Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
Okt 15, 2021
Diterbitkan
Jan 7, 2022
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 687 Download : 1024

Isi Artikel Utama

Abstrak

Tulisan ini berusaha memberikan elaborasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kegagalan pemerintah atas kebijakannya di masa pandemi hingga memunculkan reaksi dari masyarakat sipil. Mulai dari minimnya preparedness, perbedaan sense of urgency, broken linkage, hingga rendahnya sense of belonging menjadi bahasan yang disajikan secara lebih lanjut dalam tulisan ini. Bagaimana pemerintah akhirnya mengakomodasi hadirnya komunitas sebagai bentuk resistensi yang mewujudkan terciptanya self-governing community. Yang mana keberadaannya juga mendorong berjalannya suatu demokratisasi. Melihat bahwa pergerakan dan polarisasi perlawanan sipil yang semakin tumbuh menjamur sebagai bentuk gerak komunal di masa pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meningkatkan resistensi. Melalui realita serta sumber-sumber sekunder, tulisan ini menjelaskan apa yang menyebabkan pemerintah gagap dalam penanganan pandemi hingga memicu kemunculan masyarakat sipil. Hingga akhirnya, civil society menjadi solusi (mobilizing for action) dalam tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci

civil society broken linkage network governance self-governing community civil resistance

Rincian Artikel

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Seluruh naskah yang diterbitkan oleh Jurnal PolGov berada di bawah lisensi CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License), yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Share: menyalin dan mendistibusikan ulang naskah dalam media atau format apapun, Adapt: mencampur, mengubah, dan membuat sesuatu dari naskah dengan berbagai tujuan, termasuk komersil.

Hak cipta naskah dipegang seluruhnya oleh penulis. Lisensi yang tidak eksklusif diberikan kepada Jurnal PolGov untuk menerbitkan naskah dan menjadi penerbit asli dari naskah tersebut.

Kondisi-kondisi yang ada pada lisensi CC-BY-SA tidak mengikat penulis, sebagaimana penulis merupakan pemegang hak cipta. Namun, penulis harus mengakui hak-hak pembaca dan pihak ketiga untuk menggunakan naskah mereka selagi masih dalam ketentuan CC-BY-SA. 

