ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59291

Andi Miftahul Syukron(1*), Slamet Sugiri(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak lain seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan Permasalahan pengadaan barang/jasa ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Bantul justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Berbagai temuan yang terjadi telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terkait pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan wawancara mendalam kepada pihak terkait di Inspektorat Bantul. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pegawasan yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm,peran, pengawasan pengadaan barang/jasa, inspektorat, kesesuaian, optimal.

Full Text:

PDF


References

Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.BPKP. 2012. Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi APIP. BPKP, 9 April 2012.BPKP. 2016. Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah DIY. Diakses pada 14 Agustus 2016, dari www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/.../LAPGUB2015.pdf.Evianto, Evan. 2016. “Titik Kritis PBJ & Audit Perencanaan Umum PBJ.” Presentasi, Sentul, 02-04 Juni 2016. Diakses 24 Mei 2017.Harian Jogja, 2016. “Tujuh Proyek Infrastruktur di Bantul Jadi Temuan BPK.” Diakses pada 22 Agustus 2016.http://m.harianjogja.com/baca/2016/01/21/tujuh-proyek-infrastruktur-di-bantul-jadi-temuan-bpk-683085.Jensen & Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, Journal of Financial and Economics.Jumaidil. 2009. Analisis Prosedur Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: Studi Kasus Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango. Tesis: Universitas Gadjah Mada.Kabupaten Bantul. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.______________. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Bantul 2015, Bantul.Kurniawati, Efi. 2013. Peranan Manajemen dan Inspektorat Jendral Terhadap Pengendalian Intern Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kementrian Agama. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Legawa, Panggih. 2015. Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah MadaMoleong, L. J. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.Rahman, Yolanda. 2010. Analisis Prosedur audit Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tesis : Universitas Gadjah Mada.Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.________________. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.________________. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.________________. 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business : A Skill-Building Approach, 5th edition. John Wiley & Sons. United Kingdom.Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59291

Article Metrics

Abstract views : 2263 | views : 3861

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500