Penerbitan Obligasi Daerah Guna Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah (Simulasi atas Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Pendanaan Proyek Bus Rapid Trans (BRT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)

https://doi.org/10.22146/jkn.16004

Dian Insani Ambarwati(1*), Edy Suandi Hamid(2), John Suprihanto(3)

(1) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(2) Universitas Islam Indonesia
(3) Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRACT 

Due to fiscal constraints, South Sulawesi Province Government needed to issued the  municipal bonds to built BRT project.. Municipal bonds could provide additional funds so that local governments might not depend on APBN.  BRT infrastructure was  built may create revenue for betterment of local government's financial performance. The BRT projects funded by municipal bonds would create employment, reduce unemployment and poverty, increase purchasing power parity, community savings and investment, as well as reducing income inequality that could support regional economic resilience

ABSTRAK

Karena keterbatasan fiskal yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan khususnya untuk pembangunan BRT. Obligasi daerah dapat memberikan tambahan dana pembangunan sehingga pemerintah daerah tidak tergantung pada APBN.  Infrastruktur BRT yang dibangun dapat mendatangkan penerimaan daerah sehingga kinerja keuangan daerah semakin baik. Bagi masyarakat, adanya BRT  yang didanai dengan obligasi daerah dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan purchasing power parity, tabungan, dan investasi masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga dapat mendukung terciptanya ketahanan ekonomi daerah.

 


Keywords


Municipal Bonds; Regional Economic Resilience

Full Text:

PDF


References

Aji, Ndaru Sukmono, 2014, “ Pembangunan Industri Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi serta Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XX (2) Agustus 2014, hal 78-86 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2012. Makassar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2013. Makassar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2014. Makassar Cresswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Darmadji, Tjiptono. dan Fakhruddin, Hendy M. 2006. Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta, Penerbit Salemba Empat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Citra Wahana Konsultan. 2011. Studi Penyusunan Pola Transportasi Makro Mamminasata, Makassar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2014. Modul 3 Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LII. Jakarta Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2014. Profil Ketahanan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2013. Jakarta Lestari, Kadek Yuni dan Yasa, Gerianta W. 2014.”Pengaruh Penerapan Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Obligasi” dalam e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 (2014). 227-249 Noor, Henry Faizal. 2009. Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Jakarta, Indeks Purwoko. 2005. “Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah” dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus, November 2005, 25-40. http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cpurwoko-1.pdf (diakses pada 25 September 2015) Susantono, Bambang. 2013. Transportasi dan Investasi: Tantangan dan Perspektif Multidimensi. Jakarta, PT Kompas Media Nusantara Peraturan Perundangan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029,



DOI: https://doi.org/10.22146/jkn.16004

Article Metrics

Abstract views : 1556 | views : 1253

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Jurnal Ketahanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


web
analytics View My Stats