Dualisme Diskursus Penegak Hukum: Antara Membebaskan Narapidana dan Mempercepat Sidang Pidana Melalui Teleconference dalam Masa Pandemi COVID-19

Abstract

Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membebaskan narapidana dari lembaga pemasyarakatan untuk membatasi penyebaran COVID-19 merupakan kebijakan yang diambil dengan tepat. Namun, kebijakan tersebut ternyata bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mempercepat sidang pidana melalui teleconference. Sehingga, populasi narapidana pada lembaga pemasyarakatan tidak akan berkurang sama sekali. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep ideal untuk mengurangi populasi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam hal membatasi penyebaran COVID-19. Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, data sekunder menjadi data utama. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penegak hukum pada status quo sangat tidak sinkron, oleh karena itu penulis menggagas dua konsep baru, yaitu RNR-Concept dan konsep keadilan restoratif untuk mengurangi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam rangka membatasi penyebaran COVID-19.