Jurnal Pro Natura

Menyingkap Tirai Dapur Redaksi

2025-07-14T16:11:42+07:00

Pada edisi pertama di tahun 2025 ini, Jurnal Pro Natura kembali menghadirkan lima artikel yang menunjukkan keragaman perspektif dalam merespon dinamika hukum dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Ariningtyas dan Indriyani, dengan judul Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan Deep Seabed Mining. Selanjutnya, artikel kedua yang berjudul Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna Warni Jodipan, Malang, ditulis oleh Athilla, dkk. Artikel ketiga ditulis oleh Samudra, dengan judul Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan yang Baik. Artikel keempat berjudul Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis, yang ditulis oleh Manurung. Terakhir, artikel yang ditulis oleh Farkhan berjudul The Nexus Between Human Rights and Climate Justice: Climate-induced Internally Displaced Person Within Indonesia Law. Dengan ini, kami hadirkan Jurnal Pro Natura volume kedua nomor satu kepada para pembaca sekalian. Harapan dan semangat kami tetap sama, agar semoga karya-karya yang dimuat di Jurnal Pro Natura ini senantiasa menjadi media koreksi dan refleksi dalam dinamika arus produksi ilmu pengetahuan hukum dan tata kelola lingkungan masa kini.

Meninjau Proyek Solwara 1: Sebuah Refleksi Bagi Indonesia dalam Pengembangan Deep Seabed Mining

2025-07-14T16:13:53+07:00

Proyek Solwara 1 adalah inisiatif pertambangan dasar laut pertama di dunia yang bertujuan untuk mengeksploitasi Endapan Sulfida Masif Dasar Laut (SMS) di perairan lepas pantai Papua Nugini. Proyek ini menghadapi tantangan signifikan terkait penerapan prinsip kehati-hatian, mengingat dampak lingkungan potensial yang belum sepenuhnya dipahami terhadap ekosistem laut dalam yang sensitif. Artikel ini mengkaji proyek Solwara 1 untuk memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam pengembangan penambangan dasar laut dengan menunjukkan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proyek tersebut mencakup berbagai langkah mitigasi dan strategi manajemen risiko yang ketat. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan prinsip ini, terutama terkait dengan data ilmiah yang terbatas tentang ekosistem target dan ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan transparansi dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan proyek. Bagi Indonesia, implikasi temuan ini menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengembangan regulasi serta teknologi yang lebih canggih untuk mendukung penambangan dasar laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang

2025-07-14T16:14:27+07:00

Artikel ini membahas mengenai upaya kelurahan untuk mengelola Kampung Jodipan yang terletak di Sempadan Sungai Brantas, Malang, melalui penataan ruang. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode doktrinal berdasarkan sumber primer dan sekunder serta disajikan secara deskriptif-analitis. Artikel ini berpendapat bahwa penggusuran atas kampung yang dipandang melanggar sempadan sungai bukanlah solusi yang tepat. Dalam konteks ini, artikel ini menunjukkan bagaimana langkah yang diambil oleh Kelurahan Jodipan, alih-alih menggusur, dengan melakukan restorasi atas pemukiman kumuh menjadi Kampung Warna-Warni merupakan upaya yang lebih dalam menjawab permasalahan lingkungan dan pemukiman kumuh di Sempadan Sungai Brantas. Hal ini terbukti dari adanya perbaikan kondisi lingkungan dan penyediaan sarana-prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih layak di area tersebut.

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lingkungan yang Baik

2025-07-14T16:15:22+07:00

Saat ini, kebutuhan akan energi bersih menjadi perhatian global. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil secara masif yang melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK), yang pada gilirannya menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam konteks ini, energi baru dan terbarukan menjadi solusi atas permasalahan lingkungan global tersebut. Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi GRK melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) sebagai bagian dari kewajibannya dalam Perjanjian Paris. Artikel ini bertujuan untuk meninjau kebijakan energi terbarukan di Indonesia, dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Artikel ini berpendapat bahwa pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia memerlukan cara berpikir dan sistem yang baru, sehingga pengaturan mengenai energi baru dan terbarukan harus dimasukkan ke dalam regulasi yang komprehensif dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan serta tata kelola lingkungan yang baik.

Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis

2025-07-14T16:15:52+07:00

Aspek penegakan hukum lingkungan dapat terdiri dari mekanisme hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum administrasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Salah satu unsur pokok hukum administrasi adalah dengan adanya pengaturan terhadap tata cara partisipasi masyarakat. Dalam hal itu, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi yang ideal mengenai partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi pada lingkungan hidup dan konstruksi partisipasi dalam menciptakan ekokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penelitian hukum doktrinal. Artikel ini menawarkan sebuah konstruksi Partisipasi Hijau Bermakna (Meaningful Green Participation) sebagai gabungan dari konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan, dan partisipasi bermakna. Sementara itu, artikel ini berpendapat bahwa dalam menciptakan ekokrasi yang ideal mensyaratkan adanya partisipasi yang memberikan ruang bagi kepentingan lingkungan hidup (deep-ecological participation) melalui pelibatan semua aspek kehidupan (all-life control).

The Nexus Between Human Rights and Climate Justice: Climate-Induced Internally Displaced Persons within Indonesia Law

2025-07-14T16:16:25+07:00

Climate change threatens human life. One of the ways it does so is by forcing people to migrate, either across national borders or within their own country, becoming internal refugees. This article questions how Indonesia's legal system specifically addresses internal refugees affected by climate change as a vulnerable group. This article addresses two main questions: first, what are the considerations for regulating internally displaced persons due to climate change within Indonesia's legal system? Second, how does Indonesia's current legal framework balance human rights and climate justice perspectives regarding internally displaced persons caused by climate change? This article concludes that internally displaced persons due to climate change are currently regulated through general provisions. As a result of these general regulations, the human rights and climate justice aspects for internally displaced persons due to climate change, which have specific dimensions, are not yet adequately accommodated and protected in the existing regulations.