Mimbar Hukum

MENINJAU KEMBALI GAGASAN PLURALISME KONSTITUSI DI TENGAH KRISIS KONSTITUSIONALISME MODERN: PROSPEK PENERAPANNYA BAGI INDONESIA

Mario — 2023-12-27

Abstract

Modern constitutionalism that is trapped in methodological nationalism and overly focused on limiting political power has hindered the development of constitutionalism in responding to contemporary constitutional issues. Modern society, which is becoming increasingly functionally differentiated, has successfully formed various autonomous social subsystems. However, uncontrolled autonomy of social subsystems can give rise to catastrophes that threaten the existence of other subsystems, such as the monetization of media institutions and the politicization of scientific institutions. Using a socio-historical approach and the assistance of systems theory, this paper attempts to re-examine the idea of constitutional pluralism that has the potential to address the crisis of modern constitutionalism. This paper claims that the constitution should not be narrowly understood as an instrument that constitutes and limits political power exercised by the state. Instead, it should be broadly understood as an instrument that can also constitutes and limits the dynamics of other communication media outside of political power. Each autonomous social subsystem can self-regulation and self- limitation without relying on state law. The state should not ignore the condition of functional differentiation or intervene in the autonomy of various subsystems in society.

Abstrak

Konstitusionalisme modern yang terjebak pada nasionalisme metodologis dan terlalu fokus pada pembatasan kekuasaan politik telah menghalangi perkembangan konstitusionalisme untuk merespons isu konstitusional kontemporer. Masyarakat modern yang semakin terdiferensiasi secara fungsional telah berhasil membentuk bermacam sub-sistem sosial yang otonom. Akan tetapi, otonomi sub-sistem sosial yang tidak terkontrol dapat melahirkan katastrofe yang mengancam eksistensi sub-sistem yang lain, seperti monetisasi institusi media dan politisasi institusi sains. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan bantuan dari teori sistem, tulisan ini berupaya untuk meninjau ulang ide pluralisme konstitusi yang memiliki prospek untuk menjawab krisis konstitusionalisme modern. Tulisan ini mengklaim bahwa konstitusi tidak semestinya dimaknai secara sempit sebagai instrumen yang membentuk dan melimitasi kekuasaan politik yang dijalankan oleh negara. Melainkan, perlu dimaknai secara luas sebagai instrumen yang juga dapat membentuk dan melimitasi dinamika medium komunikasi lainnya di luar kekuasaan politik. Setiap sub-sistem sosial yang otonom mempunyai kemampuan untuk meregulasi dan membatasi diri tanpa perlu bergantung pada hukum negara. Negara tidak semestinya mengabaikan kondisi diferensiasi fungsional maupun mengintervensi otonomi berbagai sub-sistem di masyarakat.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF SMEAR TEST AS WOMEN’S SEXUAL HEALTH RIGHTS IN INDONESIA AND THE UNITED KINGDOM

Ratih Andani Setyo Budhi — 2023-12-27

Abstract

Smear Test is a test that functions as a preventive measure against cervical cancer. It is important to know in advance that the process of this test will be through the cervix, so this gives rise to differences of opinion, there are several opinions that state the importance of carrying out this test because it is the initial process in detecting cervical cancer. However, there are also several countries that believe that matters related to sex and sexuality are taboo. This will further complicate efforts to protect sexual health. This article aims to examine further the views on the Smear Test which are linked to the issue of women’s sexual health rights while also examining its benefits. In the research and research process, the author will use qualitative methods and library research to obtain the necessary data. Comparative studies will also be used in comparative analysis of women’s rights to Smear Tests in the Indonesian jurisdiction compared to the UK jurisdiction and several other countries as an additional reference. Based on previous research, the author believes that Indonesia must reflect on developed countries in terms of state efforts to increase protection of the sexual health rights of its people. Overall, there are two different views from the pro and con groups regarding the implementation of the Smear Test. However, in the end the Smear Test must still be recognized by the Government as an effort to prevent its people from problems related to sexual health.

