2024-03-29T14:23:53Z
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/oai
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/5367
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:ART
Analisis Dasar Hukum, Kebijakan dan Peraturan Penghapusan Obat Rusak dan Kadaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Widiasih, Eny Setyo
Zahrulfa, Arrosianti
Rustamaji, Rustamaji
Suryawati, Sri
Write off; Damaged medicine; Expired medicine; Regional owned goods; Yogyakarta Municipality; Penghapusan; Obat rusak; Obat kadaluwarsa; Barang Milik Daerah; Kota Yogyakarta
Background: The incidence of damaged medicine and expired medicine always occurred in every mechanism of medicine management. The write-off procedure of damaged medicine and expired medicine as a regional owned goods was not established specially yet. The amount of damaged and expired medicine value, the burden of their management technically, the write-off process considered from administrative aspects as a inventory, considering that there was no legal formal aspect become particular problem for the Health Office of Yogyakarta Municipality. Objectives: The objective of the study was to give administrative and legal base for procedure to write-off of damaged and expired medicine as regional owned goods in the Health Office of Yogyakarta Municipality. Methods: This was observational study by case study design with descriptive analytic approach. Results: The damaged and expired medicine that was stocked in Public Health Center was sent back to UPT Farmakes to be write-off and destroyed. The write off and destroying of damaged and expired medicine have been completed for 2009, 2010 and 2011 in 2012 by Health Office of Yogyakarta Municipality. The write off of damaged and expired medicine should be appropriate to the regulation on the prevailed regulation on the write off of regional owned goods, though that regulation was not specified for medicine. Conclusion: The write-off of damaged and expired medicine referred to Regulation by Ministry of Internal Affairs Number. 17 of 2007 on Technical Guidelines on the management of Regional Owned Goods and Mayor Regulation of Yogyakarta Municipality, Number. 54 in 2011 on Guidelines on the Management of Reserve Goods in the governance of Yogyakarta Municipality. However, the necessary and administration efforts to ease the process of write-off of damaged and expired medicine.ABSTRAKLatar Belakang: Kejadian obat rusak dan kadaluwarsa selalu ada di setiap mekanisme pengelolaan obat. Prosedur penghapusan obat rusak dan obat kadaluwarsa sebagai barang milik daerah belum ditetapkan secara khusus. Besarnya nilai obat rusak dan kadaluwarsa dan beban pengelolaannya secara teknis, proses penghapusan ditinjau dari aspek administrasi sebagai persediaan, belum adanya aspek legal formal menjadi permasalahan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk memberikan dasar administrasi dan legal untuk prosedur penghapusan obat rusak dan obat kadaluwarsa sebagai barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan desain penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data kuantitatif berupa nilai obat rusak dan kadaluwarsa. Data kualitatif diperoleh dengan cara inventarisasi data prosedur administrasi dan aspek legal penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa serta wawancara mendalam. Hasil: Obat rusak dan kadaluwarsa yang ada di Puskesmas dikembalikan ke UPT Farmakes untuk dilakukan penghapusan dan pemusnahan bersama. Telah dilaksanakan pemusnahan dan penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa tahun 2009, 2010, 2011 pada tahun 2012 oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa harus sesuai ketentuan penghapusan barang milik daerah yang berlaku, meskipun ketentuan itu belum dikhususkan untuk obat. Kesimpulan: Penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengacu kepada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perwali Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun demikian diperlukan terobosan / upaya administrasi untuk memudahkan proses penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa.
Center for Health Policy and Management
2018-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Observational
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/5367
10.22146/jkki.5367
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 34-41
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 34-41
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/5367/21520
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6760
2018-12-02T14:39:44Z
jkki:ART
EVALUASI PEMANFAATAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN ROTE NDAOPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ISABELA, MARIA
Latar belakang: Jaminan pembiayaan persalinan disediakan bagi ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Rote Ndao masih ada 492(28%) ibu yang melahirkan ditolong oleh non Nakes dan 598(27%) ibu melahirkan di rumah, ini mengakibatkan Jaminan Persalinan yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan/dimanfaatkan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan persalinan tersebut, seperti yang terjadi di Ghana bahwa ibu yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mencapai fasilitas kesehatan.Tujuan Penelitian: Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan Jampersal di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan Tujuan khususnya adalah mengetahui hubungan antara aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan Jampersal dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan tersebut.Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional dan metode kuantitatif didukung dengan kualitatif. Sampel penelitian adalah ibu bersalin tahun 2013 di 6 wilayah Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao. Penentuan sampel merupakan perpaduan dari rancangan proportional stratified random sampling dan simple random sampling. Analisis Data: Analisis kuantitatif yaitu univariat, bivariat dengan uji chi-square, serta multivariat dengan uji regresi logistik berganda dengan tingkat kemaknaan p<0,05 dan CI95%. Analisis kualitatif untuk mendukung hasil kuantatif.Hasil : Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara aksesibilitas pemanfaatan Jampersal dengan pemanfaatan Jampersal. Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang memanfaatkan Jampersal sebesar 8,45 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki aksesibilitas sulit setelah mengontrol tingkat pendidikan ibu dan status ANC.Kesimpulan : Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang untuk memanfaatkan Jampersal dibandingkan ibu yang aksesibilitasnya sulit. Faktor lain yang turut berhubungan yaitu pendidikan ibu, status ANC, tingkat sosek dan pengetahuan ibu tetang Jampersal sedangkan kepemilikan askes/jamkes tidak berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal. Kata Kunci: Evaluasi Jaminan Persalinan, Pemanfaatan Jampersal, AksesibilitasPelayanan Kesehatan.
Center for Health Policy and Management
2018-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/6760
10.22146/jkki.6760
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018); 140-146
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018); 140-146
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/6760/23167
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/9917
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SAROLANGUN
Andiyanto, Budi
Trinantoro, Laksono
Kurniawan, Muhammad Faozi
Latar belakang : Penyelenggaraan pelayananan kesehatan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalalui Keputusan Bupati Sarolangun No.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan.Tujuan:Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015.Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks, isi, dan proses kebijakan.Hasil: Subsidi yang diterima di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya opersasional dan belanja pegawai;Stakeholder di Kabupaten Sarolangun yang berperan aktif dalam proses kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuhdan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain hingga saat ini belum ada.Proses kebijakan kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah.Kesimpulan: kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods.Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Sakit
Center for Health Policy and Management
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/9917
10.22146/jkki.9917
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 194-199
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 194-199
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/9917/23210
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10013
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:ART
Hambatan Birokrasi dan Manajerial dalam Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif di Kota Binjai
Jairani, Eka Nenni
Hartriyanti, Yayuk
Nurdiati, Detty S.
Hasanbasri, Mubasysyir
Implementation of policy; Surveillance of implementation; Exclusive breastfeeding; Implementasi kebijakan; Pengawasan implementasi; ASI eksklusif
Background: The coverage of exclusive breastfeeding in Indonesia is still not satisfactory. Based on data from Riskesdas in 2010, exclusive breastfeeding coverage 31,0% and 30,2% in 2013. As for the less than an hour process of breastfeed in 2010 amounted to 29.3% and 34.5% in 2013. Some policies those concerning about exclusive breastfeeding and early initiation of breastfeeding has been established. The established policies at the central level should be implemented and under surveillance in order to have an impact and achieve the goals set. There are many factors that influence the process of implementation including implementing perception, communication, budget, resources, facilities and infrastructure, bureaucratic structures, and unclear technical implementation guidelines. Objective: This research aimed to obtain a representation of the implementation of exclusive breastfeeding policy at Binjai city North Sumatera as well as surveillance and the factors that influence its implementation. Methods: This research use a qualitative method with case study approach. Data collected by indepth interviews, focus groups discussion, observation and document study. Results: Implementation of exclusive breastfeeding policy is still not implemented. This can be seen by inexistence of surveillance to the policy implementation and there are different interpretations in implementing the policy by the policy implementers. Moreover, there is no communication channel, basic quantity of budget, the training for midwives, facilities and supporting infrastructure, bureaucratic structure, as well as the guidelines of technical implementation in this implementation of policy. Conclusion: The implementation of exclusive breastfeeding policy should be initiated with the establishment of derivative policies at the local level so that there are clear regulations in the implementation.ABSTRAKLatar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih belum memuaskan. Berdasarkan data Riskesdas 2010 cakupan ASI eksklusif sebesar 31,0% dan 30,2% pada tahun 2013. Sedangkan untuk proses menyusu kurang dari satu jam (IMD) pada tahun 2010 sebesar 29,3% dan pada tahun 2013 sebesar 34,5%. Beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik di tingkat pusat seharusnya diimplementasikan dan dilakukan pengawasan dalam proses implementasinya, agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi diantaranya persepsi pelaksana, komunikasi, anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan pedoman pelaksanaan teknis yang kurang jelas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Kota Binjai Sumatera Utara serta pengawasannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Binjai Kota pada bulan Mei-Juni 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview, focus group discussion, observasi, dan studi dokumen. Hasil: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif masih belum dilaksanakan dengan baik. Tidak adanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan oleh implementer kebijakan. Selain itu tidak adanya saluran komunikasi, besaran anggaran, pelatihan bagi bidan, sarana dan prasarana pendukung, struktur birokrasi, serta pedoman pelaksanaan teknis, menyebabkan belum tercapainya tujuan kebijakan yang diharapkan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif sebaiknya diawali dengan dibuatnya kebijakan turunan di tingkat daerah sehingga ada regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya.
Center for Health Policy and Management
2018-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/10013
10.22146/jkki.10013
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 10-17
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 10-17
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/10013/21517
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/12090
2018-12-02T14:39:44Z
jkki:ART
Dampak Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan
Wijayani, Rina Wahyu
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG’s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas.
Center for Health Policy and Management
Kementerian Kesehatan
2018-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/12090
10.22146/jkki.12090
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018); 134-139
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018); 134-139
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/12090/23166
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/12090/591
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/12186
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:ART
Pengaruh Kepemilikan Jaminan Kesehatan terhadap Belanja Kesehatan Katastropik Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2012
Situmeang, Lena Elfrida
Hidayat, Budi
Health insurance; Catastrophic health expenditure; Probit; Bivariate probit; Susenas; Jaminan kesehatan; Belanja kesehatan katastrofik; Probit; Bivariat probit; Susenas
Background: Indonesia’s health development geared to achieve national health insurance scheme (JKN). However, funding of health in Indonesia is still dominated by domestic funding through out-of-pocket (OOP). Objective: Catastrophic health expenditure of households will disrupt household consumption and can lead to poverty. Using secondary data of the National Social Surveys 2 (Susenas) 2012, this study aims to prove health insurance ownership lowers catastrophic health expenditure of households in Indonesia in 2012. Methods: This study used a cross-sectional study design with models probit and bivariate probit. Results: The results found that the health insurance ownership lowers catastrophic health expenditure amounted 12.97% at the threshold 10% of total expenditure and amounted 18.42% at 20% of total non-food expenditure. Conclutions: Health insurance ownership provides protection for catastrophic health expenditure in Indonesia in 2012.ABSTRAKLatar Belakang: Pembangunan kesehatan Indonesia diarahkan untuk mencapai Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Namun, sebagian besar pendanaan kesehatan masih didominasi oleh rumah tangga melalui out-of-pocket (OOP). Pengeluaran biaya kesehatan katastrofik rumah tangga akan mengganggu konsumsi rumah tangga dan dapat mengakibatkan kemiskinan. Tujuan: Menggunakan data sekunder Survei Sosial Nasional (Susenas) tahun 2012, penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik rumah tangga di Indonesia tahun 2012. Metode: Penelitian dengan desain studi potong lintang ini, menggunakan pendekatan ekonometrik dengan model probit dan bivariat probit. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik sebesar 12.97% pada ambang batas 10% dari total pengeluaran dan sebesar 18.42% pada ambang batas 20% total pengeluaran non-makanan. Kesimpulan: Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan perlindungan terhadap belanja kesehatan katastrofik di Indonesia pada Tahun 2012.
Center for Health Policy and Management
2018-07-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/12186
10.22146/jkki.12186
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 1-9
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 1-9
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/12186/21515
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/12194
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:ART
Analisis Kebijakan Pemahiran Lulusan Dokter melalui Program Internsip Dokter Indonesia
Sugiharto, Fitria
Achadi, Anhari
PIDI; Internship; Medical intern; Doctor; Policy; PIDI, Internsip, Intern, Dokter, Kebijakan
Background: As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation, Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as a continuation of the medical education. In practice, a number of pros and cons emerges from the various parties among students, education institutions, professional organizations , and the general public. Objective: This study aimed to analyze the policy of PIDI Methods: through a retrospective approach. Results: The results showed the stage of agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted but not optimal in the legitimacy and implementation phases. Conclusion: The role of policy actors have not been clearly delegated with the strong legal protection and details of functions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of the implementation of PIDI involving the key stakeholders.Abstrak Latar Belakang: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010 sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulum berbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PIDI Metode: melalui pendekatan retrospektif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baik namun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Kesimpulan: Peran aktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincian fungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci.
Center for Health Policy and Management
FKM Universitas Indonesia
2018-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/12194
10.22146/jkki.12194
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 26-33
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 26-33
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/12194/21519
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/17620
2018-10-01T07:27:15Z
jkki:ART
DETERMINAN PERILAKU MEROKOK WANITA USIA SUBUR : ANALISIS FAKTOR SOSIODEMOGRAFIS (ANALISIS DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEI (IFLS) 2014)
Rahmah, Miftahul Jannati
Latar Belakang: Indonesia merupakan negara penyumbang perokok terbesar diantara Negara-Negara di ASEAN, 53 % dari seluruh perokok di ASEAN ada di Indononesia, dengan 67,4% adalah perokok laki-laki dan 4.5% adalah perokok wanita. Dari berbagai penelitian, perokok wanita memiliki risiko kesehatan lebih banyak dari pada perokok laki-laki, terutama pada wanita yang memiliki usia subur. Karena, bahaya yang ditimbulkan tidak hanya untuk dirinya namun untuk anak yang akan dilahirkannya juga. Banyak determinan yang mempengaruhi perilaku merokok pada wanita di Indonesia, salah satunya adalah faktor predisposisi yang didalamnya berisi tentang faktor sosiodemografis dan faktor enabling salah satunya adalah kepuasan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosiodemografis pada perilaku merokok wanita usia suburMetode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 dengan unit kebiasaan merokok pada wanita dan desain cross sectional. Data IFLS 2014 diambil dari 13 provinsi.Hasil: Wanita yang tidak menikah memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3;95%CI=1,52-3,35). Wanita yang berada di Desa lebih rentan menjadi perokok (OR=1,41; 95%CI=1,12-1,73). Wanita bekerja memiliki peluang lebih rendah menjadi perokok (OR=0,65; 95%CI=0,52-0,82). Dan wanita yang merasa puas terhadap hidupnya memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3 ;95% CI=1,77-2,97)Kesimpulan: Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang kuat antara status marital, status pekerjaan, domisili dan kepuasan hidup dengan perilaku merokok pada wanita usia subur.
Center for Health Policy and Management
2018-07-11
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/17620
10.22146/jkki.17620
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018)
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018)
2620 4703
2089 2624
id
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/17936
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:ART
Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri
Usman, Nazmi
Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan akan kesehatan, termasuk perbekalan kesehatan, juga meningkat, ditambah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu kebutuhan perbekalan kesehatan yang kebutuhannya meningkat adalah alat kesehatan. Akan tetapi, saat ini alat kesehatan yang beredar di Indonesia 90% merupakan alat kesehatan impor. Terus meningkatnya kebutuhan dan besarnya pasar alat kesehatan serta program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkanPenelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Informan yang diwawancara berasal dari kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, ASPAKI, FKUI dan PERSI.Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena dalam implementasi kebijakan tersebut masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dari segi SDM dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri.
Center for Health Policy and Management
2018-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/17936
10.22146/jkki.17936
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 42-48
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 42-48
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/17936/22568
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/18051
2018-12-02T14:39:44Z
jkki:ART
Efektivitas Puskesmas Duren Sawit Sebagai Gatekeeper Penanganan Pasien Hipertensi Peserta JKN 2016
Rahman, Ngabila Salama
Puskesmas Duren Sawit mengalami peningkatan kunjungan pasien hipertensi peserta JKN yang kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas Puskesmas Duren Sawit sebagai gatekeeper dalam penanganan pasien hipertensi peserta JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada petugas terkait dan FGD kepada pasien hipertensi. Kerangka pikir dasar penelitian dengan menganalisis unsur fasilitas kesehatan dan unsur pasien. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas belum melakukan penanganan pasien JKN penderita hipertensi secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya poliklinik khusus PTM, SOP khusus penanganan hipertensi, kurangnya promosi kesehatan terkait hipertensi di luar dan di dalam gedung, serta belum memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam penanganannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan merujuk pasien didasari adanya komplikasi pasien, kurangnya ketersediaan obat, sarana pendukung yang kurang optimal, dan kurangnya promosi kesehatan. Diharapkan puskesmas dapat mengembangkan skema penanganan pasien hipertensi lebih komprehensif, BPJS kesehatan dapat memberikan reward kepada puskesmas bila melakukan penanganan penderita hipertensi secara kontinu, dan dinas kesehatan mampu berkomitmen untuk mengembangkan program KPLDH.
Center for Health Policy and Management
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
2018-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/18051
10.22146/jkki.18051
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018); 121-125
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018); 121-125
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/18051/22969
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/18051/1140
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/18051/1141
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/19093
2018-09-28T14:50:09Z
jkki:ART
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPESERTAAN PROGRAM JKN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS REMAJA KOTA SAMARINDA
Nadiyah, Husnun
Program JKN bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jumlah kepesertaan JKN tahun 2015 di Kota Samarinda saat ini sebanyak 398.135 atau 40,25% dari jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2015
Center for Health Policy and Management
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
2018-07-11
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/19093
10.22146/jkki.19093
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018)
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018)
2620 4703
2089 2624
id
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/25486
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:ART
Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
Molyadi, Molyadi
Trisnantoro, Laksono
Public health center accreditation; Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR); Implementation outcome; Akreditasi Puskesmas; Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR); Outcome implementasi
Background: Public health care accreditation is one of Ministry of Health’s strategic plans in 2015-2019 to improve equity of access and service quality in public health center. Although many efforts have been done in order to implement accreditation policy including in 4 PHCs of Kubu Raya District, many constraints and variation are found in the process. The purpose of this study is to identify important factors that influencing the effectiveness of policy implementation in the 4 PHCs and observing its results. Methods: This research is a qualitative research with single embedded case study design. Subjects of the study are 36 respondents including accreditation program manager of District’s Health Office and accreditation team from 4 PHCs interviewed about their experience in preparing for accreditation. Consolidated framework for implementation research (CFIR) used to guide data collection and qualitative analysis process. Construction with greatest effect towards accreditation effectively identified with cross case study and ranked accordingly. Results: Among 25 CFIR constructions, data analysis result shows that accreditation effectiveness in PHC A, B, C, and D are influenced factors such as network and communication, aims and feedback, involvement of leader and resources availability (strongly differentiate), also organization culture and planning (weakly differentiate). While still facing challenges, all respondents report positive acceptance of accreditation policy because of the benefits it give and standard accreditation structure fit to be guidance for work performance especially to develop quality control system and improving quality control in public health center. Conclusion: Public health center accreditation policy in Kubu Raya District generally are well implemented, especially in PHC A and C, on the contrary are still weak in PHC B and D. Therefore, improvement on the performance is needed.AbstrakLatar Belakang: Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu strategi kebijakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Berbagai upaya untuk menerapkan kebijakan akreditasi telah dilakukan termasuk di empat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya, banyak variasi dan hambatan yang dirasakan oleh setiap Puskesmas dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan akreditasi di empat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui hasil pelaksanaannya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Subyek penelitian sebanyak tiga puluh enam orang terdiri dari pengelola program akreditasi di Dinas Kesehatan Kabupaten dan tim akreditasi di empat Puskesmas diwawancarai tentang pengalaman mereka mempersiapkan akreditasi. Kerangka Konsolidasi Riset Implementasi (CFIR) di gunakan untuk memandu pengumpulan dan analisis data kualitatif. Konstruksi yang paling kuat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan akreditasi Puskesmas diidentifikasi melalui perbandingan lintas kasus dan diberi peringkat. Hasil: Dari dua puluh lima konstruksi CFIR yang dinilai, hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan akreditasi di Puskesmas A, B, C, dan D di pengaruhi oleh jaringan dan komunikasi, tujuan dan umpan balik, keterlibatan kepemimpinan dan sumberdaya yang tersedia (kuat sangat membedakan) serta budaya organisasi dan perencanaan (lemah membedakan). Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seluruh responden melaporkan penerimaan secara positif adanya kebijakan akreditasi karena banyak memberikan manfaat dan keuntungan serta isi struktur standar akreditasi cocok dijadikan pedoman kerja terutama untuk pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja pelayanan di Puskesmas. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya berjalan cukup baik pada Puskesmas A dan C dan sebaliknya pada Puskesmas B dan D perlu upaya perbaikan kinerja pelaksanaannya di masa mendatang.
Center for Health Policy and Management
PPSDM
2018-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/25486
10.22146/jkki.25486
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 18-23
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 18-23
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/25486/21518
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/26409
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan Lansia ke Posbindu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Bintara Kota Bekasi Tahun 2017
Manihuruk, Melita
Nadjib, Mardiati
Lansia; Posbindu lansia; Elderly; Posbindu for elderly
ABSTRACTPosbindu elderly is an integrated post for old age service at the kelurahan level within the working area of the puskesmas. Based on the data of puskesmas bintara in 2016, the coverage of elderly visit only 34% is still below the target of 70% SPM. The purpose of this research is to know factors related to elderly visit to posbindu elderly in work area of Puskesmas of Kelurahan Bintara Kota Bekasi year 2017 with variable of a g e, gender, education, occupation, knowledge, family su p port , health officer support, access and need. Quantitative research with cross sectional study with a sample size of 70 elderly people aged 45-69 years, data were collected through interviews with questionnaires and qualitative approaches t o eld e rly visiting and never visiting respondents. The results of the study known 85.2% of elderly who know the benefits of visiting the posbindu elderly. Related factors are knowledge, family support, health care support and need factors. Results of interviews with visiting informants already know the benefits of visiting Posbindu Elderly. Based on these results should be puskesmas m ake e fforts to improve counseling related to elderly health so understand about health problem and want to visit posb i ndu e lderly.ABSTRAKPosbindu lansia merupakan pos pembinaan terpadu lanjut usia di tingkat kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan data puskesmas Bintara tahun 2016 cakupan kunjungan lansia hanya 34% masih dibawah target SPM 70%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan lansia ke posbindu lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Bintara Kota Bekasi tahun 2017 dengan variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, akses dan kebutuhan. Penelitian kuantitatif dengan studi potong lintang dengan jumlah sampel 70 orang lansia yang berusia 45-69 tahun, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner dan pendekatan kualitatif kepada responden lanjut usia yang berkunjung dan tidak pernah berkunjung. Hasil penelitian diketahui 85,2% lanjut usia yang mengetahui manfaat berkunjung ke posbindu lanjut usia. Faktor-faktor yang berhubungan adalah pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan dan faktor kebutuhan. Hasil wawancara dengan informan yang berkunjung sudah mengetahui manfaat berkunjung ke Posbindu Lansia. Berdasarkan hasil tersebut hendaknya puskesmas melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan lansia sehingga lansia mengerti masalah kesehatan dan mau berkunjung ke posbindu lansia.
Center for Health Policy and Management
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/26409
10.22146/jkki.26409
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 158-167
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 158-167
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/26409/23214
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/26480
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Efektivitas Penilaian Mandiri Evaluasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Dora, Dora
Sulistiadi, Wachyu
Bureaucracy reform; free area of corruption; Clean and serve bureaucratic area; Reformasi birokrasi; Wilayah bebas dari korupsi, Wilayah birokrasi bersih dan melayani
Self Assessment Effectiveness of Free of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation in The Health Ministry in The Aim of Bureaucracy Reform Policy Background: Implementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting the implementation of national development in the field of health. Strengthening Bureaucracy Reform aims to improve public services because bureaucrats are public servant. Evaluation towards WBK / WBBM is a small form of Bureaucracy Reform applied to a minimum work unit of echelon 3. Evaluation to WBK / WBBM was conducted through self assessment by Internal Assessment Team at Ministry of Health level, which will be futher evaluate by National Assessment Team from Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is a significant difference between the evaluation results conducted by TPI and TPN. Purpose: The purpose of this study is to determine the effectiveness of self assessment in the evaluation of WBK / WBBM conducted by Itjen Kemenkes in accelerating the achievement of Bureaucracy Reform in the Ministry of Health. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews with 9 informants and document tracking. Results: The study was conducted in May - June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the research stated that the regulation is not yet complete, the communication of the evaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK / WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unit characteristic, there is still difference of motivation, perception and human resource competence become a factors that influence effectiveness of the evaluation towards WBK / WBBM in the Ministry of Health. Conclusion: Self Assessment implementation towards WBK / WBBM evaluation in Ministry of Health have not effective so require evaluation and further improvement.Keywords: Bureaucracy Reform, Free Area of Corruption, Clean and Serve Bureaucratic AreaLatar Belakang: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran yang penting dalam mendukung mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Penguatan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena birokrat adalah pelayan kepentingan masyarakat. Evaluasi menuju WBK/WBBM adalah bentuk kecil dari Reformasi Birokrasi yang diterapkan kepada satuan kerja minimal setingkat eselon 3. Evaluasi menuju WBK/WBBM dilakukan secara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang pada tahap lanjut akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penilaian mandiri dalam evaluasi WBK/WBBM yang dilakukan Itjen Kemenkes dalam mempercepat tercapainya Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 9 informan dan penelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan pada bulan Mei - Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM, masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Kesimpulan: Pelaksanaan Penilaian mandiri evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.
