Ekologi Politik dan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Tengah: Food Estate sebagai Bentuk Ekosida dan Eksternalitas Negatif Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Setelah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, Food Estate menjadi program pengembangan produksi pangan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan pangan di Indonesia. Proyek yang mencakup beberapa bidang agrikultur seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan ini berlangsung dengan membuka sejumlah lahan yang berasal dari hutan konservatif dan hutan-hutan adat masyarakat. Bertujuan memenuhi komoditas publik yang turut meningkat sejalan dengan kepadatan penduduk, proyek ini banyak menghasilkan lahan-lahan terlantar dan menciptakan kerusakan lingkungan berskala besar atau dikenal dengan ekosida. Pemerintah turut melupakan aspek multisektor (ekologi politik) lainnya seperti para petani dan peternak yang melakukan pekerjaan, serta kalkulasi terhadap konflik sosial dan efisiensi penggunaan lahan. Fenomena ini menjadi pertanyaan besar, apakah food estate menjadi pilihan tepat mengingat realita pengelolaannya yang merusak lingkungan secara berulang. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjadi kajian reflektif dengan studi kasus mengenai ekologi politik melalui lanskap multisektor dan multiaktor untuk melihat bagaimana politik pangan berdampak pada ekosida.