Abstrak

Smear Test adalah sebuah tes yang berfungsi sebagai tindakan prefentif terhadap penyakit kanker serviks. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tes tersebut prosesnya akan melalui leher rahim (serviks) sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat yang menyatakan pentingnya tes tersebut untuk dilakukan karena merupakan proses awal dalam mendeteksi penyakit kanker serviks. Meski demikian, terdapat pula beberapa negara yang percaya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan seks maupun seksualitas merupakan suatu hal yang tabu. Hal ini akan semakin mempersulit upaya untuk melindungi kesehatan seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pandangan terhadap Smear Test yang dikaitkan dengan isu hak kesehatan seksual perempuan sekaligus juga mengkaji manfaatnya. Dalam proses riset dan penelitian, Penulis akan menggunakan metode kualitatif serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Studi komparatif juga akan digunakan dalam menganalisis perbandingan atas hak perempuan terhadap Smear Test dalam yurisdiksi Indonesia dibandingkan dengan yurisdiksi Inggris serta beberapa negara lainnya sebagai referensi tambahan. Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa Indonesia wajib berkaca pada negara-negara maju dalam hal upaya negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak kesehatan seksual masyarakatnya. Secara keseluruhan, terdapat dua pandangan yang berbeda dari kelompok pro maupun kontra mengenai implementasi Smear Test ini. Namun, pada akhirnya Smear Test tetap harus diakui oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menghindari masyarakatnya dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan seksual.

RECALL ELECTION MELALUI PERADILAN SEBAGAI MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU

Bima Rico Pambudi — 2023-12-27

Abstract

The people’s lack of role and participation in directly monitoring the running of the government after the general election needs to be reviewed. The general election process continues beyond the pre-election and during the election process. The general election process also includes post-election processes. Even though in a democracy, the people occupy the highest position in the constitutional system, their role in government has only been considered limited before and during general elections. This article aims to provide the people with an effective and efficient way to get involved in government as a form of post-election democratic process. This article provides insight for a method of popular participation after the general election. By combining normative juridical research methods and reform- oriented research, this article aims to examine the probability of implementing the Recall Elections method as a form of effort to increase the role of the people after the general election. An example of a form of effort through Recall Elections is direct supervision by the people of their representatives elected in the general election process. Ultimately, this article considers several options for developing normative and political strategies for implementing Recall Elections as a form of post-election widespread democratization in Indonesia.

Abstrak

Minimnya peran dan partisipasi rakyat dalam memantau langsung jalannya pemerintahan pasca pemilihan umum (Pemilu) perlu dikaji ulang. Proses Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses Pemilu juga mencakup proses pasca Pemilu. Meskipun dalam negara demokrasi rakyat menduduki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, peran rakyat dalam pemerintahan hanya dianggap terbatas sebelum dan pada saat pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rakyat cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk proses demokrasi pasca Pemilu. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang kebutuhan sebuah metode partisipasi rakyat pasca pemilihan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-doktrinal, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan penerapan metode Recall Elections sebagai bentuk upaya peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu melalui Recall Elections adalah pengawasan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses Pemilu. Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan strategi normatif dan politik dalam melaksanakan Recall Elections sebagai bentuk demokratisasi yang meluas pasca Pemilu di Indonesia.

REFORMASI PENOLOGI: URGENSI PENEMPATAN DAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TRANSGENDER DI INDONESIA

Niken Subekti Budi Utami — 2023-12-27

Abstract

The emergence of the phenomenon of transgender people in Indonesia as a criminal subject raises the question of how to treat the law enforcement process until a transgender person becomes an inmate. This research aims to determine the placement and the coaching system of transgender inmates based on the current Correctional System (ius operatum) and formulate an Ius Contituendum for transgender inmates. This research is a normative legal study that is supported by the interview of the source. Data and documents obtained from literature research are analyzed descriptively qualitatively. The results show that the current placement and the inmate development system of transgender inmates refer to the prevailing correctional system, so they are not placed in special cells nor treated with a specific transgender inmate development system. The correctional system essentially has a soft law that accommodates the guaranteed legal protection and fulfillment of the rights of transgender inmates. Furthermore, the direction of legal development in the correctional system and criminal law has adhered to the principle of criminal individualization that focuses on the process of inmate development and mentoring according to the individual characteristics of each inmate. Therefore, ius constituendum for transgender inmates is the establishment of a specific cell that separates transgender inmates from male and female inmates, as well as a specific inmate development pattern given according to transgender inmates’ needs for them to be rehabilitated.

