IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU­X/2012 TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN UNDANG­UNDANG DI INDONESIA

Abstract

Abstract
Popular sovereignty of Indonesia is implemented through representation system. Actually, Indonesia  implements tricameral system because it consists of MPR, DPR, and DPD. But in fact, it is typically as unicameral system because DPD’s function is weaker than DPR’s, especially in legislation function, such as regulated by Law Number 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations which was sued to Constitusional Court. After the Constitusional Court Desicion Number 92/PUU-X/2012, there are implications on the law making process, namely DPD can promote their proposal and it’s recognized as DPD’s proposal. Besides, DPD has authority to discuss their proposal until the second level before approval process. This paper will present the law making process before Constitusional Court Desicion a quo and its implication towards the law making process.

Intisari
Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Secara struktural, Indonesia menganut sistem perwakilan trikameral karena terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, walaupun secara praksis tampaknya unikameral. Hal ini karena fungsi DPD lebih lemah dibandingkan DPR, terkhusus fungsi legislasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan, sehingga kemudian diuji materiilkan ke MK. Pasca Putusan MK bernomor 92/ PUU­X/2012, terdapat implikasi pada proses pembentukan undang­undang, diantaranya terkait usul DPD yang diakui sebagai usul lembaga serta keikutsertaannya dalam pembahasan tingkat I dan II sampai sebelum persetujuan. Tulisan ini membahas mengenai proses pembentukan undang-undang sebelum putusan MK serta implikasinya terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.