2024-03-29T11:27:56Z
https://jurnal.ugm.ac.id/index/oai
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10847
2016-09-21T07:19:57Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160921 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Communal Conflict in Indonesia: Contagious or Latent Issues?
Sujarwoto, Sujarwoto
Array
Penelitian ini mengkaji faktor sosial, ekonomi dan politik sengketa komunal yang terjadi di Indonesia dan menguji bagaimana sengketa komunal secara spasial terhubung antar kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Data bersumber dari Sensus Potensi Desa (Podes) tahun 2008 dan laporan statistik pemerintahyang berisi informasi mengenai sengketa komunal di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (N kabupaten/kota= 465). Penelitian ini menemukan bahwa sengketa komunal di Indonesia terjadi akibat adanya faktor faktor laten di dalam kabupaten/kota. Dibandingkan dengan keragaman agama dan etnis, sengketa komunal memiliki hubungan kuat dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, elite capture dan lemahnya kapasitas kabupaten/kota dalam mengelola sumber-sumber fiskal daerah.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-09-21 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10847
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10848
2016-09-21T07:19:57Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160921 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara
Setyawati, Siti Muti’ah
Agussalim, Dafri
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan karakter security complex atau the pattern of amity andenmity antara Indonesia dan Australia. Secara garis besar aspek amity (kerjasama) antara kedua negara jauh lebih dominan dari pada aspek enmity-nya (permusuhan). Metode utama yang digunakan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan kausalitas antara independent variable dandependent variable yaitu metode interpretive analytic dengan logika berpikir inductive. Pelajaran yang dapat diambil yaitu; pertama, kita tidak bisa bertindak berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan berbuat baik pada kita. Kedua, seharusnya sejak awal kita memfokuskan diplomasikita untuk mencegah agar Australia tidak melakukan tindakan yang merugikan Indonesia. Ketiga, kita harus memahami bangsa dan negara tersebut di segala aspeknya, khususnya dinamika politik domestiknya secara lebih dalam dan lebih kritis lagi
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-09-21 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10848
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10849
2016-09-21T07:19:57Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160921 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi
Nuryanti, Sri
Array
Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember2015 merupakan bagian dari diskursus besar untuk memperbaharui sistem pemilu sehingga sistem itu paling sesuai dengan Indonesia dan khususnya mampu menjawab berbagai isu khususnya terkait dengan efisiensi dari segi pembiayaan pilkada dan efektifi tas penyelenggaraan pilkada. Diskursus pilkada yang muncul di akhir 2014 penting untuk melihat bagaimana diskursus itu telah didiskusikan menyeluruh khususnya berdasarkan fakta bahwa ada banyak pemimpin lokal yang mempunyai kualitas rendah yang dihasilkan oleh pilkada yang diselenggarakan secara langsung. Kajian ini akan mengupas intervensi penyelenggaraan pilkada langsung, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya daerah, kemampuan keuangan dan pelaksanaan pilkada di lapangan. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi baik regulatif maupun teknis agar pilkada yang diselenggarakan di daerah dengan beragam kondisi tersebut dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih berkualitas.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-09-21 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10849
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10850
2016-09-21T07:19:57Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160921 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Melayu di Atas Tiga Bendera: Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kepulauan Batam
Dedees, Adek Risma
Array
Tulisan ini menjelaskan tentang konstruksi identitas nasionalisme masyarakat perbatasandi Kepulauan Batam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-interpretatif, dengan unit analisa pernyataan-pernyataan, cerita-cerita, dan pandangan informan tentang bayangan nasionalis memasyarakat perbatasan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat perbatasan di Kepulauan Batam mengaku mencintai dan membela Indonesia dengan kondisi yang ‘terbelah’, karena pada saat yang bersamaan juga beririsan dengan Melayu dan kemelayuan sebagai raisond’etre yang sifatnya lintas negara. Nasionalisme yang ‘terbelah’ ini disebabkan karena pertaliandan kedekatan bersama di bawah payung Melayu yang mampu mengalahkan kekuatan ideologi negara dan teritori yang memisahkan masyarakat perbatasan, baik Indonesia, Singapura maupun Malaysia. Pengalaman sejarah dan pengalaman kultural bersama inilah yang kemudian memberikan warna, corak, atau kekhasan tersendiri bagi masyarakat perbatasan di Kepulauan Batam ketika membayangkan atau mendefi niskan nasionalisme tersebut.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-09-21 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10850
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10851
2016-09-21T07:19:57Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160921 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
Riawati, Nian
Array
Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) merupakan salah satu intervensi kebijakan untuk menghindari adanya kontraksi sosial pasca kenaikan harga BBM. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan koruptif yang diambil bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi JawaTimur. Studi kasus menjadi pilihan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara lebih mendalam terkait kasus korupsi P2SEM yang dimulai sejak awal program ini dilahirkan hingga tahap penyaluran dana kelompok pelaksana dan kelompok sasaran program.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-09-21 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10851
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10852
2016-09-21T07:19:57Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160921 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Implementasi Kebijakan Silvopastur di Cagar Alam Gunung Mutis dan Perlawanan Masyarakat Lokal
Kurniadi, Rahman
Rumboko, Lukas
Array
Penelitian ini bertolak pada permasalahan yang melatar belakangi masyarakat sekitar hutan tidak mengindahkan larangan silvopastur di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Mutis sehingga berpotensi mengganggu kelestarian cagar alam tersebut. Metode yang digunakan adalah eksploratif kualitatif agar dapat memahami alasan masyarakat lokal melakukan perlawanan terhadap larangan silvopastur. Sedangkan pendekatan pendekatan yang dipakai adalah teori akses ( Ribot & Peluso, 2003) untuk memahami berpengaruh atau tidaknya perlawanan terhadap kegagalan implementasi kebijakan silvopasture. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi dari peternak, pihak pemerintah, LSM, dan pengusaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat melakukan perlawanan terhadap larangan silvopastur karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konteks masyarakat lokal. Perlawanan tersebut berpengaruh pada impelementasi kebijakan silvopastur karena masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam berupa rumput yang di dalam Cagar Alam Gunung Mutis.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-09-21 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10852
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10853
2016-09-20T03:10:13Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160405 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia
Raditya, Michael HB
Array
Kepemimpinan di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk ditelaah. Jika bertolak dari tataran diakronis, secara kronologis Indonesia telah mengalami pelbagai macam fase kepemimpinan dan rezim. Ihwal ini dapat menjadi stimulan positif jika masyarakat dapat mengartikulasikan pengalaman bernegaranya dengan tepat. Kontestasi kekuasaan pun tidak dapat terhindarkan, terlebih setiap pemimpin melakukan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan. Kontestasi ini tidak hanya merujuk pada tingkat lokal, namun hingga tingkat nasional. Berbagai aspek pun turut menjadi faktor utama dari kontestasi tersebut, seperti tipe kepemimpinan aristokrasi dan demokrasi, hingga perbedaan gender pemimpinnya. Ihwal tersebut turut mengejewantah kan bahwa keteladanan yang didasarkan atas beberapa kontekstual, bersifat pseudo, atau semu. Dalam mengupas ihwal tersebut, telaah yang digunakan merujuk pada pemahaman Barkerakan agen, dan Gramsci akan hegemoni. Tidak hanya itu, Kouzes dan Posner digunakan untuk menilik parameter keteladanan. Asumsi penulis, keteladanan merupakan unsur yang tercipta untuk menghegomoni agen di dalamnya. Bertolak dari mempertanyakan keteladanan, maka pembahasan akan lebih mempertimbangkan aspek agen, hegemoni dan kuasa. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin meneliti semua pola kepemimpinan yang ada di Indonesia, maka rujukan contoh kepemimpinan didasarkan pada beberapa contoh di era kolonial, orde lama, orde baru,dan pemerintahan kini. Penelitian ini mencoba untuk mengupas persoalan keteladanan dalam kepemimpinan yang kerap diunggulkan kepemimpinan yang ada di Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-04-05 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10853
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 1 (2015): Juli
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10854
2016-09-20T03:10:13Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160405 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014
Arianto, Bambang
Array
Artikel ini menjelaskan tentang kemunculan model kampanye kreatif dalam kontestasi presidensial 2014, yang lebih mengedepankan unsur kreativitas dan seni. Adapun bentuk-bentuk kampanye kreatif seperti video, musik, aplikasi game dan desain visual yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, telah mampu melakukan transformasi dari model kampanye konvensional menuju kampanye modern. Kemunculan kampanye kreatif dapat menjadi saluran komunikasi politik yang efektif guna membangun budaya partisipatoris. Selain itu, kampanye kreatif sangat positif dalam mendorong perubahan perilaku politik kewargaan yang kemudian melahirkan politik kegembiraan.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-04-05 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10854
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 1 (2015): Juli
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10855
2016-09-20T03:10:13Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160405 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta
Dewantara, Ramma Wisnu
Widhyharto, Derajat S.