Abstrak

Munculnya fenomena transgender di Indonesia sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana perlakuan dalam proses penegakan hukum hingga seorang transgender menjadi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penempatan dan pembinaan narapidana transgender berdasarkan Sistem Pemasyarakatan saat ini (ius operatum) dan merumuskan Ius Constituendum bagi narapidana transgender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penempatan dan pembinaan narapidana transgender mengacu pada sistem pemasyarakatan yang berlaku, sehingga tidak ada penempatan pada sel khusus maupun pembinaan khusus bagi narapidana transgender. Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya telah memiliki softlaw yang mengakomodasi jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak- hak narapidana transgender secara khusus. Selain itu, arah pembangunan hukum dalam sistem pemasyarakatan dan hukum pidana mengacu pada konsep individualisasi pidana yang menitikberatkan pada proses pembinaan dan pembimbingan sesuai karakteristik individu narapidana. Oleh karena itu, ius constituendum bagi narapidana transgender ialah dibentuknya sel khusus yang memisahkan narapidana transgender dari narapidana laki-laki dan perempuan, serta pola pembinaan khusus yang diberikan sesuai kebutuhan narapidana transgender sehingga mereka dapat direhabilitasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Muhamad Sadi Is — 2023-12-27

Abstract

Legal protection for the welfare rights of women victims of sexual violence in Indonesia is still very weak, whereas women’s welfare rights and sexual violence is a human rights issue that inherent arise from the moment humans are born. Without them, humans cannot live as human beings naturally and have civil and political rights, social, economic, and cultural rights as well as the right to develop. Therefore, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence, however, in its enforcement, there are still social obstacles. The problem is how legal protection for the welfare rights of women victims of criminal sexual violence in Indonesia guarantees humanitarian values. The research method used in this study is normative research which examines legal principles and Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence. The conclusion reached is that the legal protection for the welfare rights of women victims of criminal acts of violence should apply dual delict, complaint delict and ordinary delict. In that case, the role of Komnas Perempuan is to design a solution that guarantees the welfare rights of women victims of sexual violence by coordinating with the LPSK and the minister for women and children to apply complaint offenses and ordinary offenses in their settlement.

Abstrak

Perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih sangat lemah, padahal hak kesejahteraan perempuan terhadap kekerasan seksual merupakan hak asasi manusia yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup secara wajar dan memiliki hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak untuk berkembang. Ini merupakan alasan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, di dalam penegakannya masih terdapat kendala sosial. Permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian normatif yang meneliti mengenai asas-asas hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kesimpulan yang didapatkan menjelaskan bahwa perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku delik aduan dan delik biasa (dual delic), bukan hanya delik aduan. Oleh karena itu, peran Komnas Perempuan adalah mendesain penyelesaian permasalahan di atas yang menjamin hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan LPSK dan menteri perempuan dan anak untuk memberlakukan delik aduan dan delik biasa di dalam penyelesaiannya.

MENGGAGAS STANDAR TERTENTU OTONOMI DAERAH MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI

La Ode Muhaimin — 2023-12-27

Abstract

In Indonesia, the implementation of regional autonomy has been inconsistent with the concept of sovereignty where the president is the head of government and an open legal policy. These arguments have been employed by each governing system to justify centralized programs. This causes regional autonomy to be immobilized and eliminated the aspirations of Indonesia’s founders who mandated effective regional autonomy implementation. As a result, the Constitutional Court must reach an agreement on a level of regional autonomy to prevent further centralization. This research is normative legal research with a statutory, historical, and conceptual approach. The concept of regional autonomy originates from the principles of residual power and Westphalian sovereignty. The Constitutional Court created some regional autonomy criteria to execute its function as a positive legislator with the main goal of supporting the President and the DPR in fulfilling their responsibilities as lawmakers who made a mistake devised and approved.

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia acapkali tidak konsisten mulai era orde lama sampai era reformasi karena disokong oleh tiga faktor konsep kedaulatan dalam negara kesatuan, presiden sebagai kepala pemerintahan, dan open legal policy. Tiga faktor ini menjadi dalil setiap rezim pemerintahan dalam melegitimasi kebijakannya yang sentralisitik. Akhirnya otonomi daerah menjadi lumpuh dan menenggelamkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi perlu menggagas standar tertentu otonomi daerah sebagai konsensus untuk mencegah sentralisasi kekuasaan terulang kembali. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Gagasan standar tertentu otonomi daerah mengalir dari prinsip residual power dan prinsip kedaulatan Whestphalian yang menjadi asal kedaulatan dalam negara kesatuan. Standar tertentu otonomi daerah yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memainkan perannya sebagai “positive legislator” dengan peruntukan utama membantu menyempurnakan tugas Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU yang khilaf yang sengaja dibentuk dan ditetapkan.

PELINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN VAKSIN COVID-19 DAN MENGALAMI EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19

Nancy Patricia Tasman — 2023-12-27

Abstract

The Covid-19 vaccine program is a government program that shows how pandemic prevention must be regulated by law. There are many obstacles in the Covid-19 vaccine program, including distribution and post-vaccination risks. This research is needed regarding the principles of vaccine safety and legal protection. The author uses juridical normative study method with conceptual approach. The Indonesian Food and Drug Authority approve that all Covid-19 vaccine brands in Indonesia have met the principles of safety, the clinical trial stage to determine the formation of antibodies, infection rate, and effectiveness. Preventive legal protection, the Covid-19 vaccine is intended for healthy people. As for repressive legal protection to resolve disputes between institutions, medical personnel, and recipients of the Covid-19 vaccine. To eliminate post-vaccination risks, it is necessary to improve Standard Operating Procedure for patients who have co- morbidities. Law Number 17 of 2023, has answered legal harmonization between Law Number 4 of 1984, Law Number 24 of 2007, and Law Number 6 of 2018 relating to risk mitigation, prevention of regional quarantine, and coordination between the Government Center and Regions in determining disaster status.

Abstrak

Program vaksin Covid-19 merupakan program Pemerintah untuk pengendalian pandemi yang harus diatur oleh hukum. Program vaksinasi Covid-19 banyak menghadapi kendala antara lain hambatan distribusi vaksin dan risiko pasca vaksinasi. Perlu dilakukan penelitian terkait prinsip keamanan vaksin dan pelindungan hukum. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah memberi persetujuan bahwa semua merek vaksin Covid-19 di Indonesia telah memenuhi prinsip keamanan, tahap uji klinis untuk mengetahui pembentukan antibodi, tingkat infeksi, dan efektivitas. Pelindungan hukum preventif yaitu vaksin Covid-19 hanya diperuntukkan bagi orang yang sehat secara medis. Adapun pelindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara institusi, tenaga medis, dengan penerima vaksin Covid-19. Untuk mengeliminir risiko pasca vaksinasi, perlu perbaikan Standar Operasional Prosedur bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta. Dalam rangka pelindungan masyarakat, terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, telah menjawab harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berkaitan dengan mitigasi risiko, pencegahan karantina wilayah, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam hal penetapan status bencana.

FUNGSI HUKUM DAN LEGAL PLURALISM DI BIDANG AGRARIA

Muh. Afif Mahfud — 2023-12-27

Abstract

The aims of this article are to analyze the function of agrarian law at the midst of legal pluralism between state law and indigenous law which prevail in indigenous community as well as the function of agrarian law in responding global legal pluralism. Based on analysis it is found that that in legal pluralism between state law and indigenous law, indigenous law can take role as a tool of sosial control which is reflection of such a community legal culture. In term of global legal pluralism in agrarian law, globalization must be filtered and adjusted to Pancasila value as margin of appreciation. If that law is according to justice and can bring development and prosperity to society, this law can be used as a tool of sosial engineering.

Intisari

Tulisan ini bertujuan membahas fungsi hukum dalam pluralisme hukum agraria antara hukum negara dan hukum adat maupun fungsi hukum dalam menghadapi hukum transnasional yang menimbulkan global legal pluralism. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional dapat difungsikan sebagai a tool of sosial control pada masyarakat hukum adat karena sesuai dengan budaya hukum masyarakat tersebut dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Adapun hukum transnasional yang menimbulkan global legal pluralism apabila hendak diberlakukan di bidang agraria harus dinilai kesesuaiannya dengan Pancasila sebagai margin of appreciation serta tujuan hukum agraria nasional yakni sebesar-besarnya kehidupan rakyat. Apabila hukum transnasional sesuai dengan dua indikator tersebut maka hukum ini dapat difungsikan sebagai a tool of sosial engineering. Pemfungsian hukum sebagai a tool of social engineering hanyalah berada dalam tataran metodologi pengelolaan hukum agraria nasional dan tidak boleh mengubah ontology atau hakikat hukum agraria nasional yakni komunalistik religious.

