Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

https://doi.org/10.22146/jkap.7533

Febriyana Tri Achyani(1*), Frans Gana(2), Petrus Kase(3)

(1) Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang
(2) Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang
(3) Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja Komisioner dengan Sekretariat Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hubungan kerja sekretariat dan komisioner dalam penyelenggaan kegiatan baik pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu belum sepenuhnya mempedomani hubungan kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Penyebabnya beragam, di antaranya kualitas sumber daya manusia Sekretariat yang masih membutuhkan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang intens. Selain itu, sarana hubungan kerja seperti kebijakan yang merupakan kewenangan KPU dan implementasinya yang menjadi kewenangan sekretariat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur dan tata kerja belum optimal dilaku- kan, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pun menjadikan orientasi pelaksanaan tugas cendrung mengutamakan hasil daripada proses.

Keywords


efektivitas, hubungan kerja, sarana, sumber daya manusia

Full Text:

PDF


References

Arifin, A. 1984. Strategi Suatu Komunikasi: Suatu Pengantar Ringkas. Armico. Bandung.

Curtis, D. B., J. J. Floyd, dan J. L. Winsor. 2005. Komunikasi Bisnis dan Profesional. PT. Remaja Ros­dakarya. Bandung.

Depari, Edward dan Colin Mac Andrew (ed.). 1978. Peranan Komunikasi dalam Pembangunan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

De Vito, J., and H. Lasswell. 1986. The Interpersonal Communication Book. Addison Wesley Longman Inc. New York.

Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-0rganisasi Modern (terjemahan). UI Press. Jakarta.

Gibson, J. L., J. M. Invancevich, dan J. H. Donnelly. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses. Terjemahan Nunuk Ardiani. Jilid 1. Erlangga. Jakarta.

Gie, The. L. 2000. Ensiklopedia Administrasi. Haji Masagung. Jakarta.

Handoko, T. H. 1995. Manajemen. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Kadarmo, Siwi Ultima, Suganda ND, dan Supono. 2001.

Koordinasi dan Hubungan Kerja. Bahan Ajar Diklatpim IV. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kedua. Bina Aksara. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2012. Modul Orientasi Bagi Anggota KPU. Komisi Pemilihan Umum Pusat. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. 2013. Peta Permasalahan Untuk Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU. Komisi Pemilihan Umum Pusat. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2008. Kertas Kerja Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Liliweri, A. 2001. Komunikasi Antar Pribadi. CV Mandar Maju. Bandung.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2008. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2009. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogya­karta.

Mulyadi, M. 2009. Hubungan Kerja Antar Unit Pada Organisasi Sekretariat Daerah; Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang­Jawa Barat. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

Mulyana, D. 2005. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.

Nadaek, H. 2001. Hubungan Kepemimpinan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Kinerja Aparat Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

Ndraha, T. 2003. Budaya Organisasi. Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemili- han Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemi- lihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU No 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2010-2014. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta. Bandung.

Suit, Jusuf dan Almasdi. 1996. Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Undang­-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang­-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Wijaya, C. 1989. Upaya Pembaruan dalam Pendidikan dan Pengajaran. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Wiroatmodjo, Piran, Made Suwandi, dan Darma Setyawan Salam. 2001. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Bahan Ajar Diklatpim IV. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Wiryanto. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.7533

Article Metrics

Abstract views : 10870 | views : 7025

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik