Viva Justicia: Journal of Private Law

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI GEREJA KRISTEN PROTESTAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

2025-06-13T14:25:20+07:00

This research aims to analyze the existence and position of the Protestant Christian Church as a legal entity in the Indonesian legal system, by reviewing the legal basis governing the status of the church, its rights and obligations, as well as the juridical implications of recognizing the church as a legal entity. This research was carried out using a juridical-normative research method, namely by examining various legal entities based on applicable laws and regulations. Based on this research, the author concludes that the Protestant Christian Church is recognized as a legal entity based on Staatsblad 1927 No. 156, 157, and 532. As a legal entity, the church also has land ownership rights in accordance with the Decree of the Director General of Agrarian Affairs and Transmigration Number SK.22/HK/1969 and can establish foundations to support religious and social activities. Even though the church has gained legal recognition, there is still a legal vacuum that hinders its development. Therefore, it is necessary to update regulations and procedural systems to ensure the continuity of church operations more effectively and transparently. Apart from that, the government needs to improve administrative and procedural aspects in the establishment and management of churches so that they are more easily accessible and do not become obstacles in carrying out religious and social missions.

Keywords: Protestant Christian Church, Legal Entity, Association, Foundation.

PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (OPEN API) PAYMENT: STUDI KOMPARATIF INGGRIS DAN INDONESIA

2025-06-13T14:23:24+07:00

Pengembangan teknologi Open API Payment meningkatkan interoperabilitas antara bank dan perusahaan fintech, mefasilitiasi transaksi digital yang lebih efisien. Namun, teknologi ini juga mendatangkan tantangan baru terhadap kebocoran data pribadi sebagaimana dimungkinkan terjadinya pembagian data kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diperlukan kerangka hukum pelindungan data pribadi dan langkah-langkah implementasinya yang memadai untuk menjamin pelindungan data pribadi dari inovasi Open API Payment. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pengaturan pelindungan data pribadi dan implementasinya dalam Open API Payment dengan membandingkan pengaturan mengenai ketentuan berbagi data di Indonesia dan Inggris yang aman dan mengkaji ketentuan yang dapat diadopsi dari hasil perbandingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis hukum dan hierarkinya, serta pendekatan komparatif, yang membandingkan regulasi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan pelindungan data pribadi, khususnya terkait perjanjian kerja sama yang menentukan hubungan hukum antara pengolah data dan ketentuan pengawasan dalam ekosistem Open API Payment. Perbedaan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan langkah penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pembelajaran dari Inggris, seperti perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif dan pengawasan regulasi yang ketat, dapat menjadi acuan bagi peningkatan regulasi Open API Payment di Indonesia.

KEKUATAN BERLAKUNYA SURAT PENUGASAN DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PT. “SH” YANG DITUGASKAN PADA PERUSAHAAN AFILIASI

2025-06-15T18:26:54+07:00

Pada saat ini muncul fenomena hubungan kerja non-konvensional yang mana hubungan kerja tidak hanya antara pemberi kerja dengan pekerja melalui perjanjian kerja, tetapi tetapi juga melalui surat penugasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan berlakunya surat penugasan pekerja PT.”SH” yang bekerja pada perusahaan lain dalam satu grup. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelindungan hukum bagi pekerja PT.”SH” yang bekerja pada perusahaan afiliasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris deskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan alat studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara kepada responden dan narasumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa surat penugasan yang diberikan oleh PT.”SH” kepada pekerjanya untuk dipekerjakan di perusahaan lain dalam satu kelompok tidak mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, tetapi surat penugasan mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis. Kedua, tidak ada pelindungan hukum bagi pekerja yang dipekerjakan di perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha melalui surat penugasan. Surat tugas tidak mengalihkan hubungan kerja pekerja dari perusahaan awal ke perusahaan afiliasi tempat pekerja ditugaskan.

TINJAUAN PENGAMPUAN BAGI PENDERITA SKIZOFRENIA

2025-06-15T18:42:19+07:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan akibat hukum pengampuan bagi penderita skizofrenia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer dari wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia dapat menjadi dasar pengampuan karena tergolong disabilitas mental yang setara dengan "sakit otak" dalam Pasal 433 KUHPerdata karena keduanya sama-sama melibatkan gangguan persepsi/penilaian realitas. Namun, tidak semua penderita skizofrenia memerlukan pengampuan sehingga penerapannya harus fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi mental, kapasitas fungsional, dan aspek sosial budaya untuk mencegah pembatasan hak yang berlebihan. Penderita skizofrenia yang berada di bawah pengampuan kehilangan kewenangan untuk bertindak secara mandiri dan harus diwakili oleh orang lain. Meskipun dalam kondisi normal, mereka tetap dianggap tidak cakap hukum selama pengampuan berlaku. Perbuatan hukum yang dilakukan setelah penetapan pengampuan bersifat batal demi hukum, sedangkan yang dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan.

PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR ATAS HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)

2025-06-15T18:52:59+07:00

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan didukung data dari responden. Setelah dikumpulkannya seluruh data oleh penulis, nantinya data akan disusun secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis dan memaparkan data yang diteliti secara intensif, mendalam, dan komprehensif mengenai objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dari permasalahan yang ada untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pelindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan yaitu, pertama, pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak dalam Putusan 589/Pdt.G/2022/PA.Smn telah mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan anak, serta asas keadilan untuk kelangsungan hidup suami. Namun pada kenyataannya pelaksanaan nafkah tetap tidak dilaksanakan. Melalui pengadilan, dapat dilakukan upaya eksekusi putusan. Bagi anak di bawah umur yang tidak diberikan nafkah, diwakili oleh ibu/mantan isteri dapat melaporkan mantan suami atas kasus Penelantaran Anak dan selanjutnya Perjanjian Perdamaian.

THE DEVELOPMENT OF CONCEPT AND ADJUDICATION OF TORT AGAINST THE GOVERNMENT FOLLOWING THE ENACTMENT OF PERMA 02/2019

2025-06-19T14:55:47+07:00

Dengan diberlakukannya PERMA 02/2019, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kompetensi mutlak dalam mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (PMHP) atau perbuatan melawan pemerintah. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan tentang pengaruh PERMA 02/2019 terhadap konstruksi dan kompetensi untuk mengadili PMHP. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mengkaji tiga putusan pengadilan: Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Putusan No. 99/G/2020/PTUN-JKT, dan Putusan No. 161/G/TF/2020/PTUN. JKT. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, peneliti menemukan bahwa meskipun peraturan tersebut memuat aturan hukum acara, namun harus diimplementasikan dengan interpretasi holistik untuk merekonstruksi unsur-unsur PMHP. Dalam menangani kasus PMHP, penulis berpandangan bahwa hakim didorong untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini merupakan konsekuensi dari pengaturan otoritas peradilan dan PMHP, yang tersebar di beberapa undang-undang. PMHP harus diartikan sebagai tindakan atau tidak bertindak karena suatu keputusan (KTUN) atau tanpa KTUN. PMHP harus diartikan sebagai tindakan atau tidak bertindak karena suatu keputusan (KTUN) atau tanpa KTUN. Ketentuan ganti rugi harus ditafsirkan secara luas, tidak terbatas pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan peraturan turunannya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan pengadilan melakukan pemeriksaan perkara secara layak dan menyeluruh guna memastikan hasil yang adil bagi para pihak.