References

  1. Buku
  2. Chenoweth, E. & M. J. Stephan (2011). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. B. Hoffman (ed.). New York: Columbia University Press.
  3. Delanty, G. (2018). Community, Third Edit. P. Hamilton (ed.). New York: Routledge.
  4. Etzioni-Halevy, E. (2011). Demokrasi & Birokrasi: Sebuah Dilema Politik. S. Malian (ed.). Yogyakarta: Total Media.
  5. Greany, T. & R. Higham (2018). Hierarchy , Markets, and Networks (First Edit). London: UCL Institute of Education Press.
  6. Lay, C., & D. Ambardi (2014). Public Distrust di Indonesia. Yogyakarta: Faculty of Social and Political Sciences, University of Gadjah Mada.
  7. Ma, N. & E. W. Cheng (2019). Introduction: Civil Resistance and Contentious Space in Hong Kong. 11–23. Amsterdam: Amsterdam University Press
  8. Mas’udi, W. & P. S. Winanti (2020). Tata Kelola Penaganan COVID-19: Kajian Awal. W. Mas’udi & P. S. Winanti (eds.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  9. Nadia, I. F. (2021). Dari Solidaritas Pangan ke Gerakan Sosial: Tidak Sekadar Membangun Resiliensi. L. Hakim, F. A. Djalong, & M. Mas’oed (eds.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  10. Osborne, S. P. (2011). The New Public Governance? Emerging Perspectives on The Theory and Practice of Public Governance. S. P. Osborne (ed.). New York: Routledge.
  11. Popp, J., B. Milward, G. Mackean, A. Casebeer, & R. Lindstrom (2014). Interorganizational Networks: A review of the Literature to Inform Practice. Washington D.C: IBM Center for the Business of Government.
  12. Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. In R. Leonardi & R. Y. Nonetti (Eds.), New Jersey: Princeton University Press.
  13. Smelser, N. J. (1962). Theory of Collective Behavior. New York: The Free Pass.
  14. Suryani, N. L. (2020). Covid-19 dan New Norma(L). M. Farida (ed.). Banten: Desanta Muliavisitama.
  15. Jurnal
  16. Chenoweth, E., & K. G. Cunningham (2013). “Understanding Nonviolent Resistance An introduction.” Journal of Peace Research, 50 (3), 271–276.
  17. Darmawan & M. C. Jb (2016). “Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia.” Sosiologi Reflektif, 10 (2), 35–64.
  18. Diamond, L. (1994). “Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation.” Journal of Democracy, 5 (3), 4–17.
  19. Hadiwinata, B. S. (2005). “Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9 (1), 1–22.
  20. Murdoch, J. & S. Abram (1998). “Defining the Limits of Community Governance.” Journal of Rural Studies, 14 (1), 41–50.
  21. Provan, K. G. & P. Kenis (2008). “Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness.” Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (2), 229-252
  22. Rhodes, R. A. W. (1996). “The New Governance: Governing without Government.” Political Studies, XLIV, 652–667.
  23. Setyawan, Y. (2003). “Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience) Suatu Gejala Hukum.” Jurnal Dialektika, 2 (7), 1-14
  24. Suharko. (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8 (3), 263-290
  25. Susanto, D., D. A. Yusuf, & Y. Rachmawati (2014). “Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik.” Jurnal Paradigma, 12 (2).
  26. Dokumen Tambahan
  27. Ahdira, A. (2020). "Beri Pendapat Soal Penanganan Covid-19, Sekjen PBB: Dunia Telah Gagal Hadapi Pandemi!" Pikiran Rakyat. Retrieved from https://www.pikiran rakyat.com/internasional/pr-01850193/beri-pendapat-soal-penanganan-covid-19-sekjen-pbb-dunia-telah-gagal-hadapi-pandemi.
  28. Colangelo, M. (2020). “Deep Analysis of Global Pandemic Data Reveals Important Insights.” Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/ covid-19-complexity-demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data-reveals-important-insights/?sh=2030bcd52f6e.
  29. Gitiyarko, V. (2021). “PSBB Hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan COVID-19.” Kompaspedia.kompas.id. Retrieved from https://kompaspedia.kompas.id /baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19.
  30. Gunadha, R. & H. Rahmayunita (2020). “8 Klaim Kontroversial Pejabat soal Corona: Promo Tiket hingga Nasi Kucing.” Suara.com. Retrieved from https://www.suara.com/news/2020/03/16/112007/8-klaim-kontroversial-pejabat-soal-corona-promo-tiket-hingga-nasi-kucing?page=all.
  31. International Center on Nonviolent Conflict. (2011). “Civil Resistance: A First Look.” Nonviolent-conflict.org. Retrieved from https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/10/Civil-Resistance-A-First-Look-Bahasa-Indonesia.pdf.
  32. Nugroho, R. S. (2020). “Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April.” Kompas.com. Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/ 2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all.
  33. Putri, B. U. (2021). Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit. Retreived from https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit
  34. Risan, P. R. (2021, Juni 16). "PPKM dan 'Jogo Tonggo' Menghadapi COVID-19." Antaranews.com. Retrieved from: https://www.antaranews.com/berita/2214078/ ppkm-dan-jogo-tonggo-menghadapi-covid-19.
  35. Saputra, M. G. (2021). “Kepercayaan Publik pada Pemerintah, Antara Data Jokowi dan Versi Lembaga Survei.” Merdeka.com. Retrieved from https://www.merdeka.com/politik/ kepercayaan-publik-pada-pemerintah-antara-klaim-jokowi-dan-versi-lembaga-survei. Html.
  36. Triatmojo, D. (2021). “Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan.” Tribunnews. Retrieved from https://www.tribunnews.com/ bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan.