Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
Jul 12, 2022
Diterbitkan
Jul 12, 2022
Download
pdf
Statistic
Read Counter : 94 Download : 229

Isi Artikel Utama

Abstrak

Artikel ini mengelaborasi pola kerja botoh dalam vote buying di pemilihan bupati Kudus 2018. Studi botoh pada umumnya melihat botoh sebagai aktor yang hanya meraup keuntungan finansial dari proses demokrasi di aras lokal. Dalam artikel ini, botoh diletakkan sebagai aktor non elektoral informal yang tidak saja memengaruhi perilaku politik pemilih tetapi juga mampu memengaruhi perolehan suara, bahkan membalikkan hasil akhir dalam pilkada. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha menggali data dengan wawancara, observasi sekaligus mengumpulkan data dokumentasi dari instansi terkait, diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisis pola kerja botoh dalam pilkada Kudus 2018. Studi ini menunjukkan dengan kerja tim dalam sebuah jaringan yang dibentuk, botoh mampu membalikkan hasil akhir perolehan suara. Dari penelitian ini, ditemukan pola kerja botoh menjadi empat kategori berdasarkan tujuan dan cara kerjanya, yaitu (1) murni taruhan, (2) tujuan ekonomi/taruhan yang dibalut dengan tindakan politik, (3) botoh yang menjadi bagian mekanisme pemenangan kandidat, dan (4) botoh pemodal. Kategori tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi pola kerja botoh yang pada awalnya merupakan kegiatan judi taruhan menjadi judi politik. Dan, transformasi pola kerja botoh ini pada akhirnya justru merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri karena ikut menyumbang terbentuknya pragmatisme perilaku pemilih. 

Kata Kunci

Botoh Pemilihan Bupati Vote Buying

Rincian Artikel

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Seluruh naskah yang diterbitkan oleh Jurnal PolGov berada di bawah lisensi CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License), yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Share: menyalin dan mendistibusikan ulang naskah dalam media atau format apapun, Adapt: mencampur, mengubah, dan membuat sesuatu dari naskah dengan berbagai tujuan, termasuk komersil.

Hak cipta naskah dipegang seluruhnya oleh penulis. Lisensi yang tidak eksklusif diberikan kepada Jurnal PolGov untuk menerbitkan naskah dan menjadi penerbit asli dari naskah tersebut.

Kondisi-kondisi yang ada pada lisensi CC-BY-SA tidak mengikat penulis, sebagaimana penulis merupakan pemegang hak cipta. Namun, penulis harus mengakui hak-hak pembaca dan pihak ketiga untuk menggunakan naskah mereka selagi masih dalam ketentuan CC-BY-SA. 

References

  1. Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. Critical Asian Studies, 545–570. Britania Raya: Routledge.
  2. Aspinall, Edward. (2017). Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic and Effectiveness. Journal of East Asias Studies, Volume 17, Issue 1.
  3. Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov.
  4. Christopoulus, Dimitros dan Karin Ingold. (2011). Distinguishing Beteween Political Brokerage and Political Enterpreneurship. Procedia Socian and Behavioral Sciences, 10, 36–42.
  5. Creswell, J. W. dan A. L. Lazuardi. (2018). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  6. Fitriyah. “Cara Kerja Politik Uang: Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati.” (2015). Jurnal POLITIKA, Vol. 6, No. 2, Oktober, 101–111.
  7. Halili. (2009). “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura”. Jurnal Humaniora, Volume14, Nomor 2, Oktober, 99–112.
  8. Https://regional.kompas.com/read/2018/07/05/13235111/hasil-rekapitulasi-kpu-tamzil-hartopo-menangkan-pilkada-kudus, diakses tanggal 30 November 2018.
  9. Https://www.kpu-kuduskab.go.id/pengumuman-nomor-urut-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil- bupati-kudus-tahun-2018/, diakses tanggal 30 Novemer 2018.
  10. Kana, Nico L. (2001). “Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa”, Jurnal Renai Tahun 1, No. 2, April-Mei, 5–25.
  11. Komisi Pemilihan Umum. (2015). Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014: Studi atas Kehadiran dan Ketidakhadiran di TPS, Perilaku Pemilih, Politik Uang, Melek Politik, dan Kesukarelaan Warga (pp. 135–197). Jakarta.
  12. Muno, W. (2010). Conceptualizing and measuring clientelism. In Paper to be presented at the Workshop on Neopatrimonialism in Various World Regions, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg.
  13. Roniger, L., (1990). Hierarchy and Trust in Modern Mexico and Brazil. Praeger Publishers.
  14. Schaffer, Frederic Charles and Andreas Schedler. (2005) . “What Is Vote Buying? The Limits of the Market Model.” Paper presented The Conference Poverty, Democracy, and Clientelism: The Political Economy of Vote Buying, 28 November –2 December 2005, Stanford University.
  15. Sidel, J. T. (1999) Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of “Local Strongmen”.(https://www.uio.no/studier/emner/sv/ iss/SGO2400/h05/undervisningsmateriale/Sidel.pdf. Diakses tanggal 28 November 2018).
  16. Towar, G. I. (2017). Tawakkal and Andrew D. Garner. Unoppsed But Not Uncontested: Brokers and “vote buying” in the 2017 Pati District Election. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 39, Number 3. pp. 491–510.
  17. Wantchekon, L. (2003). Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin. World Politics, 55 (03), pp. 399–422.
  18. Wawancara dengan informan (botoh), praktisi (Komisoner KPU Kabupaten Kudus), dan masyarakat.