KEBIJAKAN SUKU BUNGA TINJAUAN TEORITIS DAN BUKTI EMPIRIS



Iswardono Sardjonopermono(1*)

(1) Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Di banyak negara yang sedang berkembang dahulu pemerintahnya melakukan kebijakan suku bunga dengan cara membatasi suku bunga berlaku di pasar uang baik untuk suku bunga kredit maupun suku bunga deposito. demikian halnya dengan pemerintah Indonesia sebelum 1 Juni 1983 juga melakukan Kebijakan suku bunga dengan membatasi suku bunga yang berlaku di Indonesia. Pembatasan suku bunga ini jika dihadapkan pada laju inflasi terjadi di negara yang sedang berkembang ring menghasilkan suku bunga riil yang igatip. Hal ini disebabkan karena suku bunga nominal yang ditetapkan oleh pemerintah lebih daripada laju inflasi, sehingga suku bunga yang merupakan selisih antara suku bunga mininal dengan laju inflasi akan negatip. Di samping itu, pembatasan suku bunga juga cenderung menghasilkan distorsi dalam alokasi sumber-sumber produktip, baik melalui kurangnya akumulasi kapital serta kesalahan kasi kapital tersebut pada tingkat tabungan berapapun. Banyak pakar ekonomi, sebagaimana Shaw (1973) dan McKinnon (1973), yang telah mengemukakan pendapatnya bahwa distorsi yang disebabkan oleh "represi keuangan" negara yang sedang berkembang bahkan lebih penting daripada distorsi yang disebabkan oleh kebijakan lainnya seperti misalnya pembatasan perdagangan.


Kedua pakar di atas juga mengatakan bahwa elemen yang penting di dalam pembangunan ekonomi adalah liberalisasi pasar keuangan. Sebab dengan adanya liberalisasi di bidang keuangan ini akan menghilangkan distorsi yang terjadi di pasar uang, sebagaimana yang dijalankan pemerintah Indonesia pada 1 Juni 1983 dengan deregulasi di bidang perbankan khususnya.yaitu dengan cara menghilangkan pagu kredit dan memberi kebebasan pada bank-bank umum untuk menentukan suku bunganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Kebijakan deregulasi ini dimaksudkan sebagai tindakan pemerintah dengan cara mengurangi dan atau melonggarkan aturan - aturan yang dianggap menyebabkan terjadinya distorsi. Kata deregulasi tersebut digunakan untuk menggantikan kata liberalisasi. Tin'dakan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan suku bunga dan atau mengurangi laju inflasi. Meskipun banyak ahli/ekonom yang setuju atas program reformasi keuangan tersebut akan menguntungkan bagi negara-negara yang sedang berkembang, di mana elemen kuncinya adalah suku bunga, akan tetapi banyak juga ekonom yang menyangsikan keberhasilan tersebut Vogel (1979), Galbis (1981), McKinnon (1981&82), dan ekonom lainnya telah melakukan pengujian terhadap masalah yang akan muncul seandainya program tersebut dilakukan bagi suatu negara yang sedang berkembang. Karena masing-masing negara berkembang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, sehingga program tersebut tidak dapat disamaratakan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Menurut Galbis (1981), keberhasilan program reformasi keuangan tersebut, apapun namanya baik deregulasi maupun liberalisasi, akan tergantung pada berbagai persyaratan sebagai berikut: (1) pemerintah harus menganut prinsip dasar perekonomian pasar artinya campur tangan pemerintah dihilangkan; (2) struktur dan ukuran pasar keuangan tersebut cukup/memadai untuk terjadinya persaingan yang efektip,artinya agen/ pemain yang ada dipasar keuangan tersebut cukup besar/banyak, dan; (3) kebebasan untuk keluar masuk pasar dimungkinkan terjadi, ini berarti bahwa hambatan untuk memasuki dunia usaha tersebut tidak dimungkinkan terjadi.


Dengan demikian jika ketiga kondisi di atas, salah satu atau semuanya, tidak terpenuhi maka pembebasan suku bunga akan berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pasar uang tersebut. meningkatnya kekuatan oligopoli dipasar uang tersebut, dan merangsang adanya situasi pasar yang cenderung mendukung adanya suku bunga deposito yang lebih rendah.

