Sindrom Sumpah Palapa Versus Kebanggaan Etnik: Sebuah Eksplanasi Teoretikal ter- hadap Kebijakan Penanggulangan Pemberontakan Daerah

https://doi.org/10.22146/jkn.22167

Saafroedin Bahar(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Ada suatu fenomena yang menarik dalam proses nation- and state-building di Indonesia. Walau pun bagian terbesar etnik dan pro pinsi-propinsi di Indonesia bersikap loyal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia - khususnya terhadap Pemerintah Pusat - dan hanya sebagian kecil yang benar-benar mempunyai aspirasi separatis, namun hampir tan pa kecuali pejabat-pejabat Pemerintah Pusat, baik pada cabang legislatif mau pun pada cabang eksekutzf selama ini terkesan tetap men gandung rasa curiga terhadap seluruh ekspresi kedaerahan. Jika ada indikasi bahwa suatu masya- rakat hukum adat atau suatu etnik menampilkan sikap yang berbeda - apalagi bertentangan - dengan kebijakan Peme- rintah Pusat, maka reaksi standar Pemerintah Pusat terhadap ekspresi kedaerahan yang dicurigai tersebut adalah mela- kukan 'tindakan tegas'.

Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/jkn.22167

Article Metrics

Abstract views : 742 | views : 787

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Saafroedin Bahar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


web
analytics View My Stats