Civil Society Democratic Governance: The Case of Indonesia

https://doi.org/10.22146/jkap.8440

Arief Budiman(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Perdebatan mengenai hubungan antara negara (state) dan masyarakat madani (civil society) sejauh ini masih terpengaruh oleh argumentasi Hegel, bahwa isu pentingnya terletak pada bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan mencapai keadilan sosial bagi rakyat dan sebuah negara oligarki di mana pemerintah dan partai-partai politik mernelihara status quo untuk melindungi kepentingan bersama mereka. Meskipun pemerintahan Megawai telah berhasil mendinginkatt kehidupan politik di Indonesia tetapi mengingat masih buruknya kualitas partai politik serta visi politik Megawati yang letnah. pemerintahan ini belum mampu memberi lccus yang terbaik bagi rakyat negeri ini.

Keywords


politik pasca-Suharto; masyarakat madani; pemerintahan yang demokratis

Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.8440

Article Metrics

Abstract views : 428 | views : 418

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)

Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281,

Phone: 0274-563825

Fax: 0274-589655
Email: igpa@ugm.ac.id