Array
Aktivisme dan kesukarelawanan kaum muda dalam membentuk gerakan sosial telah mengalami pergeseran dari offline menuju online. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi terutama dengan munculnya Web 2.0 yang membuat banyak realitas sosial diperlihatkan oleh media baru tersebut. Salah satu turunan media baru ini adalah media sosial yang dianggap unggul dalam kecepatan mendistribusikan pesan. Media sosial juga menjadi “ruang publik baru”kaum muda untuk berbagi atau berdiskusi mengenai isu tertentu, bahkan sampai digunakan sebagai tuntutan revolusi. Metode yang digunakan dalam penelitian media baru ini adalah wawancara mendalam dan focus group discussion. Temuannya memperlihatkan bahwa kaum muda Yogyakarta, yang terhimpun dalam berbagai komunitas, berhasil memanfaatkan media sosial sebagai penyeimbang, pengingat, dan suplemen gerakan baru komunitas kaum muda.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-04-05 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10855
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 1 (2015): Juli
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10856
2016-09-20T03:10:13Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160405 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Meneropong Kominda dari Perspektif Desentralisasi: Sebuah Diskusi tentang Posisi Intelij en Daerah dalam Logika Desentralisasi
Indrakrista, Niti Bayu
Array
Tulisan ini berisi diskusi konseptual mengenai posisi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam kerangka desentralisasi di Indonesia. Sebagai instrumen pendukung kerja pemda,Kominda berkontribusi membantu mewujudkan pemerintahan yang kondusif. Meski demikian, Kominda belum menjawab tuntutan desentralisasi agar pemda bisa mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai paradigma baru sektor keamanan, bahwa kehidupan demokratis dan kebebasan berpendapat merupakan aspek yang harus ditunjang oleh pemerintah, termasuk lembaga keamanan yang mendukungnya.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-04-05 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10856
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 1 (2015): Juli
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10857
2016-09-20T03:10:13Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160405 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Analisis Keberlanjutan dan Pola Pengembangan Co-Operative Entrepreneurship Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
Utami, Ratih Apri
Array
Pada tahun 2008 pemerintah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) yang disalurkan melalui Gapoktan sebesar 100 juta rupiah. Dana PUAP bertujuan sebagai stimulus agar dapat ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) untuk keberlanjutan pembiayaan untuk petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penumbuhan LKM-A dan keberlanjutan LKM-A berdasarkan pendekatan kelembagaan, finansialdan nasabah, serta mengembangkan pendekatan yang dibutuhkan LKM-A menuju Co-operative Entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM-A Gapoktan Sejahtera sudah memiliki keberlanjutan kelembagaan melalui manajemen organisasi dan skema pembiayaan selama satu musim tanam, keberlanjutan finansial didasarkan pada tingkat bunga/unit pinjaman lebih besar dari beban pembiayaan dan keberlanjutan nasabah melalui persepsi nasabah mengenai penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Pola pengembangan LKM-A menuju Co-operative Entrepreneurship diawali melalui proses penumbuhan LKM-A, analisis keberlanjutan berdasarkan pendekatan lembaga, finansial, nasabah untuk kemudian dikembangkan pola materi kurikulum kelompok kepada pelaku sentral yaitu Ketua Gapoktan, Ketua LKM-A, dan Ketua Kelompok Tani untuk mengikuti sekolah lapang yang terdiri dari pelatihan dan magang. Materi yang disusun disesuaikan potensi desa dan Sistem Informasi Pertanian yang disusun melalui kerjasama Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten dan Perguruan tinggi.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-04-05 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10857
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 1 (2015): Juli
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10858
2016-06-17T01:47:07Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160405 2016 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Kodifikasi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Semen, Baja dan Pulp
Haryanto, Joko Tri
Martawardaya, Berly
Array
Kegiatan industri dikenal sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca (GRK).Sumber emisi GRK dari sektor industri meliputi input energi, masukan non-energi, proses industri dan limbah industri. Dengan demikian, sektor industri, tercatat sebagai salah satu sektor penting dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK. Pelaksanaan aksi mitigasi di sektor industri jelas memerlukan kerangka peraturan yang tepat. Kombinasi yang tepat dari kebijakan dan instrumen fiskal yang diperlukan untuk mendorong pelaku industri menjadi aktif terlibat dalam upaya nasional untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia. Permasalahannya, perlu adanya koordinasi peraturan yang terkait upaya penurunan emisi GRK sektor industri di masing masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait khususnya Peraturan Menteri keuangan (PMK dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permen industri). Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi demi terciptanya koordinasi regulasi antara PMK dan Permen industri. Melalui mekanisme kodifikasi tersebut, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas kebij akan fiskal untuk mengurangi emisi GRK di sektor industri.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2016-04-05 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10858
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 19, No 1 (2015): Juli
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10877
2016-05-13T02:02:15Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
Pujiriyani, Dwi Wulan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
Wahab, Oki Hajiansyah
conflict; corporate social responsibility; mesuji; konflik
This paper seeks to examine Corporate Social Responsibility (CSR) in its relations to agrarian conflict that occurred in the Register 45, Mesuji, Lampung. The Joint Fact Finding Team (TGPF) revealed that in 2012, one of the causes for conflict that occurred between PT Silva Inhutani and the community was because the company did not carry out CSR program. This research was conducted through field research with interview and observation as its two main techniques. The result of this research shows that CSR was not implemented seriously. CSR tends to be only a dream instead of an ideal fact. In its relations to agrarian conflict in Mesuji, it was proven that CSR program that executed by the company was unable to contribute to the process of conflict resolution between the company and the society. Although the company has started to carry out CSR program, it did not have much meaning because it was a short term program with a characteristic of charity.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10877
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10878
2016-05-13T02:02:15Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Penerapan Corporate Social Responsibility pada Media Sosial: Studi Kasus Program Corporate Social Responsibility “Klik Hati” PT Merck Indonesia
Rahmaningsih, Faridha
corporate social responsisbility; implementation corporate social responsibility; social media; tanggung jawab sosial korporasi; implementasi tanggung jawab sosial korporasi; media sosial
The aim of the research is to analyse the application of corporate social responsibility on social media in PT Merck Indonesia. Usage of social media in corporate social responsibility activities allows the creation of an interactive dialogue that is horizontal between the company and stakeholder. The research uses qualitative research methods with a case study approach. The author uses research design ‘holistic single case’. This research uses three sources of evidence including interview, document analysis, and literature review.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10878
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10879
2016-05-13T02:02:16Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Studi Kasus Community Oriented Policing (COP) di Malioboro Yogyakarta
Zuhdan, Muhammad
conflict; community; policing; konflik; komunitas; pemolisian
The purpose of this paper want to see how the concept of Community Oriented Policing (COP) applied to manage conflict in the public sphere with capital intensive , multi-actor and multi-interest. This paper offers the idea that COP could be an ideal mirror to applied policing in order to manage conflict within the framework of human rights, democracy, and local wisdom. COP becomes reflection of transforming conflict management and creating social order in public sphere, from State-Based Approach to Community-Based Approach. Furthermore, mobilization of community social capital becomes an important variable in conflict management undertaken by the COP. The method of this research is descriptive qualitative, that held on which July 2006 – July 2007. COP in Malioboro Yogyakarta is the object. Using conceptual framework based on cutting-edge and in-depth research findings , this paper built into a scientific narrative praxis.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10879
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10880
2016-05-13T02:02:16Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
Farida, Anis
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
map of conflict; Lapindo; elite domination; peta konflik; dominasi elit
This study aims to understand the map of conflict and the evolving dynamics of Lapindo mudflow case settlement. The study was conducted in two villages, namely Siring and Renokenongo, Porong subdistrict, Sidoarjo, EastJava, using a qualitative approach. Data was collected throughin-depth interviews, observation, documentation and focus group discussion. The results showed that the conflict can be divided into vertical and horizontal conflicts. In the vertical conflict, communities faced government and Lapindo Brantas. While horizontal conflicts, it showed a layer conflicts, consisting of the conflict between family members, neighbors, RT/RW, villagers, and between Lapindo mudflow victims vs nonvictims residents. Simplification of Lapindo conflict management based on there placement of material aspects, have potentially to create a new problems in the future.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10880
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10881
2016-05-13T02:02:17Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Karst: Ditambang atau Dilestarikan, Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Suharko, -
Universitas Gadjah Mada
social conflict; karst; conflict resolution; konflik sosial; batu kapur; resolusi konflik
The establishment of cement industry at regions with rich content of karst has increasingly grown in recent years. As a consequence, conflict of interest between cement company and local people groups has arised. The article aims to mapping out a natural resource based-conflict in district of Pati, province of Jawa Tengah. The social conflict has taken place at the stage of pra-construction of cement plant in the south Pati. The cement company, supported by local government, has continuously tried to establish the plant. The local people groups have always rejected it. Through organizing indigenous people, building social networks, and undertaking various collective actions, the local people groups have refused any efforts for establishing the plant. While this social conflict has continued, so far there is no an adequate conflict resolution. However, the new government of Central Java resulted from the 2013 election provides an opportunity to end the conflict.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10881
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10882
2016-05-13T02:02:17Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
Afrizal, -
Universitas Andalas
capital accumulation; corporate social responsibility; customary society; rights of customary society; akumulasi kapital; tangung jawab sosial korporasi; masyarakat hukum adat; hak-hak masyarakat hukum adat
This article scrutinizes the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) concept on the recognition of indigenous society’s rights over agrarian resources. It is argued that the concept is relevant to study forms of social relation between corporations and indigenous societies. Publication about that is little. Indigenous societies across Indonesia insist that they have rights over agrarian sources within their customary territory and the rights are recognized by the Indonesian state as well as international bodies. Academicians only pay attention to the government’s responsibility to recognize and respect the indigenous society’s rights. It is contended that from the concept of CSR a corporation is responsible for recognizing and respecting indigenous societies’ rights over agrarian sources, but this article demonstrates that realization of indigenous community’s rights by corporations is dependent upon pressure from indigenous communities rather than coporations’ initiative.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10882
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10883
2016-05-13T02:02:17Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita Kepala Rumah Tangga
Utomo, Agung Priyo
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Rahani, Rini
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
wealth index; working widows; poverty; ordinal logistic regression; janda bekerja; kemiskinan; regresi logistik ordinal
This study focused on the welfare of the household headed by a working widow, viewed through the assets and the quality of their residence. Household welfare level is based on the wealth index. Ordinal logistic regression analysis show that level of education, age and employment status significantly influence the level of wealth of households headed by them. The higher the educational level of a widow, the household will tend to be richer. The older widows, the smaller tendency to have poor household. Households headed by widows who work in the agricultural sector, have a greater tendency to get a lower level of wealth status compared with who work in the non-agricultural sector.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2015-01-14 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10883
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10890
2016-05-13T02:05:23Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012
Baihaki, Lukman
salt importation; struggle of interests; impor garam; pertarungan kepentingan.
Indonesia currently has salt importation policy. This policy is result of various interests between Ministry of Trade, Ministry of Industry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, PT. Cheetham Garam Indonesia and Indonesian Association of Salt Harvesters. In this struggle of interests, both Ministry of Trades and Ministry of Industries support PT. Cheetham Garam Indonesia as the Indonesian most influential salt importir. In the other hand, Indonesian Association of Salt Harvesters is supported by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Indonesian current policy prefers to support salt importation overseas instead of trying to increase national salt harvesters’ productivity. This tendency affect Indonesia’s dependency on salt importation.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2014-05-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10890
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10891
2016-05-13T02:05:24Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru
Jumadi, -
Universitas Tanjungpura
Yakoop, Mohammad Rizal
Unversiti Kebangsaan Malaysia
Ethnicity; instrument of politics; security; etnisitas; instrumen politik; keamanan
Political changes of the New Order regime have an impact on the dynamics of local politics in West Kalimantan. These changes raise complex issues related to ethnic and religious issues in the rivalry between Dayak and Malay elite. Therefore, this article aims to study the ethnic as an instrument of politics post New Order regime 1999-2008 case West Kalimantan and link into political representation and the community security by utilizing qualitative approach. In addition, the data for this study is based on primary and secondary data. The primary data obtained through in-depth interviews with selected informants. While the secondary data obtained from books and journals. This writing used the conceptual framework of Jack Snyder (2000) about democratizing states and ethnic nationalism and Ted Robert Gurr (1994) on ethno politic and instrumentalism approach. The study found some important factors that influence the emergence of identity politics in West Kalimantan, namely structural factors, political conditions, unbalanced representation of political and ethnic stereotypes. However, political factors and unbalanced ethnic representation in power are the main causes of the emergence of identity politics in West Kalimantan. The results also show that the occurrence of ethnic identity politics and religion has influence on the shape of political representation and community security.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2014-05-13 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10891
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10892
2016-05-13T02:05:24Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia
Yumitro, Gonda
Universitas Muhammadiyah Malang.
Islam; parties; democracy; election; history; partai; demokrasi; pemilu; sejarah
Some surveys showed that though Islamic parties had significant supports in 1999 and 2004 elections and their existences are in the largest Muslim population in the world, the current development indicates the decline supports of people on them. This paper will analyze various factors which cause such phenomena and predict the Islamic parties position on 2014 election. The result found that Islamic parties will face tough position on next election because of democracy, Indonesian Islamic characteristics and history, the competence of Islamic parties, and other external factors. The democracy causes a lot of problems, like the conflict among Islamic groups in Indonesia, which had dark history as the consequence of the politization of Islam by the elites. Moreover, the involvement of Islamic parties in Indonesian politics has not able to solve the real problems within the society, such as poverty, unemployment, corruption, etc. Unfortunately, the public opinion and education characters in Indonesia also don’t support the Islamic political parties position.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2014-05-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10892
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10893
2016-05-13T02:05:25Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014
Budi, Arya
Pol-Tracking Institute
party; veto player; centripetal; cybernetics; partai; pemain veto; sentripetal; sibernetika
The article explains about how party elites, then identified as veto players, in Indonesia’s 2014 election organize themselve into party organization. The authority institutionalization of the veto player creates a decisional and positional quadrant of each party in terms of party politics of 2014 election. The findings of veto player pattern in such a party politics confirm forms of a centripetal force of politics in party organization. Finally, veto player behavior causes a spectrum of political cybernetics among political parties based on its turbulence, cohesiveness, and switching elites.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2014-05-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10893
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10894
2016-05-13T02:05:25Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012
Utomo, Wisnu Prasetya
Lembaga Pemantau Media “Pindai”
Jokowi-Ahok; Social Media; Mix-Mediated Political Marketing; Media Sosial; Marketing Politik Bauran
The victory of Jokowi and Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) in the 2012 Jakarta election has marked an important stage in the development of political marketing on contemporary Indonesian politics. Social media provides a great influence in this election. Social media became an effective tools to organize people and mobilize voters. In the era of political personalization after the authoritarian New Order, mix-mediated political marketing which combine social media, mass media, and traditional political marketing can be an alternative strategy for the candidate or political party to win the election.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2014-05-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10894
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10895
2016-05-13T02:05:25Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural: Inspirasi dari Kota Yogyakarta
Arditama, Erisandi
bureaucracy reformation; deconstructive frame work; priyayi’s values; reformasi birokrasi; dekonstruksi; tata nilai priyayi
The issue of administration and working management are not the only matters of bureaucracy complexity. However, in Yogyakarta it is also about the internalization of palace cultural interest into it. Hence, this article offers socio-cultural perspective as an alternative one in studying the city’s bureaucracy reformation and is hopefully useful for larger scope of Indonesian bureaucracy. By initiating the idea of deconstructive frame work, this study analyzes the strategies of Yogyakarta’s current mayor in term of braking down priyayi’s values in the city’s bureaucracy. At last, this study emphasizes that good leadership exemplary is the major key to actualize an open bureaucracy and serving mission at the same time.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2014-05-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10895
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10896
2016-05-13T02:06:52Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121101 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia
Rachmawati, Iva
UPN “Veteran” Yogyakarta
Fauzan, -
UPN “Veteran” Yogyakarta
border diplomacy; institution building; border issues management; border area management; KK Sosek Malindo; diplomasi perbatasan; pembangunan institusi; pengelolaan isu perbatasan; pengelolaan wilayah perbtasan dan KK Sosek Malindo
The border diplomacy which is intended as tool for gaining national interest should be built on 3 foundations. Those fondations are law, social and economic development and also institution building. This article will highlight the importance of institution building in border diplomacy. In order to manage the cross border relation with neighbour country, the government needs certain institution to holds the task. Related to our case, we will discuss about KK Sosek Malindo as the main institution which has been managing the border issues between Indonesia and Malaysia. KK Sosek Malindo routinely meets to solve several problems arise between both countries in the border. Since 1985, they’ve already agreed various cooperations related to border management and border area development. Unfortunately, this institution became useless when cannot implement those agreements and contribute more because distracted by inapropriate structure of KK Sosek Malindo. This article also tend to convince that restructuritation of KK Sosek Malindo should be done in order to optimalize the function of KK Sosek Malindo for better bilateral relation and border area development.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10896
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10897
2016-05-13T02:06:52Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121101 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis Connectivity
Ilkodar, Saptopo B
UPN “Veteran” Yogyakarta
ASEAN amity regime; border governance; connectivity; rezim persahabatan ASEAN; tata kelola lintas perbatasan
This article elaborates compatibility of ASEAN’s value with that of the idea of Indonesia-Malaysia borderland governance based on connectivity and common prosperity. It compares the basic value of ASEAN’s regime on amity on the one hand, with that of the borderland governance on the other. The result shows that the two concept are compatible on the surface but contradict to each other in the deeper layer. The idea of Indonesia-Malaysia borderland governance together with ASEAN Connectivity could potentially replace the nature of intra ASEAN relationship of solidarity to business partner.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10897
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10898
2016-05-13T02:06:53Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Penguatan Human Security sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia
Sanak, Yohanes
Pusat Kajian Perbatasan (PUSKATAS) Republik Indonesia - Republika Democratika de Timor Leste
Border of Indonesia and Malaysia; Border management; human security and state security; Perbatasan Indonesia – Malaysia; Pengelolaan perbatasan
This paper discusses the importance of strengthening human security strategy at the border of Indonesia and Malaysia as a way to realize national interests. Using a case study design and qualitative approach, this paper attempt to explain the conditions of human security in border’s area. Some problems such as low level of people welfare indicates that individual security at the border is still unstbale. Underlying this argument, the government should implement the strategy of strengthening human security in border management. Through the strengthening of individual security, people’s natonalism will be strong to support the state. This strategy enough feasible to be implemented because Indonesia and Malaysia are neighboring and friendly countries, prominence of individual security issues, the cultural similarities and the failure of the implementation of the strategy of prioritizing state security.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-13 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10898
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10899
2016-05-13T02:06:53Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang
Sagena, Uni Wahyuni
Program Studi Strategi dan Keamanan Internasional (FSSK) Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)
Moorthy, Ravichandran
Program Studi Strategi dan Keamanan Internasional (FSSK) Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)
energy security; conflict; cooperation; China; Japan; keamanan energi; konflik; kerja sama; Cina; Jepang
This article explores the Chinese and Japanese energy relationship by describing changes in the Chinese energy situation as a starting point. The article breaks down that the strength of the Chinese domestic energy since the 1970s and the decade of the 1980s make the country’s independent in energy and become the largest oil exporter country, especially to the energy poor neighbor, Japan. However, entering the decade of the 1990s or the end of the post-Cold War era, the situation changed drastically when China faces the energy crisis. The change status bring a wide range of implications for Japan and influence the bilateral energy relations of the two countries, which tend to be ambivalent or ambiguous, between energy cooperation and the potential of conflict. As main purpose of this paper is to identify which energy issues are a direct influence on the behavior of the interaction between China and Japan and as knowledge contribution in understanding the issues of energy itself and the Sino-Japanese relations as a whole. The main assumption of this article is that the energy security factor is a very important issue and significant in shaping the nature and pattern of Sino-Japanese relations, because it raises consideration of national interests and national security of both countries, particularly in the present and the future.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10899
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10900
2016-05-13T02:06:53Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah
Tolo, Emilianus Yakob Sese
Universitas Gadjah Mada
Deforestation; REDD+ implementation; Economic and Ecological Benefits; Forest Decentralization; Maluku Tengah District; Deforestasi; Implementasi REDD+; Keuntungan Ekonomis dan Ekologis; Desentralisasi Kehutanan dan kabupaten Maluku Tengah
Indonesia is one of the world’s most promising countries for the implementation of policies for reduced deforestation as an element in climate change mitigation. REDD+ has been established as a recognized recipe for international cooperation and economic funds transfer for tropical forest conservation. However, the implementation of REDD+, in Indonesia and elsewhere, is slow to materialize and meets lots of skepticism. Special challenges are related to site selection and opportunity costs, tenure and land conflicts, income distribution, and adjustments to cultural contexts and respect for indigenous peoples’ rights. This paper takes as a starting point some empirical studies of potential implementation of REDD+ projects in Maluku Tengah district, Indonesia. We conclude that REDD+ implementation will enhance elogical and economic benefits in the society. The paper will then discuss how forest decentralization needs to be promoted to facilitate for REDD+ implementation in Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10900
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10901
2016-05-13T02:06:54Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik
Prasetyo, Antonius Galih
Universitas Gadjah Mada
public sphere; deliberative democracy; discourse; Jürgen Habermas; ruang publik; demokrasi deliberatif; diskursus
As a concept widely employed to promote the deeper and more radical democracy within the framework of deliberative democracy, public sphere as formulated by Jürgen Habermas in his two books, The Structural Transformation of Public Sphere and Between Facts and Norms, acts as a crucial theory to investigate and assess the degree of publicness in today’s democracy discourse. This paper aims to elaborate the concept of public sphere as written in those two books. By comparing the content of each book, this paper also classifies the similarity and differences between the concept of public sphere written in those two texts.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-13 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10901
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10902
2016-05-13T02:09:28Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru
Haryanto, -
Hairini, Siti Mauliana
Bakar, Abu
intermediary actor; new social movement; strategy; aktor intermediary; gerakan sosial baru; strategi
In contemporary political developments, various measures have been carried out by the intermediary actor in the role and function as a state society relations. This article gives an overview of how the strategy undertaken by the intermediary actor through new social movement approach. It concludes that the New Social Movement not only be found in Europe and America, but also at the local level in Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10902
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10903
2016-05-13T02:09:28Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel
Habibi, Muhtar
Peneliti Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM
labor market flexibility; workers street-level politics; labor party; fleksibilitas pasar tenaga kerja; politik tingkat pekerja; partai buruh
Labor movement after Soeharto shows different trend compare to the many view of the observers before. In the midst of the crush of neoliberal labor market flexibility, workers still often performs various street protests. The rising of minimum wage and changes in employment status towards more profitable one, are some workers material benefits gained through their street protest. Moreover, street protest also contributes to the making of collective workers identity. The high intensity of the street actions spawned the backlash from the capital and state. However, this attack rather than weaken the labor movement, instead it has the potential to encourage greater unity needs of the workers. The backlash from the capital and state during growing economic circumstances provide momentum to the emerging needs of modern interest organizations: a labor’ party. The future of the establishment labor’ party will depend on how much effort of the progressive elements in trade union able to leverage on the one hand a growing economy condition, and at the same time politically able to use reprisals of state and capital against their movement to create the need for the formation of an independent labor party for the rank and file workers.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10903
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10904
2016-05-13T02:09:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)
Wahab, Oki Hajiansyah
conflicts; abandonment; active nonviolence movement; transformation; konflik; pengabaian; gerakan aktif tanpa kekerasan;transformasi
Forest conflict Register 45 Mesuji Lampung sticking out the end of the year is a agrarian chronic conflict and widespread impact. A conflict that has lasted more than fifteen years has spawned a variety of violence, evictions and abandonment of the constitutional rights of citizens. Moro-Moro communities are experiencing citizens entity waiver of constitutional rights, which in turn have a significant impact on their social life and consciousness. This paper uses ethnographic approach that aims to provide an overview of the successful struggle of managing conflict with social intelligence. This paper attempts to use Pierre Bourdieu’s ideas about habitus to analyze the process of transformation of the Moro-Moro communities who struggle to change the stigma of a peace maker trouble maker eventually gave birth to the support from various circles of society.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10904
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10905
2016-05-13T02:09:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
Tolo, Emilianus Yakob Sese
Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta
gini index of the land ownership; agrarian reform; the alliance of the working class; cooperatives; village industrialization; and economic democracy; koefisien gini kepemilikan tanah; reforma agraria; aliansi kelas pekerja; koperasi; industrialisasi pede
Land tenure system is a crucial factor for the development of the nation. As a developing country, Indonesia is still encountering serious problems related to unequal land tenure system, indicated by the continuing rise of the Gini index of the land ownership year by year. This has negative implications for productivity and livelihoods. Therefore, agrarian reform is an urgent need that must be executed immediately. The agrarian reform in Indonesia should be led and pioneered by the alliance of the working class: the industrial workers (laborers) and farmers. The author argues that the alliance of the working class will have an impact on realization of agrarian reform which could lead the nation to the better development. However, agrarian reform must also be supported by other sectors such as cooperatives and village industrialization. However, these sectors are necessary to put into practice sustainable economic democracy after implementing agrarian reform so as to escape from capitalism logic of capital accumulation.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10905
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10906
2016-05-13T02:09:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Optimising Community-Based Forest Management Policy In Indonesia: A Critical Review
Rumboko, Lucas
Center for Climate Change and Forest Policy Research and Development (FORDA)
Race, Digby
Charles Sturt University
Curtis, Allan
Charles Sturt University
community-based forest management; poverty; participation; forest policy; CBFM; kemiskinan; partisipasi; kebijakan kehutanan
Community-based forest management (CBFM) is a popular concept in many countries, covering over 400 million hectares worldwide. In Indonesia, CBFM is viewed as an important component of the forestry sector with the government’s goal to establish 5.6 million hectares of CBFM by 2011 (twice the area of industrial plantation forests). The Indonesian government is pursuing CBFM as a strategy to reduce deforestation of tropical forests, to alleviate poverty in rural communities, and to contribute timber supplies to the processing industry.
There has been a belief that CBFM can lead to a physical and socio-economic transformation at the local level. However, in practice, especially in Indonesia, this claim appears problematic because in over 35 years since it has been officially introduced it does not appear to have contributed significantly to address the problems of deforestation and rural poverty.
Despite the government’s ambitious goal for CBFM, there are several challenges, for instance the entrenched poverty of many rural communities and inconsistent and unsupportive policies of CBFM at the national, provincial, and local government. This paper is intended to explore, discusses, and criticize the implementation of CBFM policies in various countries and in particular in Indonesia. This paper also aims to explore its challenges in the future development in Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10906
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10907
2016-05-13T02:09:30Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Berlindung dalam Hak Asasi Manusia: Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi
Banurea, Rima Nusantriani
Universitas Gadjah Mada
human right; sex workers’ right; social movement; declaration; european parliament; hak asasi manusia; hak pekerja seks; gerakan sosial; deklarasi; parlemen Eropa
In European sex worker perspective, prostitution policy in European Countries restrict the nature right of sex workers. Therefore, sex workers in Europe initiating a movement to transform the prostitution policy in Europe. In this movement, sex workers using human right issue as s strategy to framing the sex workers’ right. This article will highlight specifically how sex workers using the human right as a frame for their movement instrument that is the declaration of the rights of sex worker, start from that declaration birth through the international sex workers’ conference until it entering the European Parliament.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2013-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10907
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10908
2016-05-13T02:10:27Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia
Kurniawan, Nanang Indra
Universitas Gadjah Mada
discourses; environment; sustainable development; non-governmental organizations; wacana; lingkungan; pembangunan berkelanjutan; lembaga swadaya masyarakat
Environmental issues have been largely discussed in development discourse since early 1970s, which have led to the idea of Sustainable Development. Despite of its importance, the debate on environment has been occupied by a tendency to put ‘nature’ and ‘human’ as well as ‘crisis of nature’ and ‘crisis of justice’ in static dichotomies. This article challenges this idea by arguing that the most central matter in environment and development discourses does not lie on ‘human’ and ‘nature’ per se but on the relationship between the two. The challenge of sustainable development is to continuously redefine relationships between human and nature. Using analytical frameworks of Dryzek (1997) and Nygren (1998) this article emphasizes the articulation of discourse repertoires by drawing on a case study among Indonesian environmental Non-Governmental Organizations (NGOs). This study finds out that Indonesian environmental NGOs often incorporate elements of various discourses. This phenomenon shows that environmental NGOs actively involve in the process of negotiation to redefine new borders of sustainable development in Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10908
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10909
2016-05-13T02:10:28Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Kurniawati, Tenti
Universitas Gadjah Mada
fiscal decentralization; revenue sharing; conflict of revenue sharing; conflict resolution; desentralisasi fiskal; Dana Bagi Hasil; konflik DBH; resolusi konflik
This paper attempts to explain two basic analyzes related to the central conflict of Revenue Sharing between East Kalimantan Province with the central government. Firstly, the factor in revenue-sharing conflict between producing regions and the central government. The decentralization policy which is followed by fiscal decentralization makes the revenue sharing obtained under Law No.33 of 2004 on Financial Balance. Unfortunately, the policy is felt to be unfair to the area, because it is not comparable to the impact of the area, and there is no positive correlation to the public welfare. Secondly, the impact of the conflict other than to bear the social and environmental impact on natural resources exploitation also the potential of threatening disintegration. Vertical conflict between regional and central government, it can affect the horizontal conflict if the maintenance of the conflict is not good and don’t find the best resolution.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10909
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10910
2016-05-13T02:10:28Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)
Rahardjo, Hafid
Universitas Gadjah Mada
Newmont Nusa Tenggara; state-capitalism; political-economy; conflict; shares divestiture; kapitalisme negara; ekonomi-politik; sengketa; divestasi saham
Competition to become the sole owner of Newmont Nusa Tenggara shares is very intense. Central government, local government, and house of representative are participating to obtain 31% shares of Newmont Nusa Tenggara, multinational corporation that operates in copper and gold mines. House of representatives is try to blocked the purchase of Newmont shares by government, with asking help from supreme audit agency (BPK) to support their claim. Specifically, based on this case, new tendency emerges in state capitalism in Indonesia, which is the emergence of capitalist and local government. This fierce competition between these actors proves that in Indonesia, the struggle to manage resource is not run by economic sense, but also political one.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10910
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10911
2016-05-13T02:10:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998
Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah
Universitas Gadjah Mada
Indonesian Oil Policy; Capital Absorption; Neoliberal Globalization; Oligarchic Capitalism; Kebijakan Minyak Indonesia; Penghisapan Kapital; Globalisasi Neoliberal; Kapitalisme Oligarkis
In the early of 2012, The Government of Indonesia launched a policy proposal remove fuel price subsidy and raise its price up to Rp 6.000. This proposal was followed by mass protests from student, labor, and civil society movement in many provinces. These protest, which was supported by opposition party in parliament (PDIP, Gerindra, and Hanura), ended up with a political compromy at the House of Representative plenary session: The government has opportunity to adjust fuel prices with ‘international oil price’ of Indonesian Crude Price (ICP) rises or falls around 15% in 6 months. Why do the fuel pricing scheme become very dependent with international oil price which is very oligopolistic (Berger dkk, 1988)? Is it a part of the oligarchy consolidation in Indonesia (Robison dkk, 2004)? This paper will try to answer this question by analyzing the political economy of Post-1998 Indonesian oil sector management.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10911
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10912
2016-05-13T02:10:30Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo
Astuti, Eka Zuni Lusi
Universitas Gadjah Mada
natural resource management; conflict; interest; pengelolaan sumber daya alam; konflik; kepentingan
The policy made by the Local Government of Kulon Progo District toward pig iron mining is rejected by the people of coastal area. Consequences, it accelerated the social tension and created a social conflicts. It has arisen as a result of difference interest between the local government and the local people in terms of natural recourses management of coastal area. This research as qualitative research aims to observe the unique of “Pasir Besi Conflict”. And, the type of predatory regime in this issue has strong exaggerated the conflict into horizontal and vertical conflict.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10912
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10913
2016-05-13T02:10:30Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal
Seftyono, Cahyo
Universitas Diponegoro
Waterfront, River bank, conflict transformation; Pembangunan Bantaran Sungai, Transformasi konflik
Water resources development at this time led to the front view policy known as waterfront term. This policy is to make water resources as the main area for regional development. The concept of ‘front view’ was developed originally to give understanding to people of the water resources as not only functional but also interesting to look at. On the other side, front view-based development has become the means of developing active interaction among people aroung the site.
With regard to the construction of waterfront along the river, the social interaction of community members has become more meaningful, because apparently this is the cause of the unity of the community in the development of their area. As the most communities along the river are lower middle class people who are prone to conflict, this idea of front view-based river bank construction has united the people on one side of the river with another.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10913
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10914
2016-05-13T02:10:31Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Does the Pressure of Population and Poverty cause Deforestation?
Widiaryanto, Pungky
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
deforestation; population; poverty; kerusakan hutan; tekanan penduduk; kemiskinan
Deforestation has created several negative impacts such as reducing biodiversity, decreasing life support system and increasing green house gases emission. Identifying the causes of deforestation is a key to tackle this problem. Various studies have been conducted to investigate the driver of deforestation in the world. Some experts believe that the pressure of population and poverty cause deforestation. On the other hand, the others argue that there is no relationship among the pressure of population, poverty and deforestation. This paper tries to examine the link of pressure of population, poverty and deforestation by reviewing some recent studies.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-12-04 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10914
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10915
2016-05-13T02:12:14Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120301 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy
Lay, Cornelis
Universitas Gadjah Mada
demokrasi; democratic governance; politik lokal; local politics; Indonesia
This article attempts to map out the current situation of democracy in Indonesia, especially at local levels. This map is based on a simple question: the extent to which 10 years of the democratization process in Indonesia has led the country closer towards effective democratic governance. It concludes that an effective democratic government is far from being realized. Moreover, this article shows a paradox in the development of local politics in Indonesia, on the one hand there has been political liberalization which is assumed as a prerequisite for the realization of democratic governance, but on the other hand, the development of local democracy in Indonesia seemed to stop at its infancy stage. The reasons behind this failure are vary, but in principle related to the symptoms that some scientists called as a "broken linkage" a syndrome in which the forces of modern intermediary fails to perform its functions in linking demos with public affairs.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-03-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10915
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10916
2016-05-13T02:12:15Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120301 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia
Lele, Gabriel
Universitas Gadjah Mada
decentralization; institution; paradox of distance; functional assignment; desentralisasi; institusi
One of the most important promises of decentralization is to bring government closer to the people through improved public services and decision making. In contrast to this promise, the implementation of decentralization in Indonesia seems to create farther distance between government and the people resulting in the paradox of distance. This article argues that the paradox of distance in decentralized Indonesia is institutionally engineered. It is due mainly to unclear mechanisms for the people to hold government accountable and this stems from two main factors. The first one refers to the politics of functional assignment between central and local governments which benefits central government more than local government. The second factor is the macro institutional arrangements on the relationships between local government and the people where there is almost no way for local people to hold their government accountable or punish the underperformed local government. This article recommends significant transformation in the way the central government manages functional assignment to enable local governments to be more responsive to local people as well as reform of key political arrangements to make them more responsive and accountable to local people.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-03-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10916
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10917
2016-05-13T02:12:15Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120301 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
Sugiharta, Sri
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar
cagar budaya; desentralisasi; sumber daya aparatur; cultural heritage; desentralization; human resource
This article discusses the implementation of the decentralization particularly in the field of cultural and heritage preservation. Through the elaboration of the case of cultural and heritage preservation in the province of West Sumatra, Riau and Riau Islands, this article argues that the core problem is related to the political will and the availability of personnel. This paper suggests that in order to ensure the preservation of cultural heritage, some organizational reform are needs to be taken followed by reform of the apparatus as a whole, both within the central and local government.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-03-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10917
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10918
2016-05-13T02:12:15Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120301 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Muallidin, Isnaini
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
reformasi organisasi publik; formalisasi; sentralisasi; spesialisasi; Dinas Perizinan; Kota Yogyakarta; reform of public organizations; formalization; centralization; specialization; Office of Licensing; Yogyakarta City
This paper aims to review the implementation of the reform of the licensing organization in an effort to improve the quality of public services in Dinas Perizinan of the Yogyakarta city. It focuses on three aspects, namely: formalization, centralization, and specialization. This paper revealed that the level of formalization in Dinas Perizinan is influenced by the dynamics of socio-economic conditions and some regulation-related issues. On the aspect of specialization there are problems related to the insufficient number as well as competence of the staffs. Progress has been made in the presence of an intense coordination system to assure the responsiveness and accuracy of the service.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-03-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10918
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10919
2016-05-13T02:12:16Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120301 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Humanitarism and Disaster Governance in Indonesia: Case Study: Merapi Eruption in 2010
Srikandini, Annisa Gita
Universitas Gadjah Mada
tata kelola bencana; letusan Merapi; pegiat aksi kemanusiaan; disaster governance; Merapi eruption; humanitarian actors
This paper argues that humanitarian action in the aftermath of disaster could be explained with the concept of disaster governance. Humanitarian action has been defined as any action to minimize human suffering wherever it is found without considering any state boundaries. Its goal is to make the affected person to be resilient in the aftermath of disaster. This paper elaborates the principle of disaster governance including the concept of humanitarianism, the development of humanitarian enterprise, and the issue of coordination within the chaotic coordination after disaster. Second, it examines the concept of disaster governance as a model of network. Later, through those both tools, the case of Merapi Eruption in 2010 will be put into context.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-03-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10919
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10920
2016-05-13T02:12:16Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120301 2012 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca-Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)
Wirasenjaya, Ade Marup
Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta
neoliberalism; negara-negara pasca kolonial; institusi neoliberal; konstruktivisme; post-colonial state; neoliberal institution; constructivism
Neoliberalism has create structurization process in post collonial states. The structurization is not only affecting the state souvereignty, but also shape norms and identity. By using the constructivist’s view of the "steering", this paper tries to elaborate patterns of disciplinary regime imposed by international development institutions toward post-colonial states. This paper assured that the post-colonial ties is not the attribution, but rather a construction that has a long process of the integration process in the previous phase of capitalism.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2012-03-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10920
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10921
2016-05-13T02:14:54Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan
Damanik, Janianton
Universitas Gadjah Mada
pelayanan sosial; tanggung jawab sosial perusahaan; filantropi keadilan sosial; social service; corporate social responsibility; social justice philanthropy
It is inevitable that the main weakness of social service management, whether committed by state or another actors, lies in the enforcement of justice. The root of the problem mainly lies on the social services approach which tends to be charitative and focuses more on image building. Charitative approach immediately raises the sense of unjust when the target group of clients are subordinate of service providers, while the image building motive tends to encourage the emergence of manipulative actions that offend the sense of justice. This paper offers an alternative idea of model in social services which is more equitable with emphasis on production process and mechanism, allocation and distribution of social resources to the public, as the essence of social services
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10921
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10922
2016-05-13T02:14:54Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial
Soetomo, -
Universitas Gadjah Mada
masalah sosial; kebijakan sosial; kompetensi; gerakan sosial; social problem; social policy: competence; social movement
Social policy was understood as a response of government toward social problems steam from individuals and systems, as well as social structures and social institutions. Thus the effectiveness of social policies in solving social problems will only be achieved if social policies not only general in changes and improvements at the individual level, but also able to promote social change through institutional and structural transformation. While not ignoring government’s role as the main actor, this paper emphasizes the importance of society in fostering social transformation.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10922
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10923
2016-08-16T01:26:04Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif
Wahyunengseh, Rutiana Dwi
Universitas Sebelas Maret
kebijakan sosial; inklusif; kepercayaan publik; social policy; inclusive; public trust
Social policy is an important instrument in building public trust. However, fail to adopt appropriate approach in formulating and developing social policy may result in the public distrust toward government as the main actor of social policy making. With the case of participatory city planning in Surakarta, this article argues that democratic and inclusive social policies, since the policy formulation to the evaluation, will contribute positively in building public trust, which in turn increases the governance effectivity.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10924
2016-05-13T02:14:54Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah Singgah
Suyatna, Hempri
Universitas Gadjah Mada
anak jalanan; revitalisasi model penanganan anak jalanan; rumah singgah; street children; revitalization of the model treatment of street children; shelter
The existence of a shelter actually has a strategic role for the handling of street children problems. Unfortunately, the shelter management is still conducted partially, therefore it is not effective in reducing the problem of street children. Thus, it is crucial to revitalize the model in handling street children problems. This paper offers approaches for improving the effectiveness of the shelter through the improvement in the aspects of input, process and termination. In addition, this paper also emphasizes the importance of reinforcing synergies among stakeholders in handling of street children problems.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10924
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10925
2016-05-13T02:14:54Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Pengetahuan Ekologi Tradisional Masyarakat Orang Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik Chini, Malaysia
Seftyono, Cahyo
Universitas Diponegoro
manusia dan ekosistem; pengetahuan ekologi tradisional; orang Asli Jakun; isu pengelolaan ekosistem; Tasik Chini- Malaysia; human and ecosystem; traditional ecological knowledge; Jakunnese; ecosystem management issues
The relationship between human and ecosystem is inseparable from one another. Ecosystem management is also a reflection of human knowledge on the ecosystem itself. It is the knowledge structure that determines the pattern of relationship developed between man and environment in the surrounding ecosystem. Taking the example of the pattern of relations of community-environment as practiced by indigenous people in Tasik Chini, Malaysia, this paper shows how one of the good practice of traditional ecological knowledge is produced and reproduced by local people to be able to create a pattern of harmonious relations among citizens and between communities with its environment.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10925
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10926
2016-05-13T02:14:55Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta
Jati, Wasisto Raharjo
Universitas Gadjah Mada
reformasi pelayanan publik; percaloan; pelayanan minimalis; public service reform; brokering; minimal service
Paradigm shift in public services to be more transparent, accountable, and participatory encountered many obstacles at its implementation. Constraints are not only coming from the government officials but also from the people who do not fully believe in the improvement efforts being taken by the government. Taking the example of One Stop Service (Samsat) in the city of Yogyakarta, this paper presents a portrait of public service delivery that is still full of practices that are inconsistent with the principles of new public management.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10926
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10927
2016-05-13T02:14:55Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110701 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
The Two Edge Knife of Decentralization
Umam, Ahmad Khoirul
Universitas Paramadina
decentralization; substantive democracy; governance; social capital; desentralisasi; demokrasi substantif; pemerintahan; kapital sosial
A centralistic government model has become a trend in a number of developing countries, in which the ideosycretic aspect becomes pivotal key in the policy making. The situation constitutes authoritarianism, cronyism, and corruption. To break the impasse, the decentralized system is proposed to make people closer to the public policy making. Decentralization is also convinced to be the solution to create a good governance. But a number of facts in the developing countries demonstrates that decentralization indeed has ignite emerges backfires such as decentralized corruption, parochialism, horizontal conflict, local political instability and others. This article elaborates the theoretical framework on decentralization's ouput as the a double-edge knife. In a simple words, the concept of decentralization does not have a permanent relationship with the creation of good governance and development. Without substantive democracy, decentralization is indeed potential to be a destructive political instrument threating the state's future.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-07-01 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10927
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10928
2016-05-13T02:16:37Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110301 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
How Smart Can We Go? The Quality of Campaign Information in the 2009 Presidential Election
Ambardi, Kuskridho
Universitas Gadjah Mada
campaign; presidential election; mass media; strategy; voters behavior; kampanye; pemilu presiden; media massa; strategi; perilaku pemilih
Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi informasi politik yang disajikan Harian Kompas dan Mingguan Tempo selama periode kampanye Pemilihan Presiden 2009. Sejauh mana informasi politik tersebut bisa membantu pemilih untuk membuat keputusan secara rasional? Temuan pokok penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, hanya sedikit berita kampanye yang memuat isu kebijakan yang ditawarkan para kandidat presiden. Dari jumlah yang sedikit ini, isu kebijakan yang disentuh oleh kandidat presiden pun rendah kualitasnya. Tidak ada proposal kebijakan yang didasarkan pada data memadai, yang ditopang dengan justifikasi yang meyakinkan, dan disertai cara pencapaian tujuan. Berita-berita tentang kampanye ini tidak cukup untuk membantu pemilih untuk memilih secara rasional. Namun rendahnya kualitas informasi politik itu lebih bersumber pada kandidat, bukan pada medianya.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10928
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10929
2016-05-13T02:16:37Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110301 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Menuntut Kelengkapan Peran Media: Tidak Hanya Membawa Tetapi Juga Membongkar Pencitraan
Ghazali, Effendi
Universitas Indonesia
media; akuntabilitas; responsibilitas; komunikasi politik; accountability; responsibility; political communication
In the midst of direct election of public officials era (in Indonesia was marked by legislative elections/ includes regional representatives, election of president and vice president in 2004 and local elections since 1st June 2005), modern political communication relies heavily on the media to carry the political messages, mainly advertisements regarding themselves and the candidate program. The question then, when the media in Indonesia began to complement their roles, in accordance with the flow of media performance, media responsibility, media accountability, to the concept of role in the democratization of media (Media for Democracy monitor). With a starting point on these concepts, this paper tries to take some cases and the phenomenon as a discussion of earlier atempts to highlight how the media do its part in full and should be systematic.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10929
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10930
2016-05-13T02:16:38Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110301 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah
Yusuf, Iwan Awaluddin
Universitas Islam Indonesia
media lokal; media dan demokrasi; media industri; pemilukada; democracy; media industry; local election
The existence of the local media as a subsystem of local politics requires strong professionalism and idealism bases. Without professionalism, it was not easy for mass media to maintain their trust from society. As a business institution, the local media should elevate the quality of its management to support whole company and increase the welfare of its workers. This article will elaborates on three related topics: theoretical observation of media relations, democracy, and the process towards local democratization; responding to the regional autonomy, the role of local media in the regional authonomy on mediating political leaders and constituents; and the importance of local media role in the democratization process in Indonesia, as well as to give alternative on how a local media should be in the future, either as the democracy subsystem or as the pillar of the industry.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10930
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10931
2016-05-13T02:16:38Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110301 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Democratic Governance dan Hak Azasi Manusia: Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah
Siregar, Ashadi
Universitas Gadjah Mada
pemerintahan demokratis; kebebasan pers; hak azasi manusia; otonomi daerah; democratic governance; freedom of the press; human rights; regional authonomy
The transformation of government from centralized toward decentralized system also should be followed by social reforms so that life in public spaces more conducive to the realization of civil society. Building civil society is basically the reverse mainstream policy processes that had been top-down nature of state power to the citizens, transformed in order to create process flows are sharing from the residents as actors who take an active part in public spaces to the policies issued by state power. It’s required the participation of citizens in public life with reference to shared values on the basis of freedom of the press. This paper discusses how the meaning of freedom of the press in the regional autonomy.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10931
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10932
2016-05-13T02:16:38Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110301 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Dilema Peliputan Terorisme dan Pergeseran Pola Framing Berita Terorisme di Media Massa
Sukarno, Adam W.
Universitas Gadjah Mada
terorisme; media massa; framing berita; obyektivitas; terrorism; mass media; news framing; objectivity
News about terrorism appears to be a hot topic in the media. However, the issue of terrorism is still a debate when it appeared in the news room. The issue is related to truth and objectivity of information. Accuracy of information in the process of news coverage in the media were key in putting a story viewed objectively. This article discusses the dilemma faced by journalist in reporting about terrorism and changing pattern of framing of news on terrorism in the mass media.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10932
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10933
2016-05-13T02:16:38Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110301 2011 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Etika: Keamanan Berpolitik dan Ber-New Media
Prajarto, Nunung
Universitas Gadjah Mada
media; etika; politik; keamanan; new media; media; ethic; politics; security
The improvement of security in politics and new media calls for fast action. Recent cases indicate that political position and rights to communication using new media cannot be guaranteed due to the problem of security. The reasons rest on the way the people get into politics and the aims they use new media. The following article explores how ethics may solve the problem of security, starting from ethics in democracy, politics, and new media, the causes of ethics violations, and attitudes for coping with security problems.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2011-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10933
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10934
2016-05-13T02:18:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101101 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia
Hiariej, Eric
Universitas Gadjah Mada
Islam; radikalisme; tindakan kolektif dan identitas; gerakan; radicalism; collective action and identity; movements
Since 2000 the world has witnessed the rise of Islamic radicalism in Southeast Asia. This paper would like to see Islamic radicalism as a social movement by focusing on the process of collective identity formation. The author argues that collective action is not a given reality but is the outcome of the construction and consolidation of internal identity. That is why without understanding the construction of internal coherence; it is difficult to understand the logic of actions undertaken by the activists. This paper draws analysis from five radical islam organizations: Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah (FKASWJ) and its military wing Laskar Jihad (LJ), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Jamaah Islamiyah (JI).
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-11-10 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10934
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10935
2016-05-13T02:18:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101101 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia
Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah
Universitas Gadjah Mada
Islam; radikalisme; terorisme; ekonomi politik; radicalism; terrorism; political economy
Radicalism nowadays becomes a popular discourse in Indonesia. The fall of Soeharto in 1998 was also followed by the rise of some groups which enroots their ideology and value with the ideology of Islamic political movement in Middle East. Many authors even connect this phenomenon to terrorism. By those points of view, they try to encounter terrorism by de-radicalizing people and promoting the empowerment of moderate society. But this point of view is argued by some authors who think that terrorism differs from radicalism. It is structural problem –poverty, oppression, political authoritarianism— which implies violence and terror. It leads us to a question: What cause radicalism? This article attempts to analyze the historical and political-economic root of Radical Islam group in Indonesia. By analyzing those problems, we will elaborate the problem of Islamic radicalism in structural perspective of post-New Order Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-11-10 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10935
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10936
2016-05-13T02:18:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101101 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Radikalisasi Pluralisme sebagai Usaha Pengarusutamaan Politik Agonistik
Juru, Ignasius Jaques
Universitas Gadjah Mada
pluralisme; politik agonistik; hegemoni; demokrasi; pluralism; agonistic politics; hegemony; democracy
Current political space with its variety on identities has resulted on the difference to the political interests. This situation requires the rethinking of new form of political pluralism. Moreover, the idea to rethinking new form of political pluralism has been raised, there is radicalization of pluralism through agonistic politics. This idea need to be flourished in order to create democratization in society. This article discusses how political activities among the plurality of political identities. Relations constructed based on the relation of politics where the antagonism is present as a political necessity.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-11-10 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10936
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10937
2016-05-13T02:18:49Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101101 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia
Saputro, M. Endy
Center for Religious and Cross-cultural Studies
terorisme; teroris perempuan; Al-Qaeda; Indonesia; terrorism; female terrorist
Indonesian police through Densus 88 have analyzed and predicted the strategy of terrorism in Indonesia, which was important to note that those Indonesian terrorist are males. In short, the Indonesian terrorists need to set up their strategy of attack. Will the Indonesian terrorists build a new strategy with taking involve woman within the strategy? This paper aims to understand the involvement of women terrorist in some suicide actions in global context. To sum up, this paper argues that the emergence of women terrorist in Indonesia are possible, yet it requires the precedence conditions of world women terrorists in global contexts.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-11-10 00:00:00
application/pdf
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10937
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10938
2016-05-13T02:18:49Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101101 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi
Haryono, Endi
Universiti Utara Malaysia
terrorism; anti-terrorism law; anti-terrorism policy; democracy; repression; kebijakan antiterorisme; demokrasi; represi
Debates on how to effectively handle the problem of terrorism in Indonesia emerged as the actual threats and attacks occured. Indonesia has already established law on handling terrorism, that was issued by President Megawati Soekarnoputri’s reign in 2002 as the respon to the terrorist bombing at Bali. This paper briefly describes the anti-terrorism policy in Indonesia, the criticisms and notes on the policy, and how the discourse surrounding of the president’s option to involve military actively in the handling of terrorism must be viewed in the context of this policy.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-11-10 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10938
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10939
2016-05-13T02:18:49Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101101 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Reorientalizing Islam: Terrorism and Discourse on Evil
Djalong, Frans Fikki
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada
terrorism; Islam; liberal fundamentalism; orientalism; fundamentalisme liberal; orientalisme
The central point of this article discusses the liberal fundamentalist movements that operate and establish our current preoccupation with terrorism and its intriguing connections to Islam. Many of the proposed argument refers to the political thought of post-foundationalist which has a core focus on the ways in which Islam is widely regarded as a threat to the power of liberal order and global security. Rather than focusing on the perpetrators of terror actions or radical Muslim activists, this article takes a radically different route in making sense of the hegemonic construction of contemporary terrorism. The thesis of this paper states that Islam is the main target of the current discourse on terrorism. Liberal fundamentalism has sought to re-orientalize Islam through war and global projects of de-radicalization. In this discourse, the relationship between Islam, politics and violence is at stake.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-11-10 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10939
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10946
2016-05-13T02:24:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100701 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Discourse Subaltern dalam Masyarakat Interkultural: Mencermati Relasi Gender Jilbab dan Perempuan Berjilbab di Prancis
Udasmoro, Wening
Universitas Gadjah Mada
subaltern; intercultural society; hijab; gender; French; masyarakat interkultural; jilbab; Prancis
After 11 September 2001, hijab and women with hijab have become the new subaltern in the contemporary social and cultural relationships in France. It is interesting to see how political elites, society and women with hijab are seeing those symbols as part of their subject position—emphasizing the concept of ‘self’ and ‘others’. This paper is based on research which employed Critical Discourse method, specifically to examine the level of actor’s positioning in order to elaborate how positioning is used to examine the dynamics of social relation in France, including the various forms of its transformation and its resistence.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10946
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10947
2016-05-13T02:24:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100701 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban
Sudibyo, Agus
Anggota Dewan Pers 2010-2013
warga masyarakat; hegemoni negara; uncivil societ; intervensi pasar; civil society; state hegemony; market intervention
The emergence of civil society in Indonesia has always been located in a framework to deal with such a strong state hegemony. Civil society is located as the antithesis to the state. This article argues that civil society in Indonesia is also facing the threat of the existence of civil society itself, so uncivil society emerged as a threat to civil society that comes from civil society itself. In addition, a serious threat to civil society also emerged from the stronger market intervention.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10947
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10948
2016-05-13T02:24:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100701 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Maliki, Dewi Nurrul
Universitas Gadjah Mada
Ahmadiyah; minoritisasi; JAI Yogyakarta; minoritization
This paper explores the contestation among islamic sub-altern communities and islamic mainstream communities. It discusses two important things. First, the forms of resistance of Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) of Yogyakarta toward the practice of minoritization. Second, how the Yogyakarta city, which best known as a tolerance city, facilitate the dialogue among islam communities. This paper conclude that the resistance of JAI of Yogyakarta is a respond toward minoritization employed by islamic mainstream communities. In this case, the JAI of Yogyakarta has succeed in mobilizing supports from their external network of academic groups and civil society organizations.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10948
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10949
2016-05-13T02:24:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100701 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa
Permana, Yogi Setya
Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
kontestasi; Abangan; santri; pasca Orde Baru; Klaten; contestation; post new order
In 1981 Clifford Geertz delivered the famous typology of Javanese society. He devided Javanese society into three categories; santri, priyayi and abangan. The relations among them are not only in harmonic but also conflictual relations. This article describes the contestation between abangan and santri in Ngandong Village, Gantiwarno District of Klaten. This paper employs Contentious Politics as major theory to describe what were happened in Ngandong Village. The result is that the contestations between them were happened both in formal events and daily life activities.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10949
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10950
2016-05-13T02:24:29Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100701 2010 eng "
2502-7883
1410-4946
dc
Dinamika Kekuasaan dalam Komunitas Jazz Yogyakarta 2002-2010
Sutopo, Oki Rahadianto
Universitas Gadjah Mada
komunitas jazz; Yogyakarta; kekuasaan; dominasi; strategi; jazz community; power; domination; strategy
Previous studies about jazz in Indonesia tend to generalize and hold a bias against narration from the mainstream, they do not see the different narration from micro scope. Using Yogyakarta jazz community as an entry point, this study shows that jazz community is not a single entity, rather, it involved various identities including educational as well as social background. This paper also indicates contestation among different jazz community in Yogyakarta wich eventually shape the colour of jazz music in the city.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10950
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10951
2016-05-13T02:24:30Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Managing Political Information: A Malaysian Perspective