Dalam hal ini suku bunga merupakan pokok bahasan (variabel kunci) karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Gonzales-Vega (1982), dimana suku bunga merupakan harga relatip terpenting yang ada diperekonomian pasar; suku bunga merupakan penentu dan pengawas terjadi harga barang-barang lainnya dipasar; dan suku bunga telah dikenal secara umum sebagai penyebab terjadinya distorsi pasar secara umum.


Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk melihat masalah yang mungkin terjadi dengan adanya deregulasi perbankan di Indonesia ditahun 1983. Dan masalah tersebut mungkin lebih berat jika dibandingkan dengan tidak adanya reformasi keuangan, dalam artian bahwa pembatasan suku bunga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih lebih baik. Hal ini diperkirakan karena persyaratan untuk keberhasilan reformasi keuangan tersebut diragukan adanya. Dan bahkan ada yang menyarankan adanya urutan dalam reformasi tersebut, manakah yang lebih didahulukan apakah di bidang keuangan, pasar modal, maupun di bidang lainnya.

Menurut Iwan Jaya Azis (1996) urutan tahapan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia memang bukan urutan yang terbaik, bahkan bertentangan dengan hipotesis yang umumnya muncul dalam buku teks yaitu bahwa stabilisaaj harus mendahului program penyesuaianl struktural, reformasi perdagangan harua mendahului reformasi keuangan dan baru setelah semuanya diterapkan neraca modal dapat dibuka (sistem devisa bebas). Sedangka yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Sistem devisa bebas sudah dianut sejak tahun 1971, jadi bukan tahap akhir dari seluruh episode, dan
b. Reformasi keuangan dilaksanakan mulai Juni 1983, jadi lebih dahulu jika dibandingkan dengan
c. Liberalisasi perdagangan yang baru dilakukan sekitar tahun 1986.

Akan tetapi hasil yang dicapai berdasarkan indikator makro menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi dari pada yang sesungguhnya terjadi. Namun dengan memperhitungkan faktor distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan berbeda, hasil tahapan reformasi yang dilakukan Indonesia ternyata lebih buruk. Artinya walaupun laju pertumbuhan ekonomi lebih lambat, namun tingkat pemerataan relatif masih lebih baik. (Iwan Jaya Azis, 1996 dan Azis, 1996)


Keywords


Kebijakan Suku Bunga Tinjauan Teoritis dan Bukti Empiris, Kebijakan Suku Bunga

Full Text:

