PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG DALAM PEMENUHAN INDIKATOR KAPITASI BERBASIS KOMITMEN PELAYANAN DI PUSKESMAS KABUPATEN PEMALANG



Eldo Esfandyari(1*), Julita Hendrartini(2), Retna Siwi Padmawati(3)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(3) Minat Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Latar Belakang : Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pengelola jaminan kesehatan masyarakat. Manfaat jaminan ini mulai dari promotif-preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan dengan konsep “Managed Care” yaitu kendali mutu – kendali biaya. Dalam rangka menerapkan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS Kesehatan merancang suatu Indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) yang harus dipenuhi setiap FKTP/ Puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS. Hanya satu puskesmas di Kabupaten Pemalang sudah mencapai target pemenuhan KBKP, sehingga diperlukan adanya Koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam memenuhi KBKP Puskesmas di Kabupaten Pemalang.

Tujuan Penelitian : mengidentifikasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Puskesmas dan peran Dinas Kesehatan sebagai SKPD melakukan supervisi terhadap UPT Puskesmas nya.

Metode Penelitian : metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Informan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan lima Puskesmas.

Hasil : Dinas Kesehatan belum memaksimalkan koordinasi dan supervisi dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan KBKP di Puskesmas. Pihak Puskesmas mengatakan, koordinasi yang dilakukan Dinas Kesehatan belum mengurai permasalahan dengan tepat, sehingga solusi yang diberikan Dinas Kesehatan belum memberikan manfaat yang signifikan, selebihnya Puskesmas menyusun strategi sendiri. Rapat koordinasi secara periodik yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan Puskesmas itu mengikuti jadwal dari BPJS Kesehatan, rapat koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum fokus membahas KBKP. Supervisi yang dilakukan belum mencakup KBKP, pembahasan tentang KBKP hanya pada program Prolanis dan Angka Kontak dimana Indikator tersebut disinkronkan dengan program Dinas Kesehatan.

Kesimpulan : Koordinasi Dinas Kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan KBKP masih bersifat fasilitatif dan kurang solutif, Supervisi yang dilakukan sebatas pada program Dinas Kesehatan, program KBKP yang disupervisi biasanya yang bisa disisipkan pada program Dinas Kesehatan saja


Keywords


Koordinasi; Supervisi; KBKP





Article Metrics

Abstract views : 183

Refbacks

  • There are currently no refbacks.