EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

https://doi.org/10.22146/abis.v3i4.59344

Zulfatun Ruscitasari(1*)

(1) Maksi FEB UGM
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini ialah ketidaksesuaian informasi pada dokumen perencanaan hingga pelaporan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian informasi pada dokumen perencanaan hingga pelaporan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem pengukuran kinerja. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi model performance blueprint yang digunakan untuk menganalisis ketepatan indikator yang telah disusun dan analisis tematik untuk data hasil wawancara.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengukuran kinerja dari mulai perencanaan hingga pelaporan Dinas PUP-ESDM DIY belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian informasi. Selain itu, indikator kinerja Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2015 telah berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat, namun tahun 2016 masih dalam orientasi penyedia layanan. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas kinerja Dinas PUP-ESDM DIY ialah kualitas personil, mutasi pegawai, dan ketersediaan data. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung ialah pelatihan, peraturan-peraturan, komitmen pimpinan, ketersediaan sistem informasi, reward dan punishment.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, akuntabilitas kinerja, performance blueprint, indikator kinerja, isomorfisma.

Full Text:

PDF


References

Agia, L.N. 2015. Evaluasi Penerapan Sistem Pengukuran dan Pelaporan Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau).Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Ahyaruddin, M. & Akbar, R. 2016. The relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. Journal of Indonesian Economy and Business, 31(1): 1–22.Akbar, R. 2013. Konsep Logic Model. Tersedia di http://slideplayer.info/slide/2335766/ [Accessed 1 Maart 2017].20Akbar, R., Pilcher, R. & Perrin, B. 2012. Performance measurement in Indonesia: The case of local government. Pacific Accounting Review, 262–291.BPKP & LAN 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1st ed. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.Braun, V. & Clarke, V. 2006. Using thematic analysis in psychol- ogy. Qualitative Research in Psychology. 3: 77–101.Creswell, J.W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism & Collective Rationality In Organizational Fields. American Sosioligical Review. 48(2): 147– 160.Esfahani, H.I. 2005. Measuring Public Sector Performance in Infrastructure.Washington DC: World Bank.Friedman, M. 2005. Trying Hard is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities. Washington D.C.: FSPI.Gomes, P., Mendes, S. & Carvalho, J. 2008. Use of performance measurement in the public sector: the case of the police service. Implementing Reforms in Public Sector Accounting, 407–426.Gudono 2014. Teori Organisasi. 3rd ed. Yogyakarta: BPFE.Hennink, M., Hutter, I. & Ajay Bailey 2012. Qualitatif Research Methods. Washington D.C.: SAGE.Indrawati K.K. 2016. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Purworejo). Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Kellogg, W. 2004. Logic Model Development Guide. Battle Creek, Michigan.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Implementasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.Kusumaningrum S. 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Pada Poltekkes Kemenkes Ternate). Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta21Longo, Paul J. 2004. “Logic Models in Evaluation Design.” Ohio Program Evaluator Group, Evaluation Basic Workshop, November 15&16, 2004, 2011. An Approach to performance Measurement: Using the performance blueprint and Related Ongoing performance Measurement & Management (OPM&M) Techniques). Lates Version.http://paullongo.org/products.html.Mahmudi 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Mahsun, M. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.Nurkhamid, M. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 3: 45–76.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Primarisanti, H. & Akbar, R. 2015. Factors Influencing the Success of Performance Measurement : Evidence From Local Government. Journal of Indonesian Economy and Business, 30(1): 56–71.Sujiartono 2016. Evaluasi Keselarasan Indikator Kinerja (Studi Pada Badan Pusat Statistik Se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Syachbrani, W. & Akbar, R. 2013. Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Pp 447--4643(2): 447–464.UNDP 1997. Governance for sustainable human development A UNDP policy document-Foreword. Tersedia di http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/22undppolicydoc97-e.pdf.Windya E. Y. 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Yin 2015. Studi Kasus Desain & Metode. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.Zein L. M. 2014. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v3i4.59344

Article Metrics

Abstract views : 1264 | views : 1484

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500