Isi Artikel Utama

Abstrak

Tulisan ini mengevaluasi efektivitas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dalam pengelolaan aset kota. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Tulisan ini menemukan bahwa BKD telah melakukan upaya dalam pengelolaan aset kota, namun masih menghadapi kendala. Kurangnya koordinasi antara OPD terkait, rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan aset, dan keterbatasan sumber daya manusia juga teknologi memengaruhi efektivitasnya. Dalam meningkatkan pengelolaan aset kota, diperlukan peningkatan koordinasi, pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan aset, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi. Tulisan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang efektivitas pengelolaan aset kota oleh BKD. Tulisan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan aset kota yang lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Depok.

Kata Kunci

Perangkat Daerah Pengelolaan Aset Kota Otonomi Daerah Penataan Regulasi Sistem Otonomi

Rincian Artikel

References

  1. Auditor General for Local Government . (2015, Juli). AGLG Perspectives Series Accessible Tools. Retrieved Juli 7, 2023, from www2.gov.bc.ca: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british-columbians-our-governments/local-governments/facts-framework/aglg/aglg_asset_management_local_governments_booklet.pdf
  2. Badan Keuangan Kota Depok. (2021). Retrieved Maret 18, 2022, from bkd.go.id: https://bkd.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/03/BAB-III-.pdf
  3. Daft, R. L. (2010). Organization Theory and Design, Tenth Edition. Mason: South-Western Cengage Learning.
  4. Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., & Kelly, R. (1989). Financing Local Government In Indonesia : Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. (M. Maris, Trans.) Jakarta: UI-Press.
  5. Doli D, S., & Herry, A. (2004). Manajemen aset : strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO'S pada era globalisasi & otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  6. Georgopoul, B., & Tannenbaum, A. (1957, Oktober 1). A Study of Organizational Effectiveness. Journal of the America Sociological Association (ASA), 22, 534-540.
  7. Gill, J., & Chatton, M. (2006). Memahami Laporan Keuangan. Jakarta: PPM.
  8. Indrawati, Y. (2016, Agustus). Implikasi Regulasi Keuangan Negara bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Rechtsvinding, 5(2), 197-211.
  9. John M, P., & Presthus, R. (1960). Public Administration. New York: The Ronald Press Co.
  10. Jones, G. R. (2013). Organizational Theory, Design, and Change. England: Pearson.
  11. Kharisma, D., & Yuningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2), 1-11.
  12. Kristiawan, M., & Lestari, D. R. (2017). Manajemen Pendidikan. D.I. Yogyakarta: Deepublish.
  13. Martani, D. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
  14. Reeve, J. (2010). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
  15. Schemerhorn, J. R. (1986). Management for Productivity. New York: John Wiley & Sons.
  16. Siregar, A., & Salomo, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 5(1), 27-37.
  17. Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi (Bagian Publikasi Lembaga PPM, Penerjemah). Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
  18. Suaiba. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan . DINAMIKA-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26, 235-252.
  19. Wartuny, S. (2020, November 17). Analisis Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi, 1, 22-23.