Untitled


References

Fry, M.J., "Saving, Investment, Growth and the Cost of Financial Repression", World Development, Vol. 8, April 1980. -------, "Money, Interest, Inflation and Growth in Turkey", Journal of Monetary Economics, Vol. 6,1980. Galbis, V., "Analytical Aspects of Interest Policies in less Developed Countries", Savings and Development, No. 2,1982. ------, "Financial Intermediation and Economic Growth", in P.C.I. Ayre, ed. Finance in Developing Countries, London: Frank Cass, 1977. —, "Money, Investment, and Growth in Latin America 1961-1973", EDCC, Vol. 27 No. 3, April 1979. —, "Interest Rate Management: The Latin American Experience". Savings and Development, No. 1,1981. Dnzales-Vega, C, "Arguments for Interest Rate Reform", Savings and Development, No. 3, 1981. -----, "Interest Rate Restrictions and the Socially Optimum Allocation of Credit". Savings and Development, No. 1,1980. Kapur, B.K., "Money as a Medium of Exchange and Monetary Growth in an Underdevelopment ContextT, Journal of Development Economics, Vol. 2, No. 1, March 1975. Krugman, P., "Interest Rate Ceilings, Efficiency and Growth: A Theoretical Analysis", Yale University, August 1978. McKinnon, R., '"Money and Capital in Economic Development", The Brookings Institution: Washington, D.C., 1973. Mathieson, J., "Financial Reform and Capital Flows in a Developing Economy", IMF-SP, Vol. 26, No. 3, September 1979. -------, "Optimal Stabilization Policies in a Developing Economy", Journal of Development Economics, Vol. 7,1980. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 11 No.1 Tahun 1996 Shaw, E., "Financial Deepening in Economic Development", Oxford University Press, 1973. Spellman, L.J., "Deposit Ceilings and the Efficiency of Financial Intermediation", Journal of Finance, Vol. 35, No. 1, March 1980. Taggart, R.A., Jr., "Effects of deposit Rate Ceilings: The Evidence from Massachusetts Savings Bank", Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 10, No. 2, May 1978. Vogel, R.C., "Barriers to Financial Reform", Occasional Paper, No. 643, Ohio State University, August 1979. Kuncoro, M.K., "Deregulasi Perbankan di Indonesia", PRISMA, No. 2, Tahun XXIII, Februari 1994. Pieter Korteweg & Peter D. Van Loo, "The market for money and the market for credit", Marketing Nighoff Social Sciences Divission, Leiden 1977. Robert S. Pyndick & Daniel L Rubinfield, "Econometric Models and Economics Forecast, Third Edition, Me Graw-Hill, Inc., 1991. Damodar N. Gujarati, "Basic Econometrics", Third Edition , Me Graw-Hill, Inc., 1995 Nadeem U. Haque, Kajal Lahiri & Peter J. Mortiel, "A Macro Econometric Model for Developng Countries, IMF-Staff Papers, Vol. 37, No. 3, September 1990. A.P. Barten, "Methodological Aspects of Macroeconomic Model Construction" Cabay, Louvain-la-Neuve , Leuven 1984. Gerad Caprio Jr., " Financial Reform Theory and Experience," The World Bank. A. Zellner, "An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and test for Aggregation Bias", Journal of the American Stastistical Association, Vol. 57, p.p. 348-368, 1962. Lee Yang Pal, "Inflation Hedges and Economics Growth in a Monetary Economy", In Money, Interest, and Banking Development, Written by Maxwell J. Fry, The Johns Hopkins University Press, 1988 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 11 No.1 Tahun 1996 Ronald L. McKinnon, "Monetary Stabilization in LDCS and the International Capital Market", In Money, Interest, and Banking in Economic Development, by Maxwell J. Fry, The Johns Hopkins University Press, 1988. Stiglitz J.E. & Andrew Weiss, "Credit Rationing in Market with Imperfect Information", American Economic Review 71 (3), June 1981, p.p. 393-410. Cho Yoon Je & Deena Khatkate, "Lessons of Financial Liberalization in Asia: A Comparative Study", World Bank Discussion Papers, No. 50,1989. Villaneuva D. & A. Mirakhor, "Interest Rate Policies, Stabilization and Bank Strategies for Financial Reform", IMF Working Paper, WP/90/8, 1990. Calvo G., " Triying to Stabilize: the Case of Argentina ", In Pedro Aspe, Rudiger Dornbusch, and Maurice Obsfeld eds.. Financial Problems of the World Capital Market: The Problem of Latin American Countries, Chicago (University of Chicago, 1988.) Rodrick D., "Trade and Capital Account Liberalization in a Keynesian Economy". Jornal of International Economics, 1989. Dornbusch R. dan Reynoso A., "Financial Factors in Economic Development", AER. Papers and Proceeding of the 101 ST Annual Meeting, May 1989. Diaz Alejandro, Carlos, 1985, "Goodbey Financial Repression, Hello Financial Crash," Journal of Development Economics. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 11 No.1 Tahun 1996




Article Metrics

Abstract views : 4941 | views : 968

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Journal of Indonesian Economy and Business

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Indonesian Economy and Business

Journal

Editorial Team
Focus and Scope
Peer Review Process
Publication Ethics
Screening for Plagiarism

Authors

Author Guidelines
Submission Guidelines
Online Submissions
Copyright Notice
Privacy Statement
Author Fees

Download

Author Pack
Submission Form & Manuscript Template

 

Reviewer

Reviewer Guidelines
Reviewer Acknowledgement

 

Reader

General Search
Achieves
Author index
Title index

 

 

The Journal of Indonesian Economy and Business (print ISSN 2085-8272; online ISSN 2338-5847) is published by the Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada, Indonesia. The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

© 2019 Journal of Indonesian Economy and Business 
 Visitor Statistics