INDONESIAN BUREAUCRATIC CULTURE: The Ambiquity Between Pangreh Praja and Civil Servant

https://doi.org/10.22146/jp.12045

Pande Made Kutanegara(1*)

(1) Gadjah Mada University
(*) Corresponding Author

Abstract


Berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat belum menampakkan hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan. Fenomena ini dapat ditemui hampir dalam semua instansi pemberi layanan kepada masyarakat luas. Perubahan paradigma birokrasi dari pangreh praja dan pamong praja menuju civil servant (pelayan masyarakat) masih sulit diaplikasikan oleh birokrat. Fenomena ini muncul karena masyarakat kita gagal memahami dan menghadapi proses transformasi dunia yang begitu cepat. Proses transformasi sering kali hanya dilihat dalam konteks perubahan yang berbentuk fisik (material culure). Padahal sebenarnya transformasi ada dalam tiga level, yakni dalam tataran materi, perilaku, dan sistem nilai budaya. Sayangnya, transformasi dalam tataran nilai atau kultur sering kali diabaikan karena dianggap tidak penting, padahal berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat kita sebenarnya bersumber pada persoalan budaya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan kultural sehingga tidak menjadi batu sandungan, bahkan dapat menggagalkan proses modernisasi di Indonesia.


Keywords


policy, bereaucratic culture, pangreh praja, civil servant,

Full Text:

PDF


References

Alatas, S.H. 1988. Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial. Jakarta, LP3ES.

Badan Pusat Statistik. 1991 dan 2001. Penduduk D.I. Yogyakarta. Jakarta, BPS.

Colletta, Nat J. dan Umar Kayam (ed.). Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Deal, Terrence E. and Allan A. Kennedy. 1992. Corporate Cultures: The Rites ad Rituals of Corporate Life. New York, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Dwiyanto, Agus dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.

Effendi, Sofian, Sjafri Sairin, and M. Alwi Dahlan(ed.). 1992. Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Geertz, Clifford. 1974. The Interpretations of Cultures: Selected Essays. London: Hutchinson & Co Publisher LTD.

Koentjaraningrat. 1983. Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta, LP3ES.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2003. "Reformasi pelayanan publik: apa yang harus dilakukan?", Policy Brief, Yogyakarta, PSKK-UGM.

Roepke, Jochen. 1982. "Kewiraswataan dan perkembangan ekonomi Indonesia", dalam Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta, LP3ES.

------------. 1988. Kebebasan Yang Terhambat. Jakarta. PT. Gramedia.

Soemardjan, Selo. 1990. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.



DOI: https://doi.org/10.22146/jp.12045

Article Metrics

Abstract views : 841 | views : 2090

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jurnal Populasi




Copyright of Jurnal Populasi ISSN 0853-6202 (PRINT), ISSN: 2476-941X (ONLINE).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Populasi Indexed by:

ROAD

web
analytics View My Stats