Studi Pengadaan Senjata Meriam Kapal 30MM pada Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Abstract

BAKAMLA merupakan penjaga keamanan maritim yang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Personilnya seringkali menghadapi situasi yang membahayakan nyawa sehingga membutuhkan sarana persenjataan yang memadai. Di sisi lain, BAKAMLA bukan merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan maupun TNI yang dapat mengadakan senjata secara bebas. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan diatur secara tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan. Berdasarkan analisis secara yuridis normatif, Instansi Pemerintah di luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI seperti BAKAMLA diberi ruang untuk melakukan pengadaan senjata guna memenuhi kebutuhan operasionalnya. Namun aneka ragam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa di sektor keamanan yang ada terbatas pada pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Peraturan perundang-undangan luput mengatur ketentuan khusus mengenai pengadaan senjata untuk Instansi Pemerintah di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Hal ini mengakibatkan pengadaan senjata pada BAKAMLA harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada meskipun secara yuridis normatif tidak tepat. Oleh karena itu perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan senjata di luar Kementerian Pertahanan dan TNI guna mengisi kekosongan hukum tersebut.