Center for Health Policy and Management
2018-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/26480
10.22146/jkki.26480
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 142-152
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 142-152
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/26480/26740
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/32211
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Analisis Implementasi Kebijakan Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Peringatan Kesehatan pada Kemasan Rokok
Ekawati, Diah
Darmawan, Ede Surya
PHW; Cigarette; Tobacco; Policy implementation; PHW; Rokok; Tembakau; Implementasi kebijakan
Analysis of Policy Implementation of Inclusion of Health Warnings and Health Information on Cigarette PacksBackground: The picture health warning has been applied for more than two years since June 24, 2014, but until now there has been no change in accordance with Minister of Health Decree No. 28 Year 2013. The National Survey of Implementation of Health Illustration Implementation Implementation in Indonesia in 2015 on cigarette industry compliance is known that the cigarette industry has not complied with the illustrated health warning. The Government's expectation with the Ministry of Health 28 could reduce the prevalence of smokers, but the 2016 Sirkernas data shows the prevalence of smoking is increasing. Objective: To dig deeper into the implementation of the policy of inclusion of health warnings and health information on cigarette packs for further input into the formulation of tobacco control strategies. Method: It is a descriptive study with qualitative analysis through in-depth interview and document review. Result: Outcome: Process aspects (communication, bureaucratic structure and disposition), actor aspect (commitment and relationship), content aspect (level, benefit and policy objectives) and context aspect (political culture and social economy) have interrelationship and influence each other in the implementation of inclusion health and health information on cigarette packaging. Conclusion: The implementation of health warning and health information on cigarette packing has been done and industry compliance level in listing PHW at retail level has reached 99.91%.Keywords: PHW, Cigarette, Tobacco, Policy implementationLatar Belakang: Peringatan kesehatan bergambar sudah diterapkan lebih dari dua tahun sejak 24 Juni 2014, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan pergantian sesuai dengan Permenkes No 28 Tahun 2013. Hasil Survei Nasional Penilaian Implementasi Peringatan Kesehatan Bergambar di Indonesia tahun 2015 terhadap kepatuhan industry rokok, diketahui bahwa industry rokok belum patuh terhadap peringatan kesehatan bergambar. Harapan Pemerintah dengan adanya Permenkes 28 dapat menurunkan prevalensi perokok akan tetapi data Sirkernas 2016 menunjukan prevalensi merokok semakin menningkat. Tujuan: Untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian tembakau. Metode: Merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil: Aspek proses (komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi), aspek aktor (komitmen dan hubungan), aspek konten (level, manfaat dan tujuan kebijakan) serta aspek konteks (budaya politik dan social ekonomi) memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok. Kesimpulan: Bahwa pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok sudah terlaksana dan tingkat kepatuhan industri dalam mencantumkan PHW ditingkat ritel telah mencapai 99.91%.Kata kunci: PHW, Rokok, Tembakau, Implementasi kebijakan
Center for Health Policy and Management
2019-06-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/32211
10.22146/jkki.32211
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 81-94
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 81-94
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/32211/24775
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/35037
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
Analisis Kebijakan Pembiayaan TB di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Era JKN di Kota Samarinda
Purwaningsih, Erwin
Strategi Pembiayaan; Fasilitas Kesehatan; Tuberkulosis
Tuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Segi pembiayaan terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan kota Samarinda yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan TB di fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen. Subjek penelitian berjumlah 16 orang berasal dari pihak legislatif, pihak eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan pihak lintas sektoral. Hasil: Terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kesimpulan: Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di fasilitas kesehatan rujukan dibandingkan fasilitas kesehatan primer.
Center for Health Policy and Management
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan
2018-06-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen.
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35037
10.22146/jkki.35037
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 74-78
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 74-78
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35037/22508
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/35533
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
PERAN LEADERSHIP DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT DI RUMAH SAKIT PELNI
Trisbiantara, Irene
Transformational leadership; lean management; implementasi; leader; rumah sakit; budaya; employee engagement.
AbstrakIrene Trisbiantara1 Andreasta Meliala2 Latar Belakang: Rumah sakit di Indonesia menghadapi era BPJS dengan tuntutan kendali mutu dan kendali biaya yang harus terpenuhi bila hendak menjamin keberlangsungan kehidupan rumah sakit. Lean management merupakan salah satu solusi yang mulai diterapkan pada banyak rumah sakit, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehadiran leadership.Tujuan: Mengeksplanasi peranan leadership dalam keberhasilan implementasi lean management di rumah sakit.Metode: Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan desain kasus tunggal holistik pada rumah sakit Pelni di Jakarta. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling sebanyak 1 direktur utama, 3 wakil direktur, 3 kepala divisi, 3 kepala instalasi dan 6 kepala urusan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, kuesioner kepada 50 orang staf, wawancara mendalam kepada para leader serta penelusuran dokumen rumah sakit.Hasil : Transformational leadership menggerakkan implementasi lean management di rumah sakit dan transactional leadership membentuk komitmen para staf melalui reward. Keberadaan leadership tanpa disertai budaya yang kuat berlandaskan filosofi Toyota, menjadikan employee engagement yang diperlukan untuk continuous improvement sulit terbentuk. Sebaliknya, beban kerja, turn over dan tingkat stress dan kejenuhan meningkat. Komunikasi langsung yang belum baik, minimnya pengembangan para staf serta sistem reward yang belum sesuai beban kerja, semakin mempersulit terjadinya employee engagement di rumah sakit. Loyalitas staf pun dituntut oleh leader. Keberhasilan lean management saat ini meningkatkan revenue dan menurunkan cost rumah sakit.Kesimpulan : Transformational leadership berperan penting untuk implementasi lean management sementara transactional leadership berperan membentuk komitmen awal para staf melalui reward. Komitmen selanjutnya harus dibangun berdasarkan transformational leadership yang juga membangun trust bagi employee. Budaya yang kuat berlandaskan filosofi Toyota pun harus ada untuk mewujudkan employee engagement yang dapat mendorong terjadinya continuous improvement yang diharapkan. Sebaliknya employee engagement pun diperlukan untuk perubahan budaya yang diperlukan dalam implementasi lean management. Komunikasi langsung yang baik, pengembangan para staf serta sistem reward yang sesuai juga mendukung terwujudnya employee engagement di rumah sakit. Kata Kunci : Transformational leadership, lean management, implementasi, leader, rumah sakit, budaya, employee engagement. 1 Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 2 Departemen Pusat Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Center for Health Policy and Management
2018-10-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
case study
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35533
10.22146/jkki.35533
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 95-101
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 95-101
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35533/22613
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/35533/4542
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/35863
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan berdasarkan Setting Eskternal Kerangka Consolidated Framework of Implementation Research (CFIR) di Kabupaten Banyumas
Rizqi, Yuditha Nindya Kartika
Trisnantoro, Laksono
Sulistyo, Dwi Handono
Implementasi; Kebijakan Tenaga Kesehatan; Pemerintah Daerah
Isu strategis tenaga kesehatan yang masih dihadapi hingga saat ini antara lain adalah pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi pelayanan/pembangunan kesehatan. Selain itu, kualitas tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Di Kabupaten Banyumas, sebanyak 4,39% atau 221 orang dari jumlah total tenaga kesehatan memiliki latar belakang lulusan pendidikan di bawah Diploma III. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan UU Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan riset implementasi yang dilakukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi data sekunder. Implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebijakan UU No 36 Tahun 2014 diimplementasikan melalui kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Implementasi kebijakan UU No 36 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas sejak lama. Meski begitu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tenaga kesehatan tersebut sehingga dapat disusun strategi pengembangan tenaga kesehatan di masa yang akan datang.
Center for Health Policy and Management
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Case Study
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35863
10.22146/jkki.35863
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 158-163
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 158-163
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35863/26893
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/35890
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara
Nesi, Gregorius
Kristin, Erna
Evaluasi; Perencanaan; Pengadaan Obat
Latar Belakang : Kekurangan obat pada setiap unit pelayanan kesehatan merupakan suatu komponen masalah yang kompleks. Oleh kerena itu diperlukan manajemen pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Salah satu proses pengelolaan obat yang efektif adalah dengan menjamin ketersediaan obat baik dalam hal jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghindari adanya kekurangan dan kelebihan obat. TUJUAN: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses perencanaan dan pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu. METODE: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Jenis penelitian studi kasus dengan rancangan kasus tunggal holistik. Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala IFRS , Ketua Komite Farmasi Terapi, Kasie Perencanaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia Pengadaan, Kasubag Keuangan, Direktur RS, Kabid Penunjang Pelayanan, Kepala Gudang Farmasi dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat sendiri oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Hasil : Perencanaan obat pada RSUD Kefamenanu dilakukan dengan metode konsumsi dan kemudian ditambah 10-20%. Pemilihan obat yang dilakukan juga sudah mengacu pada formularium nasional. Berdasarkan hasil analisis ABC tahun 2017 diperoleh obat kategori A sebanyak 48 item (20,17%) dengan biaya pembelian sebesar 69,69%, obat kategori B sebanyak 60 item (25,21%) dengan biaya pembelian sebesar 20,14% dan obat kategori C sebanyak 130 item (54,62) dengan biaya pembelian sebesar 10,17%. Adapun Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pengadaan obat untuk kelompok A yang telah dilakukan di RSUD Kefamenanu belum berjalan dengan baik. hal ini dilihat perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan yang hanya berdasarkan perkiraan saja serta masih terjadinya beberapa item obat yang mengalami kekosongan persediaan obat selama periode 2017. Kesimpulan : Pemilihan obat mengacu pada formularium nasional namun masih ada item obat yang direncanakan di luar formularium nasional. Masih terjadi kekosongan obat pada RSUD Kefamenanu. RSUD Kefamenanu perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kekosongan persediaan obat.
Center for Health Policy and Management
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Case Study
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35890
10.22146/jkki.35890
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 147-153
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 147-153
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/35890/23218
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36114
2019-10-29T03:42:01Z
jkki:EDT
Edisi Khusus Seri 2 Kepersertaan JKN
Dewi, Shita
Selamat berjumpa kembali.Sebagai lanjutan dari edisi khusus yang lalu, maka edisi khusus ini masih akan membahas hal- hal terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Pada edisi ini, bahasan difokuskan pada isu kepersertaan.Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu komponen dari sistem jaminan kesehatan adalah sistem population coverage. Di banyak negara, ter- masuk Indonesia, target dari sistem jaminan kese- hatan nasional adalah universal health coverage (cakupan kesehatan semesta), yang berarti bahwa semua anggota masyarakat terlindungi. Strategi pencapaiannya beranekaragam. Indonesia memilih untuk mencapai target tersebut secara bertahap, memulainya dari sub-kelompok tertentu dari ma- syarakat, dan kemudian secara berangsur-angsur memperluas cakupannya.Sub-kelompok masyarakat tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar: peserta penerima bantu- an iuran (PBI), dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non-PBI). Masing-masing kelompok pun masih dibagi lagi ke dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil. Kelompok non-PBI misalnya terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, serta pe- kerja bukan penerima upah dan anggota keluarga- nya. Setiap sub kelompok, masih dibagi lagi ke da- lam sub kelompok yang lebih kecil. Sub kelompok pekerja penerima upah dibagi ke dalam peserta yang merupakan anggota TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, pegawai pemerintah non PNS, pegawai swasta dan penerima upah lain. Sementara sub kelompok pekerja bukan penerima upah terbagi ke dalam pekerja mandiri dan juga bukan pekerja, misalnya pensiunan, veteran, janda dan anak yatim piatu dari penerima pension, inves- tor dan pemberi kerja, dan sebagainya.Pada awal pelaksanaan JKN tahun 2014 lalu, fokus rekruitmen kepersertaan adalah pada peserta PBI, anggota TNI, Polri, PNS, peserta PT Askes dan PT Jamsostek. Tahun 2015 ini, rekruitmen keperser- taan mulai ditargetkan ke kelompok pekerja BUMN, usaha besar, menengah dan kecil. Tahun depan, fo- kus rekruitmen adalah pekerja usaha kecil. Demikian seterusnya hingga pada tahun 2019 mendatang, ditargetkan 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN/KIS (Kartu Indonesia Sehat), sehingga cakupan kesehatan semesta diharapkan dapat tercapai.Jadi, tepat kiranya jika bahasan edisi khusus kali ini adalah mengenai kepersertaan JKN. Bagi peserta PBI yang telah dijaring pada tahun sebelum- nya, apakah mereka memanfaatkan JKN? Seberapa baik pengalaman mereka dalam pemanfaatan JKN? Sedangkan bagi kelompok non PBI: apakah mereka telah memiliki awareness terhadap pentingnya ke- persertaan JKN? Mengingat sulitnya menjaring pe- serta dari sektor informal di banyak negara lain, apakah di Indonesia perlu ada upaya advokasi dan sosialisasi khusus untuk peserta sektor informal (pekerja bukan penerima upah)? Adakah hal-hal yang bisa kita pelajari dari kepersertaan sistem jaminan kesehatan yang lalu, misalnya Jamkesmas? Dan, masih banyak lagi pertanyaan lain yang bisa kita ajukan untuk membahas kepesertaan JKN. Oleh karena itu, edisi kali ini menampilkan beberapa hasil temuan mengenai hal ini, yang kami harap dapat membangkitkan minat untuk meneliti berbagai pertanyaan lain seputar kepesertaan JKN.Untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, tentu masih banyak yang harus dibenahi, termasuk: 1) Penguatan sosialisasi dan advokasi; 2) Evaluasi berkala mengenai capaian kepesertaan dan penye- suaian target; serta 3) Penyiapan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan pertumbuhan kepesertaan JKN/KIS. Semoga, penelitian yang kita lakukan dapat memberikan sumbangsih untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait ketiga hal ini.
Center for Health Policy and Management
2019-10-29
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36114
10.22146/jkki.v4i4.36114
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 4, No 4 (2015); 117
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 4, No 4 (2015); 117
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36114/21122
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36116
2019-10-29T03:42:01Z
jkki:ART
Kesadaran Pekerja Sektor Informal terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Siswoyo, Budi Eko
Prabandari, Yayi Suryo
Hendrartini, Yulita
Awareness; Informal sector workers; JKN; Kesadaran; Pekerja sektor informal; JKN
Background: The subsidized members (PBI) dominate the membership of the National Health Insurance Scheme (JKN) in Indonesia, including in Yogyakarta. The low number of nonwage earners (PBPU) and the decrease in the number of new non-PBI members, doesn’t indicate optimal socialization, but also the lack of a awareness of informal sector workers towards JKN. Public awareness determines the ability and community involvement in support JKN. Objective: To analyze the informal sector workers’ awareness of the JKN programs in Yogyakarta. Method: This study was observational analytic with the cross-sectional design. The subjects are informal workers in Yogyakarta who have not joined JKN, set with quota sampling (200 respondents) and they were selected purposively. The data was collected by questionnaire and analyzed using quantitative and qualitative approaches as univariate, bivariate, and multivariate. Result: Linear regression test showed that the affect of independent variables towards consciousness, namely: the main types of jobs [B = 2,5452 dan (p) = 0,00 < ±]; education [B= 1,6609 dan (p) = 0,00 < ±]; knowledge [B = 1,3944 dan (p) = 0,00 < ±]; age [B = 1,0736 dan (p) = 0,00 < ±]; employment status [B = 1,0451 dan (p) = 0,01 < ±]; and income [B = 0,0001 dan (p) = 0,02 < ±]. Conclusion: Generally, the level of awareness of the informal sector workers towards JKN is considered in the high category. However, most informal sector workers tend to delay membership. Latar belakang: Peserta penerima bantuan iuran (PBI) mendominasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk di Provinsi D.I. Yogyakarta. Rendahnya jumlah peserta bukan penerima upah (PBPU) dan turunnya jumlah peserta baru yang non PBI, bukan hanya menjadi indikasi belum optimalnya sosialisasi, tetapi juga belum terbentuknya kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN. Kesadaran menentukan kesanggupan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Tujuan: Menganalisis kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN di Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Subjeknya adalah pekerja informal di Provinsi D.I. Yogyakarta yang belum menjadi peserta JKN yang ditetapkan dengan quota sampling (200 responden) dan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik secara univariabel, bivariabel, dan multivariabel. Hasil: Uji regresi linear menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap kesadaran, yaitu : jenis pekerjaan utama [B = 2,5452 dan (p) = 0,00 < ±]; pendidikan [B = 1,6609 dan (p) = 0,00 < ±]; pengetahuan [B = 1,3944 dan (p) = 0,00 < ±]; umur [B = 1,0736 dan (p) = 0,00 < ±]; status pekerjaan [B = 1,0451 dan (p) = 0,01 < ±]; dan pendapatan [B = 0,0001 dan (p) = 0,02 < ±]. Kesimpulan: Pada umumnya tingkat kesadaran pekerja sektor informal terhadap JKN termasuk kategori tinggi. Sebagian besar pekerja sektor informal cenderung menunda kepesertaan.
Center for Health Policy and Management
2019-10-29
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Observational
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36116
10.22146/jkki.v4i4.36116
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 4, No 4 (2015); 118-125
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 4, No 4 (2015); 118-125
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36116/21123
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36117
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
Evaluasi kualitatif program penyakit tidak menular berbasis posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I
dhany, grace sicilia
Evaluasi program; penyakit tidak menular; posbindu PTM
Latar belakang: penderita penyakit tidak menular (PTM) pada umumnya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dalam kondisi lanjut dan sulit untuk sembuh total. Masyarakat yang berdaya dan tangguh merupakan modal sosial yang luar biasa besar dibanding sumber daya lainnya yang berasal dari luar masyarakat. Posbindu PTM merupakan salah satu solusi peningkatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian faktor risiko PTM melalui kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama. Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I efektif berjalan sejak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular berbasis posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I.Metode: penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 38 orang diambil dengan menggunakan teknik purposive. Menggunakan teknik wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder.Hasil: Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I berjalan dari tahun 2015 dan rutin dilaksanakan setiap bulan serta berkembang dari 6 menjadi 9 posbindu pada Tahun 2017. Terdapat kebutuhan akan keberadaan posbindu di masyarakat, kader dan tokoh masyarakat menganggap posbindu penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan berharap program tetap dijaga keberlajutannya. Terdapat potensi besar dari masyarakat yang diwakili oleh kader dan tokoh masyarakat yang perlu dikembangkan lebih baik lagi. Masih terdapat kekurangan jumlah petugas kesehatan sebagai pengelola P2PTM menurut informan, pemahaman konsep posbindu belum sesuai dengan pedoman yang berlaku dan keterbatasan pembiayaaan dan sarana prasarana. Kader posbindu selalu konsisten menjalankan Posbindu PTM dengan ataupun tanpa pelatihan tentang posbindu PTM. Peran kader dan tokoh masyarakat merupakan modal utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Masih terdapat pandangan masyarakat bahwa di mana ada pemeriksaan kesehatan di situ ada pengobatan. Beberapa kendala tersebut menjadikan capaian kunjungan posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I tahun 2017 sebesar 5,7% (standar SPM 100%).Kesimpulan: Posbindu PTM rutin dilakukan setiap bulan. Berdasarkan evaluasi menggunakan metode CIPP bahwa pelaksanaan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesas Muara Bungo I belum optimal. Diperlukan perhatian dan campurtangan lintas sektor yang diprakarsai langsung oleh Bupati Bungo.Kata kunci: evaluasi program; penyakit tidak menular; posbindu PTM
Center for Health Policy and Management
2018-06-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif dengan rancangan studi kasus
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36117
10.22146/jkki.36117
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 88-92
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 88-92
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36117/22614
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36121
2019-10-29T03:42:01Z
jkki:ART
Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Mengenal Determinan Probabilitas Keikutsertaan Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri
Intiasari, Arih Diyaning
Trisnantoro, Laksono
Hendrartini, Julita
Non PBI Mandiri JKN; Masyarakat sektor informal; Non PBI Voluntary on JKN; Informal sector
Latar Belakang: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal masih merupakan permasa- lahan nyata di berbagai negara. Karakteristik spesifik yang dimiliki oleh masyarakat sektor informal mempunyai potensi negatif dan positif yang harus bisa dikenali oleh pembuat kebijakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat sektor informal terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI Mandiri dimasa yang akan datang. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan studi observasio- nal analitik dengan rancangan Cross sectional dengan pende- katan data kuantitatif yang digunakan berhasil mendapatkan sebanyak 349.491 responden masyarakat sektor informal di Indonesia. Untuk memberikan gambaran karakteristik masyara- kat sektor informal dalam kepemilikan Jaminan kesehatan digu- nakan analisis data univariat dan bivariat. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikian asuransi sukarela adalah umur (p<0,001), pendidikan (p<0,001), pekerjaan (p<0,001), status perkawinan (p=0,002), status dalam keluarga (p=0,035), tempat tinggal (p<0,001), status ekonomi (p<0,001), status tempat tinggal (p<0,001), kepemilikan obat tradisional (p<0,001) dan kepemilikan riwayat penyakit kronis (p<0,013). Sebanyak 95,4% responden tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan Kesimpulan: Upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI mandiri tidak hanya membutuhkan promosi kesehatan yang baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peme- rataan akses dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelayan- an kesehatan. Upaya untuk mengkaji potensi pembiayaan kesehatan, utamanya melalui identifikasi revenue collection dan metode pengumpulan premi yang tepat bagi masyarakat sektor informal harus terus dilakukan.Background: The effort of extending of health insurance enrollment to the informal sector has risen to become an agenda in Man countries. The informal sector has a specific characteristic with positive and negative potential that should be recognized by all of the decision-makers in order to make appropriate policy. This research aims to analyze the informal sector characteris- tic regarding health insurance enrollment. The Renault may contribute to extending universal coverage in the enrollment of Non-PBI (voluntary scheme) on JKN in the coming years. Method: This study was observational analytic with a cross-sectional design. A quantitative approach was used to analyze 349.492 respondents from informal sector community in Indonesia. Univariate and bivariate data analysis was used to give information about the correlation between informal sector charac- teristic and health insurance enrollment. Result: Data analysis showed the variables correlate into health insurance enrollment are : Age (p<0,001), Education (p<0,001), jobs(p<0,001), marital status (p=0,002), role on family (p=0,035), place of resident (p<0,001), economic status (p<0,001), home status (p<0,001), traditional medication stock (p<0,001) and history of chronic illness (p<0,013). Many re- spondents ( 95,4% ) have no access to health care provider Conclusion: Effort on extending of non PBI (voluntary scheme) enrollment not only need a good health promotion but also balancing with policies in order to ensure many factors such as equity on health care access and increasing the quantity and quality of health care. There must be a policy analysis to explore health financing potential on informal sector communi- ty, especially to identify the appropriate and adequate me- thods on revenue collection and premium collection.
Center for Health Policy and Management
2019-10-29
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Observational
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36121
10.22146/jkki.v4i4.36121
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 4, No 4 (2015); 126-132
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 4, No 4 (2015); 126-132
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36121/21124
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36222
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018
Roeslie, Ernawati
Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.
Center for Health Policy and Management
Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia
2018-06-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36222
10.22146/jkki.36222
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 64-73
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 64-73
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36222/22506
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36388
2018-06-22T08:08:47Z
jkki:ART
Analisis Lingkungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Kalimantan Barat sebagai Dasar Pemilihan Strategi dalam Menghadapi Sistem Jaminan Sosial Nasional
Marksriri, Theresia Tatie
Trisnantoro, Laksono
Andayani, Niluh P E
Hospital analysis; Strategic planning; UHC; Analisis lingkungan rumah sakit; Rencana strategi; JKN
Background: Universal Health Coverage known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) started at 1st January 2014 managed by the Social Security Administrative Bodies (BPJS). Bethesda General Hospital is a class C hospital that located in Bengkayang Regency, West Borneo. This hospital does not have any strategic plan which requires an analysis to map the issues needed to join in JKN system. The analysis can become a recommendation for the hospital strategic plan. Objective: To describe the analysis of the health insurance for patient service unit in the hospital and giving a recommendation for the hospital strategic planning. Method: The study design is a case study with a single-case embedded design. The informant are Head Regency, Health Office, Hospital Directors of other hospital, Bethesda General Hospital worker, Bethesda Serukam Foundation and World Venture Mission. The data taken from observation, in-depth interview, FGD and secondary data. Result: The hospital has the opportunities that come from government support, cooperation with other surrounding hospital which helped the hospital to gain a good reputation and many patients with UHC. The threats are the unclear of UHC socialization, and market competition with other surrounding hospitals and hospital tendency to accept severe diagnosis. The hospital strengths are equity service in organization culture, teamwork and support from mission/donor. The weaknesses are lack of quality and budget control, no clinical pathway, the health information system is not running well, lack of human resources and competence, also unclear organization structure. Conclusion and recommendation: The SWOT resulted from hospital environment helps to formulate the strategy toward universal health coverage. The general strategic suggested is the growth strategy in healthcare services. Latar belakang: Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak 01 Januari 2014. RSU Bethesda Serukam adalah RS kelas C, terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. RSUB belum memiliki rencana strategis. Dibutuhkan suatu analisis lingkungan yang dapat memetakan isu-isu yang akan dihadapi RS dalam menyambut era BPJS. Tujuan: Mendeskripsikan dan menganalisis situasi lingkungan unit pelayanan pasien Askes dan Jamkesmas RSUBS, serta memberikan rekomendasi strategi untuk penyusunan rencana strategi. Metode: Jenis penelitian adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal terjalin. Responden penelitian adalah Bupati Bengkayang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Direktur RS sekitar RSUBS, pejabat struktural dan fungsional RSUBS, perwakilan Yayasan Bethesda dan misi World Venture. Sumber data dari observasi, wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta data sekunder rumah sakit. Hasil dan pembahasan: Peluang RSUBS adalah dukungan pemerintah kabupaten, kerjasama dengan RS sekitar, nama RS yang sudah dikenal baik dan banyak pasien berobat dengan JKN. Ancamannya adalah sosialisasi pelayanan JKN yang belum jelas, serta persaingan dengan RS sekitar serta kecenderungan RS menerima pasien sulit. Kekuatan RSUBS adalah budaya RS yang tidak membeda-bedakan pelayanan, kerjasama tim dan dukungan donatur misi. Kelemahannya adalah kurangnya kendali mutu dan biaya, belum ada clinical pathway, SIRS belum berjalan baik, kurangnya SDM dan struktur organisasi yang tidak jelas. Kesimpulan dan saran: Analisis lingkungan rumah sakit menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk formulasi strategi dalam menghadapi SJSN. Strategi umum yang tepat untuk RSUBS dalam menghadapi perubahan SJSN adalah strategi pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
Center for Health Policy and Management
2014-12-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36388
10.22146/jkki.36388
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); 213-218
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); 213-218
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36388/21258
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36396
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
Analisis Implementasi Integrasi Layanan PPIA HIV ke Layanan Antenatal di Kota Depok 2017
Puspitasari, Mira Miranti
Junadi, Purnawan
Implementation; PPIA;antenatal care; HIV screening of pregnant women
Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial pada layanan antenatal, sehingga adanya integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok 2017. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pegambilan data WM, FGD dan telaah dokumen.Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi berupa sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan belum optimal terutama untuk layanan swasta. Dari sisi dana tidak dilakukannya alokasi anggaran spesifik program PPIA mempengaruhi implementasi, kewenangan petugas pelaksana sudah optimal, belum tersedianya struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi untuk layanan terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan masih adanya stigma negatif. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan pemetaan kegiatan yang sudah dilakukan, membuat regulasi dan roadmap perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk perluasan layanan dan dapat menggandeng sektor swasta. Prevention of HIV transmission from mother to child (PMTCT) in pregnant women is an activity on antenatal services, the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing contagion vertically from mother to child. Analysis of Implementation aimed to see the implementation of HIV screening of pregnant women integrated to antenatal care in Depok, 2017. Method is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review documents. The result is socialization program policies especially for private service not optimal. A special budget allocation of PMTCT has not been made thus affecting the implementation, the Authority managing officers are already optimally, bureaucratic structure which consists of SOP and fragmentation of policy not available, the social environment in the form of community support, private health services that has not been optimized and still the existence of negative stigma. The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal this is supported counselling pre-test and post test has not been effective, HIV screening coverage bumil is still low, the referral mechanism has not been going well and the process of recording and reporting as well as monitoring evaluations that have not been integrated. Recommended doing mapping activities already done, making regulation and roadmap planning activities aimed at the expansion of the services and may be working with the private sector.
Center for Health Policy and Management
2018-06-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative study
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36396
10.22146/jkki.36396
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 79-87
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 79-87
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36396/22510
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36405
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di PUSKESMAS Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017
Handayani, Dyan
Achadi, Anhari
analisis implementasi, kebijakan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,input,proses, output
Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas Mampu PONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan yang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 Puskesmas Mampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9% dari jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudah dilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangku kebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinator PONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, peneliti melakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitan implementasi PONED.Hasil penelitian didapatkan unsur input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belum optimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepada pelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yang positif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memiliki struktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program dan lintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudah memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasi PONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasi perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshing program PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi.
Center for Health Policy and Management
2018-06-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36405
10.22146/jkki.36405
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 57-63
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 57-63
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36405/22504
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36428
2018-10-01T07:32:05Z
jkki:ART
pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten
yunitasari, rima
Pelayanana Fisioterapi, JKN, Implementasi
INTISARIRima Yunitasari¹,Ismail Setyopranoto2, Retna Siwi Padmawati ³ Latar Belakang : JKN merupakan program pemerintah yang dilakukan mulai 1 januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dengan target cakupan semesta seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2019. Rumah sakit merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan era JKN. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten adalah salah satu RS khusus tipe A yang melayani pelayanan umum. Dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti pada implementasi pelaksanaan yang tidak sesuai. Pelayanan fisioterapi menjadi pelayanan penunjang di RSJD DR.RM Soedjarwadi yang menjadi indicator kualitas pelayanan di RSJD. Komitmen antar pelaksana penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga fisioterapi perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui manajemen pelayanan yang tidak sesuai dengan semestinya. maka dapat diperoleh upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.Tujuan: Mendiskripsikan pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD. DR. Soejarwadi Klaten.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif cara pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini sebesar 13 orang, dan Cara pengambilan data informan menggunakan tehnik purposive sampling.Hasil: Pelayanan fisioterapi belum sepenuhnya bisa dilakukan sesuai dengan SOP. Ketidakpatuhan pasien dalam melakukan prosedur pelayanan masih kurang. Penerimaan dari tenaga fisioterapi terkait beberapa aturan seperti alur pelayanan yang harus dengan pemeriksaan dokter rehabilitas medic terlebih dahulu dan adanya beban tambahan belum diterima sepenuhnya. Performa keuangan pada pelayanan fisioterapi mengalami kerugian walaupun pelayanan sudah dilakukan secara optimal.Kesimpulan: permasalahan pelayanan kesehatan pada program JKN masih banyak terjadi kendala. Adanya perbedaan pelayanan sebelum dan sesudah JKN mempengaruhi keuangan RSJD khususnya pelayanan Fisioterapi. Terjadinya perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Namun RSJD masih berusaha untuk meningkatkan implementasi pelayanan fisioterap di era JKN dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: JKN, Pelayanan Fisioterapi, Implementasi. ABSTRACTRima Yunitasari¹,Ismail Setyopranoto2, Retna Siwi Padmawati ³ Background: UHC is a government program conducted from 1 January 2014 organized by BPJS health with the target of universal coverage of all people have health insurance in 2019. The hospital is one of the implementers of health care UHC era. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten is one of type A special hospitals that serve public services. In the implementation there are still obstacles such as in implementation implementation that is not appropriate. Physiotherapy services become support services in RSJD DR.RM Soedjarwadi which become indicator of service quality in RSJD. Commitment and communication between health care providers in this case physiotherapists need to be identified. Therefore, this research is important to know the management of service which is not accordingly appropriate. then can be obtained efforts to overcome these problems. Purpose: Describe the physiotherapy services in UHC era in RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten. Method: This research is a descriptive research by using quaitative approach of data retrieval method using observation method and depth interview. The subject of this research 13 people, and the way of taking informant data using purposive sampling technique. Results: Physiotherapy services have not been fully done in accordance with SOP. Non-compliance of patients in performing service procedures is still lacking. The acceptance of physiotherapy personnel is related to several rules such as the service flow that must be examined by the medical doctor rehabilitation first and the additional burden has not been fully accepted. Financial performance in physiotherapy services suffered losses even though the service has been done optimally. Conclusion: health service problems in the UHC program are still many obstacles. The existence of differences in service before and after UHC affects the financial RSJD especially Physiotherapy services. Differences in perceptions between regulators and service providers still stand out. However RSJD is still trying to improve the implementation of physiotherapy services in UHC era as well as possible. Keywords: Physiotherapy service, Implementation, UHC
Center for Health Policy and Management
2018-07-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36428
10.22146/jkki.36428
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018)
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018)
2620 4703
2089 2624
en
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/36428/4838
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36833
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Faktor-faktor Risiko yang Berhubungan dengan Peningkatan Prevalensi Kejadian TB MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2017
Janan, Miftakhul
Tuberkulosis; TB-MDR; Faktor risiko
Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang masih menjadi penyebab utama masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Beban penyakit tuberculosis semakin bertambah seiring meningkatnya penemuan kasus TB MDR (Tuberkulosis Resistant Obat Ganda). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan peningkatan prevalensi kejadian TB MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2018. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol dengan populasi seluruh pasien tuberkulosis dewasa di Kabupaten Brebes tahun 2017. Jumlah sampel kasus 46 dan jumlah sampel kontrol adalah 92. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang berpengaruh terhadap peningkatan prevalensi kejadian TB-MDR di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2017 adalah kepatuhan minum obat (OR 6,7; 95%CI 2,2-19,7), Riwayat pengobatan TB sebelumnya (OR 5,3; 95%CI 1,2-14,1), dan kesesuaian dosis/obat (OR 5,2; 95%CI 1,2-22,8). Penyuluhan atau KIE kepada pasien, keluarga dan atau PMO tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan konsekuensi yang timbul akibat dari ketidakpatuhan minum obat sangat penting untuk mengendalikan peningkatan kejadian TB MDR.
Center for Health Policy and Management
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
2019-06-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
kuantitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36833
10.22146/jkki.36833
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 64-70
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 64-70
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36833/24777
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/36833/5038
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/36849
2018-10-22T06:07:42Z
jkki:ART
Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan POSBINDU Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan Tahun 2018
Ratna Sari, Dwi Wigati
Savitri, Mieke
Pemanfaatan, Posbindu, Penyakit tidak menular,
Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, mengisyaratkan bahwa PTM secara global telah mendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalam program pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melalui Posbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengan sampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan uji Regresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkan Posbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024) OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013) OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungan keluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825, dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035) OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI 2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.
Center for Health Policy and Management
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
2018-10-22
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
kuantitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36849
10.22146/jkki.36849
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 2 (2018); 49-56
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 2 (2018); 49-56
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36849/22491
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37095
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Peran Pelatihan dan Pengembangan dan Pay Fairness terhadap Employee Engagment dengan Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan sebagai Moderasi
Hanggraini, Ruth Reza
Meiyanto, Sito
Meliala, Andreasta
Pelatihan dan pengembangan; pay fairness; employee engagement; keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Latar belakang: Keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan perawatan yang berkualitas bagi pasien. Perawat yang engaged dengan pekerjaannya akan lebih proaktif dan menunjukkan inisiatif berkolaborasi dengan profesi lain dan berkomitmen pada kualitas performa yang tinggi. Ketika perawat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan, mendapatkan pay fairness dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maka akan meningkatkan engagement. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menguji peran pelatihan dan pengembangan dan pay fairness terhadap employee engagement perawat. Tujuan berikutnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan akan diuji perannya sebagai moderator dari hubungan pelatihan dan pengembangan dan pay fairness dengan employee engagement perawat. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik cross sectional survey. Subyek penelitian ini adalah 122 perawat di instalasi rawat inap kelas tiga RSUD Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpul data, selanjutnya hasil pengolahan datanya akan dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. Hasil: Hasil penelitian menujukkan bahwa pelatihan dan pengembangan dan pay fairness merupakan prediktor dari employee engagement (F=3,938; R square=0,062; p<0,05). Selanjutnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan tidak berfungsi sebagai moderator dari hubungan antara pelatihan dan pengembangan dan pay fairness dengan employee engagement perawat. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian ini maka manajemen rumah sakit perlu memberikan program pelatihan dan pengembangan perawat yang cukup memadai untuk mendukung aktifitas kerja mereka. Organisasi juga perlu untuk meningkatkan trust dari perawat agar perawat merasa bahwa investasi energi, waktu, dan sumber daya pribadi mereka akan dihargai. Selain itu rumah sakit juga perlu meningkatkan komunikasi yang intensif dan media penyaluran aspirasi yang dikelola secara baik sehingga perawat merasa bahwa aktifitas kerjanya selama ini mendapat perhatian dan pengakuan dari manajemen.
Center for Health Policy and Management
Magister Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2019-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37095
10.22146/jkki.37095
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 153-157
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 153-157
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37095/26742
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37426
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Acceptability Notifikasi Wajib Tuberkulosis (TB) pada Dokter Praktik Mandiri dan Klinik Pratama Swasta di Kota Yogyakarta
Kurniawati, Ari
Mahendradhata, Yodi
Padmawati, Retna Siwi
Tuberculosis; Notifikasi wajib; Acceptability; Dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta
Latar Belakang: Diperkirakan 68% kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. TB merupakan penyakit yang harus dinotifikasi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri KesehatanNomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Berkaitan dengan notifikasi wajib kasus TB, dokter praktek mandiri dan klinik pratama swasta akan diwajibkan melaporkan kasus TB ke Puskesmas setempat. Pelibatan praktisi swasta memiliki dampak penting terhadap perbaikan program penemuan dan pengobatan TB dan pencegahan meluasnya kasus TB resisten obat. Kota Yogyakarta memiliki beban TB terbesar di DIY dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah praktisi swasta yang cukup besar. Belum terdapat penelitian yang menggali acceptability kebijakan notifikasi wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta di Kota Yogyakarta.Tujuan: Mendeskripsikan acceptability kebijakan notifikasi wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta di Kota Yogyakarta.Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan metode deskriptif. Gambaran acceptability yang digunakan adalah acceptability prospektif dengan menggunakan kerangka Theorical Framework of Accceptability (TFA). Subjek penelitian adalah dokter praktik mandiri dan dokter klinik pratama swasta, beserta pimpinan klinik pratama swasta di Kota Yogyakarta, pemegang program TB Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta, pemegang program TB Puskesmas, serta organisasi profesi (IDI). Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam.Hasil: Gambaran acceptability (prospektif) kebijakan Notifikasi Wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama di Kota Yogyakarta dideskripsikan dalam sikap afektif, beban, etisitas, dan koherensi intervensi.Kesimpulan: Pendekatan awal yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi berkelanjutan akan memperingan beban dan mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib TB. Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah pemahaman lanjut yang komprehensif dan penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi koherensi intervesi dalam acceptability notifikasi wajib TB pada praktisi swasta.
Center for Health Policy and Management
2019-04-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37426
10.22146/jkki.37426
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 1-9
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 1-9
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37426/24247
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/37426/5276
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37522
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu
Marchelina, Henny
Meliala, Andreasta
Sulistyo, Dwi Handono
Kesiapan; Unit Pelaksana Teknis; PP No. 18 Tahun 2016
Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 rumah sakit memasuki era desentralisasi sistem kesehataan, sehingga memicu perubahan besar dalam lingkungan lembaga pelayanan kesehatan. Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, telah membuat kedudukan dan fungsi rumah sakit umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas kesehatan. Pada RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu belum menerapkan PP tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain kasus tunggal terjalin. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling. Informan berpersepsi positif terhadap perubahan status RSD menjadi UPT dinas kesehatan namun sebagian besar berpendapat bahwa tidak harus melakukan perubahan kelembagaan RSD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kesiapan perubahan organisasi dinas kesehatan provinsi Bengkulu telah mengalami perampingan kelembagaan setelah terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 sesuai dengan Perda nomor 62 tahun 2016 namun untuk RSUD M. yunus belum mengalami perubahan kelembagaan. Dari kesiapan ketersediaan SDM terhadap implementasi PP ini masih kurang. Implementasi kebijakan PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat di katakan belum siap sepenuhnya diterapkan di RSUD M.Yunus Bengkulu
Center for Health Policy and Management
2019-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37522
10.22146/jkki.37522
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 30-34
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 30-34
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37522/24254
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37538
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Grobogan
Purbani, Ratna Kusumasari
Mahendradhata, Yodi
Subronto, Yanri Wijayanti
Stakeholder; Strategic planning; HIV / AIDS prevention; Grobogan
HIV-AIDS is one of the world's health problems. Grobogan regency is one of the districts in Central Java with HIV number 4 and the discovery of new cases of HIV-AIDS number 3 in Central Java by 2015. Until 2017, HIV-AIDS cases are still fluctuating and tend to increase. Efforts were made to garner support and political commitment from the Grobogan Government and other stakeholders. The continuity of the program depends on political commitment and stakeholder policy support in the region. Conducting stakeholder analysis becomes important for the development of future strategic HIV / AIDS prevention plans. Objective this research to describe how local government strategic planning in HIV and AIDS prevention in Grobogan District. This research is descriptive research with qualitative approach. There were 20 informants in the study: Executive and Legislative officials, HIV / AIDS Caring NGO, VCT Clinic, community of PLWHA. The data was collected by observation, in-depth interview, and document review. Local government strategic planning on HIV / AIDS prevention efforts is still in the form of policy agenda and exit strategy. Although all stakeholders agree and support HIV / AIDS prevention efforts, stakeholder involvement in the formulation of policies and programs is lacking. Coordination of health offices with other stakeholders is also not working well, so the program is not integrated. The health department advocacy to local leaders is still weak. Health workers began to be evaluated for their performance, especially at sub-district level. Proposed alternatives to HIV / AIDS prevention budget from village funds. Unintegrated HIV / AIDS prevention efforts by stakeholders show weak communication and coordinative functioning. This problem is mainly caused by the key personnel dealing with reshuffle including the head of the health office in addition to the new bupati also not fully understand the case of HIV-AIDS that occurred.
Center for Health Policy and Management
Ratna KP, Gadjah Mada University
Departement of Public Health, Policy and Management of Health Services, Faculty of Medicine
2019-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
descriptive research, qualitative approach
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37538
10.22146/jkki.37538
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 136-141
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 136-141
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37538/26741
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37546
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) pada Penyakit Hipertensi di Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta
Meiriana, Anita
Trisnantoro, Laksono
Padmawati, Retna Siwi
Progam Pengelolaan Penyakit Kronis (prolanis); Hipertensi;kepatuhan;implementasi
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, penyakit kronis merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Provinsi DI Yogyakarta menempati persentase tertinggi untuk lansia di mana baru 21 peserta penderita hipertensi yang terjaring di dalam prolanis di Puskesmas Jetis. Mengidentifikasi implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) pada penyakit hipertensi di Puskemas Jetis Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Subjek penelitian ada 18 informan yang dipilih dengan teknik purposive. Analisis data dilakukan berdasarkan logika induktif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Cakupan kepatuhan program prolanis dilihat dari indikator angka kontak yang belum tercapai oleh Puskesmas Jetis dengan rasio angka kontak 108 permil dan indikator rasio peserta prolanis rutin berkunjung hanya sampai zona aman yang standar yaitu 69 persen karena kurangnya sosialisasi terkait prolanis. Puskesmas membatasi kepersertaan prolanis karena keraguan dalam mengendalikan untuk rutin datang setiap bulannya.Puskesmas mengadakan kegiatan prolanis yang tidak rutin dilaksanakan yaitu senam dan home visit. Perlu pengadaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas dan mengupdate pengetahuan. Kepatuhan pasiennya perlu peningkatan kesadaran dengan melakukan kegiatan edukasi ke wilayah puskesmas secara rutin. Staf Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyusun perencanaan angggaran dalam fasilitas kesehatan untuk mendukung pelaksanaan prolanis, Staf Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada petugas puskesmas yang memberikan layanan prolanis. Adakan koordinasi lintas program pengelola di puskesmas. Puskesmas diharapkan lebih mampu menjalankan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.
Center for Health Policy and Management
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2019-06-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37546
10.22146/jkki.37546
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 51-58
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 51-58
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37546/24833
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37767
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Disparitas Tarif INA-CBGS dan Tarif Rumah Sakit Pasien BPJS Rawat Inap di RSUD Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara
Lawuri, Sartika Dewi
Meliala, Andresta
Ambarriani, Anastasia Susty
Tarif INA-CBGs; Unit Cost; Sectio Caecaria
Latar Belakang : Tarif BPJS (INA-CBG) adalah tarif yang ditetapkan kementrian kesehatan dengan sistem prospektif, sedangkan tarif rumah sakit (fee for service) adalah tarif yang ditetapkan rumah sakit sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara No 13 tahun 2015 dengan sistem retrospektif. Adanya perbedaan total pendapatan tarif rumah sakit, dimana penghitungan tarif Perda lebih tinggi dibanding tarif INA-CBG pada pelayanan rawat inap peserta BPJS di RSUD Kolonodale,. Analisa biaya yang tepat dengan mengidentifikasi menghitung unit cost sehingga dapat memberikan informasi yang akurat atas biaya yang dibutuhkan pada penanganan sebuah kasus. Tujuan : Mengidentifikasi kasus yang menunjukan kesenjangan tarif antara tarif INA CBGs dan tarif rumah sakit dengan kriteria kasus high volume, high cost, high risk yang menjalani rawat inap di RSUD Kolonodale yang di jamin oleh BPJS pada bulan Oktober 2017 – Desember 2017 dan menghitung biaya satuan atau unit cost dari kasus tersebut.Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melaksanakan studi dokumen yang terkait dengan penelitian ini dan melakukan observasi pada aktivitas prosedur persalinan sectio caecaria terkait dengan biaya yang timbul akibat aktivitas tersebut . Hasil : Hasil identifikasi disparitas INA-CBGs dan tarif rumah sakit kelompok kasus yang diteliti yaitu operasi bedah ceacar sebesar Rp.-110,530,344 dengan unit cost pada masing-masing kelas perawatan yaitu VIP sebesar RP. 7,131,200, Kelas I Rp. 6,293,944 dan Kelas III Rp. 6,148,056 Kesimpulan : Tarif INA-CBGs lebih rendah dari unit Cost untuk pelayanan bedah Sectio Ceacar tanpa penyulit pada kelas perawatan VIP, Kelas I maupun Kelas III.
Center for Health Policy and Management
2019-06-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Descriptive
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37767
10.22146/jkki.37767
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 71-74
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 71-74
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37767/24782
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/37842
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
Implementasi Aspek Promotif Upaya Kesehatan Jiwa di Malang
Ulya, Zuhrotun
education; mental health; promotive
Mental disorders require holistic management that involves families and communities to make mental health communities. Education about mental disorders and emergency psychiatry is expected to be able to direct and foster participant activities to better recognize the importance of mental health. This research was conducted through the education as a promotive aspect of mental health involving 45 participants from various component of community which were evaluated for implementation through educational processes and results. The implementation of education on mental disorders as a promotive aspect of mental health make mindset and attitudes of society that mental disorders can be treated appropriately and as an alternative of empowering mental health communities in Malang.
Center for Health Policy and Management
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative study, grounded theory
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37842
10.22146/jkki.37842
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 190-193
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 190-193
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/37842/23211
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/38079
2018-12-02T14:39:44Z
jkki:ART
Kebijakan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau (Studi kasus Kebijakan Rumah Tunggu di Kecamatan Selaru Tahun 2008/2009)
Jambor, Willy
Kebijakan Kesehatan, Gugus Pulau dan Kebijakan Rumah Tunggu Bersalin
Salah satu persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Tenggara Barat adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain letak geografis pulau-pulau, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sejak dimekarkan tahun 1999 angka kematian tertinggi tercatat di tahun 2007 yakni 670 dari 100.000 kelahiran hidup sehingga belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat tahun 2010 yaitu 150 dari 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi adalah 74 kematian bayi per 2837 kelahiran hidup dimana belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat yaitu 40 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kematian ibu hamil dan bayi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau dan penerapan kebijakan rumah tunggu bersalin sebagai pilot project konsep gugus pulau tahun 2008/2009 di Selaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau tahun 2008/2009. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau adalah pola pengelompokan pulau-pulau yang berdekatan menjadi satu wilayah/gugus yang saling terhubung dalam pelayanan kesehatan yang memadai menurut kemudahan transportasi maupun kecenderungan ekonomi. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau berorientasi kepada kedekatan geografis, kedekatan sosial budaya serta kemandirian. Rumah tunggu bersalin adalah pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau yang telah dilaksanakan tahun 2008/2009 di kecamatan Selaru dan dianggap berhasil.
Center for Health Policy and Management
2018-12-02
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/38079
10.22146/jkki.38079
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018); 102-107
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018); 102-107
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/38079/22968
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/38210
2018-12-02T14:39:44Z
jkki:ART
Analisis Impak Kebijakan Dokter Layanan Primer
Sumiarsih, Mimi
Adisamito, Wiku
analisis impak;DLP;dokter layanan primer;analisis kebijakan kesehatan
Belum optimalnya pengelolaan masalah kesehatan di pelayanan kesehatan tingkat primer menyebabkan tingginya angka rujukan ke rumah sakit. Hal ini berimplikasi terhadap pembengkakan biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah melalui program JKN. Kehadiran kebijakan Dokter Layanan Primer yang ditetapkan pemerintah sebagai solusi justru menyimpan persoalan. Sejumlah pihak menolak dengan alasan tidak mengurai akar permasalahan, memboroskan anggaran, dan mengacaukan peran interprofesi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan kebijakan DLP dan potensi impak yang ditimbulkan dari sisi politik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan koreksi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan kebijakan yang prematur dan penuh dinamika politik. Titik risiko kebijakan meliputi perbedaan dalam identifikasi masalah, komunikasi tujuan kebijakan yang tidak baik, persaingan dalam pengembangan opsi kebijakan, alur penetapan kebijakan yang terbalik, serta penyusunan strategi kebijakan dan konsultasi publik yang tidak efektif menghimpun dukungan penuh kebijakan. Penilaian analisis impak kebijakan memperlihatkan implikasi positif dan negatif yang berimbang diikaji dari sejumlah aspek. Potensi manfaat kebijakan antara lain dari sisi perbaikan pendekatan pelayanan kesehatan, pencegahan keparahan penyakit, penghematan biaya kesehatan, kesejajaran kedudukan FKTP dalam sistem kesehatan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu kunjungan. Di sisi lain, DLP dapat memunculkan sejumlah kerugian seperti pertentangan legal, kecemburuan sosial, konflik horizontal antar tenaga, peningkatan biaya pemerintah maupun publik, opportunity loss akibat tambahan masa studi, dan peningkatan beban kerja dokter. Oleh karena itu dinilai perlu untuk segera dilakukan evaluasi kebijakan DLP dengan mempertimbangkan opsi reformulasi, reorganisasi, dan terminasi kebijakan. Selain itu disarankan penguatan peran analis kebijakan dan peneliti dalam mengkaji proses pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.
Center for Health Policy and Management
2018-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/38210
10.22146/jkki.38210
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018); 108-120
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018); 108-120
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/38210/22970
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/38260
2018-12-02T14:39:44Z
jkki:ART
Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan Pasien Kanker Serviks
Rathomi, Hilmi Sulaiman
Yulianto, Fajar Awalia
Romadhona, Nurul
kanker serviks; utilisasi layanan; dampak JKN; stadium kanker
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk masyarakat dengan penyakit katastropik seperti kanker serviks. Pasien kanker serviks seringkali gagal mendapatkan layanan yang optimal dan terdiagnosis pada stadium yang lebih lanjut sehingga menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang amat berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak keberadaan JKN terhadap utilisasi layanan kesehatan pasien kanker serviks. Penelitian ini adalah studi cross sectional yang dilakukan di 2 Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten Bandung pada periode 2013 – 2017. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei – Agustus 2018 dengan mengambil seluruh data rekam medis yang tercatat secara lengkap (total sampling). Data dianalisis dengan software STATA versi 13 dengan uji fisher exact. Dari 85 rekam medis yang tercatat secara lengkap didapatkan nilai tengah usia pasien adalah 49 (28 – 80), mengalami paritas 3 kali (0-9), 85% berstatus menikah, 88% merupakan ibu rumah tangga, 68% menggunakan jaminan kesehatan, dan 51% terdiagnosis pada stadium lanjut. Setelah penerapan JKN, terlihat adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan untuk kasus kanker serviks, terutama setelah tahun ketiga. Usia pasien yang terdiagnosis cenderung semakin muda, hampir seluruh pasien menggunakan BPJS untuk pembiayaan, dan stadium saat awal terdiagnosis cenderung semakin dini. Dari uji statistik didapatkan perbedaan bermakna antara periode sebelum dan setelah JKN dari aspek cara pembiayaan (p= 0.00), namun tidak didapatkan perbedaan bermakna pada stadium saat awal terdiagnosis (p> 0.05). Dapat disimpulkan bahwa JKN memiliki dampak terhadap utilisasi dan pola berobat pasien kanker serviks.
Center for Health Policy and Management
LPPM Unisba
2018-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
restrospective, cross sectional
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/38260
10.22146/jkki.38260
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 3 (2018); 126-133
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 3 (2018); 126-133
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/38260/22971
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/40059
2018-07-19T05:08:38Z
jkki:EDT
Apa yang dibutuhkan dalam pembenahan Sistem Kesehatan ?
Listyadewi, Shita
Salah satu konsep yang paling umum untuk melihat suatu sistem kesehatan adalah melihatnya melalui building block yang diperkenalkan oleh WHO pada tahun 2007. Building Block ini terdiri dari kepemimpinan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, akses ke obat esensial, sistem informasi, serta layanan. Sejak saat itu, building block ini telah dipakai ribuan kali dan dikinikan oleh berbagai pemikiran dan pendekatan baru, tetapi prinsip dasarnya tetap sama: sebagai suatu sistem, kita tidak dapat melihat sistem kesehatan sebagai sesuatu yang terfragmentasi, terkotak-kotak dan tidak menyatu. Kemampuan untuk melihat sistem kesehatan secara komprehensif mutlak diperlukan dalam upaya pembenahannya. Upaya pembenahan di satu bidang akan membutuhkan pembenahan di bidang-bidang lain agar sistem dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan sektor kesehatan. Penting pula untuk mengingat bahwa sistem kesehatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan kita, artinya sistem kesehatan tidak mungkin dipisahkan dari konteks negara kita yang merupakan negara kesatuan, dan tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan kita yaitu desentralisasi dan demokrasi. Artinya, dalam upaya pembenahan sistem kesehatan, kita perlu pula mempertimbangkan hal-hal di luar sektor kesehatan, termasuk pembangunan sektor ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur, perkembangan teknologi, demografi dan pergerakan manusia, lingkungan hidup, dan lain-lain. Perlu pula kita perhatikan faktor-faktor seperti struktur birokrasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hubungan antar lembaga dan kementerian, dan situasi politik. Jelaslah bahwa pembenahan sistem kesehatan bukanlah hal yang mudah. Edisi kali ini mengangkat berbagai komponen dari sistem kesehatan dan berbagai upaya untuk membenahinya serta bagaimana hasilnya. Kita akan membaca tentang pengaruh kebijakan nasional sektor kesehatan terhadap belanja kesehatan katastropik rumah tangga, kebijakan peningkatan mutu lulusan dokter, analisis dasar hukum yang melindungi masyarakat dari obat rusak dan kadaluwarsa, hambatan birokrasi dan manajerial dalam implementasi kebijakan, kebijakan investasi untuk pengembangan industri dalam negeri di sektor kesehatan serta kebijakan penjaminan mutu layanan dasar melalui mekanisme akreditasi. Kami harap artikel-artikel ini dapat memberi wawasan dan pemahaman akan begitu banyaknya hal yang dapat kita lakukan untuk membenahi sistem kesehatan. Dan bahwa pembenahan ini harus kita lakukan bersama-sama. Selamat membaca. Shita Listyadewi
Center for Health Policy and Management
2018-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40059
10.22146/jkki.40059
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 1 (2018); i
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 1 (2018); i
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40059/22569
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/40547
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Rismawan, Rifki
Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JKN
Latar Belakang: Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan program Jamkesda dengan skema Jaminan Asuransi sosial yang diserahkan pengelolaannya ke PT. ASKES sejak tahun 2009. Di era JKN, pada Tahun 2016 terdapat 20,82% penduduk Kota Palu yang belum menjadi peserta JKN dan sebanyak 296.167 jiwa (79,18%) yang telah menjadi peserta JKN. 107.530 jiwa PBI (APBN= 83.178 jiwadan APBD= 24.352 jiwa) dan peserta Non PBI berjumlah 188.637 Jiwa (BPS, Kota Palu dalam Angka 2017). Berdasarkan data BPJS Kota Palu tahun 2017 terdapat 128.275 peserta (54,33%) yang menunggak atau bermasalah kepesertaannya. Baik yang berasal dari peserta PBI APBN dan PBPU. Kajian peran serta pemerintah daerah dalam implementassi kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan di era JKN diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut.Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiyaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN, sehingga dapat menemukan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dan menggali bahan masukan bagi pengembangan Jaminan Kesehatan dan Program Kesehatan lainnya menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta atau UHC di Kota Palu.Metode: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, lokasi penelitian di Kota Palu dengan subyek penelitian adalah Walikota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Anggota DPRD Kota Palu, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Direktur RS di Kota Palu, Kepala Puskesmas. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara mendalam. Variabel penelitian adalah Isi, Konteks dan Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu.Hasil: Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN sudah dijalankan dengan cukup baik dilihat dari konten dan konteks implementasi kebijakan. Namun implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian dari aspek pemuktahiran data mandiri BDT di tingkat kelurahan untuk peningkatan capaian yang lebih optimal sehingga tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak memiliki jaminan kesehatan di masa mendatang. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya beberapa masyarakat yang bermasalah dalam regristrasi penduduk khususnya yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemuktahiran data BDT yang dilakukan di tingkat kelurahanKesimpulan: Pemahaman terhadap konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN adalah upaya untuk mengarahkan kepedulian Pemerintah Kota Palu dalam mengakomodir hak-hak dasar masyarakatnya atas pelayanan kesehatan. Dan pemuktahiran data BDT merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menentukan ketepatan sasaran dari implementasi kebijakan tersebut. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JKN
Center for Health Policy and Management
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40547
10.22146/jkki.40547
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 178-189
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 178-189
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40547/23212
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/40619
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali
Manro, Nike Maya
Yovani, Nadia
Kesehatan Hewan; Kebijakan Inklusif; Neo Institusionalisme; One Health; Kesehatan Publik;
ABSTRACT This study analyzes the implementation of rabies-free program in Indonesia which is not effective yet, although the number of rabies cases has been decreasing significantly, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported bites in 2016. Rabies control management which is focussed only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving society and social organizations on rabies eradication policy in Bali (as a learning model), indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. The state regulations are considered weak to raise the issue which leads to the lack of multi-party collaboration and cross-sectoral coordination at meso and micro-level. The contradiction over the negotiation process between formal and informal elements such as custom and belief (Nee, 2003), reinforces the political will that influences those collective actions of meso-level actors at macro-level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial and Denpasar City Livestock and Animal Health Departments as well as their relations with academic institutions (Udayana University), professional organizations (PDHI Bali), and animal care NGOs (BAWA Foundation).ABSTRAKStudi ini menganalisis implementasi Program Indonesia Bebas Rabies yang belum efektif meskipun angka kasus positif rabies mengalami penurunan cukup signifikan, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di tahun 2016. Banyak kajian terdahulu membahas manajemen pengendalian rabies terkonsentrasi hanya pada aspek kesehatan publik, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial pada kebijakan pengentasan rabies di Bali (sebagai model pembelajaran), mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multipihak dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso dan mikro. Proses negosiasi antara elemen formal dan elemen informal, misalnya kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tidak menghasilkan kesepakatan (Nee, 2003), sehingga memperkuat keinginan berpolitik yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar terkait relasinya dengan institusi akademik (Universitas Udayana), organisasi profesi independen (PDHI Bali) dan NGO peduli satwa (Yayasan BAWA).
Center for Health Policy and Management
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Studi kasus
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40619
10.22146/jkki.40619
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 168-177
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 168-177
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40619/23213
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/41295
2018-12-14T07:38:57Z
jkki:ART
Sudahkah Jaminan Kesehatan Nasional Digunakan oleh Ibu di Indonesia ?
Wira, Heny Suryani
Rawat jalan; Kepuasan Pelanggan; SDKI
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 guna menyejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Kepemilikan JKN oleh para ibu di Indonesia semakin bertambah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan hasil Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI). Maka penting untuk mengetahui gambaran penggunaan JKN bagi para ibu di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pemakaian JKN bagi para ibu di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pemakaian JKN bagi ibu di Indonesia yang dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan menggunakan data sekunder tahun 2016 -2018. Hasil dari penilitian ini selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebanyakan kaum ibu yang berada di Wilayah Barat Indonesia jarang memanfaatkan JKN, karena lebih memilih berobat sendiri dibandingkan dengan pergi ke fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Hal sebaliknya terjadi pada Wilayah Timur Indonesia. Sedangkan Wilayah Tengah Indonesia merupakan wilayah transisi, namun hampir sama dengan wilayah Timur Indonesia. Karena keterbatasan data, penelitian ini hanya bisa menggambarkan dan selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kepuasan ibu terhadap penggunaan JKN.
Center for Health Policy and Management
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
analisis deskriptif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/41295
10.22146/jkki.41295
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 7, No 4 (2018); 154-157
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 7, No 4 (2018); 154-157
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/41295/23215
Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/41833
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Benarkah Subsidi Jaminan Kesehatan Meningkatkan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Primer oleh Penduduk Miskin Perkotaan
Djunawan, Achmad
Jaminan kesehatan; Penduduk miskin perkotaan; Pemanfaatan; Layanan kesehatan primer; health insurance; urban poor; utilization; primary health service
Latar Belakang: Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan kesehatan untuk penduduk miskin disubsidi sepenuhnya oleh dana kesehatan pemerintah. Berdasarkan data badan pusat statistik, pada maret 2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta jiwa (10,64%) sedangkan 10,67 juta jiwa berada di perkotaan. Pada awal diberlakukannya JKN jaminan kesehatan idealnya penduduk miskin lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan milik pemerintah dari pada pelayanan kesehatan milik swasta. Tujuan: Dengan asumsi jaminan kesehatan menghilangkan hambatan biaya bagi penduduk miskin perkotaan, maka penelitian ini ingin membuktikan hipotesis bahwa penduduk miskin perkotaan yang memiliki jaminan kesehatan lebih menggunakan pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selain itu membuktikan bahwa penduduk miskin perkotaan dengan jaminan kesehatan bersubsidi lebih menggunakan pelayanan kesehatan pemerintah dibandingkan dengan yang tidak. Metode: Penelitian ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS5) dengan rancangan penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah penduduk miskin perkotaan di 13 provinsi Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pemerintah tetap menjadi pilihan bagi masyarakat miskin ketika merasakan gejala tetapi penduduk miskin masih lebih kecil kemungkinan untuk terjamin oleh asuransi kesehatan dibandingkan penduduk kaya. Jaminan kesehatan terbukti meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan pemerintah terutama saat adanya pemberian subsidi terhadap penduduk miskin perkotaan. Kesimpulan: Perlu adanya peningkatan cakupan jaminan kesehatan ke seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Harus ada subsidi bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Perlu adaya penelitian lebih lanjut tentang mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan non-pemerintah dan penelitian tentang efektifitas jaminan kesehatan bersubsidi sebagai proteksi finansial pada rumah tangga miskin.
Center for Health Policy and Management
2019-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Secondary Data Analysis
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/41833
10.22146/jkki.41833
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 18-24
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 18-24
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/41833/24252
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/42584
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Alternatif Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dengan Menggunakan Metode ARIMA Box-Jenkins untuk Mengatasi Kelebihan Stok
Purwaningsih, Erwin
Subirman, Subirman
ARIMA Box-Jenkins; Kebutuhan Obat; Alternatif Kebijakan
Latar Belakang: Komponen utama dalam pengobatan, obat harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas baik saat diperlukan, tidak kurang dan tidak terlalu berlebihan. Dampak pengelolaan yang tidak baik: stockout, overstock, kadaluwarsa dan obat rusak. Puskesmas Palaran memiliki jumlah kunjungan mencapai 68.453 kali kunjungan per tahun,tertinggi dari jumlah kunjungan puskesmas lainnya di Kota Samarinda. Hal ini mempengaruhi kebutuhan obat yang diketahui mengalami kelebihan stok. Tujuan: Mengidentifikasi alternatif kebijakan perencanaan kebutuhan obat dengan melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Metode penelitian: menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menggunakan data pemakaian tertinggi untuk 3 jenis obat selama 1 tahun dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015). Hasil: Pemakaian 3 jenis obat tertinggi di Puskesmas Palaran adalah Paracetamol, Amoksisilin dan Captopril. Gambaran jumlah kebutuhan Paracetamol untuk 12 bulan yang akan datang (Februari 2015-Januari 2016) berjumlah 72.948 tablet atau rata-rata 6.079 tablet/bulan. Amoksisilin berjumlah 41.136 tablet atau rata-rata 3.428 tablet/bulan. Captopril berjumlah 41.736 tablet atau rata-rata 3.478 tablet/bulan. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat untuk kelompok pemakaian tertinggi dan darurat yang telah dilakukan di Puskesmas Palaran belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan yang hanya berdasarkan perkiraan saja serta masih terjadinya beberapa item obat yang mengalami kekosongan selama beberapa bulan pada tahun 2015. Kesimpulan: Pedoman pengadaan obat di Puskesmas Palaran menggunakan data pemakaian jumlah obat tahun sebelumnya, kemudian ditambah atau dikurangi sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat tahun berikutnya. Masih terdapat masalah pada kelebihan jumlah obat untuk jenis pemakaian tertinggi dan kekosongan pada jenis obat untuk kebutuhan darurat. Puskesmas Palaran perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan agar tidak terjadi lagi kelebihan dan kekosongan persediaan obat menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins.
Center for Health Policy and Management
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman
2019-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Deskriptif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/42584
10.22146/jkki.42584
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 10-17
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 10-17
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/42584/24248
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/42584/6852
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/43531
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Analisis Sistem Perencanaan Logistik Obat di Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru Tahun 2018
Widodo, Muhammad Dedi
Renaldi, Reno
Andaresta, Oppi Selvia
Logistik Obat; Perencanaan ; Puskesmas Simpang Tiga
Perencanaan adalah tahap terpenting dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan di pelayanan kesehatan. Di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga masih ditemukan terjadi kekosongan dan kelebihan obat untuk beberapa item obat tertentu. Perencanaan kebutuhan obat yang baik di puskesmas terdiri dari tahap pemilihan obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, dan proyeksi kebutuhan obat. Perencanaan obat yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya kelebihan dan kekurangan obat. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya sistem perencanaan logistik obat di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga Kota Pekanbaru Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluation study dengan metode kualitatif, yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Subjek penelitian yaitu Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Gudang Obat, Petugas Apoteker/Asisten apoteker, dan Dokter. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan observasi. Analisis data dilakukan dengan proses analisis isi dan analisis data dilakukan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilihan obat di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga Kota Pekanbaru berdasarkan data dari LPLPO dan rekapan resep obat, obat paling banyak dipakai, pola penyakit. Kompilasi pemakaian obat dapat dilihat dari data LPLPO, laporan obat, stok obat, kertas resep harian dari data ini dapat diketahui berapa jumlah sisa stok, jumlah pemakaian, dan jumlah pengeluaran. Metode perhitungan kebutuhan obat yang digunakan Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga Kota Pekanbaru adalah metode konsumsi. Proyeksi kebutuhan obat kebutuhan obat belum tepat karena masih terdapat obat yang kosong dan berlebih. Diharapkan agar dapat meningkatkan proses perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga dan diharapkan agar dapat mengevaluasi masalah pembagian kerja dalam pemilihan obat, meningkatkan kerja team, seminimal mungkin melengkapi data yang diperlukan untuk kegiatan proyeksi dan membuat laporan obat yang kurang, dengan menetapkan suatu kebijakan atau SOP kerja, sehingga mudah dalam menentukan obat yang tepat jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
Center for Health Policy and Management
Prodi Kesehatan Masyarakat
Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Riau
Indonesia
2019-06-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif evaluation study yang dilakukan untuk menilai suatu program yang sedang atau sudah dilaksanakan
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/43531
10.22146/jkki.43531
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 59-63
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 59-63
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/43531/24780
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/43843
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
Nurrizka, Rahmah Hida
Setiawati, Marina Ery
Sistem rujukan berjenjang; jaminan kesehatan nasional; kepuasan pasien
Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dan mengukur tingkat kepuasaan pasien terhadap pelayanan sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan survey terhadap pasien dan in-depth interview terhadap petugas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketepatan dalam sistem rujukan sudah baik. Semua responden (100%) mendapatkan rujukan sesuai dengan prosedur sistem rujukan berjenjang. Namun kelengkapan surat rujukan masih bermasalah. Data dan informasi penting dalam surat rujukan seperti hasil diagnosa, pemeriksaan fisik, anamnesa, dan terapi yang sudah diberikan banyak tidak diisi oleh petugas kesehatan. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rujukan juga masih rendah. Ada 34,9% responden yang memiliki tingkat kepuasan rendah. Penyebabnya adalah tidak seimbangnya antara jumlah pasien yang dilayani dan petugas dan infrastruktur pelayanan kesehatan.
Center for Health Policy and Management
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2019-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/43843
10.22146/jkki.43843
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 35-40
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 35-40
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/43843/24256
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/44213
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Kajian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding
Wafumilena, Erny Riana
Soakakone, Minnalia
Nugraheni, S.A. Nugraheni
BLUD; Puskesmas; Holding System
Background: Management of Puskesmas needs a attention, especially with regard to the quality of health services. One form of management of public services that is appropriately applied to Puskesmas is the Regional Public Service Agency. An analysis of the current conditions and the continuity of the Regional agency of public service in Puskesmas requires further study to formulate the identification of problems and root causes in the management of Pekalongan City PPK-BLUD Holding and then look for solutions. Objective: Analyze and review the management of BLUD in the Pekalongan City Health Center. Method: This study uses a qualitative design through in-depth interviews and observations. Approach to the time of data collection and retrieval of data on the main informant and triangulation is not time-limited according to the adequacy of the data needed. The time of the study began in January 2019 with the subjects selected by purposive sampling, the subjects of the study were the Head of the Office, the Head of the Puskesmas, staffing staff, the Director of the BLUD, the BLUD secretary. Research for data management and analysis by means of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. Results: The Puskesmas in Pekalongan City with the status of BLUD began in 2014. The Pekalongan City Health Center with a holding system of 14 Puskesmas. The legal basis used is the Minister of Home Affairs Regulation No. 61 of 2007 concerning the Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agencies which subsequently become the basis of Regulation No. 3 of 2015 concerning Governance in Pekalongan City Health Centers. The principle of mutual cooperation, cross-subsidies based on priority as a large family is a consideration for the implementation of Pekalongan City Health Center holding system. Another matter that was taken into consideration was the incorporation of BLUD governance with the establishment of 2 new Puskesmas in Pekalongan city that did not yet have membership in the National Health Insurance members so that the Puskesmas could not operate optimally related to income. Conclusion: Permendagri Number 79 Year 2018 becomes the basis for reviewing the pattern of financial management of the BLUD holding system in Pekalongan city in a flexible manner with the aim of providing more effective, efficient, economical, transparent and accountable public services.
Center for Health Policy and Management
2019-03-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/44213
10.22146/jkki.44213
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 41-50
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 41-50
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/44213/24832
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/45017
2019-04-15T02:18:59Z
jkki:ART
Hubungan Kepesertaan JKN Mandiri dengan Pendapatan, Pengetahuan, Persepsi, Akses, dan Kepercayaan Masyakat Suku Sakai di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Ernawati, Ch.Tuty
Uswatul, Dhina
Kepesertaan JKN Mandiri; Suku Sakai
Latar Belakang : Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan akan dicapai tahun 2019, Kabupaten bengkalis peserta JKN sebesar 58 %, hampir separohnya peserta JKN PBI (48,31%),jumlah kepesertaan JKN masyarakat Suku Sakai masih 40 % dari jumlah penduduk. Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan kepesertaan JKN Mandiri dengan pengetahuan, pendapatan, persepsi, akses dan kepercayaan pada masyarakat Suku Sakai di Desa Petani kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Metodologi Penelitian: menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian terdiri dari 72 responden, dengan menggunakan teknik systematic random sampling. Analisis yang digunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji statistic chi- square. Hasil penelitian: didapatkan 51,4% responden belum menjadi peserta JKN. Responden yang memiliki pengetahuan rendah 37,5 %, pendapatan rendah 43%, persepsi negatif responden terhadap JKN Mandiri 48,6%, responden menyatakan sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan 50%, dan responden memiliki kepercayaan kesehatan yang rendah 38,9%. Hasil analisis bivariat diperoleh bahwa kepesertaan JKN Non PBI Mandiri memiliki hubungan yang bermakna dengan variabel pengetahuan, pendapatan, persepsi dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara kepesertaan JKN Mandiri dengan pengetahuan, pendapatan, persepsi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan pada Suku Sakai di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Saran : Mengusulkan ke pihak terkait bagi masyarakat yg berpenghasilan rendah untuk mendapatkan JKN-KIS dari APBN, APBD kabupaten/Provinsi, meningkatkan sosialisasi dan promosi manfaat dari program JKN. Pemerintah Kabupaten mengatasi kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi umum.
Center for Health Policy and Management
2019-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45017
10.22146/jkki.45017
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 1 (2019); 25-29
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 1 (2019); 25-29
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45017/24253
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/45495
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Analisis Persepsi Stakeholder terhadap Penetapan Kriteria Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil dalam Kebijakan Baru Sistem Kapitasi Khusus di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Purnamasari, Try
Puspandari, Diah Ayu
Persepsi; Stakeholder; Kriteria Daerah Terpencil; Kebijakan Baru; Kapitasi Khusus
Latar Belakang: Salah satu sarana kesehatan yang di bayar dengan sistem kapitasi adalah FKTP Puskesmas. Berdasarkan pasal 5 Permenkes No.52 tahun 2016 menyatakan tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama daerah terpencil dan kepulauan ditetapkan berdasarkan tarif kapitasi khusus, yaitu lebih besar dari tarif kapitasi biasa. Berdasrakan data BPJS tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah Puskesmas yang menerima kapitasi khusus. Berdasarkan studi pendahuluan, di Bengkulu Utara terdapat satu puskesmas yang tidak termasuk kapitasi khusus meskipun kriterianya sudah sama dengan Puskesmas yang menerima. Persepsi stakeholder yang terlibat sangat diperlukan untuk melihat apakah penetapan kriteria daerah tertinggal untuk penerima dana kapitasi khusus telah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi sejauh mana persepsi stakeholder terhadap penetapan kriteria daerah terpencil dalam kebijakan kapitasi khusus pada Puskesmas di daerah terpencil Kabupaten Bengkulu Utara.Metode: Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini menganalisis persepsi stakeholder terhadap penetapan kriteria daerah terpencil penerima kapitasi khusus. Untuk melengkapi penajaman deskriptif maka dilakukan juga penelusuran dokumen yang dimiliki stakeholder sebagai penunjang.Hasil: Dari analisis yang dilakukan dengan penelusuran dokumen didapatkan bahwa benar Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 3 daerah terpencil dan kepulauan yang menerima kapitasi khusus dan belum ada penambahan. Pengetahuan semua stakeholder cukup baik terhadap kriteria daerah terpencil. Sikap yang ditunjukkan semua stakeholder mendukung adanya kebijakan baru. Pengalaman stakeholder buruk dalam menentukan kebijakan dikarenakan masa jabatan dan perbedaan bidang antar stakeholder. Harapan yang disampaikan sangat tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan ini, serta pihak yang paling diuntungkan dalam kebijakan ini menurut semua stakeholder adalah Puskesmas penerima kapitasi khusus.Kata Kunci: Persepsi, Stakeholder, Kriteria Daerah Terpencil, Kebijakan Baru, Kapitasi Khusus
Center for Health Policy and Management
Diah Ayu Puspandari
2019-06-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45495
10.22146/jkki.45495
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 75-80
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 75-80
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45495/24779
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/45495/7967
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/45705
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Menggunakan Tenaga Kontrak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
Agustina, Shinta Chyntia
Trisnantoro, Laksono
Handono, Dwi
Implementasi; PIS PK; Tenaga Kontrak
PIS PK bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kunjungan rumah. Adanya penetapan sebagai lokus PIS PK oleh Kemenkes RI dan untuk mencapai total coverage verifikasi data di tahun 2019, Kecamatan Sentolo yang mempunyai 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Sentolo 1 dan Sentolo 2 melakukan strategi implementasi yang berbeda, di Puskesmas Sentolo 1 dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas sedangkan Puskesmas Sentolo 2 dilakukan oleh tenaga kontrak, hal ini disebabkan oleh jumlah SDM dan analisis beban kerja yang berbeda antara kedua Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya agar dapat dilakukan tindak lanjut sehingga implementasi PIS-PK dapat berjalan dengan optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan rancangan studi kasus dengan pendekatan riset implementasi (CFIR). Strategi implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak dapat memenuhi tujuan implementasi PIS PK yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan capaian IKS wilayah dan capaian 12 indikator PIS PK. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi implementasi PIS PK memnggunakan tenaga kontrak antara lain kebijakan eksternal, kebijakan internal, insentif dan penghargaan, sumberdaya yang tersedia, akses informasi serta pengetahuan dan keyakinan individu. Faktor pendukung strategi berupa keyakinan dengan tenaga kontrak bisa mengurangi beban kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah belum didukung dengan regulasi, perjanjian kerjasama, akses informasi dan pelatihan untuk tenaga kontrak, aplikasi keluarga sehat yang belum optimal, anggaran untuk sarana prasarana dan alat kesehatan, penerimaan dari lintas program dan masyarakat, penerimaan tenaga kontrak terhadap insentif serta sistem pelaporan dan validasi data. Harapannya implementasi PIS PK dapat menggunakan tenaga kontrak sebagai anggota tim bina wilayah Puskesmas, didukung dengan regulasi dan anggaran dari Kemenkes dan Pemda, tenaga kontrak PIS PK sebagai tenaga kontrak yang dibiayai dari BOK (tenaga kontrak BOK) selama 1 tahun.
Center for Health Policy and Management
Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran,Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan , Universitas Gadjah Mada
2019-09-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
penelitian kualitatif menggunakan rancangan studi kasus dengan pendekatan riset implementasi (Consolidated Framework for Implementation/CFIR)
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45705
10.22146/jkki.45705
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 104-112
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 104-112
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45705/25695
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/46502
2019-06-25T05:12:30Z
jkki:ART
Perspektif Stakeholder Terhadap Sustainability Program TB di Kota Semarang
Anggraini, Riana Dian
Mahendradhata, Yodi
Kata Kunci: Perspektif Stakeholder;Stabilitas Pendanaan; Sustainability; Program TB
ABSTRAK Latar Belakang: Missing case TB di Indonesia tahun 2017 mencapai 36%. Case Notification Rate (CNR) Kota Semarang ditahun 2017 mengalami kenaikan pesat sebesar 328 per 100.000 penduduk dengan Success Rate (SR) sebesar 80,38%, masih dibawah target nasional. Dukungan pendanaan terbesar pembiayaan program TB Kota Semarang tahun 2017 dari donor sebesar 71% sedangkan APBD hanya mencapai 29%. Strategi penanggulangan TB di Kota Semarang mengacu pada RAD untuk kesinambungan Program TB. Ancaman sustainability Program TB terkait stabilitas pendanaan yaitu akan berakhirnya dana donor serta belum pernah dilakukanya monev RAD. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya mengetahui perspektif stakeholder terhadap sustainability Program TB di Kota Semarang.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif stakeholder terhadap kapasitas sustainability terkait dengan stabilitas pendanaan dan strategi pembiayaan Program TB di Kota Semarang.Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan purposive sampling dengan subjek penelitian berjumlah 21 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan analisis data dilakukan dengan content analysis.Hasil Penelitian: Temuan ini mengungkap stabilitas pendanaan untuk keberlanjutan program telah terlihat dari peningkatan alokasi APBD dan sebaran alokasi pendanaan ditingkat kecamatan. Pandangan negatif terkait belum konsistensi RKA dinkes dengan RAD TB dan adanya gap antara kebutuhan Program TB dengan ketersedian anggaran. Pandangan optimis kesinambungan pendanaan sebagai program prioritas, sedangkan pesimis disebabkan ketergantungan pada donor tinggi dan belum dilakukan monev pelaksanaan RAD TB. Strategi pengumpulan dana lebih focus pada sumber pendanaan pemerintah sedangkan strategi penganggaran dengan melakukan advokasi menjadi program prioritas dan penerbitan Perda TB. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukan stakeholder optimis telah terbentuk stabilitas pendanaaan meskipun tanpa dasar pelaksanaan fungsi monev. Strategi pengumpulan dana dengan mengoptimalkan APBD, memanfaatkan BOK dan integrasi ke sistem JKN. Strategi penganggaran memerlukan advokasi, penyusunan perencanaan efektif dan efisensi serta penguatan regulasi melalui Perda TB. Kata Kunci: Perspektif Stakeholder;Stabilitas Pendanaan; Sustainability; Program TB
Center for Health Policy and Management
2019-06-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Deskriptif kualitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/46502
10.22146/jkki.46502
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 2 (2019); 95-101
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 2 (2019); 95-101
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/46502/25693
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/47800
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Evaluasi Pengadaan Obat dengan E-Purchasing Melalui E-Catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2018
Saputra, Wijaya Andi
Puspandari, Diah Ayu
Kurniawan, Muhammad Faozi
Medicines procurement; e-purchasing; medicine availability
Latar belakang: Pengaturan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dengan metode e-purchasing adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi pada proses pengadaan obat program JKN. Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY mulai menggunakan metode pengadaan obat tersebut pada tahun 2017 setelah sebelumnya menggunakan metode pengadaan langsung. Kendala yang dialami dalam pengadaan adalah waktu pengiriman obat yang bervariasi; beberapa obat yang stoknya kosong di e-catalogue karena kosong pabrik; beberapa penyedia yang mensyaratkan pembelian dengan minimal faktur sehingga tidak sesuai dengan perencanaan; pemesanan yang lama direspon oleh penyedia; obat tidak masuk e-catalogue; terbatasnya tenaga kefarmasian sebagai pejabat pengadaan obat. Tujuan penelitian: Melakukan evaluasi pengadaan obat dengan metode e-purchasing melalui e-catalogue di RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017-2018. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pengadaan dan atau pengelolaan obat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY. Data sekunder didapatkan melalui observasi dokumen yang berhubungan dengan pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017-2018. Hasil penelitian: Prosentase jumlah obat dengan lead time lebih dari 30 hari tahun 2017 dan 2018 dengan metode e-purchasing adalah sebesar 35,17% dan 26,98%. Lead time obat dengan metode pengadaan langsung tidak ada yang lebih dari 30 hari. Realisasi pengadaan obat metode e-purchasing paling rendah sebesar 78,72% pada triwulan 4 tahun 2017 dan paling tinggi sebesar 87,93% pada triwulan 2 tahun 2018. Waktu kekosongan obat jiwa paling lama adalah selama 9 bulan dengan tingkat ketersediaan selama 3 bulan. Belum ada bagan struktur organisasi pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia. Harga obat yang diperoleh dengan metode pengadaan langsung sebagai akibat kegagalan dalam proses e-purchasing lebih mahal. Pejabat pengadaan obat di RS Jiwa Grhasia bukan seorang tenaga kefarmasian. Kesimpulan: Lead time dan kekosongan obat di e-catalogue merupakan masalah eksternal dari pengadaan obat dengan metode e-purchasing di RS Jiwa Grhasia. Selain itu, terdapat masalah internal seperti terbatasnya tenaga farmasi sebagai pejabat pengadaan obat, ketidakjelasan koordinasi karena ketiadaan bagan struktur organisasi pengadaan obat, dan inefisiensi anggaran karena proses e-purchasing yang gagal.Background : The regulation of medicines procurement based on e-catalogue with e-purchasing method is in order to increase the effectiveness, efficiency and transparency in the procurement process of JKN medicines. Grhasia DIY Mental Hospital has been using e-purchasing method in 2017 after previously using the direct procurement method. Barriers encountered in the medicines procurement process are the varying length of lead time; unavailability of medicines in e-catalogue because of medicines stock out at the provider level; some providers determine purchases with a certain nominal so that it is not in accordance with the plan; some providers require a long time to answer the order; some medicines that are not included in the e-catalogue list; limited pharmacy staff as drug procurement officials.Objective : The aim of this research was to evaluate the medicines procurement with e-purchasing method through e-catalogue at Grhasia DIY Mental Hospital in 2017-2018.Research method : This research was qualitative with a case study approach and used in-depth interviews with respondents who were considered to be understanding and involved in the procurement and / or management of medicines at Grhasia DIY Mental Hospital. Secondary data was obtained through observation of documents relating to the medicines procurement at Grhasia DIY Mental Hospital in 2017-2018.Results : The percentage of medicines with a lead time of more than 30 days in 2017 and 2018 with e-purchasing method was 35.17% and 26.98%. The lead time for medicines with the direct procurement method was no more than 30 days. The lowest realization of procurement of drugs using the e-purchasing method was 78.72% in the fourth quarter of 2017 and the highest was 87.93% in the second quarter of 2018. The longest unavailability of antipsychotic drugs was 9 months with only 3 months availability level. There was no chart of medicines procurement organization in Grhasia Mental Hospital. The price of medicines obtained by direct procurement as a result of failure in the e-purchasing process was more expensive. Medicines procurement official at the Grhasia Mental Hospital was not a pharmacist.Conclusion : Lead time and medicines stock out in e-catalogue was external factors that inhibit medicines procurement using e-purchasing method at Grhasia Mental Hospital. In addition, there was internal problems such as the limited number of pharmacists as medicines procurement officials, unclear coordination because there was no chart of medicines procurement organization, and budget inefficiency due to a failed e-purchasing process.Keywords: Medicines procurement, e-purchasing, medicine availability.
Center for Health Policy and Management
2019-09-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/47800
10.22146/jkki.47800
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 113-120
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 113-120
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/47800/25696
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/47885
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Khusus di Kabupaten Nias Utara
Pasaribu, Karl Frizts
Hendrartini, Julita
Hafidz, Firdaus
Daerah terpencil;Kapitasi khusus;Pemanfaatan dana
ABSTRAKLatar Belakang: Permenkes No 90 Tahun 2015 mengatur tentang penetapan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Permenkes No 52 Tahun 2016 menetapkan pembayaran kapitasi khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil. Kapitasi khusus adalah dana kapitasi yang diperuntukkan bagi daerah terpencil dan kepulauan. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Daerah tertinggal menetapkan Kabupaten Nias Utara sebagai daerah tertinggal. SK Bupati Nias Utara Nomor 640.2/310/K/TAHUN/2016 menyatakan tujuh kecamatan di kabupaten Nias Utara sebagai daerah terpencil dan sangat terpencil, sehingga mulai Oktober 2017 menerima dana kapitasi khusus. Belum ada laporan atau penelitian mengenai pemanfaatan dana kapitasi khusus yang pernah dilakukan di Kabupaten Nias Utara.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan dana kapitasi khusus di Kabupaten Nias Utara.Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan di tujuh puskesmas penerima kapitasi khusus penerima kapitasi khusus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.Hasil: Dana kapitasi khusus dimanfaatkan sesuai peraturan bupati, 60% untuk pembayaran jasa pelayanan, 20% untuk bahan medis habis pakai, obat dan alat kesehatan, serta 20% untuk biaya operasional lainnya. Kendala pemanfaatan dana kapitasi khusus yaitu puskesmas terbentur regulasi pejabat pengadaan barang, kekurangan SDM puskesmas, pemahaman petugas belum baik tentang pemanfaatan dana kapitasi khusus. Dampak dana kapitasi khusus yaitu penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan petugas dan peningkatan semangat petugas.Kesimpulan: Dana kapitasi khusus dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun persentasenya belum sesuai dengan regulasi. Regulasi dan pemahaman petugas yang belum baik menjadi kendala utama dalam memanfaatkan dana kapitasi khusus. Dana kapitasi khusus berdampak pada penguatan pelayanan kesehatan dan peningkatan semangat dan pendapatan petugas kesehatan.Kata Kunci: Daerah terpencil;Kapitasi khusus;Pemanfaatan dana
Center for Health Policy and Management
2019-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/47885
10.22146/jkki.47885
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 121-126
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 121-126
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/47885/25697
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/47978
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Evaluasi Program Rujukan Terencana Maternal Risiko Tinggi Serta Pemanfaatan RTK di Kabupaten Boyolali
Nugroho, Putut Wisnu
Trisnantoro, Laksono
Sulistyo, Dwi Handono
evaluasi; rujukan terencana; maternal risiko tinggi; rumah tunggu kelahiran
Latar belakang : Derajat Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi permasalahan utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan bagi negara berkembang seperti yang tertuang di dalam Sustainable Development Goal (SDGs) adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Kabupaten Boyolali kasus kematian ibu termasuk masih tinggi. Tahun 2018 jumlah kematian ibu sejumlah 15 orang. Program rujukan terencana maternal risiko tinggi merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan jumlah kematian ibu. Meskipun sudah tersedia fasilitas puskesmas PONED, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan rumah sakit PONEK di Kabupaten Boyolali.Tujuan penelitian : Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rujukan maternal risiko tinggi serta pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dalam rangka penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.Metode penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap responden yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi serta pemanfaatan rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Data sekunder didapatkan melalui observasi dokumen yang berhubungan dengan rujukan terencana di Kabupaten Boyolali Tahun 2018. Validitas data kualitatif dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.Hasil penelitian : pemanfaatan PONEK RSUD Pandan Arang belum maksimal, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) belum efektif digunakan, koordinasi dan pengawasan belum berjalan baik, pola rujukan menyebar ke berbagai rumah sakit, puskesmas PONED dan RSUD PONEK sudah memiliki SOP dan dijalankan, tenaga kesehatan yang ikut pelatihan PONED masih terbatas dan tenaga kesehatan di PONEK belum mengikuti pelatihan PONEK, alat kesehatan di PONED masih terdapat kekurangan, pembiayaan rujukan maternal berasal dari BPJS dan jampersal, Sistem komunikasi sudah tersedia melalui call center 119 namun belum optimal, ketersediaan alat transportasi rujukan sudah baik.Kesimpulan : Secara umum pelaksanaan program rujukan terencana maternal risiko tinggi dan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Boyolali belum efektif, RTK Tidak cocok diterapkan di Boyolali, sebagian besar persyaratan rujukan terencana belum memenuhi standar PONED dan PONEK. Hanya SOP dan transportasi yang sudah memenuhi standar PONED dan PONEK.Kata Kunci: evaluasi, rujukan terencana, maternal risiko tinggi, rumah tunggu kelahiran
Center for Health Policy and Management
PPSDM Kementerian Kesehatan
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Case Study
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/47978
10.22146/jkki.47978
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 33-43
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 33-43
2620 4703
2089 2624
id
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/48139
2020-06-24T02:00:53Z
jkki:ART
Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan untuk Memenuhi Target Angka Kontak di Puskesmas Kabupaten Banyumas
Listyawan, Ridwan
Trisnantoro, Laksono
Sulistyo, Dwi Handono
Implementasi Kebijakan; Angka Kontak; Policy Implementation; Capitation; Service Commitment; Contact Numbers
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen merupakan bentuk apresiasi dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas yaitu membayarkan besaran kapitasi pada Puskesmas yang terdaftar sebagai mitra. Besaran penerimaan dana kapitasi di Puskesmas dipengaruhi oleh capaian indikator angka kontak. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang capaian angka kontak di Puskesmas sebagian tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dalam memenuhi target angka kontak di Puskesmas kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan strategi riset implementasi. Penentuan subyek penelitian dengan purposive sampling. Pengumpulan data sekunder melalui data capaian angka kontak di puskesmas dan data primer melalui wawancara mendalam. Hasil : (1) Kepatuhan dalam implementasi KBK belum terpenuhi secara optimal baik cakupan, jumlah, maupun durasi sesuai dengan SOP yang ada. (2) Puskesmas telah menjalankan strateginya untuk mencapai angka kontak melalui kegiatan sesuai dengan Perber Sekjen Kemenkes RI dan Dirut BPJS No. Hk.01.08/III/980/2017 dan No. 2 Tahun 2017 (3) Kualitas pelayanan di Puskesmas belum sepenuhnya dikatakan baik, meskipun komitmen petugas baik dan sesuai dengan aturan tetapi masih ada Puskesmas yang tidak menganggap penting akan turunnya dana kapitasi apabila indikator angka kontak tidak tercapai. Fasilitas dapat dikatakan baik dan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan di puskesmas. (4) Hambatan yang ada di Puskesmas antara lain; beban kerja petugas yang tinggi, petugas entri data yang kurang terampil, jaringan internet yang lambat, adanya peserta yang tidak terdaftar atau kartu BPJS tidak aktif, adanya selisih antara data yang di entri oleh petugas Puskesmas dengan data hasil validasi oleh BPJS. Kesimpulan: belum semua komponen dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di kabupaten Banyumas dipatuhi dengan baik oleh tenaga kesehatan. Perlu perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan BPJS setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya petugas yang berkaitan dengan indikator angka kontak di puskesmas dan penguatan sistem dan jaringan internet di puskesmas.Background : Capitation Based on Fulfillment of Commitment is a form of appreciation in collaboration between BPJS Kesehatan and Puskesmas as a first-rate health facility. BPJS Kesehatan pays the amount of capitation per month at the Puskesmas registered as partners, so that each FKTP will receive a different number of capitation will be used for payment of health services and support for operational costs in meeting the needs of participants and supporting the implementation of the JKN program. Puspose : identify compliance with the implementation of capitation-based policy fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in the Banyumas district health center. Method : Qualitative research uses a case study approach, with an implementation research strategy. Determination of research subjects using purposive sampling technique. Data collection was done by collecting secondary data including data on the achievement of contact numbers in the health center and primary data through in-depth interviews. Result: (1) Fidelity in implementation of capitation-based policies to fulfill service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas has not been fulfilled optimally in terms of coverage, frequency and time in accordance with existing SOP. (2) The strategy for implementing policies through meetings, the implementation of prolanis every month through cadres, visits by midwives to patients of pregnant women or patients of postpartum who have BPJS. (3) The service quality of officers from each puskesmas is not fully said to be good. (4) Obstacles experienced in the form of complaints about HR who lack skilled procedures in mengentri with a slow online system. Conclusion:The implementation of capitation policies based on fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas Regency was adhered to and implemented by health workers, especially officers related to the achievement of contact numbers in puskesmas and improving the quality of internet networks in health centers related to online systems in puskesmas
Center for Health Policy and Management
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/48139
10.22146/jkki.48139
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020)
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020)
2620 4703
2089 2624
id
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/48631
2019-09-27T04:08:08Z
jkki:ART
Analisis Implementasi Integrasi Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ke Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palembang dari Sisi Stakeholder
Nirmalasari, Melisa Yuni
Safriantini, Dian
Integration, Jamsoskes, Nasional Health Insurance
Backgound: Based on Presidential Regulation No. 82 of 2018, regional governments that carry out the Regional Health Insurance are obliged to integrate it into JKN (National Health Insurance) Program held by the BPJS (Health Insurance Organizing Agency). Similarly, the Government of South Sumatra Province has suspended the Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta Program commercing January 1, 2019 by issuing Circular Letter Number 057/DINKES/SE/2018. This study aimed to analyze the integration implementation of Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta into the JKN Program in Palembang City. Method: This study used qualitative approach through in-depth interviews, literature review and field observations. There were 7 informants selected by purposive technique carry out at the Public Health Office, BPJS Health, Social Service, and Puskesmas (Community Health Center).Result: Communication (Transmission, Clarity and Consistency) in implementing the were carried out quite well because each relevant agency had followed up the Circular Letter and disseminated the information clearly and consinstently to the implementing unit underneath it. Resource, there were still obstacles in the form of funds and limited data poor. Disposition, all parties involved in the integration supported this integration. Bureaucratic Structure, there was no Standard Operational Procedure (SOP) at several relevant agencies to carry out the integration. Distribution of responsibilities was carried out by means of stakeholder coordination meetings.Conclusion: The integration still faces obstacles in the form of limited funds to cover people who have not received health insurance and poor popilation data that has not been verified and validated so that the social service needs to directly improve the community data by conducting data collection on poor people in the Palembang city. Keywords: Integration, Jamsoskes, Nasional Health Insurance
Center for Health Policy and Management
2019-09-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative approach
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/48631
10.22146/jkki.48631
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 3 (2019); 127-135
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 3 (2019); 127-135
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/48631/25698
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/49113
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 di Provinsi Riau
Fadly, Ferdian
Vianny, Oldestia
rawat jalan; asuransi kesehatan nasional; pemanfaatan.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 dalam rangka pemenuhan cakupan kesehatan semesta. Kepemilikan JKN di Riau relatif cukup tinggi. Namun besarnya cakupan kepesertaan JKN di Riau tidak sejalan dengan pemanfaatannya. Maka penting untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaminan kesehatan dengan mengidentifikasi karakteristik subyek yang terkait dengan pemanfaatan JKN. Penelitian ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan JKN di Riau. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi logistik dan menggunakan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden yang tinggal di daerah pedesaan, dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan, berumur muda, berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal dan tidak berpendidikan, lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan asuransi. Karena adanya perbedaan cakupan waktu survey pada data, penelitian ini tidak membandingkan data rawat inap dan rawat jalan secara terpisah, serta alasan tidak menggunakan JKN. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kecenderungan pemanfaatan JKN berdasarkan alasan tidak menggunakannya dan perbandingan antara rawat jalan dan rawat inap sebagai bahan masukan dalam memperbaiki layanan JKN kedepan.
Center for Health Policy and Management
Badan Pusat Statistik
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Regresi Logistik
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/49113
10.22146/jkki.49113
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 164-167
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 164-167
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/49113/26748
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/49113/9225
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/49216
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Determinan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Pertanian di Provinsi Bangka Belitung
Budiarti, Winih
Harsanti, Titik
jaminan kesehatan; pekerja sektor pertanian; determinan
Sistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian ini akan mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain itu penelitian ini akan mengidentifikasi determinan kepesertaan pekerja terhadap program jaminan kesehatan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan penduduk dalam program jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor nonpertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung.
Center for Health Policy and Management
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
regresi logistik
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/49216
10.22146/jkki.49216
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 168-174
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 168-174
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/49216/26749
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/50034
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Studi Kasus di Tingkat Puskesmas
Rusdianah, Eva
Widiarini, Retno
Pendekatan sistem; Program PIS-PK, Manajemen SDM; System approach; PIS-PK program; Human resource management.
ABSTRAK Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kader kesehatan. Kualitas suatu program dapat terlihat dari hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, kementerian kesehatan telah membuat panduan monitoring dan Evaluasi yang lebih menitikberatkan pada proses dan output pelaksanaan program saja. Peneliti tertarik ingin melakukan Evaluasi program ini dengan pendekatan sistem guna mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari berbagai aspek (input-proses-output-outcome). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui pendekatan sistem (input-proses-output-outcome). Metode menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang akan menghasilkan tema yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan tujuh tema yang menggambarkan pemikiran sistem, Terdapat kelemahan empat tema yang didapatkan oleh peneliti yaitu, Petugas Puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka. Belum terdapat alokasi dana khusus untuk kegiatan PIS-PK, sehingga menghambat Puskesmas untuk bebas merencanakan kegiatan yang mendukung program ini. Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal. Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS-PK sehingga semua ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan PIS-PK yang akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh Puskesmas. Terdapat kelemahan empat tema yang masuk dalam kategori input yang akan berdampak pada proses-output-dan outcome PIS-PK. Sehingga perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa continuing education, dan penguatan kebijakan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan dalam PIS-PK dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Kata Kunci : Pendekatan sistem, Program PIS-PK, Manajemen SDM.ABSTRACTThe Government has created a Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK). Puskesmas are the spearhead in implementing this program because they are interacting directly with the community and health cadres. The quality of a program can be seen from the results of monitoring and evaluation that have been carried out. In this case, the ministry of health has made monitoring and evaluation guidelines that focus more on the process and output of program implementation. Researchers are interested in evaluating this program with a systems approach to find out the various advantages and disadvantages of various aspects (input-process-output-outcome). To evaluate the Healthy Indonesia Program with The Family Approach (PIS-PK) through a systems approach (input-process-output-outcome). Using qualitative design through in-depth interviews and document review which will produce a theme that was analyzed descriptively. This study produced seven themes that illustrate the system thinking. There were four themes weaknesses obtained by researchers, which were, the Puskesmas staff had to complete an unfinished survey conducted by a third party so that this would be an additional task for them. There is no specific funding allocation for PIS-PK activities, which prevents Puskesmas from freely planning activities that support this program. Policies on standard operational procedures for surveys in the field have not yet been made and the stipulation of Decree has not been maximized. There is no unity of perception about the Operational Definition used in PIS-PK so all of this will affect the process of implementing PIS-PK which will have an indirect impact on the quality of the data generated and affect the utilization of less than maximum data by the Puskesmas. There are four weaknesses of the themes included the input category which will have an impact on the process-output-and outcome of PIS-PK. So it is necessary to strengthen human resources in the form of continuing education, and strengthening policies that will have an impact on improving the performance of employees in PIS-PK and the resulting data have better quality. Keywords: System approach, PIS-PK program, Human resource management.
Center for Health Policy and Management
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Case Study
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/50034
10.22146/jkki.50034
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 1-8
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 1-8
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/50034/27265
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/50710
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Studi Kasus di Tingkat Puskesmas
Rusdianah, Eva
Widiarini, Retno
Pendekatan sistem; Program PIS-PK, Manajemen SDM
Latar Belakang: Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini. Kualitas suatu program dapat terlihat dari hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, kementrian kesehatan telah membuat panduan monitoring dan Evaluasi yang lebih menitikberatkan pada proses dan output pelaksanaan program saja. Peneliti tertarik ingin melakukan Evaluasi program ini dengan pendekatan sistem guna mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari berbagai aspek (input-proses-output-outcome). Tujuan: untuk mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui pendekatan sistem (input-proses-output-outcome). Metode: menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang akan menghasilkan tema yang dianalisis secara deskriptif. Hasil: Penelitian ini menghasilkan tujuh tema yang menggambarkan pemikiran sistem, Terdapat kelemahan tiga tema yang didapatkan oleh peneliti yaitu, Petugas Puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka. Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal. Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS-PK sehingga semua ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan PIS-PK yang akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh Puskesmas. Kesimpulan: Terdapat kelemahan tiga tema yang masuk dalam kategori input yang akan berdampak pada proses-output-dan outcome PIS-PK. Sehingga perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa continuing education, penguatan kebijakan baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan sebagai surveyor dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik.
Center for Health Policy and Management
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/50710
10.22146/jkki.50710
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 175-183
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 175-183
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/50710/26750
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/50990
2019-10-29T03:42:01Z
jkki:ART
Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional)
Idris, Haerawati
Trisnantoro, Laksono
Satriawan, Elan
Evaluation; Health insurance; Informal sector workers; Evaluasi; Jaminan kesehatan; Pekerja sector informal
ABSTRACTBackground: Informal sector workers still dominate the workforce in Indonesia. BPS data per August 2012 stated that 60.14% of workers in Indonesia’s status as workers in the informal sector. The informal workers is potential members of national health insurance. In achieving Universal Health Coverage, the health BPJS extend its scope beginning in January 2014 to include these workers. Method: This study aimed to evaluate the participation of the informal sector in health insurance scheme pre- and post the national health insurance. The study was conducted with quantitative and qualitative methods. Quantitative studies using secondary data, participation of workers in the informal sector BPJS 2014 program and qualitative study was obtained through a review of several studies related to worker’s health insurance and literature studies related health insurance policy. Result: The result shows that pre JKN the coverage is still low. This is motivated because the workers are not fully be covered in the social security program and they have not been covered by the Law No. 3 1992. Jamkesmas Program only able to cover poor informal sector workers. However, with the enactment of the National Health Insurance program organized by the health BPJS there is an increase in membership. The first 4 months of monitoring the implementation of national health insurance showed a sizeable increase in registration. In addition, an increasing number of utilization is dominated by those who are sick. This indicates the occurrence of adverse selection. Based on the policy aspects, their participation has been stated in Presidential Decree No. 111 in 2013, but the rules do not explicitly describe the efforts that must be made in extending coverage and maintaining the continuity of these workers to remain a participant of JKN. This study implies that the policy makers need to create a scheme as effort to ensure the sustainability of the expansion of the membership and participation of the informal sector in health BPJS ABSTRAKLatar belakang: Pekerja sektor informal atau dikenal dengan istilah pekerja bukan penerima upah masih mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Data BPS per Agustus 2012 menyebutkan bahwa 60,14% pekerja di Indonesia berstatus sebagai pekerja di sektor informal. Jumlah pekerja informal yang cukup besar merupakan potensi kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), pihak BPJS kesehatan memperluas cakupannya mulai Januari 2014 termasuk pada pekerja ini. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepesertaan pekerja sektor informal dalam skema jaminan kesehatan pra dan pasca JKN. Metode: Kajian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Studi Kuantitatif menggunakan data sekunder berupa data kepesertaan pekerja sektor informal pada program BPJS tahun 2014 dan studi kualitatif diperoleh melalui review beberapa hasil penelitian terkait jaminan kesehatan pekerja ini dan studi literatur terkait kebijakan jaminan kesehatan. Hasil: Cakupan kepesertaan pra JKN masih rendah. Hal ini dimotivasi karena pekerja ini belum sepenuhnya ter-cover dalam program jamsostek & keberadaan mereka belum dicakup dalamUU No. 3/1992. Program jamkesmas hanya mampu mengcover pekerja sektor informal miskin. Namun, dengan berlakunya program Jaminan kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan menunjukkan peningkatan kepesertaan. Monitoring 4 bulan pertama pelaksanaan jaminan kesehatannasional menunjukkan adanya kenaikan registrasi yang cukup besar. Selain itu, peningkatan jumlah utilisasi pekerja ini didominasi oleh mereka yang sakit. Hal ini menunjukkan terjadinya adverse selection. Berdasarkan aspek kebijakan,kepesertaan mereka telah tercantum dalam Perpres No. 111 tahun 2013 namun kebijakan ini belum secara eksplisitmenerangkan upaya yang harus dilakukan dalam memperluas kepesertaan dan menjaga kesinambungan pekerja ini untuk tetap menjadi peserta BPJS. Studi ini memberikan implikasi agar pihak pengambil kebijakan jaminan kesehatan nasional perlu membuat skema dalam upaya perluasan kepesertaan dan menjamin keberlangsungan kepesertaan pekerja sektor informal dalam BPJS kesehatan.
Center for Health Policy and Management
2015-12-01
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Mixed
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/50990
10.22146/jkki.50990
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 4, No 4 (2015); 138-145
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 4, No 4 (2015); 138-145
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/50990/25962
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/51266
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Benarkah Pemberian ASI Dapat Menekan Ancaman Stunting?
Bachtiar, Nelayesiana
Program ASI; TPB; Stunting; Baduta
Pemberian pemenuhan kecukupan kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) pada baduta (bayi di bawah dua tahun) merupakan salah satu program pemerintah guna menekan ancaman laju prevalensi stunting. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah baduta yang masih diberi ASI di Indonesia semakin mengalami penurunan. Sejalan dengan itu, prevalensi baduta stunting secara umum juga mengalami penurunan. Maka penting untuk mengetahui adakah hubungan antara pemenuhan pemberian ASI dengan jumlah baduta stunting di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan upaya pemenuhan pemberian ASI pada baduta demi menekan laju prevalensi baduta stunting. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan data sekunder tahun 2015-2017, dilengkapi dengan analisis regresi sederhana dan kuadran analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun upaya pemerintah dalam pencapaian penurunan prevalensi baduta stunting melalui program pemberian ASI kepada baduta belum tercapai secara maksimal pada beberapa provinsi di Indonesia. Temuan penting lainnya adalah bahwa pemberian ASI tidak memiliki hubungan dengan penurunan angka stunting artinya ada faktor-faktor lain yang diduga berhubungan langsung dengan penurunan angka stunting tersebut. Dari hasil kuadran analisis, Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi provinsi lainnya karena berhasil menekan prevalensi baduta stunting lebih baik dari provinsi-provinsi lainnya. Analisis kuadran pada tahun 2016 dan 2017 juga mengindikasikan bahwa belum ada pola seragam dari setiap daerah dalam memperbaiki dan mempertahankan capaian yang mereka peroleh pada tahun sebelumnya. Sebagian daerah mengalami perbaikan, sebagian lain malah mengalami penurunan.
Center for Health Policy and Management
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/51266
10.22146/jkki.51266
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 184-190
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 184-190
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/51266/26751
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/51267
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Apakah Jaminan Kesehatan Diminati Pekerja Sektor Informal?
Cendekia, Diyang Gita
Kesehatan; Pekerja Informal; Perlindungan Sosial
Gambaran umum sektor informal identik dengan tidak teratur, tidak terorganisir, dan bergerak pada usaha skala kecil. Rentannya pekerja sektor informal pada risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan menyebabkan kepesertaan jaminan kesehatan perlu dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret Tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan penting dalam penelitian ini menggambarkan jaminan kesehatan diminati oleh pekeja sektor informal. Mayoritas pekerja sektor informal dalam penelitian ini merupakan peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, hanya enam provinsi yang memiliki persentase kepesertaan PBI kurang dari 50 persen. Penerapan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan.
Center for Health Policy and Management
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kuantitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/51267
10.22146/jkki.51267
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 191-195
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 191-195
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/51267/26752
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/51722
2019-12-12T18:10:19Z
jkki:ART
Utilization Review pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Sleman
Arumsari, Ika Widyastuti
Meliala, Andreasta
Utilization Review, Retrospective Claim Review, Rumah Sakit Rujukan
Latar Belakang: Dari data BPJS Kesehatan tahun 2014-2017 menunjukkan setiap tahunnya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan rujukan selalu meningkat dan merupakan proporsi paling besar dalam pembiayaan manfaat program JKN-KIS. Sebagai salah satu BPJS Kesehatan yang berada di wilayah DIY, untuk alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman yaitu pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yaitu berjumlah 87%. Tingginya pemanfaatan pelayanan di tingkat lanjutan salah satunya disebabkan oleh tingginya rujukan ke FKRTL. Telaah utilisasi (utilization review) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Utilization review bagi pasien rujukan di rumah sakit berfungsi memantau kelayakan perawatan serta pelayanan yang diberikan kepada pasien.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan dan tindak lanjut utilization review pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Metode: Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pertanyaan yang diajukan secara terbuka, akan dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap jawaban yang diberikan untuk melengkapi penajaman deskriptif maka dilakukan juga penelusuran dokumen dan analisis data yang dimiliki sebagai penunjang. Hasil: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini adalah metode utilization review yang digunakan oleh BPJS Kesehatann KC Sleman hanya berupa evaluasi pasca pelayanan (retrospective review) dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan KC Sleman yaitu dalam rata-rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dilakukan dengan audit klaim dan evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Kesimpulan : Jenis metode Utilization Review pada FKRTL BPJS Kesehatan KC Sleman telah sesuai dengan teori, yaitu menggunakan retrospective review. Hasil utilization review oleh BPJS Kesehatan KC Sleman dapat digunakan untuk menentukan suatu pelayanan kesehatan apakah underutilisasi atau overutilisasi setelah adanya kesepakatan dengan rumah sakit. Tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dapat berjalan baik dengan adanya komitmen perbaikan manajemen dan pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Kata Kunci: Utilization Review, Retrospective Claim Review, Rumah Sakit Rujukan
Center for Health Policy and Management
2019-12-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/51722
10.22146/jkki.51722
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 8, No 4 (2019); 196-201
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 8, No 4 (2019); 196-201
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/51722/26753
Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/52067
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Studi Kasus pada Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang
Riambodo, Rido Muid
Suryawati, Chriswardani
Arso, Septo Pawelas
budget planning; the regional public service board; primary health care
Puskesmas-puskesmas di Kota Semarang masih mengalami kendala terkait penerapan BLUD, khususnya dalam perencanaan penganggaran. Tujuan penelitian menganalisis perencanaan penganggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya mengatasi faktor penghambat. Jenis penelitian adalah kualitatif, dengan informan dari unsur puskesmas Dinas Kesehatan Kota, dan BPKAD. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian (1) perencanaan anggaran pada BLUD Puskesmas Halmahera dan Ngesrep di Kota Semarang belum maksimal; (2) Faktor penghambatnya meliputi regulasi, pelayanan, SDM, keuangan, sarana prasarana, kepemimpinan, manajemen puskesmas. Sementara faktor pendukung meliputi pelayanan, SDM, keuangan, dukungan Dinas Kesehatan Kota; dan (3) Upaya mengatasi hambatan mencakup upaya internal dan upaya eksternal. Saran penelitian adalah Dinkes Kota Semarang bersama BPKAD dan Puskesmas menyelenggarakan workshop atau lokakarya terkait penyusunan dokumen dan laporan yang dibutuhkan puskesmas; diterbitkan payung hukum; menyelenggarakan pelatihan keuangan dan administrasi; dan memfasilitasi untuk merekrut tenaga akuntansi
Center for Health Policy and Management
Master of Public Health Diponegoro University
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/52067
10.22146/jkki.52067
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 44-50
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 44-50
2620 4703
2089 2624
id
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/52067/10250
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/52462
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Lean Management to Reduce Waiting Time for Routine Blood Service at Blood Transfusion Service Unit Cipto Mangunkusumo Hospital
Putriasih, Siti Ayu
Meliala, Andreasta
Firman, Firman
Lean management; Blood service; Waiting time
Background:Blood supply at Cipto Mangunkusumo Hospital is done by the Blood Transfusion Service Unit which is responsible for the availability of safe, high-quality, and sufficient blood. The high number of routine blood demand at the same time makes the waiting time lengthen and exceed the standard time. The implementation of lean methods is needed to identify value added and work activities that do not add value in order to meet the waiting time standard for routine blood services.Methods: This is an action research conducted at UPTD RSCM from October to November 2019. Samples taken by consecutive sampling for 2 weeks during working hours and outside working hours, weekdays and weekend. Observation guidelines use value-added, non-value added, waiting time, cycle time, and lead time observation sheets. Waste is included in the DOWNTIME matrix. Followed by interviews and focus group discussions and the implementation of 5S and visual management (PRC order monitoring systems based on information technology).Results: Research on 50 samples of routine blood demand pre-intervention and 50 samples of post-intervention with PRC blood and first serial transfusion. The most samples pre- and post-intervention came from the Thalassemia Polyclinic, Inpatient Building A, and Emergency Room. Waste found includes over production, waiting, non-utilized talent, transportation, motion, and extra processing. Value added of routine blood service post-intervention decreased from 1 hour 26 minutes 49 seconds to 1 hour 22 minutes 52 seconds (5%). The post-intervention waiting time decreased from 48 minutes 19 seconds to 31 minutes 23 seconds (35%). The routine blood service lead time at the UPTD RSCM post-intervention decreased from 2 hours 35 minutes 31 seconds to 2 hours 7 minutes 47 seconds (18%). An efficient process of routine blood demand occurs with an increase in value added ratio from 56% to 65% (9%).Conclusion: Implementation of lean management, namely 5R and visual management (PRC order monitoring system based in information technology), can reduce the waiting time for routine blood services in UPTD RSCM. The routine blood service process at UPTD RSCM has become more efficient.Keywords: lean management, blood service, waiting time.
Center for Health Policy and Management
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/52462
10.22146/jkki.52462
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 51-55
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 51-55
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/52462/27985
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/53336
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Pengaruh Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Pendidikan terhadap Tingkat Kehamilan Remaja di Indonesia
Thalita, Teza
Kehamilan Remaja; Kesehatan Seksual dan Reproduksi.
Kehamilan remaja merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dan Indonesia juga tidak luput dari permasalahan ini. Besarnya resiko membuat pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam menghadapi masalah kehamilan remaja ini. Hingga saat ini, pemerintah masih terfokus pada program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Untuk mengetahui efektivitas program-program ini, penelitian ini mengukur pengaruh Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi berbasis pendidikan terhadap tingkat kehamilan remaja di Indonesia. Dari hasil estimasi, setidaknya ada satu program yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kehamilan remaja yaitu, Keterpanjangan Informasi Tentang Program Keluarga Berencana melalui Media Massa, sedangkan dua variable lain yang diamati yakni Indeks Jangkauan Program Keluarga Berencana dan Prevalensi Wanita Indonesia Menggunakan Alat Kontrasepsi memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini ditentukan oleh inklusivitas dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pelaksana program. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peninjuan kembali terhadap program-program yang ada saat ini dan mempertimbangkan tipe program lain yang terbukti secara empiris berhasil mengurangi tingkat kehamilan remaja di negara lain.
Center for Health Policy and Management
The DHS Program, USAID
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Secondary Research, Data Panel Analysis
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/53336
10.22146/jkki.53336
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 56-60
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 56-60
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/53336/27984
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/53336/10759
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/53664
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Kolaborasi Pada Program Kursus Calon Pengantin di Kabupaten Grobogan
Farianita, Rafika
Nugraheni, Sri Achadi
Kartini, Apoina
Kolaborasi; Kesehatan reproduksi; Calon Pengantin
ABSTRAKJumlah pernikahan di Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebanyak 13.915 pasang, tetapi yang mengikuti kursus calon pengantin hanya sekitar 12% (1680 pasang), maka 88% (12.235 pasang) tidak mendapatkan kursus calon pengantin.Tujuan penelitian menganalisis kolaborasi pada program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan. Penelitian menggunakan kualitatif observasional dengan wawancara mendalam dan observasi secara purposive sampling yaitu Puskesmas yang sudah memiliki MOU dengan KUA. Informan utama 5 orang Bidan Koordinator Puskesmas dan informan triangulasi 4 orang Kepala KUA, 1 orang Kepala Seksi Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan, dan 1 orang Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama, dan dianalisis dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan mandiri dilakukan sesuai jadwal Puskesmas dan bimbingan tatap muka dilakukan satu angkatan saja setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran dan jumlah calon pengantin yang ikut bimbingan sudah ditentukan oleh pusat, sehingga tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tatap muka, hal tersebut kurang didukung juga, banyak calon pengantin tidak bisa hadir, karena kegiatan bersamaan dengan jam kerja ataupun salah satu pasangannya tinggal didaerah berbeda, sedangkan kendala bimbingan mandiri yaitu tidak semua calon pengantin ke Puskesmas akan mendapatkan KIE kesehatan reproduksi, KIE kesehatan reproduksi hanya diberikan kepada calon pengantin yang memiliki risiko atau dibawah umur saja, karena kekurangan tenaga kesehatan disebabkan oleh banyaknya tugas selain pelayanan kesehatan calon pengantin. Kolaborasi ini memiliki MOU, dan kurangnya koordinasi pembagian tanggung jawab pelaporan. Rekomendasi penelitian yaitu menambahkan tenaga kesehatan dan anggaran, pelaporan saling berkoordinasi, dan menambahkan jadwal pelaksanaan bimbingan, sehingga semua calon pengantin mendapatkan KIE kesehatan reproduksi.Kata kunci: Kolaborasi, Kesehatan reproduksi, Calon Pengantin.ABSTRACTThe number of marriages in the Grobogan Regency in 2018 was 13,915 pairs, but only 12% (1680 pairs) attended the bride and groom courses, so 88% (12,235 pairs) did not get a bride-to-be course. The purpose of the study was to analyze collaboration in the bride-to-be course in the Regency Grobogan The study uses qualitative observational in-depth interviews and observations by purposive sampling, namely Puskesmas that already have an MOU with KUA. Main informants were 5 Puskesmas Coordinating Midwives and triangulation informants 4 KUA Heads, 1 Head of the Health and Mother Section of the Health Office, and 1 Head of the Islamic Community Guidance Section of the Ministry of Religion Office, and analyzed with content analysis. The results showed that the implementation of independent guidance was carried out according to the Puskesmas schedule and face-to-face guidance was carried out by one batch each year, due to budget constraints and the number of prospective brides participating in the guidance had been determined by the center so that not all prospective brides could follow face-to-face guidance, this matter less supported too, many brides cannot attend, because the activities coincide with working hours or one of their partners lives in a different area, while the obstacle of independent guidance is that not all brides to the Puskesmas will get reproductive health IEC, IEC of reproductive health is only given to the bride and groom who have risks or are underage only, due to lack of health workers caused by many tasks other than the bride and groom’s health services. This collaboration has an MOU and a lack of coordination of the division of reporting responsibilities. Research recommendations are adding health workers and budget, coordinating reporting, and adding guidance on implementing the schedule so that all brides-to-be receive reproductive health IEC.Keywords: Collaboration, Reproduction health, Prospective bride.
Center for Health Policy and Management
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
kualitatif observasional
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/53664
10.22146/jkki.53664
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 9-19
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 9-19
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/53664/27264
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/53664/10905
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/54246
2020-03-15T09:41:20Z
jkki:ART
Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan One Health Terintegrasi di Bali
Subrata, Made
Purnama, Sang Gede
Utami, Arya Wahyu
Agustina, Kadek Karang
Swacita, IBN. Wahyu
Pengendalian rabies; Pemangku kepentingan; One health; Bali
Bali sejak 2008 mengalami kasus rabies dan saat ini menjadi daerah endemis rabies. Berbagai cara telah dilakukan untuk pengendaliannya namun kasusnya masih tetap ada. Diperlukan pendekatan one health yang berkolaborasi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dalam pengendalian rabies dan upaya pendekatan one health yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dan pendekatan one health terintegrasi. Informan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hasil penelitian menunjukan tantangan dalam pelaksanaan program pada sistem pendataan masih kurang, vaksinasi anjing belum optimal, cara memelihara anjing yang masih diliarkan, program kontrol populasi, manajemen kasus gigitan anjing belum terpadu, edukasi masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah. Perlu peranan dari semua pemangku kepentingan untuk pengendalian rabies. Program pengendalian rabies dapat terlaksana dengan baik apabila mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan berperan dalam program pengendalian rabies. Melalui pendekatan one health yang terintegrasi dilaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dalam surveilan epidemiologi, manajemen kasus gigitan terpadu, manajemen hewan penular rabies dan faktor sosial-budaya-ekologi lingkungan.
Center for Health Policy and Management
subrata, purnama, ria, Public health udayana University
Karang, Swacita Veterinary, Udayana University
2020-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/54246
10.22146/jkki.54246
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 1 (2020); 20-32
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 1 (2020); 20-32
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/54246/27982
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55005
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Keadilan Semi-Libertarianisme pada Sistem Kesehatan di Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran Bentham dan Kant terhadap Implementasi Konsep Keadilan pada Kebijakan BPJS – Kesehatan
Sutan, Arissy Jorgi
Al-Hamdi, Ridho
BPJS Kesehatan; Utilitarisme; Libertarianisme; Keadilan; BPJS-Healthcare; Utilitarianism; Libertarianism; Justice
Keadilan sosial menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia terutama dalam bidang kesehatan dimana masih banyak diskriminasi dan tidak meratanya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi dengan tujuan pemerataan kesehatan di seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan dalam melihat konsep keadilan dalam bidang kesehatan terutama kebijakan BPJS. Utilitarianisme berfokus pada konsep kebahagiaan haruslah dapat dirasakan oleh kebanyakan orang. Berbeda dengan konsep libertarianisme yang memandang keadilan merupakan preferensi dari masing-masing individu. Penggunaan kedua teori tersebut sangat mempengaruhi jalanya kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan penting yang dapat memberikan pemerataan kesehatan bagi masyarakat banyak sehingga sangat menarik melihat kecenderungan konsep keadilan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data terutama dari berita-berita media massa online yang bereputasi. Hasilnya, kajian ini mengukur konsep keadilan BPJS Kesehatan dengan tiga indikator, yaitu: Bebas dari diskriminasi dan kesetaraan, ethics of rights, dan ethics of care. Di masing-masing indikator tersebut, akan ditetapkan, apakah praktik BPJS Kesehatan masuk kategori libertarian atau utilitarian. Pertama, pada indikator bebas diskriminasi dan kesetaraan, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep semi-libertarianisme. Kedua, pada indikator ethics of rights, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep libertarianisme. Ketiga, pada indikator ethics of care, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep utilitarianisme. Berdasarkan tiga indikator keadilan tersebut, sistem BPJS Kesehatan memiliki kecenderungan pada konsep semi-libertarianisme. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun dasar hukum pelayanan BPJS Kesehatan mengarah pada utilitarianisme, praktiknya cenderung pada libertarianisme.Social justice is one of Indonesia’s targets, mainly in the healthcare issue where discrimination and the lack of equality in the healthcare service are still found in many regions. By 2014, the BPJS-Healthcare started to operate itself with the aim of healthcare equality among Indonesian society. There is a different view in defining the concept of justice in the case of the healthcare issue, particularly in the BPJS Healthcare policy. The utilitarianism school argues that the concept of justice should be implemented for all people, while the libertarianism school says that justice is depending on personal preferences. Adopting these two schools can influence the implementation of the BPJS Healthcare policy in Indonesia. BPJS Healthcare is one of the essential policies in providing healthcare equality for society so that it is fascinating to be analyzed further, which justice school adopted by Indonesia’s BPJS Healthcare. Methodologically, this article is based on qualitative research by applying the case study approach. Library research is employed as the data-gathering technique primarily from news channels of reputable online mass media. This study investigates the justice concept of BPJS Healthcare with three leading indicators: free from discrimination and the importance of equality, ethics of rights, and ethics of care. Considering these three indicators, this study’s finding decides to classify each indicator into whether the utilitarian school or the libertarian school. First, in the indicator free from discrimination and the importance of equality, the implementation of the BPJS Healthcare intends to the semi-libertarianism school. Second, in the indicator of ethics of rights, the implementation of the BPJS Healthcare intends to adopt the libertarianism school. In the meantime, in the indicator of ethics of care, the implementation of the BPJS Healthcare seemingly applies to utilitarianism schools. Based on the three-justice indicator, the BPJS Healthcare system intends to adopt what so-called as “semi-libertarianism” school. It denotes the fact that although the system seems to adopt the utilitarianism school, the implementation of the policy tends to apply to the libertarianism school.
Center for Health Policy and Management
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55005
10.22146/jkki.55005
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 125-135
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 125-135
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55005/29398
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55082
2020-06-24T02:00:50Z
jkki:ART
Implementasi Kebijakan Eliminasi Filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat
Setyaningtyas, Dian Eka
Juhairiyah, Juhairiyah
Ridha, Muhammad Rasyid
Indriyati, Liestiana
Eliminasi; Filariasis; Implementasi; Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan Piagam Eliminasi Filariasis atau penyakit kaki gajah oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan eliminasi filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian eliminasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Analisa data dilakukan dengan, peningkatan validitas data dilakukan dengan triangulasi pada sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pelaksanaan pengobatan massal pencegahan filariasis kurang berjalan dengan baik, ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada petugas kesehatan dan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor belum terbina, biaya operasional pelaksanaan pengobatan massal sangat terbatas, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal kurang lengkap, struktur organisasi yang belum terbentuk dan petunjuk pelaksanaan tugas yang tidak jelas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan masyarakat, membina kerjasama lintas sektor, meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran bagi program eliminasi filariasis, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal, membentuk struktur organisasi dan membuat petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas.
Center for Health Policy and Management
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55082
10.22146/jkki.55082
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020); 68-76
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020); 68-76
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55082/27991
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/55082/11550
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55475
2020-06-24T02:00:52Z
jkki:ART
Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona dengan Discourse Network Analysis
Siagian, Tiodora Hadumaon
Virus Corona; Discourse Network Analysis: Kelompok berisiko tinggi
Wabah Virus Corona penyebab penyakit COVID-19 yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China terus menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara signifikan dan menyebar secara cepat di seluruh provinsi di Indonesia. Virus Corona memang dapat menginfeksi siapa saja namun beberapa kelompok orang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk terkena Virus Corona hingga bisa membawa kepada kematian. Untuk itu studi ini berupaya mencari kelompok rentan terinfeksi Virus Corona dengan metode Discourse Network Analysis dengan data berbagai artikel kesehatan di media online. Hasil studi menunjukkan kelompok lansia, penderita penyakit kronis, perokok, penghisap vape, kaum pria dan orang bergolongan darah A termasuk kelompok rentan terinfeksi Virus Corona. Temuan ini diharapkan dapat menjadi catatan ilmiah bagi pemerintah, tenaga medis dan masyarakat untuk mempertimbangkan perbedaan kerentanan kelompok ini dalam upaya mitigasi dan perawatan pasien terinfeksi Virus Corona ataupun wabah virus lainnya yang sekerabat dengan Virus Corona.
Center for Health Policy and Management
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Discourse Network Analysis
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55475
10.22146/jkki.55475
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020); 98-106
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020); 98-106
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55475/27989
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55575
2020-06-24T02:00:50Z
jkki:ART
Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia
Pradana, Anung Ahadi
Casman, Casman
Nur'aini, Nur'aini
COVID-19; Social distancing; Kelompok rentan
Indonesia sedang mengalami pandemik COVID-19 dan menerapkan prinsip social distancing melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran efek social distancing pada kelompok rentan. Metode penulisan menggunakan studi literatur sederhana, dimana 15 artikel dari CINAHL, ScienceDirect, ProQuest dan PubMed telah terpilih. Hasilnya memperlihatkan bahwa peran orang tua selama masa isolasi adalah hal terpenting bagi anak. Ibu hamil sendiri memiliki perubahan fisiologis dan psikologis yang tidak menentu, sehingga diperlukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan unik yang dimiliki oleh ibu hamil. Kelompok lansia menjadi kelompok paling berisiko menularkan dan tertular virus, isolasi dianggap tepat, namun harus tetap memperhatikan kebutuhan lansia sesuai tingkat kemandiriannya. Social distancing berdampak signifikan pada kelompok rentan, untuk itu diperlukan keseriusan dan kerjasama setiap lini.
Center for Health Policy and Management
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Literature Review
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575
10.22146/jkki.55575
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020); 61-67
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020); 61-67
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575/27986
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55879
2020-06-24T02:00:51Z
jkki:ART
Dampak Kebiasaan Merokok pada Pengeluaran Rumah Tangga
Ginting, Ika Rahma
Maulana, Rizky
Efek crowding-out; Pengeluaran rokok; Pengeluaran Rumah Tangga.
Indonesia merupakan salah satu negara konsumen dan produsen rokok terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengeluaran rokok terhadap pengeluaran untuk kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah kepala rumah tangga yang merokok. Data penelitian diambil dari Indonesian Family Life Survey gelombang ke-5 tahun 2014. Pembelian rokok yang dilakukan oleh kepala rumah tangga berdampak pada berkurangnya pengeluaran rumah tangga dalam hal pemenuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Merokok bukan hanya merugikan diri sendiri karena berdampak buruk terhadap kesehatan, tetapi juga berimbas pada pemenuhan kebutuhan pokok anggota keluarga lainnya.
Center for Health Policy and Management
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
metode regresi linier berganda OLS
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55879
10.22146/jkki.55879
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020); 77-82
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020); 77-82
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55879/27990
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55887
2020-06-24T02:00:52Z
jkki:ART
Determinants of Reproductive Health Services Needs for Brides and Grooms in Brebes District
Addina, Silfia
Nugraheni, Sri Achadi
Jati, Sutopo Patria
Bride and Groom; Needs; Reproductive Health Services
The utilization of reproductive health services for brides and grooms is still far from the national target (80%), that is 15.8%. This service is deemed lacking in meeting the needs of the bride and groom with various factors. This study aims to analyze the factors that influence the need for reproductive health services for the brides in Brebes District. This research method is quantitative observational research with cross-sectional approach. The population of this research is all brides who have registered in all Religious Affairs Office in Brebes District are 528 people. Primary data were collected through interviews using a structured questionnaire with 165 respondents selected through cluster sampling techniques. Bivariate data analysis was performed by Chi-Square test and multivariate data analysis was performed by logistic regression test. The results of this study indicate that there is a relationship between sex, knowledge, norms and culture of the community, and service technology (p-value <0.05) with the reproductive health service needs for brides and grooms. Meanwhile, the level of education, attitudes, and risk factors are not related to the reproductive health service needs for brides and grooms (p-value> 0.05). The strongest factor affecting the reproductive health service needs for brides and grooms is knowledge (OR = 2.736, 95% CI = 1,383-5,414). The recommendations of this study are service providers conducting surveys and needs for reproductive health services for brides and grooms continuously, branding by involving community leaders and health cadres, and the use of service technology that is practical, interesting and not boring, and can be accessed wherever and whenever they are.
Center for Health Policy and Management
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55887
10.22146/jkki.55887
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020); 89-97
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020); 89-97
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55887/27987
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/55965
2020-06-24T02:00:54Z
jkki:ART
Implementasi Kebijakan Pemerintah PERMENKES NO 67 Tahun 2016 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta
Adrian, Maisarah Mitra
Purnomo, Eko Priyo
Agustiyara, Agustiyara
Implementation; Infectious diseases; Tuberculosis prevention
Penyebaran Tuberkulosis di Indonesia bisa dianggap sebagai permasalahan serius, dimana Indonesia menempati posisi ke tiga di dunia dengan jumlah penderita TB terbanyak yang mencapai 388.627 jiwa. Kota Yogyakarta memiliki tingkat penemuan kasus TB tergolong tinggi mencapai 1.048 jiwa dan tingkat kesembuhan pasien TB masih dibawah target nasional. Penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah yaitu PERMENKES No 67 Tahun 2016 dalam penanggulangan Tuberkulosis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terdahulu sebagai bahan perbandingan atau penguji, hasil kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi. Secara keseluruhan pengimplementasian kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik, akan tetapi angka kesembuhan pasien TB di Kota Yogyakarta masih rendah dibawah target nasional. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dan koordinasi pemerintah dan masyrakat dalam penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta.
Center for Health Policy and Management
Departement Of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020-06-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55965
10.22146/jkki.55965
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 2 (2020); 83-88
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 2 (2020); 83-88
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55965/27988
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/57541
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Public Search Interest Analysis on Indonesian COVID-19 Containment Policy
Rizqullah, Muhammad Farid
Syakurah, Rizma Adlia
COVID-19; Google Trends; jaga jarak; PSBB; Lockdown; Indonesia
To assess public search interest pattern on Indonesian containment policy and to determine the use of Google Trends as an early warning system and a tool for making a suitable form of risk communication and interventions during COVID-19 Pandemic. The data related via GT using time series data ranging from 1 March 2020 to 2 May 2020. The data then compared to the number of COVID-19 daily new cases. Qualitative analyzes used in every spike/peaking of search interest. The time-lag correlation with Pearson correlation was performed to measure the correlation between the raised of GT data and the increase of COVID-19 cases. From the keyword searched ‘lockdown’, ‘PSBB’, and ‘jaga jarak’ has 5,3,1 peak, respectely. PSBB’ has a highly significant positive correlation (R = 0,8137) compared with ‘lockdown’ (R = -0,2494) and ‘jaga jarak’ (R = 0,3177) with Pearson correlation. Lag-period wise, ‘PSBB’ also has a highly significant positive correlation in all set (P£0,05). ‘PSBB’ reached its peak consistently based on the policy issued by the Government. Validation using time-lag correlation shows the significant correlation between RSV keywords related to Government of Indonesia personal protection and the number of COVID-19 cases. GT can be used as a public search interest in accordance with government policy and also can confirm the reaction among population which is the original policy of the Indonesian government.
Center for Health Policy and Management
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57541
10.22146/jkki.57541
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 147-153
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 147-153
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57541/29399
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/57637
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Kebijakan Asuransi Kesehatan Taiwan (Taiwan National Health Insurance) dan Pembelajaran Bagi Negara Berkembang
Putri, Ardila
Anggraeni, Silvia Dian
Isnarti, Rika
Agnesica, Rezya
Asuransi Kesehatan Nasional; Ekonomi Politik Kesehatan; NHI; Taiwan
Taiwan mendapat apresiasi dari berbagai negara di dunia berkat kemampuannya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Kesuksesan Taiwan dalam menangani Covid-19 tidak terlepas dari sistem asuransi nasional satu pintu (NHI) yang telah diterapkan Taiwan sejak tahun 1995. Saat ini NHI Taiwan dianggap sebagai asuransi kesehatan nasional terbaik di dunia. Melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan asuransi kesehatan Taiwan, baik proses lahirnya NHI maupun reformasi yang dilakukan NHI dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Diakhir tulisan ini merekomendasikan beberapa pembelajaran yang bisa diambil oleh negara berkembang terkait dengan NHI Taiwan.Taiwan received appreciation from various countries in the world for its ability to control the spread of Covid-19. Taiwan's success in dealing with Covid-19 is inseparable from the one-stop national insurance system (NHI) that has been implemented by Taiwan since 1995. At present, NHI Taiwan is considered as the best national health insurance in the world. Through a qualitative approach that is analytical descriptive in nature, this paper aims to describe Taiwan's health insurance policies, both the process of the birth of the NHI and the reforms carried out by the NHI in the past 25 years. At the end of this article, we recommend some lessons that can be taken by developing countries related to NHI Taiwan.
Center for Health Policy and Management
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57637
10.22146/jkki.57637
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 167-177
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 167-177
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57637/30209
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/57637/12578
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/57637/12579
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/57656
2021-03-31T13:49:24Z
jkki:ART
Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pratama, Erwin N.
Sulistyaningsih, Tri
Sulistyowati, Tutik
PSBB; Kebijakan Sosial; Covid-19
Munculnya wabah Covid-19 di tahun 2020 sangat luar biasa hingga penyebarannya sampai di wilayah Malang Raya. Penyebaran yang masif tersebut berupaya dihentikan melalui kebijakan PSBB. Artikel ini akan menganalisa kebijakan sosial terkait PSBB di Kabupaten Malang, serta bertujuan untuk mengetahui gambaran PSBB dan dampak dari penetapan kebijakan sosial tersebut. Kajian literatur adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil artikel ini antara lain: PSBB sebagai kebijakan sosial yang dipilih Pemerintah Kabupaten Malang sebagai upaya menanggulangi Covid-19 di Malang Raya yang semakin tinggi, pada pelaksanaan kebijakan PSBB tetap saja ada masyarakat yang belum mematuhi ketentuan dalam PSBB, dan PSBB memiliki dampak positif dan negatif.
Center for Health Policy and Management
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Literature review atau kajian literatur
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57656
10.22146/jkki.57656
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 1 (2021); 1-7
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 1 (2021); 1-7
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57656/31752
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/57760
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Pengaruh FDI dan Free Flow of Services Sektor Kesehatan ASEAN Terhadap Kesiapan Menghadapi Pandemi COVID-19
Ghani, Mohamed Al
Tingginya kesenjangan kondisi kesehatan dan hambatan dalam upaya perbaikan serta pemerataan sistem pelayanan kesehatan di negara-negara ASEAN dianggap dapat menghambat persiapan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk melihat variabel yang memiliki korelasi dengan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi pandemi, tulisan ini mencoba melihat pengaruh FDI Inflows dengan healthcare index suatu negara serta tingkat kesiapannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hasilnya, ditemukan hubungan yang positif antara FDI Inflows dengan kualitas sektor kesehatan negara-negara ASEAN, serta tingkat health care index dengan tingkat kesiapan negara tersebut dalam menghadapi pandemi.Kata kunci: kesenjangan, COVID-19, health care index, FDI inflows, kondisi kesehatan
Center for Health Policy and Management
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57760
10.22146/jkki.57760
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 158-166
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 158-166
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57760/30208
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/57781
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Tantangan Pencegahan Stunting pada Era Adaptasi Baru “New Normal” melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang
Lawaceng, Candarmaweni
Sri Rahayu, Amy Yayuk
Stunting; Pemberdayaan Masyarakat; Pandeglang; Stunting; Pemberdayaan Masyarakat, Pandeglang
Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kunci kesuksesan pencegahan stunting adalah pemantauan gizi dan pengukuran berat badan bayi dan balita yang dilakukan kader masyarakat di posyandu. Saat pandemi covid-19, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan, dampak pandemi ini terhadap indonesia dapat menyebabkan generation lost di masa depan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program pencegahan stunting di masa pandemi covid-19 ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif murni, yang mengambil lokasi di 2 (dua) desa yang merupakan Lokus stunting, yaitu Desa bayumundu dan Desa Tegalogog. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan maret dan Bulan Juli. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu (1) perencanaan dan sosialisasi (2) pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok sasaran, (3) pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan mendukung diversifikasi konsumsi pangan, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya, (5) pentingnya aspek promosi dan pemasaran. Jika pemberdayaan masyarakat optimal pada program-program ini maka pencegahan stunting di era new normal ini akan mendapatkan hasil yang optimal. Stunting is a health problem which is a priority to create quality of Indonesian human resources. The key to the success of stunting prevention is nutrition monitoring and weight measurement for infants and toddlers carried out by community cadres at the posyandu. During the co-19 pandemic, these activities could not be carried out, the impact of this pandemic on Indonesia could lead to lost generation in the future. Community empowerment is the key to the success of stunting prevention programs during the co-19 pandemic. This research is a purely descriptive study, which took place in 2 (two) villages which were stunting locus, namely Bayumundu Village and Tegalogog Village. When data is collected in March and July. Data is collected by in-depth interviews and literature studies. It can be concluded that there are 5 factors that influence the success of community empowerment programs, namely (1) planning and socialization (2) mentoring and providing motivation to target groups, (3) training in the use of the yard supporting the diversification of food consumption, (4) monitoring and evaluation of implementation the program and its impact, (5) the importance of promotion and marketing aspects. If optimal community empowerment in these programs prevents stunting in the new normal era will get optimal results.
Center for Health Policy and Management
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781
10.22146/jkki.57781
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 136-146
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 136-146
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781/29401
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/57909
2021-06-30T13:35:28Z
jkki:ART
Pelepasan Hak Peserta BPJS dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Soekarno, Arief wahyu
Trisnantoro, Laksono
Suparniati, Endang
Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Setiap manusia berkeinginan untuk hidup sehat atau paling tidak akan mempertahankan status sehat yang dimilikinya. Tindakan manusia dalam mempertahankan Kesehatan atau melakukan pencarian Kesehatan (health seeking behaviour) tersebut mengakibatkan terjadinya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada, baik pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Data Jumlah Kepersertaan BPJS Kesehatan per Januari 2020 83.61 %. Untuk Data Kepersertaan BPJS Kesehatan Jawa Tengah 84.3%. Total peserta yang terdaftar di area Surakarta sudah mencapai 100 % total penduduk sudah memeiliki kartu JKN, dan sukoharjo 83 %, jadi hampir semua penduduk punya Perbandingan peserta Umum dengan BPJS 1 : 3 . Beberapa pasien yang terdata umum juga memiliki Kartu JKN dengan fasilitas Kesehatan di tempat lain.Tujuan Penelitian ini mendiskripsikan gambaran peserta BPJS di klinik Pratama dr. Arief Wahyu Soekarno (Klinik AWS) dan Mendiskripsikan alasan pasien melepas haknya memiliki Kartu BPJS . Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta terkait alasan pasien ingin melepaskan hak peserta bpjs nya untuk menjadi pasien umum.Terkait alasan pasien datang ke Klinik AWS dengan melepas hak kepesertaan BPJS, peneliti membuat 4 kelompok alasan yakni Sumber Daya Manusia (SDM) 84,13%, Pelayanan 80,95 %, Fasilitas sebanyak 63,49 % dan Geografis 52, 38 %.Faktor utama pasien memilih untuk melepas kepersertaan BPJS nya adalah mereka yang suda cocok dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Klinik AWS, selanjutnya diikuti pelayanan dan Bangunan fisik Klinik. Pelayanan klinik yang dikembangkan dapat mengarah ke kasus – kasus yang akut dan kasus – kasus yang tidak di tanggung BPJS, Sehingga klinik tetap berjalan walaupun kapitasi nya tidak menjadi satu satunya yang menghidupi klinik
Center for Health Policy and Management
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57909
10.22146/jkki.57909
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 2 (2021); 107-111
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 2 (2021); 107-111
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57909/31748
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/58484
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19
Wiranti, Wiranti
Sriatmi, Ayun
Kusumastuti, Wulan
Kepatuhan; Covid-19; Kebijakan PSBB; Compliance; Covid-19; Large-scale social restrictions policy
Kota Depok merupakan wilayah pertama terdeteksinya Covid-19 di Indonesia dan juga wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Barat. Untuk menangani masalah ini maka diberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan kasus Covid-19 semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan potong lintang. Responden penelitian sebanyak 285 orang dengan metode accidental sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji nonparametric. Penelitian ini menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yaitu jenis kelamin (p=0,005), tingkat pendidikan (p=0,036), pengetahuan (p=0,014), dan sikap (p=0,000). Kepatuhan PSBB semakin meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB. Depok City is the first area to have Covid-19 detected in Indonesia and also the region with the highest cases in West Java. The Large-scale Social Restrictions Policy (PSBB) was implemented to handle this problem. However, some people did not obey the rules and Covid-19 cases were increased. The purpose of this study is to figure the factors related to community compliance with the Large-scale Social Restrictions Policy in Depok City. This research used a quantitative method and cross-sectional design. Respondents of the study were 285 people and used an accidental sampling method. Data analyzed by univariate and bivariate with the nonparametric test. The results of this study indicate the factors associated with the Large-scale Social Restrictions Policy are gender (p = 0.005), education level (p = 0.036), knowledge (p = 0.014), and attitude (p = 0.000). The Large-scale Social Restrictions Policy’s compliance is increasing among female respondents with higher education level, have good knowledge, and a supportive attitude towards the Large-scale Social Restrictions Policy.
Center for Health Policy and Management
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58484
10.22146/jkki.58484
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 117-124
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 117-124
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58484/29397
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/58484/13202
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/58695
2020-09-24T14:15:52Z
jkki:ART
Berdampakkah Pandemi Covid-19 terhadap Stunting di Bangka Belitung?
Efrizal, Wiwin
Anak pendek; Pertumbuhan Balita; Status gizi; Stunted children; Toddler growth; Nutritional status
Stunting merupakan bentuk terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi Pandemi covid-19 dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi social dan mempengaruhi status gizi anak. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemic covid-19 terhadap prevalensi anak berisiko stunting di Bangka Belitung. Data status gizi anak diperoleh melalui system Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (e-PPGBM) Provinsi Kepulauan Bangka periode semester pertama tahun 2020 dan dianalisa secara deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan pembatasan kegiatan social masyarakat berakibat pada perubahan pola social ekonomi. Pembatasan terhadap akses konsumsi dan pelayanan kesehatan akan mempengaruhi status gizi anak. Penurunan status gizi anak dapat berdampak pada peningkatan prevalensi anak berisiko stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama pandemic covid-19. Stunting is a form of stunted growth and development during the first 1000 days of life (HPK). The condition of the Covid-19 pandemic can cause changes in social conditions and affect the nutritional status of children. This study was conducted to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the prevalence of children at risk of stunting in Bangka Belitung. Data on children’s nutritional status was obtained through the electronic Community-Based Nutrition Recording and Reporting (e-PPGBM) system of Bangka Island Province for the first semester of 2020 and analyzed descriptively. The results obtained indicate that restrictions on social activities result in changes in socio-economic patterns. Restrictions on access to consumption and health services will affect the nutritional status of children. A decrease in the nutritional status of children can have an impact on increasing the prevalence of children at risk of stunting in the Bangka Belitung Islands Province during the Covid-19 pandemic.
Center for Health Policy and Management
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2020-09-24
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Quantitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58695
10.22146/jkki.58695
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 3 (2020); 154-157
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 3 (2020); 154-157
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58695/29400
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/59237
2020-12-27T16:18:00Z
jkki:ART
Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Utilitas Puskesmas Oleh Peserta JKN di Medan
Hasibuan, Rapotan
Purnama, Tri Bayu
Susanti, Nofi
Jaminan Kesehatan Nasional; Iuran; Puskesmas; Utilitas
Terjadi pro dan kontra begitu besar di kalangan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Besaran Iuran JKN yang kemudian dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020. Pemerintah lalu mengeluarkan kembali Perpres No 64 Tahun 2020 tentang penyesuaian besaran iuran yaitu kenaikan 37,25% pada kelas III, 96,07% pada kelas II dan 87,5% pada kelas I. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kenaikan iuran JKN dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian di tiga Puskesmas dengan responden 150 orang yang dipilih secara convenience sampling. Analisis data menggunakan uji chi-square dan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden merupakan peserta JKN aktif (97,3%) dan mayoritas menolak kenaikan iuran (78,1%). Ditemukan faktor yang berhubungan dengan utilitas Puskesmas yaitu tingkat penghasilan responden (p=0,043) dan respon kenaikan iuran JKN (p=0,014), sementara faktor yang dominan berpengaruh adalah respon kenaikan iuran JKN (p=0,009 ; OR=2,381). Penelitian menyimpulkan penghasilan keluarga dan respon masyarakat berhubungan dengan utilitas Puskesmas. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan intervensi cakupan jaminan kesehatan nasional yang menargetkan seluruh warga. Pihak BPJS Kesehatan dan pemerintah disarankan melakukan sosialisasi intensif agar publik tercerahkan mengenai keuntungan dan kerugian kenaikan iuran. Selain itu, kenaikan iuran dipandang perlu diikuti pengoptimalan pelayanan kesehatan yang bisa dirasakan masyarakat.