KONTRAK SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI KETERTIBAN UMUM DALAM MASYARAKAT ANARKIS

Alissa Angelia — 2023-12-27

Abstract

Anarchism has always been understood as a condition of society in the absence of government or a supreme institution whose main objective is to manifest the core value of human freedom and equality in their society. The absence of supreme institution alone could be challenging, especially on determining whether the public order can be achieved within its society or not. The purpose of this essay is to further research about Rousseau’s social contract theory, its applicability in anarchistic societies, and how it might be utilized to establish public order in the absence of a legislative body. In this article, the literature review method is employed as the data collection technique, together with philosophical and conceptual approach methods. Through this research, it is accepted that the anarchistic society’s usage of the concept of law is somewhat related to Jean- Jacques Rousseau’s social contract, which is predicated on the collective will of the populace. The practice of international law, a law without an institution of law enforcement, demonstrates the nature of the general will be utilized as a tool to establish public order. Hence, Rousseau social contract can be seen as a base for the anarchistic society to achieve public order.

Intisari

Anarkisme dipahami sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal adanya pemerintah atau kekuasaan yang diciptakan dengan tujuan untuk memanifestasikan nilai kebebasan dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat. Ketiadaan penguasa itu sendiri dapat menjadi suatu permasalahan, khususnya dalam menentukan apakah ketertiban umum dapat dicapai oleh masyarakat yang ada di dalamnya atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk memahami teori kontrak sosial dan relevansinya dengan masyarakat anarkisme dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan sebagai suatu instrumen untuk mencapai ketertiban umum dalam hal ketiadaan suatu institusi pembentuk hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan filsafat dan pendekatan konseptual dengan menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Melalui tulisan ini didapatkan bahwa konsep anarkisme yang diadopsi merupakan anarkisme kontraktarian yang dilandaskan oleh general will sebagaimana teori kontrak sosial yang digagas oleh Jean-Jacques Rousseau. Bahwa general will tersebut menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Implementasi dari anarkisme kontraktarian dapat dilihat dalam penerapan hukum internasional sebab dalam sistem hukum internasional tidak dikenal adanya lembaga yang dapat memaksakan dipatuhinya hukum tersebut oleh negara.

HUMAN RIGHTS VS FUNDAMENTAL RIGHTS : THEORETICAL DIALECTICS OVER THE DEBATE BETWEEN UNIVERSALIST AND PARTICULARIST VIEWS

Rachminawati — 2023-12-27

Abstract

The term “human rights” represents a universalist notion and doctrine of rights brought by the 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights, thus often appears to be in friction with particularistic notions of rights. Despite the Vienna Declaration 1993 purportedly settling the debate, problems appear to persist and often only escalates day after day. Here, I comparatively examine the doctrinal foundations of the “human rights” notion and compare it with the “fundamental rights” notion in how they affect the dilemma of universality versus particularism, and their impact on the enforcement and institutionalization of rights. This paper concludes by finding that the use of the term ‘fundamental rights’ instead of ‘universal human rights’ better accommodates states’ uniqueness ultimately achieving the ideals of human rights and is more acceptable to then afford more protection.

Abstrak

Istilah “hak asasi manusia” mewakili gagasan universal dan doktrin hak-hak yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, dan sering kali terlihat berseberangan dengan gagasan-gagasan hak yang bersifat partikularistik. Meskipun Deklarasi Wina 1993 seolah menyelesaikan perdebatan tersebut, ternyata hari demi hari tampak masalah-masalah itu masih ada dan sering kali semakin meruncing. Tulisan ini secara komparatif menelaah landasan doktrinal dari gagasan “hak asasi manusia” dan membandingkannya dengan gagasan “hak-hak fundamental” dalam hal bagaimana gagasan tersebut memengaruhi dilema universalitas versus partikularisme, serta dampaknya pada penegakan dan institusionalisasi hak-hak. Makalah ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah ‘hak-hak fundamental’ daripada ‘hak asasi manusia universal’ adalah lebih baik karena dapat menyesuaikan dengan keunikan setiap negara yang pada akhirnya mencapai cita-cita hak asasi manusia, selain lebih diterima oleh negara-negara sehingga diharapkan memberikan perlindungan yang lebih besar.