KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP KEABSAHAN MASA JABATANNYA



Ananda Prima Yurista(1*), Helmy Boemia(2)

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstract
This study elaborates on the legal position of elected head of regional government that is involved in the crime of bribery and its salvation, especially in terms of its legality of office terms. This study is of a descriptive nature, and is qualified as a normative study. The result to this study is among others: with regards to its legal position, head of region elected by virtue of regional election is legitimately a head of a region, therefore it is an obligation to continue inaugurate them as the head of the region.

 

Intisari
Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat tindak pidana suap dan upaya penyelesaiannya, khususnya dalam hal keabsahan masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan masuk dalam kualifikasi penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah antara lain: perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang tetap sah sebagai kepala daerah hasil Pemilukada sehingga menjadi sebuah keharusan untuk tetap melantik yang bersangkutan sebagai kepala daerah.


Full Text:

PDF




Article Metrics

Abstract views : 555 | views : 1041

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ananda Prima Yurista, Helmy Boemia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.




Copyright of JURNAL PENELITIAN HUKUM

ISSN: 2086-499X (print), ISSN: 2549-4945 (online)