Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

https://doi.org/10.22146/jkap.6877

Lily Sri Ulina Peranginangin(1*)

(1) Penganalisa Bahan dan Pemanfaatan pada Balai KSDA Sumatera Barat
(*) Corresponding Author

Abstract


Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.

Keywords


Analisis isi, kawasan konservasi, kolaboratif, good governance

Full Text:

PDF


References

Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html.

Carter, Jane with Jane Gronow. 2005. CIFOR Occasional Paper No. 43 Recent Experience In Collaborative Forest Management A Review Paper. Center for International Forestry Research. Bogor.

Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

_____________. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.

Krippendorf, Klaus. 1991. Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi. CV. Rajawali. Jakarta.

Larson, A. M., and Soto, F. 2008. Decentralization of Natural Resource Governance Regimes. The Annual Review of Environment and Resources.

Najih, Mokh., Fifik Wiryani, Sirajuddin, Ana Sopanah. 2006. Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. YAPPIKA. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132. 19 Agustus 1998. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. 19 Mei 2011. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004 Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, Teguh Kurniawan. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural. DIA FISIP UI. Jakarta.

Raik, Daniela Beth. 2008. Governance In Community-Based Forest Management: The Case Of Madagascar. Cornell University. New York. https://dspace.library.cornell.edu/ bitstream/1813/11191/1/Raik%20Dissertation.pdf .

Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014

Sumarto, Hetifah SJ. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. 30 September 1999. Jakarta.

Wrihatnolo, Randy R., Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Wulan, Yuliana Cahya, Yurdi Yasmi, Christian Purba, dan Eva Wollenberg. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan 1997-2003. www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/ BWulan0401I0.pdf. 26 Maret 2011.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.6877

Article Metrics

Abstract views : 6728 | views : 4026

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c)



Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)

Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281,

Phone: 0274-563825

Fax: 0274-589655
Email: igpa@ugm.ac.id