Ahmad, Jamilah
University Sains Malaysia
media regulation; management political information; transparency; accountability; regulasi media; manajemen informasi politik; transparansi; akuntabilitas
In the development of democratization and the expression of civil and political rights of Malaysian citizens, the pattern of control developed by the regime that is currently in power (Barisan Nasional) for the last 50 years in the mass media began to reap the resistance and tend to be ineffective. Malaysian citizens began to demand the Malaysian government to change the pattern of political information management. In addition, the mass media alone is expected to play a more significant role as an intermediary agent in supporting the process of transparency and accountability of government policy. This article shows that the openness of public information is a prerequisite for political democracy in Malaysia to help the government minimize the mis-management of governance policies, especially in finance and resource management.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10951
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10952
2016-05-13T02:27:32Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon Atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan
Suparjan, -
Universitas Gadjah Mada
Kesejahteraan; kegagalan negara; komunitas berbasis jaminan sosial
Various findings in the research showed that government failed to provide social security as one of strategies to overcome problem of social welfare, especially to people who live under the poverty line. This research showed that there are problems contributing to the government failure in maintaining community welfare through social security. Moreover, due to fulfill of social welfare, this research showed that Lembaga amil zakat infaq sodaqoh Tsalatsatun Kharimah appears as a way to distribute zakat from the have community to the poor in its region since 2006. Institutionalizing process of the zakat distribution may through efforts of building collective awareness by showing positive work for community.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10952
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10953
2016-05-13T02:27:32Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Pengarusutamaan Lansia dalam Pelayanan Sosial
Bahruddin, -
Universitas Gadjah Mada
Transisi demografi; penuaan; kebijakan pemerintah
Demographic transition can be found both in developed and developing countries. One indication of demographic transition is the significant increase of older people number. Ageing is mostly seen as biological processes. In fact, not only biological processes, culture and social condition are also important to determine the definition of ageing. Therefore, the meaning of ageing has much to do with how the society and the government respond to it. This article discusses what government should do in accordance to ageing processes, especially in terms of social services.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10953
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10954
2016-05-13T02:27:32Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Social Habitus of Domestic Workers’ Family: The Influence of Remittance to Domestic Workers’ Family
Aini, Nurul
Universitas Gadjah Mada
Remittances; habitus; urban migration; social capital
Teori klasik tentang migrasi secara umum menunjukkan bahwa faktor migrasi yang paling utama adalah alasan ekonomi. Kemiskinan, kurangnya sumber daya manusia dan alam, dan tingkat pendidikan adalah alasan yang membuat orang memutuskan untuk meninggalkan desa untuk bermigrasi ke kota. Teori tentang push-pull menunjukkan bahwa pedesaan kurang menarik, berlawanan dengan perkotaan yang memiliki fasilitas dan peluang jaringan yang terbuka secara luas. Di sisi lain, faktor pendorong migrasi perkotaan tidak hanya dipicu oleh faktor-faktor ekonomi. Faktor nonekonomi, seperti ide-ide, nilai, dan habitus yang diperkenalkan oleh pendatang telah membuat keputusan bermigrasi, sebagai kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, telah meningkat di kalangan penduduk pedesaan.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10954
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10955
2016-05-13T02:27:33Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
SDM dan Modal Sosial dalam Jaringan Bisnis Komunitas Tarekat di Yogyakarta
Supraja, M.
Universitas Gadjah Mada
tarekat; sumber daya manusia; dan modal sosial
This paper generally highlights the relation between economic and religion, specifically what so-called tarekat. Terminologically, tarekat is defined as the way to find the bridge between trancendental aspects (God) and social aspects. Moreover, the author in this paper also explores the broaden perspectives of tarekat itself. Hence, this paper also tries to explain how tarekat gives significant contribution to develop business of its member by activating theis social capital. Social capital of tarekat has given many advantages, especially when there is little or no support from the government in the forms of aids or policies.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10955
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10956
2016-05-13T02:27:33Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Strategi Penciptaan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Kemudahan Akses Penduduk Desa Miskin
Usman, Sunyoto
Universitas Gadjah Mada
Widhyharto, Derajad S.
Universitas Gadjah Mada
Maika, Amelia
Universitas Gadjah Mada
pelayanan kesehatan; kaum miskin; aksesibilitas; fasilitas tetap
Improving health care service access for the poor is a complex and challenging effort. Various health care facilities are often located in hardly accessible spots for the poor. This research seeks to develop policy options that can be used to create primary health care services became more accessible to the poor. A mobile facility-based health care service system or a service system which allows accessible health facility for the society, especially the poor, needs to be developed. This system needs regulation, institutional, human resources and financial support, and also good coordination among institutions which have related functions and duty on primary health care services.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10956
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10957
2016-05-13T02:27:33Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA)
Suyatna, Hempri
Universitas Gadjah Mada
ACFTA; deindustrialisasi; reorientasi kebijakan
Most of Small Medium Enterprises (SMEs) worried after government implementing the Asia China Free Trade Area (ACFTA). This agreement pushed down the import tariff from five percent to zero percent. China’s products and local product compete in market without government protection. China’s products will dominate market share due to the lowness of local products competitiveness. In several years, deindustrialization potentially happens in Indonesia. Government should reorient the SMEs development policy to minimize negative impact of ACFTA. It can be done by supporting local potential commodities, revitalizing capital loan policy, and synergy between government and others stakeholders to develop SMEs.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2010-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10957
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10958
2016-05-13T02:28:47Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik
Haryanto, -
Universitas Gadjah Mada
elit politik local; teori Anthony Gidden; strukturasi
The changing Indonesian political structure since the collapse of New Order Regime in 1998 has brought opportunity for local political elites. This article, using Giddens’ theory on structuration discusses how local political elites perceive the new political structure and exploit it in order to get power.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-11-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10958
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10959
2016-05-13T02:28:47Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
State Neglect, Church Decline, and Ascendent Adat: The Power Contestation in Adonara, Eastern Flores
Bayo, Longgina Novadona
Universitas Gadjah Mada
State neglect; church decline; Adonara; ascendent Adat
Tulisan ini mendiskusikan tentang kontestasi kuasa diantara tiga kekuatan mayor yang berperan penting dalam pengorganisasian masyarakat dan proses perubahan sosial di Adonara, yakni adat, gereja, dan Negara. Jika kekuatan Negara dan gereja sebagai representasi kekuatan pembangunan dan modernisasi mengalami penurunan peran dalam keseluruhan pembangunan masyarakat. Sebaliknya, adat sebagai representasi kekuatan lokal justru menunjukkan hegemoninya di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bangkitnya adat sebagai kekuatan hegemonik tersebut tidak dapat dilepaskan dari desain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang kebebasan bagi ekspresi lokal untuk menegaskan identitasnya. Alhasil, ketika negara gagal menjadi agen perubahan sosial dan gereja menemui titik kebuntuan dalam mencangkokan nilai-nilai katolikisme, adat merayakan diri sebagai representasi institusi lokal yang terkuat di Adonara.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-11-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10959
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10960
2016-05-13T02:28:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian: Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, Provinsi Bali
Putra, A.A. Gede Febri Purnama
Pilkada langsung; peran negara; resolusi konflik; pendekatan formal dan informal
Until recently, Direct Local Election within its implementation have been causing potential for serious conflict in regional level. Moreover, this is always leads to anarchy which triggers national disintegration. The Local Government power manages conflicts in Local Election needed for social stability. This paper will to elaborate the cases of conflicts in Local Election of Gianyar and Buleleng Regencies. However, the intensity resulted from both of regencies is different. Difference on conflict’s intensity raised is correlated to the role of government (in this case Local Government and other related institutions) in creating strategies for conflict solution in these regencies. The Government took several non-formal strategies for those parties involved. The non-formal strategies was taken for Gianyar Regency and its illustrated through several non-formal mediations to create peace and to build better communication within the resolution. I conclude that the hard situation in creating peace for conflict resolution in Buleleng was because the formal strategy taken is actually weakening communication between those involved in conflict, thus people use wrong strategies to address their message.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-11-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10960
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10961
2016-05-13T02:28:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution in Democratic Transitions
Kurniadi, Bayu Dardias
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta; decentralization; traditional institution
Artikel ini membahas tentang kompleksitas desentralisasi di Indonesia. Sebagai sebuah daerah istimewa, proses integrasi Provinsi Yogyakarta dalam sistem pemerintahan daerah tidak pernah tuntas. Kuatnya pengaruh dua kerajaan sebagai manifestasi institusi tradisional dalam struktur pemerintahan provinsi yang berlangsung sejak republik ini berdiri menjadi beban sejarah tak berkesudahan. Terdapat tiga fokus kajian yang penting untuk mendudukkan Yogyakarta dalam politik lokal di Indonesia yaitu sejarah Yogyakarta dalam kondisi awal kemerdekaan Indonesia, posisi Sultan dan Pakualam dalam intitusi politik modern dan pengaturan aset-aset keraton.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-11-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10961
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10962
2016-05-13T02:28:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Komunitas Berpagar: Antara Inovasi Sosial dan Ketegangan Sosial (Studi Kasus Komunitas Berpagar di Propinsi D.I Yogyakarta, Indonesia)
Widhyharto, Derajad S.
Universitas Gadjah Mada
komunitas berpagar; inovasi sosial; ketegangan sosial
Gated communities grow fast in Yogyakarta, not only among middle-up class, but also middle-lower class in ‘kampung’. Social dynamics of urban society have increased the complex social problems. Urban social problems such us criminality, has made urban dwellers anticipate it by putting extra security in their homes. Urban community tries to secure their homes and their circumstances by using several things, such as installing tall entrance gates surrounding their residential areas or paying more for security guards. This research is aimed at capturing how far social changes has emerged after this so-called “gated community” has rapidly grown in Indonesian society. Using the case of Yogyakarta city, this paper tries to describe the phenomenon of “gated communities” into more comprehensive account.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-11-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10962
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10963
2016-05-13T02:28:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Dinamika Sistem Kesejahteraan dan Modal Sosial di Masyarakat Banjar Pakraman-Bali
Meniarta, I Ketut
Pemprov Bali
Mas'udi, Wawan
Universitas Gadjah Mada
Dwipayana, AAGN Ari
Universitas Gadjah Mada
dinamika; sistem kesejahteraan; Banjar Pakraman; negara dan pasar
This study explores and uncovers the welfare system of Banjar Pakraman-Bali community existing nowadays, and then the history and development are observed. Besides that, there is also observation on state welfare systems and the market worked in Banjar Pakraman community and its interaction. Due to welfare is a complex matter, then this study only focused on the fulfillment of public main necessaries in order to specify the discussion.