Center for Health Policy and Management
2020-12-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/59237
10.22146/jkki.59237
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 4 (2020); 211-217
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 4 (2020); 211-217
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/59237/30207
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/59237/13160
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/59237/13161
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/59689
2020-12-27T16:18:02Z
jkki:ART
Implementasi Kebijakan Physical Distancing dalam Pelaksanaan UTBK SBMPTN di Perguruan Tinggi
Ridwan, Heri
Darmawati, Irma
Rahmawati, Mega Nur
Covid-19; Jaga Jarak; Physical Distancing; Ujian Masuk; UTBK
Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama masa pandemi kegiatan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan physical distancing yang tercantum dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan dan merefleksikan hasil pengamatan lapangan penerapan protokol physical distancing selama pelaksanaan UTBK di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa protokol kesehatan physical distancing dilaksanakan secara optimal selama pelaksanaan UTBK pada sesi persiapan berbaris sebelum memasuki gedung, pemeriksaan kesehatan, serta penjagaan jarak aman di laboratorium komputer dengan pembatasan kapasitas ruangan sebesar 50%. Penerapan kebijakan physical distancing dinilai berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan UTBK.The Computer-Based Written Examination (UTBK) is the main requirement to enroll the College Entrance Join Selection (SBMPTN). This activity was implemented with health protocol during pandemic namely physical distancing applied as an effort to prevent Covid-19. This study discuss about implementation of physical distancing policy on KMK Number HK.01.07/Menkes/413/2020 concerning Covid-19 prevention and control. A case study was used in this research to describe and reflect the field observations of physical distancing implementation in UTBK. The results showed that the physical distancing was implemented optimally during UTBK in the preparation of when examinees stand in line before entrance the building, health checks, and computer laboratory rooms were decreased of capacity to 50%. The implementation of physical distancing policy well done as an effort for prevention of Covid-19 during UTBK.
Center for Health Policy and Management
2020-12-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif, Studi kasus
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/59689
10.22146/jkki.59689
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 4 (2020); 197-201
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 4 (2020); 197-201
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/59689/30205
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/60220
2021-03-31T13:49:24Z
jkki:ART
Implementasi PMK No.40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karier Profesional Perawat Rumah Sakit Islam Surabaya
Muhadi, Muhadi
Professional Career Path, Policy Implementation Patterns, Competence, Nurse
The development of a nurse's career path needs attention for hospital management because it will affect the quality of service. RSI nurses have not been optimal in participating in training related to professional competence. The purpose of this study was to analyze the Implementation of Professional Career Paths for Nurses in RSI Surabaya. This research is qualitative, where this qualitative research is to see and try to understand social problems based on facts obtained in the field (exploration). Determination of the number of informants in 5 structural officials using purposive sampling technique. This study the authors use triagulation of data collection, data validity (trustworthiness) in qualitative research can be done using inspection techniques, which are based on criteria, namely: degree of trust (credibility), uncertainty (confirmability), dependability (dependability) and transferability (transferability). The conclusion of this study is that the implementation of PMK No.40 of 2017 concerning the professional career path of nurses is not optimal. The process of increasing the level of nurse competence is carried out and in accordance with the guidelines by the nursing committee but the guidelines need to be updated. Job promotion is carried out with the peer group assessment approach, personal relationships and emotional closeness with nursing staff who are the suggestions and targets. RSI's attention to the needs and professional career development of nurses is very limited and has not been optimized. Nursing committees create old guidelines that have not been adapted to new policies. PMK No.40 2017 concerning the professional career paths of nurses at RSI is focused on clinical nurses and nurse managers in stages. Keywords: Professional Career Path, Policy Implementation Patterns, Competence, Nurse
Center for Health Policy and Management
STIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo, Surabaya, Indonesia
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60220
10.22146/jkki.60220
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 1 (2021); 17-22
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 1 (2021); 17-22
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60220/31751
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/60220/13583
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/60496
2021-03-31T13:49:24Z
jkki:ART
Review Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT
Umaroh, Ayu Khoirotul
Mustahziyin, Candra Kirana
Lestari, Paramita Boni
Kevaladandra, Zulfa
Pratomo, Hadi
COVID-19; Kebijakan Pemerintah; Lintas Sektor; Segitiga Kebijakan, SWOT
Pendahuluan: COVID-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak multi-sektor. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengatasi COVID-19 baik di tingkat pusat maupun Kota Surakarta. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan lintas sektor terkait COVID-19 di Kota Surakarta, membandingkan kecepatan respon kebijakan dengan pusat, dan memberikan rekomendasi model strategi. Metode: Penelitian ini merupakan Rapid Analysis dengan Media Content Analysis dengan data sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, periode Maret-Mei 2020, dan dapat diakses publik melalui situs dan akun media sosial resmi pemerintah, media lokal dan nasional. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Hasil: Terdapat 22 kebijakan dengan aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor tersebut. Dirumuskan 5 model strategi utama: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif. Kesimpulan: Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat. Pemkot Surakarta dapat mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.
Center for Health Policy and Management
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60496
10.22146/jkki.60496
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 1 (2021); 29-40
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 1 (2021); 29-40
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60496/31753
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/60534
2021-03-31T13:49:24Z
jkki:ART
Evaluasi Pemanfaatan Dana Jampersal pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia
Rizkianti, Anissa
Suparmi, Suparmi
Maisya, Iram Barida
Saptarini, Ika
Kulsum, Siti
evaluasi; hambatan; Jampersal; kesehatan ibu dan anak; pelayanan kesehatan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memiliki Program Jampersal untuk menurunkan kematian ibu dan neonatal. Jampersal dinilai mampu meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, namun pelaksanaan Jampersal masih memiliki kendala, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan Jampersal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan data dari Studi Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa 48,5 persen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 65 persen Puskesmas menyatakan bahwa dana Jampersal dirasa cukup untuk pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir. Dalam hal perencanaan, misalnya, 94,8 persen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 84,2 persen Puskesmas telah menggunakan data berbasis bukti dari tahun sebelumnya dalam menyusun perencanaan Jampersal. Namun, realisasi anggaran Jampersal pada tahun 2018 hanya sebesar 32,3 persen. Selain itu, masih ditemukan sejumlah hambatan dalam hal pemanfaatan dana Jampersal, antara lain sulitnya proses pencairan klaim serta kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana Jampersal. Pemanfaatan Jampersal dapat terus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa potensi daerah seperti penguatan aturan daerah khusus mengenai Jampersal serta ketersediaan dana desa yang dapat dioptimalkan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Center for Health Policy and Management
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60534
10.22146/jkki.60534
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 1 (2021); 41-29
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 1 (2021); 41-29
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60534/31755
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/60534/13805
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/60656
2020-12-27T16:17:59Z
jkki:ART
Capaian Sasaran Keadilan Sosial dalam Layanan Jantung Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Padang
Roza, Shelvy Haria
Keadilan Sosial, Paket Manfaat, Layanan Kesehatan, JKN
Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka penyakit jantung yang tinggi. Paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang luas membuat ketimpangan pelayanan penyakit jantung. Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi capaian ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan jantung yang berkeadilan di kota Padang. Jenis Penelitian merupakan studi kasus pada layanan jantung yang dilakukan di kota Padang. Metode penelitian dengan mix methode. Data kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPJS Kesehatan. Data kualitatif diperoleh dari hasil indept interview terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketersediaan katerisasi jantung di tiga rumah sakit di Kota Padang, namun, hanya satu rumah sakit yang melayani peserta JKN, ketersediaan dokter Spesialis Jantung sudah memadai, kunjungan jantung dan total dana klaim jantung tertinggi pada kelompok PBPU dengan angka kunjungan (30,77%) dan total klaim (31,21%) menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh segmen peserta PBI. Paket manfaat JKN khususnya pelayanan jantung dapat mudah diakses oleh peserta JKN karena fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan tersedia merata di kota Padang. Peserta JKN mendapatkan pelayanan yang adil kepada semua segmen peserta JKN. Namun, pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh semua segmen peserta JKN.
Center for Health Policy and Management
2020-12-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60656
10.22146/jkki.60656
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 4 (2020); 186-196
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 4 (2020); 186-196
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60656/30204
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/60942
2021-03-31T13:49:24Z
jkki:ART
Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Sando, Welly
Dedi, Muhammad
Yanthi, Dami
Reza, Nino
Pendanaan;Pembina; Kader; dan Sarana Prasarana UKS
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum ada kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi hambatan dalam pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan observasional. Waktu penelitian dilakukan pada bulan februari-Agustus di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah, pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Puskesmas dan kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Analisis data yang digunakan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, selanjutnya memproses data, data dari observasi diidentifikasi untuk menggambarkan masing-masing variabel, ringkasan akan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pendanaan UKS sudah tersedia dari dana sehat, pembina UKS saling bekerjasama dengan kader UKS dalam menjalankan program UKS, untuk sarana prasarana masih kekurangan tempat tidur dan membutuhkan ruangan UKS yang lebih besar sesuai dengan banyaknya murid. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulannya hendaknya lebih meningkatkan jalinan kerjasama dengan puskesmas atau lembaga terkait, dengan orang tua dan masyarakat sekitar agar tujuan untuk meningkatkan masyarakat sekolah yang sehat dapat terwujud. Selain itu sekolah sebaiknya berusaha menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksanakannya program UKS di sekolah, sperti penambahan tempat tidur dan ruangan diperbesar. Serta pembina UKS hendaknya lebih aktif dalam memberikan pemahaman tentang TRIAS UKS pada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar pelaksanaan UKS dapat berjalan seoptimal mungkin
Center for Health Policy and Management
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Kualitatif
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60942
10.22146/jkki.60942
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 1 (2021); 23-28
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 1 (2021); 23-28
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60942/31750
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/60942/13949
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61081
2020-12-27T16:18:00Z
jkki:ART
Pemanfaatan Data HDSS Sleman Untuk Evaluasi Pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus Di Rumah Sakit
Andromega, Raimond
Diabetes melitus; Evaluasi; Hipertensi; Sleman HDSS
Data HDSS Sleman merupakan salah satu data ekternal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit. Pemanfaatannya dibeberapa negara dapat dikatakan sangat besar pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Kelebihan data HDSS dibandingkan data ekternal lainnya terletak pada data yang bersifat longitudinal dan memberikan data yang valid dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan data HDSS Sleman untuk evaluasi pelayanan hipertensi dan diabetes mellitus di rumah sakit. Metode yang dipakai adalah mixed-method dengan desain explanatory. Hasil penelitian menunjukkan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS pemerintah (p=0,000) dan swasta (p=0,002). Umur responden merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS swasta (p=0,035) dan frekuensi rawat jalan (p=0,003). Selain itu, kepemilikan asuransi (p=0,020) juga menjadi faktor yang berhubungan dengan frekuensi rawat jalan di RS. Pada lama rawat inap di RS tidak ditemukan faktor demografi yang berhubungan. Lama rawat inap (p=0,000) dan frekuensi rawat jalan (p=0,000) di RS adalah faktor yang berhubungan dengan output perawatan responden. Data HDSS Sleman dapat memberikan informasi perbandingan pelayanan antara RS pemerintah dan swasta, akses pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan juga dampak dari pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Upaya memperkenalkan HDSS Sleman dinilai masih kurang dan pengembangan selanjutnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Potensi besar dalam pemanfaatan data HDSS Sleman tidak hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di RS, namun juga kesempatan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dalam kebijakan kesehatan seperti yang dicontohkan beberapa negara. Sleman HDSS data is one of the external data that can be used to evaluate the quality of service in the hospital. Its use in several countries can be said to have a very big influence on health policymaking. The advantages of HDSS data compared to other external data lies in data that is longitudinal and provides valid data from time to time. This study aims to determine the potential use of Sleman HDSS data to evaluate hypertension and diabetes mellitus services in hospitals. The research used a mixed-method with an explanatory design. The results showed that the area of residence is a factor associated with the quality of service in government (p = 0.000) and private (p = 0.002) hospitals. Respondent's age was a factor associated with service quality in private hospitals (p = 0.035) and frequency of outpatient care (p = 0.003). Besides, insurance ownership (p = 0.020) is also a factor associated with the frequency of outpatient care in hospitals. There were no associated demographic factors in the length of stay in the hospital. Length of stay (p = 0,000) and frequency of outpatient care (p = 0,000) at the hospital are factors associated to the respondent's care output. Sleman HDSS data can provide information on the comparison of services between public and private hospitals, access to services both outpatient and inpatient, and also the impact of services provided to patients. Efforts to introduce the Sleman HDSS are considered insufficient and further development is expected following the needs of data users. The great potential in utilizing the Sleman HDSS data can not only be used to evaluate the quality of services in hospitals, but also the opportunity to provide the information needed for the government in health policies, as exemplified by several countries.
Center for Health Policy and Management
2020-12-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61081
10.22146/jkki.61081
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 4 (2020); 202-210
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 4 (2020); 202-210
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61081/30206
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61081/14007
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61081/14008
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61081/14010
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61660
2021-03-31T13:49:24Z
jkki:ART
Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas terhadap Kunjungan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit
Yogadhita, Gde Yulian
Donna, Bella
Ariani, Madelina
Aktariyani, Tri
Pangaribuan, Happy R
PSBB; pembatasan sosial; kunjungan pasien; persepsi masyarakat; COVID-19
Pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan, jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda kurva epidemi turun. Sementara sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah penularan. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan harapan bagi rumah sakit untuk mengurangi jumlah kenaikan kasus Covid-19 di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan dampak kebijakan terkait PSBB terhadap kunjungan pasien penanganan COVID-19 di wilayah DIY dan DKI Jakarta melalui pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis penelitian deskriptif. Sejak Januari sampai 7 Agustus 2020, terdapat sekitar 241 regulasi regulasi tingkat nasional dan daerah, di mana 100 mengatur mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sisanya mengatur hal lain. Bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pada 25 Maret – 5 Juli 2020 jumlah angka kunjungan pasien penanganan covid di rumah sakit fluktuatif. Pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan DKI Jakarta sudah mengupayakan berbagai kebijakan pembatasan sosial, sementara disisi lain kunjungan pasien rumah sakit baik itu pasien dalam pengawasan (sekarang dikenal dengan sebutan suspect) dan pasien konfirmasi positif masih belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Selama Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan pasien yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Artinya kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan tingkat kunjungan pasien. Sehingga selama belum terjadi lonjakan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) dengan memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.
Center for Health Policy and Management
Center for Health Policy and Management (CHPM) Faculty of Medicine, Public Health and Nursing Universitas Gadjah Mada
Knowledge Sector Initiative (KSI)
2021-03-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis penelitian deskriptif.
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61660
10.22146/jkki.61660
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 1 (2021); 8-16
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 1 (2021); 8-16
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61660/31749
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61660/14233
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61663
2021-06-30T13:35:28Z
jkki:ART
Analisis Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Analisis Kelompok Risiko Terhadap Persebaran Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2020
Purwaningsih, Erwin
Kebijakan, Kelompok Risiko, Covid-19
Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya new emerging infectious disease di China yang disebabkan oleh Coronavirus Disease (Covid-19). Peningkatan kasus yang selalu meningkat di Indonesia bahkan mencapai angka tertinggi se-Asia Tenggara untuk angka kematian pasien covid-19. Kebijakan tertulis dan tidak tertulis diperlukan untuk penanganan kasus ini. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan kesehatan berdasarkan analisis kelompok risiko terhadap persebaran kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2020. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (cross sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Covid-19 pada laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. Hasil: Hingga akhir Oktober tahun 2020 kasus korona di Indonesia mencapai 410.088 kasus dan meninggal sebanyak 13.869 kasus. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi se Indonesia dengan 95.253 kasus terkonfirmasi positif, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jenis kelamin laki-laki memiliki angka kasus, isolasi, sembuh dan meninggal lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan yang masing-masing lebih dari 50% kasus. Usia dewasa produktif yaitu 31-45 tahun memiliki angka kasus tertinggi dibandingkan kelompok umur lain dengan akumulasi 30,9%. Kelompok usia dengan jumlah kasus meninggal tertinggi berada di kelompok umur>60 tahun dengan 42,6%. Kebijakan pemerintah mulai dari perlindungan diri dan lingkungan baik secar tertulis maupun tidak tertulis (himbauan) dibuat untuk menekan angka persebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kesimpulan: Kebijakan yang telah dibuat pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mencegah dan menekan angka penularan covid-19.
Center for Health Policy and Management
STIKES Mutiara Mahakam
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (cross sectional).
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61663
10.22146/jkki.61663
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 2 (2021); 86-93
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 2 (2021); 86-93
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61663/31747
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61674
2020-12-27T16:18:02Z
jkki:ART
PERAN SEKTOR SWASTA DALAM RESPON TERHADAP COVID-19: STUDI KASUS DI YOGYAKARTA
Listyadewi, Shita
Setiyaningsih, Hermawati
Sektor swasta; Lonjakan kapasitas; Covid-19
Latar Belakang. Kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi bencana Covid-19 ini dilakukan oleh semua pihak mulai dari pemerintah sampai dengan swasta. Kerjasama Pemerintah dengan Sektor Swasta bukanlah hal baru di Indonesia, namun dokumentasi mengenai contoh nyata kerjasama tersebut dalam situasi darurat bencana masih sangat jarang. Padahal koordinasi antar pihak termasuk dengan sektor swasta merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan desain penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam di 3 rumah sakit swasta, dinas kesehatan, BPBD dan unsur masyarakat yang ditentukan secara purposive sampling.Hasil. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19 dan membentuk tim gugus tugas penangangan Covid-19. Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait Covid-19 melalui berbagai aspek. Pemda DIY menunjuk 14 rumah sakit swasta sebagai tambahan RS rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, lebih dari 50% adalah RS swasta. Pada November 2020 masih terjadi lonjakan pasien yang berdampak pada kapasitas tempat tidur di RS rujukan yang terisi 65% serta bertambahnya beban kerja tenaga kesehatan. Untuk membantu dampak Covid-19, berbagai kelompok masyarakat berinisiatif melakukan gerakan sosial dengan mendistribusikan alat kesehatan, melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi, pemberdayaan UKM, serta memberikan bantuan sembako.Kesimpulan. Dorongan Pemda DIY untuk bekerja sama dengan sektor swasta adalah untuk memperluas layanan di sektor kesehatan dan lainnya. Sektor swasta sangat responsif dan turut berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Dengan kasus Covid yang masih terus bertambah di DIY, sangat diperlukan sistem yang terintegrasi terkait pendataan stok dan kebutuhan di masing-masing unit, baik terkait alat juga tenaga kesehatannya. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta memerlukan model yang lebih efektif, termasuk juga perbaikan sistem klaim pembiayaan pasien Covid-19.
Center for Health Policy and Management
2020-12-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Qualitative
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61674
10.22146/jkki.61674
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 4 (2020); 218-224
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 4 (2020); 218-224
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61674/30220
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61686
2021-06-30T13:35:28Z
jkki:ART
Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Bencana Non-Alam: Studi Kasus COVID-19 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta
Utami, Yohana Puji Dyah
T. Pinzon, Rizaldy
Meliala, Andreasta
kesiapan rumah sakit; hospital safety index; surge capacity; pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 menjadi masalah global sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Pengalaman di Cina dan di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan upaya penyiapan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID yang melonjak dalam waktu singkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur tingkat kesiapan rumah sakit Bethesda Yogyakarta dalam menyiapkan sumber daya untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19. Penelitian ini adalah studi kasus. Populasi penelitian adalah staf dan manajemen rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara mendalam, daftar pertanyaan wawancara, dan form Hospital Safety Index (HSI). Analisis data ditampilkan sesuai dengan konsep surge capacity rumah sakit yaitu meliputi aspek space, staff, stuff/supplies, dan system berdasarkan data penelitian. Indeks keamanan modul 2 sebesar 0,38 dan klasifikasi b. Indeks keamanan modul 3 sebesar 0,70 dan klasifikasi a. Indeks keamanan modul 4 sebesar 0,29 dan klasifikasi c. Status keseluruhan fasilitas kesehatan termasuk klasifikasi B, dengan indeks keamanan sebesar 0,46. Faktor-faktor penentu manajemen bencana di rumah sakit Bethesda Yogyakarta berdasarkan aspek space adalah perubahan tata ruang, penyiapan dan penggunaan ruang isolasi, penyiapan eskalasi ruang, dan alur ke ruang isolasi. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek staff adalah kesediaan, kriteria, dan kompetensi SDM, perlindungan terhadap staf, skrining dan isolasi bagi staf yang terpapar COVID-19, dan upaya memotivasi staf untuk pelayanan COVID. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek supplies adalah upaya mencukupkan APD yang sesuai standar dan level, sinkronisasi kebutuhan dan ketersediaan logistik, upaya mencukupkan logistik, peran jejaring dalam mencukupi kebutuhan seperti ventilator dan donasi. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek sistem adalah upaya meminimalkan risiko penularan, pemisahan area, skrining, komunikasi eksternal dan internal, sistem informasi, tren selama pandemi, dan inovasi pelayanan sebagai strategi rumah sakit untuk bertahan. Selama status kedaruratan belum dicabut, rumah sakit harus terus melakukan langkah-langkah intervensi untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID atau jika ada gelombang kedua pandemi.
Center for Health Policy and Management
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
studi kasus
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61686
10.22146/jkki.61686
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 2 (2021); 100-106
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 2 (2021); 100-106
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61686/31746
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61686/14241
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61686/14242
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61686/14243
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61686/14244
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61712
2020-12-27T16:18:02Z
jkki:ART
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Kabupaten Rembang Efektif?
Shofi, Rizani
Jati, Sutopo Patria
Sriatmi, Ayun
Community empowerment; Covid-19; Hamlet; Jogo Tonggo
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jogo Tonggo. Desa Sendangasri merupakan salah satu desa di Kabupaten Rembang yang menerapkan Jogo Tonggo tepatnya di Dusun Pelem. Pada awal bulan Juli dilaporkan terdapat 1 kasus positif covid-19 di Dusun Pelem. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jogo Tonggo hanya mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial keamanan. Tidak optimalnya pelaksanaan jogo tonggo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya komunikasi antar birokrasi dalam mensosialisasikan jogo tonggo, satgas belum memahami pedoman pelaksanaan program sehingga tidak mengetahui tugas, fungsi dan kewenangannya. Kewenangan pelaksana yang terbatas akibat tidak adanya SK serta adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah desa dalam perencanaan program dan pemenuhan sumber daya.Regional Government of Central Java Province issued Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating Handling of COVID-19 at the Rukun Warga (RW) through the Establishment of a satgas Jogo Tonggo. Sendangasri is one of the villages in Rembang Regency, which implements Jogo Tonggo, precisely in Pelem Hamlet. In July, Pelem Hamlet has reported a positive case of Covid-19. This article is based on qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of jogo tonggo in Pelem Hamlet covers two sectors namely the health sector and the social security sector. The implementation of jogo tonggo has not been running optimally due to lack of communication between the bureaucracy in socializing jogo tonggo program, the implementers does not understand the guidelines so they do not know their duties, functions and responsibilities. Limited authority of implementers because there is no organization decree. Theres is high dependence on village governments in program planning and fulfillment of resources.
Center for Health Policy and Management
2020-12-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
qualitative research with a descriptive approach
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61712
10.22146/jkki.61712
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 9, No 4 (2020); 178-185
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 9, No 4 (2020); 178-185
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61712/30203
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61712/14260
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61712/14261
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/downloadSuppFile/61712/14262
Copyright (c) 2020 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/61745
2021-09-30T14:30:06Z
jkki:ART
Government Policy on Covid-19 : Perspective of Certain Professions in Indonesia
Indraswati, Dyah
Martayadi, Uwi
Rahmaniah, Sovia
Maulyda, Mohammad Archi
Utami, Prihma Sinta
Covid-19; impact; policy
On December 2019, Wuhan, the capital city of Hubei, China, became the center of a pneumonia outbreak that indicated the discovery of a new type of Coronavirus named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which caused Covid-19. The type of this research was descriptive qualitative. Data collection procedures were done by literature study, interviews, and documentation. The subject of the study was 16 people with different professions. Some professions which came in contact with Covid-19 and the policies include healthcare professionals, online transportation drivers, sellers, teachers/lecturers, and journalists. To analyze the data, the researcher used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aimed to examine government policy and observe the perspectives of Indonesian people from different professions about the Covid-19 virus outbreak and its impact on socio-economic life. The results of the study showed that Indonesian government's policies were appropriate in overcoming the Covid-19 virus outbreak even though the benefits were not evenly distributed for the entire community.
Center for Health Policy and Management
2021-09-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
descriptive qualitative research
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61745
10.22146/jkki.61745
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; Vol 10, No 3 (2021); 126-135
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; Vol 10, No 3 (2021); 126-135
2620 4703
2089 2624
eng
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61745/32659
Copyright (c) 2021 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
aa49850f2ca99eecf959da48cdc029fa