An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies

https://doi.org/10.22146/jkap.8323

Muyanja Seenyonga(1*), Sulistyo Sulistyo(2)

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Tulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi, swastanisasi, mendorong terciptagapersaingan dalam penyedianjara umum, menaikan upah dan gift riilpegawai negeri sOil, yang hares kenaikannya hams dikaitkan langsung dengan kineda mereka, adalah beberapa cars lee arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu, kebijakan tadi harm diimbangi dengan beberape mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil, dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pernberdayaan upaya badan pemberatasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dart berbagai bidang dan leetrampilan, diberikan wewenang untuk mencegah, menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberatasan korupsi, pergebab korupsi, datnpak yang ,ditimbulkannya, dan tanguingjawab macjarakat dalam toga pemberatasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa sajayang terlibat kasus korupsi memberikan sigalyangjelas pada magarakat bah= korusi tidak bermanfaat karena resikonya amat bout. Upgayang tidak kalah penting dalam upga pemberatasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdin"ga kebebasam media massa, kegiatan LSM, dan iranoarensi di lembaga legislative, akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. sipil Komitmen pemerintah, yang tenvujud dalam ritewenangyang diberikan badan pemberatas Korupsi, sumber daya alam dan manusia yang dOerunutkkan kea rah tersebut, , dan dasar hukum yang kuatyang melandasi kegiatannya, dan pemberian kin dan ntewenanguntuk mendapat berbagai bantuan dari luarnegeriyangperlu dalam operasitga amat penting untuk keberhasilan pembersihan negera dari 'penyakit' korupsi. Upaya untuk memberatas korupsi seyogyanya hams berkelanjutan supaya masyakarat sadar akan kerugian korupsi pada masyakarat baik yang bersifat
jangka pendek dan panjang.

Keywords


Facilitation payment; bureaucracy; governance

Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.8323

Article Metrics

Abstract views : 585 | views : 265

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)

Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281,

Phone: 0274-563825

Fax: 0274-589655
Email: igpa@ugm.ac.id