The result suggests that community of Banjar Pakraman Batannyuh has a welfare system which was practiced since long time ago. This system is based on Menyama Braya and Suka Duka values, its institutions form of Keliran, Dadia and Sekehe besides through mechanisms of mutual cooperation, arisan, contribution and giving each other. The main principle of this system is even redistribution and balance without differentiating economic status of community, thus it is not pro poor. When public condition is homogenous, this system is effective to bring public welfare into reality. Whereas, with the heterogeneity in community and high discrepancy due to market system inducing makes this system become not effective. Even this system burdens public.
On the other hand, state welfare system also reaches the community life of Banjar Pakraman. This system which derived from state is not replacing welfare system of Banjar Pakraman, but there is a variation on relation patterns, it is depend on the policy. In general, subsidy policy for poor community is ineffective, thus people makes an even redistribution according to main principle of Banjar Pakraman welfare system.
The dynamics of public welfare system in Banjar Pakraman is phenomenon of social changing. This dynamics occurs due to influence from state and free market which got response from Banjar Pakraman community, thus the free market become more dominant. The influence of free market had change public behaviors, thus improve the efficiency and effectiveness of custom activity.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-11-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10963
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10964
2016-05-13T02:30:46Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik
Lay, Cornelis
Universitas Gadjah Mada
kekerasan; politik identitas
Violence is a political and sociological phenomena. It occurs either horizontally and vertically in many dimensions and characteristics. For years Indonesia has experienced various cases related to violence. Certain kind of violence, such as religion based violence, occurs more frequently and involving state and political interests. This paper discusses about the religion based violence phenomena and shows that religion is often used to justify the action and political interest of certain groups in Indonesia.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10964
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10965
2016-05-13T02:30:47Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Journey to Zero Violence: An Experience of Youth-Based Civil Society Organization in Eradicating Violent Practices in the School Initiation Programme
Alam, Meredian
Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada
praktek kekerasan; organisasi berbasis pemuda; masyarakat madani; Kemah Perdamaian
Praktek-Praktek kekerasan dalam inisiasi sekolah merupakan bentuk tindakan dehumanisasi yang dilakukan di tingkat sekolah menengah atas di Indonesia terhadap siswa-siswi baru. Implikasi negatifnya muncul tidak hanya di internal sekolah saja, tetapi secara sosial telah merambah ke level yang lebih luas, yaitu merebaknya perilaku kekerasan di tengah masyarakat. Situasi yang telah berlangsung lama ini memerlukan penanganan secara kultural melalui Kemah Perdamaian (Peace Camp). Peace Generation sebagai salah satu organisasi berbasis pemuda menggelar program ini untuk mempromosikan nilai-nilai solidaritas, dialog antaragama, tindakan nir-kekerasan, dan pengenalan identitas sebagai modal berinteraksi sosial di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui Kemah Perdamaian praktek-praktek kekerasan di sekolah secara perlahan berhasil diminimalisir dan diinternalisasi.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10965
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10966
2016-05-13T02:30:47Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi Kasus Aceh
Martanto, Ucu
Universitas Airlangga, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada
keamanan lingkungan; kerjasama lingkungan; pembangunan perdamaian; Aceh
The role of environment is like a two sided coin. Once it can be seen as underlying cause of conflict, but at the other side it is useful to build sustainable peace. Nevertheless, the discourse on peace building through environmental cooperation in Indoneisa is less discussed than environmentally induces conflict. This condition creates an imbalance understanding of the inherent roles of environment, either to build peace or to create conflict. The article aims to reflect both environmental roles in the case of Aceh. From the environmental perspective, peace building processes in Aceh that have been started since MoU Helsinki should be incorporating two rutes in the same manner. First, government of Aceh and other stakeholders need to muffle all factors (foremost environmental factors) that potentially shape a new conflict. Second, environmental cooperation initiatives are needed to strengthen social cohesion and eliminate environmental injustice.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10966
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10967
2016-05-13T02:30:47Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik
Trijono, Lambang
Universitas Gadjah Mada
post conflict; peace building; sustainable development
After the peace agreement Indonesia now in the post conflict era and many conflicts in the various part of Indonesia decreased. Democratization and decentralization brings improvement to the social, economic, and security condition in the society. This paper discuss the challenges of the post-conflict in various parts of Indonesia. The main focus of this paper is the approach and the strategy of post-conflict peace building in order to establish peace foundation to achieve peace consolidation and sustainable development
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10967
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10968
2016-05-13T02:30:47Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek, Jember
Aprianto, Tri Chandra
Universitas Jember
erfpacht right; claim of land rights; land conflict; conflict resolution
For years there has not been any rigid formula for land conflict resolution in Indonesia. Structurally, the conflicts occur as the result of the centralistic-based management of the land-ownership. As such method is still being retained in reformasi era, thus the conflicts remain continue untill now particularly in some part of Indonesia. This paper discuss the claim of land rights in Perkebunan Ketajek in Jember, East Java. It also tries to offer the most possible solution for the more fair land management system. The claim of land rights itself is not just about the land ownership disputes. Moreover it is about the land system of which the social values are preserved within the society.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10968
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10969
2016-05-13T02:30:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Middle Class Chinese Indonesians in Solo: In Search of New Identity in Post-Suharto’s New Order
Aini, Nurul
Universitas Gadjah Mada
Chinese Indonesia; guanxi network; education; religion
Paper ini membahas tentang kelompok kelas menengah Tionghoa Indonesia di Kota Solo Propinsi Jawa Tengah. Berbasis penelitian etnografis, tulisan ini menggali bagaimana kelas menengah Tionghoa Indonesia meredefinisi peran dan identitas mereka. Dengan mengambil tiga aspek sosial, yaitu ekonomi, pendidikan, dan agama, tulisan ini mencoba melihat dinamika sosial masyarakat etnis Tionghoa pada rezim Suharto dan sesudah reformasi.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10969
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10970
2016-05-13T02:30:48Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia
Keliat, Makmur
Universitas Indonesia
keamanan maritim, kebijakan, rezim keamanan maritim internasional
Through the last decade the concept of Maritime Security has been discused in many global and regional forum such as UN and ASEAN. Common agreement on the concept of Marine Security, however, have not been reached. Among the long debate is between traditional and non-traditional approach. Recent development shows a more accommodation toward the non-traditional approach. For Indonesia, this development has increased the need to a more integrated maritime security policy. This paper argues that in order to create an integrated maritime security policy, Indonesia should differs its maritime into specific zones with specific role while at the same time promoting network among actors and stakeholders.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-07-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10971
2016-05-13T02:31:45Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru
Dwipayana, AAGN Ari
Universitas Gadjah Mada
Partai; Pemilu; Pilkada; Korupsi; Pembiayaan Politik
Works on contemporary Indonesian democracy are now dominated by a Schumpeterian perspective which emphasizes method and procedure in achieving political decisions. It can be seen from many studies on procedure of participation, political competition, and development of a more plural party system and re-arrangement of representation institutions. Through a more critical point of view on Schumpeterian mainstream, this article explores economic dimension of Post Soeharto Indonesian electoral democracy. This paper discusses why electoral processes are becoming expensive. It also explores how the more expensive electoral processes bring more political corruption in governmental practices.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10971
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10972
2016-05-13T02:31:45Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif
Nyarwi, -
Universitas Gadjah Mada
Golput; dinamika budaya politik; pasca Orde Baru
The non-voter phenomenon has been generating the controversial perspectives from The New Order to the Post-New Order. This paper discusses two important things: the non-voter based on the political movement perspective and political behavior perspective. First, the non-voter phenomenon has been capitalized by political actors as a political instrument to oppose the political regime. Second, according to political behaviorist science perspective, the non-voter has been analyzing as part of political behavior in national or local election event.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10972
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10973
2016-05-13T02:31:45Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan
Kurniawan, Robi Cahyadi
Universitas Lampung
Kampanye; partai politik; media
Designing an ideal campaign is not simple. In the election process, campaign is the key point to accumulate votes. On the other hand, campaign also has role as the arena of political education. In such context, using the black campaign as one of existing campaign models in the process of political education could be backfiring. Henceforth media has the important role to approach and to encourage the more signijhnt campaign. By elaborating and comparing the face of political campaign and election campaign, this article describe the basic concept and the locus of the significant role of political campaign which seem rarely appear in the election process.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10973
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10974
2016-05-13T02:31:45Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia
Hanif, Hasrul
Universitas Gadjah Mada
partai politik; klientelisme baru; demokratisasi
Political clientelism remains political dilemma in South East Asian Politics, including Indonesian. Thus, democratization agendas in Indonesia Post Soeharto definitely should lead to transform political clientelism into more democratic political practices that based on citizenship. However, the experience of Prosperous Justice Party in enhancing party-based philanthropy activities in Yogyakarta shows that political clientelism did not fade away, but have been transformed into new type of clientelism which is more plural. The clients has grown into more autonomous but segmented. 771% paper concludes that the pattern of clientelism in contemporay Indonesinn politics has been changed from dependent and dominant relations into asymmetrical and reciprocal political transaction between more plural patrons and relatively autonomous clients.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10974
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10975
2016-05-13T02:31:46Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Parliamentary, Presidential, and Semi-presidential Systems of Government: Representation or Policy-making Effectiveness?
Ambardi, Kuskridho
Universitas Gadjah Mada
Institusi demokrasi; demokrasi semi-presidensial
Perdebatan mengenai tipologi dan stabilitas institusi demokrasi telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Perdebatan tersebut mendiskusikan dampak dari tipologi institusi demokrasi terhadap proses politik, output kebijakan, dan kinerja ekonomi. Artikel ini menganalisa kekuatan dan kelemahan demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, dan demokrasi semi-presidensial dalam kaitannya dengan isu-isu tersebut. Artikel ini berargumen bahwa demokrasi semi-presidensial merupakan pilihan yang paling sesuai guna mencapai berbagai tujuan dari pemerintahan, yang demokratis.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10975
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/10976
2016-05-13T02:31:46Z
jsp:ART
nmb a2200000Iu 4500
2502-7883
1410-4946
dc
Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih dalam Dinamika Pemilu 2009
Setianto, Widodo Agus
Universitas Gadjah Mada
iklan politik, citra partai, perilaku pemilih
This paper elaborates theoretical explanation of political ads phenomena, the image of the party and voting behavior. The use of political ads has been increasing in various political events such as legislative election, presidential elections and local election since the post new order era. Theoretical explanation suggests that political ads as a form of political communication has a role in the formation affect the image and the voter behavior.
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
2009-03-01 00:00:00
https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10976
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu)
eng
Copyright (c) 2016 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
a53d7fe0d7b14ebb83cf54530b463450