekalipun melakukan devaluasi rupiah.
Dalam teori konvensional, kebijakan devaluasi diberlakukan untuk memenuhi dua tujuan utama (Arif, 1990, hlm. 86-89). Pertama, mendapatkan posisi neraca pembayaran yang baik, melalui proses expenditure switching. Proses ini berjalan
setelah terjadi penurunan harga relatif barang-barang testik, sehingga meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Bergesernya permintaan ke arah barang-barang domestik ini selanjutnya akan menaikkan output agregat.
Kedua, mempertahankan momentum pertumbuhan melalui rangsangan ekspor dan perluasan kesempatan kerja. Pada dasarnya, devaluasi diharapkan untuk
menggiatkan perekonomian dengan mendorong peningkatan output. Sebuah negara yang mengalami ketidakseimbangan dalam nilai kurs riilnya (real exchange rate disequilibrium), misalnya real exchange rate overvaluation (mata uangnya dihargai terlalu tinggi di pasar valuta asing), maka negara tersebut akan menerapkan kebijakan devaluasi.
Sejak 1969, rupiah dapat dikonversikan secara bebas, dan sejak 1971 perpindahan kapital, baik ke dalam maupun ke luar negeri, tidak dibatasi pemerintah. Sampai dengan 1978, Indonesia menganut sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Setelah devaluasi 1978, Indonesia menganut sistem managed floating, yaitu sistem kurs yang diintervensi oleh bank sentral dengan cara membeli atau menjual mata uang negara tersebut di pasar valuta asing (Abel dan Bernanke, 1992, him. 502). Devaluasi kembali diterapkan pada 30 Maret 1983 sebesar 37 persen, dan setelah itu sistem managed floating yang diterapkan bersifat lebih fleksibel (Warr, 1992).
Dengan dampak devaluasi yang ambivalen, dapat dimengerti bila pemerintah
negara-negara berkembang enggan untuk menerapkan kebijakan ini. Hal ini
tampaknya juga sejalan dengan ke-inginan IMF, yang menganjurkan devaluasi
sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi ketidak-seimbangan dalam nilai kurs.
Negara yang akan melakukan devaluasi juga diwajibkan untuk berkonsultasi dengan IMF, untuk menghindari terjadinya "perang devaluasi".
Ada beberapa alasan yang mungkin dapat di-kemukakan yang memperkuat
alasan penolakan pemerintah terhadap kebijakan ini. Pertama, jika devaluasi telah
diantisipasi oleh masyarakat, bisa mendorong tindakan spekulatif berupa
pemborongan devisa dan melarikannya ke luar negeri {capital flight). Kedua, dampak penerapan devaluasi di negara yang mengalarni real exchange rate overvaluation dan krisis neraca pembayaran, tidak selalu sejalan dengan teori tradisional yang menyebutkan bahwa devaluasi akan sangat menguntungkan bagi negara tersebut. Devaluasi dalam kasus ini, walaupun dapat memperbaiki posisi eksternal negara tersebut, dapat berakibat pada penurunan output, peningkatan jumlah pengangguran, dan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata (Edwards (b), him. 311).
Pendapat ini, sebagaimana ditulis Edwards, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Coo-per(1971), Krugman dan Taylor (1977). Berdasarkan penelitian Cooper, kenaikan harga ekspor yang dinyatakan dengan mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh devaluasi, tidak dapat menutupi kenaikan harga impor dan permintaan agregat, sehingga output akan menurun. Permintaan ekspor harus cukup elastis untuk dapat menutupi penurunan daya beli yang disebabkan permintaan impor yang inelastis dan defisit perdagangan. Sedangkan Krugman dan Taylor menyimpulkan, bahwa dalam jangka pendek, dengan mengabaikan substitusi dalam produksi, devaluasi yang disebabkan oleh defisit yang dialami suatu negara, selalu meningkatkan pembelian impor (yang dinyatakan dalam mata uang domestik) melebihi tambahan pendapatan dari kuantitas ekspor yang tetap, sehingga permintaan agregat, produksi domestik dan output akan menurun (Hanson, 1983, him. 179-180).
Sebastian Edwards dan James Hanson lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan atas dampak kontraktif yang dapat ditimbulkan oleh penerapan kebijakan devaluasi. Dari penelitian Edwards (1986) terhadap 12 negara sedang berkembang, tidak termasuk Indonesia, yang meliputi rentang waktu tahun 1965-1980, dalam jangka pendek devaluasi akan berdampak negatif terhadap output. Namun, setelah satu tahun devaluasi akan bersifat ekspansif, dan dalam jangka panjang devaluasi akan bersifat netral. Dalam penelitiannya. Edwards juga mengungkapkan beberapa alasan terjadinya devaluasi yang bersifat kontraktif. Devaluasi dapat mengurangi permintaan agregat sehingga menutupi dampak expenditure switching. Devaluasi juga dapat berakibat burukbagi permintaan agregat. melalui dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Devaluasi dapat menyebabkan redistribusi pendapatan dari kelompok dengan propensity to save yang rendah ke kelompok dengan propensity to save yang tinggi, yang akhirnya menurunkan permintaan agregat dan output. Jika negara yang menerapkan kebijakan devaluasi memiliki elastisitas harga impor dan ekspor yang rendah, maka neraca perdagangannya akan memburuk.
Berdasarkan berbagai temuan empiris tersebut, maka akan menarik untuk melakukan studi empiris atas dampak yang ditimbulkan oleh keempat devaluasi
terakhir yang dilakukan di Indonesia. Dari kajian ini dapat ditunjukkan, apakah
devaluasi yang selama ini dilakukan Indonesia bersifat kontraktif ataukah ekspansif. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk:
1. menganalisis dampak perubahan nilai tukar riil terhadap output, serta
2. mendeteksi efek dari devaluasi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1971, 1978,1983 dan 1986. Dengan model yang ada akan dapat dilihat sifat kontraktif dan ekspansif dari devaluasi-devaluasi tersebut.
Jika devaluasi ternyata bersifat kontraktif, yang berakibat pada penurunan output agregat secara rill, hal ini akan tercermin melalui variabel nilai tukar riil yang negatif. Sebaliknya jika variabel nilai tukar riil tersebut positif, maka dapat disimpulkan bahwa tevaluasi bersifat ekspansif, yang berarti berhasil meningkat
output agregat secara riil.
Dengan diketahuinya sifat devaluasi di Indonesia. diharapkan kekhawatiran akan munculnya kebijakan devaluasi dapat diredam, melalui pemahaman yang lebih
mendalam. Jika devaluasi bersifat ekspansif. tentu kebijakan ini dapat digunakan
untuk mengatasi defisit dalam neraca transaksi berjalan. Namun bila sebaliknya,
tentunya kebijakan ini akan dihindari.